Aleg PKS Sidoarjo

Pindah Alamat

2009-01-14T14:25:00.002+07:00

Terima kasih atas kunjungan dan partisipasi anda di web kami. Sekarang alamat web kami pindahkan ke: http://helmi-pks.com . terima kasih

Dewan Kecewa, APBD 2007 Tak Terserap Rp 214 M

2008-05-07T13:19:00.002+07:00

Kota-RADAR SURABAYA. DPRD Sidoarjo kecewa berat kepada eksekutif. Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 yang tidka terserap mencapai Rp 214 milyar. Hal itu terungkap dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2007.

Sekertaris komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan, banyakanya sisa anggaran ini membuktikan jika perencanaan yan di buat eksekutif kurang matang. Yang lebih memprihatinkan, ternyata sisa anggaran tersebut didominasi dinas yang notabene dinas pelayan, seperti Dina Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Sidoarjo. Di Dinkes misalnya, ada dana sisa anggaran RP 1.788.561.709. sedang RSUD Rp 6.089.872.062. kata helmi musa kepada Radar Surabaya, Selasa (6/5) kemarin.

Banyaknya sisai anggaran ini akan menjadi tantangan berat bagi sekda Vin Rudi Muntiawan yang baru sehari menjabat menggantikan M Ruchani. Sebab sisa anggaran 2007 senilai Rp 214 milyar terlalu tinggi dan mencapai 20% dari anggaran Rp 1,02 Triliun. Junlah sisa anggaran 214 M meruakan gabungan dari 12 dinas.

wakil ketua DPRD sidoarjo Jalaludin Alham menambahkan, selain menyayangkan sisa anggaran 214 M, dewan juga mempertanyakan kenapa eksekutif hanya menyerahkan LPKJ, tidak menyertakan perhitungan APBD 2007. Kami mengusulkan perlu di bentuk tim auditor sebagai penyeimbang perhitungan yang dilakukan eksekutif," katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan, sisa anggaran 2007 memang Rp 214 M. Jumlah itu berasal dari sisa nilai proyek lelang yang terakumulasi. Besarnya sisa anggaran itu juga diakui karena tahun 2007 lalu tidak ada mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK). "Sehingga dana tidak bisa dialihkan untuk program lain dan menumpuk sampai akhir tahun. Ini tentunya beda jika ada mekanisme PAK," kata Win.

Meski begitu, ia mengakui jika sisa anggaran itu juga berasal dari program yang tidak terserap. Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap satuan kerja memiliki sisa anggaran.

Dalam LKPJ Bupati yang di bacakan Wakil Bupati Sidoarjo Saifu Ilah di rapat paripurna, juga dijelaskan tentang raperda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pemerintah, raperda organisasi perangkat daerah serta raperda tata ruang wilayah kabupaten Sidoarjo periode 2008-2028. (rud)

Dewan Ancam Tak Sahkan LKPj

2008-05-07T13:17:00.000+07:00

Rabu, 07 Mei 2008-Jawa Pos
Sisa Anggaran Rp 214 Miliar

SIDOARJO - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2007 berpotensi masalah. Sebab, raperda perhitungan APBD 2007 tidak diserahkan bersamaan dengan draf LKPj. Padahal, perhitungan keuangan itu sangat penting untuk menilai kinerja pemerintahan Bupati Win Hendrarso dan jajarannya selama 2007.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham, seharusnya raperda perhitungan APBD 2007 itu diserahkan bersamaan dengan draf LKPj. Alasan eksekutif, draf raperda tersebut masih diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, Jalaluddin menyatakan dewan mungkin tidak akan menuntaskan pembahasan LKPj sampai draf raperda APBD 2007 diserahkan. "Draf itu harus ada dulu. Kami akan menunggu," kata anggota dewan asal Partai Demokrat tersebut setelah rapat paripurna pembacaan draf LKPj di gedung DPRD kemarin (6/5). Dia juga akan melibatkan konsultan dari auditor independen untuk ikut membahas nota perhitungan APBD.

Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menegaskan, sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan penyerahan LKPj bersamaan dengan raperda perhitungan APBD. Namun, secara logika, hal itu merupakan keharusan. Sebab, jika LKPj dibahas tanpa perhitungan keuangan, sangat mungkin terjadi ketidaksinkronan.

"Kalau ternyata angka di LKPj berbeda dengan di raperda perhitungan APBD, bagaimana pertanggungjawabannya?" kata Arly. Dalam hal itu, lanjut dia, dewan akan bersikap tegas. Jika draf raperda perhitungan keuangan tidak diserahkan, dewan tidak akan mengesahkan LKPj meskipun pembahasan telah selesai. "Kami tidak mau ambil risiko," ujarnya.

Batas penyelesaian pembahasan LKPj dan raperda perhitungan APBD ialah pertengahan Juni mendatang. "Pimpinan fraksi dan komisi sepakat dengan keputusan itu," tegas Arly.

Sementara itu, anggota DPRD asal PKS Helmy Musa menyoroti besarnya sisa anggaran dalam pelaksanaan APBD 2007. Dia menyatakan sangat kecewa karena sisa lebih perhitungan anggaran mencapai Rp 214 miliar atau sekitar 20 persen anggaran. Banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang tidak mampu menggunakan anggaran dengan baik. "Sisa 20 persen itu terlalu tinggi dan menunjukkan perencanaan pemerintah tidak baik," ujarnya.

Helmy juga menyinggung pendapatan dari pelayanan kesehatan masyarakat yang nilainya cukup tinggi. "Pemerintah daerah masih mengharapkan pendapatan yang tinggi pada bidang kesehatan," tutur dia. Padahal, pelayanan kesehatan merupakan sektor dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah, bukan penghasil pendapatan. (nuq/roz)

Pungli Pembuatan KTP

2008-03-13T10:41:00.000+07:00

THURSDAY, 13 MARCH 2008
Sidoarjo - Surya-Pembuatan KTP dan akte kelahiran gratis yang dicanangkan Bupati Win Hendrarso pada 31 Januari lalu, ternyata tidak mendapat dukungan dari pejabat di tingkat bawah. Terbukti, untuk mengurus pembuatan KTP atau akte kelahiran, warga masih dikenai pungutan liar yang dikemas dengan istilah “Sumbangan Sukarela” dengan menyediakan kaleng.
Selain itu, ada juga perangkat yang minta agar uangnya diselipkan diantara berkas persyaratan pengurusan KTP, dengan dalih agar prosesnya licin dan lekas tuntas.

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Komisi A Helmi Musa, setelah pihaknya melakukan sidak sidak di sejumlah kecamatan. Kondisi ini, ternyata sinkron dengan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui SMS ke nomor hotline komisi A sebanyak 52 aduan. “Juga ada petugas yang menarik ongkos Rp 7.500 untuk pemotretan, ini persis dengan laporan warga melalui SMS,” ujar Helmi Musa.

Dari hasil sidak, Komisi A juga menilai belum adanya komitmen pegawai kecamatan untuk menggratiskan KTP. Serta kurangnya dukungan piranti, seperti komputer dan kamera untuk mendukung program KTP gratis. “Tak sedikit yang menganggap KTP gratis sebulan. Kesimpulan kami, sosialisasi kurang maksimal,” urai Helmi.

Komisi A merekomendasikan, agar informasi KTP gratis disampaikan secara aktif; masa transisi antara kebijakan dan implementasi jangan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, serta akan mendesak pimpinan dewan agar merevisi SK 55 tentang Pemberian Wewenang dari bupati kepada camat. tja

KTP Gratis Harus Bayar

2008-02-13T10:33:00.001+07:00

WEDNESDAY, 13 FEBRUARY 2008
SIDOARJO - SURYA - Kebijakan Bupati Sidoarjo membebaskan warganya dari segala biaya pengurusan KTP dan akte kelahiran, ternyata tidak mendapat dukungan dari oknum pegawai di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Meski sudah diresmikan dan menjadi 'hadiah' hari jadi Kabupaten Sidoarjo pada 31 Januari lalu, hingga kini masih banyak warga yang harus merogoh kantongnya untuk membayar ongkos administrasi saat mengurus KTP atau akte kelahiran.

Kenyataan ini terungkap dari banyaknya SMS yang dikirim ke nomor pengaduan 085648394124, yang dibuka Komisi A DPRD Sidoarjo untuk memonitor pelaksanaan KTP dan akta kelahiran gratis. Sebagian besar SMS yang masuk, mempertanyakan kebenaran kebijakan Bupati Sidoarjo yang menggratiskan biaya pengurusan KTP.

“Bapak-bapak Komisi A, kata Bapak sudah tidak ada biaya, tapi keluarga kami mengurus KTP baru lima orang kena pungutan Rp 300.000,” protes salah seorang warga dari nomor 081331xxxxxx yang mengirim SMS pada Kamis (7/2) lalu. Dia mengaku telah mengurus KTP pada Selasa (5/2).
“KTP gratis betulkah? Krian masih Rp 5000. Bagaimana? Saya buat dua KTP ditarik Rp 10.0000. Apakah uang bisa di minta kembali? Mohon penjelasan,” tanya pemilik nomor 08564xxxxxxx melalui SMS pada Rabu (6/2).

Keluhan mahalnya biaya pengurusan KTP di Kelurahan Ketajen juga disampaikan warga lain lewat SMS yang mengatakan bahwa pegawai kelurahan menarik ongkos Rp 25.000/kepala.
“Kami mengurus 14 Januari 2008, sampai sekarang belum selesai. Mohon tanggapannya. Sementara dana yang kami keluarkan sampai sekarang sudah 90.000. Biaya adminstrasi menyusul, nanti kalau KTP dan KK kalau sudah selesai,” kata warga ini.
Sekretaris Komisi A, Helmi Musa menjelaskan, seluruh SMS yang masuk ke nomor pengaduan itu akan menjadi bahan evaluasi kerja dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). “Kan ternyata masih banyak yang belum gratis,” kata politisi asal PKS ini.
Tapi ia bisa mahfum jika pelaksanaan program yang baru diluncurkan 31 Januari lalu masih banyak ganjalan di lapangan. Paling tidak, katanya, untuk bisa diketahui secara luas oleh masyarakat, butuh waktu antara 3-4 bulan sejak diluncurkan. Selain itu, ia menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) membuka nomor hotline pelayanan, selain hotline pengaduan.
Mulyadi, Camat Krian tidak memungkiri jika pelaksanaan KTP gratis itu masih akan terkendala di lapangan. Sebab, hingga kini sistem pengurusan kartu identitas itu masih konvensional, belum diubah. “Selama permohonan KTP masih bisa diselesaikan dengan cara titip, pasti akan keluar uang. Kalau budaya ini bisa dihapus dengan sistem yang mengharuskan pemohon hadir, saya kira baru bisa benar-benar gratis,” kata Mulyadi. tja

Dipungut, Hubungi 085648394124

2008-02-04T07:09:00.000+07:00

Senin, 04 Feb 2008, JAWA-POS. SIDOARJO - Komisi A DPRD Sidoarjo tidak melepas begitu saja kebijakan pembebasan retribusi pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kelahiran gratis. Komisi bidang hukum dan pemerintahan itu membuka pusat pengaduan untuk antisipasi kemungkinan penyimpangan.

Sekretaris Komisi A Helmy Musa menyatakan kebijakan yang populis itu masih mungkin menyimpang jika pelaksana di lapangan tidak taat pada aturan. Untuk itu, komisi membuka hotline pengaduan. "Kalau masih ada pungutan liar, silakan telepon ke nomor 085648394124," kata Helmy.

Komisi A, tegas legislator asal PKS itu, juga akan memantau ke bawah. Secara periodik akan dilakukan inspeksi mendadak (sidak). "Jika menemukan penyimpangan, kami akan menindak langsung," ujarnya.

Pemkab Sidoarjo resmi menggratiskan biaya pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kelahiran mulai tahun anggaran 2008. Tapi, kebijakan tersebut hanya dipersembahkan untuk warga negara Indonesia (WNI). Warga negara asing (WNA) tetap harus membayar. Biaya KTP selama ini dipatok Rp 5 ribu. Tapi, di lapangan, biaya itu bisa bengkak sampai Rp 20 ribu. (riq/roz)

Jenasah Korban Lumpur Ditolak Masuk Makam

2008-02-01T15:50:00.000+07:00

(Harian Bangsa, 01/02/08). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera memberikan kepastian hukum untuk menghapus retribusi biaya pemakaman bagi korban lumpur yang mengubur jenazah keluarga atau kerabatnya di pemakaman Delta Praloyo. Pasalnya, biaya pemakaman yang dipatok Rp 1,5 juta tersebut sangat berat dirasakan bagi keluarga korban lumpur Lapindo yang kini ngon-trak rumah di luar area dampak semburan lumpur.

Atau Pemkab Sidoarjo harus memberikan surat edaran kepada camat dan kepala desa/kepala lurah yang membolehkan jenazah keluarga korban lumpur bisa dimakamkan di tempat rumah kontrakan didesa mereka tinggal.

Pernyataan itu disampaikan Helmi Musa anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera di kantornya kemarin. Wakil rakyat Sidoarjo termuda ini berkata demikian karena korban lumpur yang kini kontrak rumah dan tersebar di luar kecamatan terdampak lumpur tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) di desa rumah kontrakannya. Sehingga bila ada keluarga atau kerabat korban lumpur yang meninggal dunia. Jenazahnya tidak boleh dimakamkan di desa tempat rumah kontrakannya tersebut.

“Kasihan mereka (keluarga korban lumpur yang meninggal) jenazahnya diusung kesana kemari ditolak dimakamkan. Akhirnya dimakamkan di makam Delta Proloyo di Desa Gebang Kecamatan Kota milik Pemkab Sidoarjo. Namun biayanya sebesar Rp 1, 5 juta, ini sangat berat,” kata Helmi anggota Sekretaris Komisi ADPRD Sidoarjo ini.

Penolakan jenazah yang meninggal dari keluarga atau famili korban lumpur ini tidak boleh di makamkan di tempat rumah kontrakan itu sudah ada buktinya. Yang pertama menimpa jenazah Ngatiman salah satu keluarga korban lumpur yang meninggal. Jenazah Ngatiman akhirnya dimakamkan di makam Estate Delta Praloyo dengan membayar biaya pemakaman sebesar Rp 1,5 juta.

“Keluarganya mengadu ke kantor PKS. Dan keluarganya akhirnya mendapat ganti biaya pemakaman dari Wabup Pak Saiful Ilah selaku Pemkab Sidoarjo. Sedangkan ada korban lumpur lagi yang keluarganya meninggal kedua kalinya, kini keluarganya juga menuntut biaya pemakaman untuk diganti,” terang Helmi.

Untuk itu, Helmi minta Pemkab segera memberikan kepastian hukum menggratiskan biaya pemakaman di makam Delta Praloyo. Atau Pemkab memberikan surat edaran dan sosialisasi kepada camat dan kepala desa/kepala lurah agar membolehkan jenazah keluarga lumpur yang rumahnya kontrak dimakamkan di desa mereka.(dar)

Perumahan. Korban Lumpur Mulai Khawatir

2008-01-31T15:57:00.000+07:00

Kompas. Senin, 28 Januari 2008

Sidoarjo, Kompas. Sejumlah korban lumpur lapinda yang telah menandatangani surat kesepakatan pemesanan rumah dengan PT Minarak Lapindo Jaya mulai khawatir dengan tidak segera diungkap dan ditunjukkan lokasi rumah yang ditawarkan Lapindo di Sukodono, Sidoarjo.

“Para korban khawatir karena mekanisme yang dipakai PT Minarak seperti membeli kucing dalam karung,” kata anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera, Helmi, Minggu (27/1), yang mendapatkan pengaduan dari sejumlah korban lumpur.

Dalam mekanisme yang dipakai Lapindo, korban lumpur diminta terlebih dahulu menandatangani surat kesepakatan pemesanan rumah di lokasi yang disediakan lapindo di Kecamatan Sukodon dengan PT Minarak Lapindo Jaya. Sebelum menandatangani kesepakatan itu, korban hanya diperlihatkan maket perumahan beserta brosur yang isinya tipe-tipe rumah berikut harga masing-masing tipe rumah.

Para korban yang menandatangani kesepakatan itu tidak bisa melihat terlebih dahulu lokasi persis perumahan itu, kualitas bangunan rumah, dan fasilitasnya. “Warga sudah sempat menanyakan hal-hal itu ke PT Minarak, tetapi jawabannya tidak membuat mereka puas,” kata Helmi.

Dikatakan, hal-hal itu membuat korban lumpur khawatir dan tidak tenang. “Mereka resah dan takut kalau ternyata memesan rumah tidak layak,” ujarnya.

Apalagi, surat kesepakatan pemesanan rumah yang ditandangani warga hanay dipegang PT Minarak, sedangkan warga tidak memiliki fotokopinya. Warga sempat memintanya ke PT Minarak, tetapi perusahaan menolak dengan alasan tidak jelas.

“Kalau warga tidak memiliki fotokopi form pemesanan rumah itu, bisa saja nanti isi dari form ini diubah dengan menguntungkan PT Minarak,” kata Helmi. Dia telah menyampaikan keresahan korban lumpur itu kepada Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo untuk segera ditindaklanjuti. Pasalnya, sedikitnya 500 korban lumpur telah menandatangani pemesanan rumah itu.

Ketua Pansus lumpur DPRD Sidoarjo Maimun Siroj mengatakan, pansus segera memanggil PT Minarak Lapindo Jaya untuk menjelaskan rumah yang ditawarkan bagi korban lumpur di Sukodono.

Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabussalla mengatakan, seluruh korban lumpur yang telah menandatangani kesepatakan itu akan ditunjukkan lokasi perumahan di Sukodono pada 9 Februari. Dia menekankan, tidak ada paksaan bagi korban untuk menerima rumah yang ditawarkan Lapindo. Namun, dia menjamin kualitasw perumahan akan sesuai dengan harapan para korban lumpur.

Helmy: Tunda Dulu Dem-deman

2008-01-31T13:09:00.000+07:00

(Jawa Pos, 31/01/08. Keinginan DPRD untuk segera mendapat dem-deman mobil dinas (mobdin) harus dipendam dulu. Itulah, setidaknya, pendapat dari Sekretaris Komisi A (pemerintahan) Helmy Musa. Meski pengha-pusan tidak melanggar aturan, Helmy meminta dewan menunggu perda tentang pengelolaan kekayaan daerah digedok.

Menurut dia, permohonan penghapusan kendaraan dinas sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Disebutkan dalam aturan itu, kekayaan negara/daerah yang berusia di atas lima tahun bisa dihapus. Alasannya, di usia tersebut, efektivitas kendaraan untuk melaksanakan tugas berkurang. Akibatnya, kinerja kelembagaan menurun. “Karena itu, penghapusan bisa dilakukan,” kata legislator asal PKS tersebut kemarin (30/1).

Peraturan itu juga ditindaklanjuti dalam Raperda Pengelolaan Kekayaan Daerah. Namun, raperda tersebut masih digodok Pansus DPRD Sidoarjo sehingga ketentuan masih mengacu pada PP No 6 Tahun 2006. “Sidoarjo belum mengesahkan perda tersebut,” ucapnya.

Meski begitu, dia mengimbau penghapusan mobdin dilaksanakan setelah raperda digedok. Tujuannya, tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya “Lebih baik ditunda dulu,” katanya. (riq/roz)

Mobdin Didem Jenis Tahun Nopol Pengguna
Honda Accord 2003 W533NP Arly Fauzl
Honda Civic 2003 W 9605 F Pono Subiyanto
Honda Civic 2003 W 9606 F Jalaluddin Alham
Honda Civic 2003 W 9607 F Sumi Harsono
Opel Blazer 2001 W9719G Mobil pool
Taruna 2002 W 514 NP Mobil pool
Taruna 2002 W 515 NP Mobil pool
Avanza 2005 W313NP Ahmad Ali Fauzan
(Rusak berat karena kecelakaan)

700 Bangli Dibongkar

2008-01-31T12:51:00.000+07:00

Radar Surabaya. Rabu, 23 Januari 2008

Kota-Radar. Sekitar 700 bangunan liar (bangli yang melanggar sepadan sugai pada tahun ini akan dibongkar. untuk mengawali pembongkaran, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Pemkab Sidoarjo bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai melakukan pembongkaran bangli yang ada di kawasan Jl. Lingkar Timur, Selasa (22/1)

Humas Dinas PU Pengairan M Achron mengatakan, dimulainya pembongkaran bangli dengan harapan agar masyarakat tidak lagi melakukan pembangunan dikawan sepadan sungai. Untuk penertiban, kemarin pihaknya bersama Satpol PP masih melakukan pembongkaran bangunan di atas sempadan Avour Sungai Kemambung, Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo.

“Secara total sekitar 400 sampai 700 bangunan liar yang ada di Kabupaten Sidoarjo akan kami bongkar. Dengan harapan agar bangli di sepadan sungai jumlahnya tidak terus bertambah,” kata M Achron yang sehari-hari menjabat Kabsubdin Pembangunan DPU Pengairan.

Pembongkaran yang di kawasan avour Semambang yang berlokasi di kawasan Jl. Lingkar Timur tidak hanya dilakukan kemarin saja. Sesuai agenda, pihaknya bersama Satpol PP dan instansi terkait lainnya akan melakukan pembongkaran lagi, Kamis (24/1)

Yang menjadi target sasaran adalah kawasan Avour Sungai Kedunan, Kecamatan Taman. Sebab, di kawasan itu ada sekitar 15 sampai 20 bangli. “Kami sudah memberi tahu dan kalau tidak dibongkar sendiri, kami (DPU Pengairan,red) bersama Satpol PP akan membongkar paksa,” tandasnya.

Menurutnya, 400 samapi 700 bangli di Sidoarjo yang akan dibongkar tersebar di beberapa kecamatan. Namun, yang diprioritaskan masih bangli di kawasan Kecamatan Buduran, Gedangan, Kota Sidoarjo, dan Taman. “Secara bertahap kami akam melakukan secara menyeluruh. Dan kami tidak akan pandang bulu dalam pembongkaran ini,” tegasnya.

Plt Kepala Satpol PP Widyantoro mengatakan, pihaknya sudah siap membongkar bangli. Sesuai prosedur, penertiban dilakukan surat peringatan terlebih dahulu. “Seperti pemilik bangli di Avour Kedungan, kita sudah beri surat pemberitahuan,” kata Widiyantoro.

Sementara itu, rencana pembongkaran mendapatkan respon dari kalangan DPRD Sidoarjo. Helmi Musa, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo mengatakan, penertiban harus dilakukan sesuai dengan penegakan perda. Penertiban juga diharapkan tidak hanya dilakukan untuk pelanggar sepadan sungai berupa warung-warung atau bangunan warga saja. Namun, pelanggar dari tingkat perusahaan juga harus dilakukan penertiban.

“Penertiban diperlakukan sekaligus untuk penegakan perda dan harus dilakukan tanpa pandang bulu,” kata Hilmu Musa.

Kebersihan Ditenderkan

2008-01-18T10:45:00.000+07:00

FRIDAY, 18 JANUARY 2008
SIDOARJO - SURYA , Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo akan melelang pekerjaan pembersihan kawasan, dengan mengundang pihak swasta atau kontraktor. Langkah ini untuk menyiasati kebijakan pemerintah, yang tak mengizinkan adanya pekerja honorer di lingkungan pemerintah daerah, meski petugas kebersihan sekalipun. Padahal, seiring pengembangan wilayah yang menjadi tanggungjawab DKP dalam masalah kebersihan, petugas yang ada saat in masih jauh dari memadai. Akibatnya, tak jarang pegawai DKP yang berstatus PNS, ikut turun membersihkan sejumlah ruas jalan.

Jumlah pasukan kebersihan di Sidoarjo sekarang sebanyak 546 orang, terdiri dari pasukan kuning dan pasukan hijau. Untuk pasukan kuning yang dikendalikan Subdin Kebersihan DKP, pekerjaan utamanya membersihkan jalan dan lingkungan, sedang pasukan hijau khusus untuk menangani pertamanan di bawah pengawasan Subdin Pertamanan.
Dari jumlah itu, masih kurang dari 50 persen yang berstatus sebagai PNS. Tahun depan, ditargetkan seluruh tenaga kebersihan dan pertamanan yang masih berstatus honorer, sudah naik derajatnya sebagai pegawai pemerintah.

“Tentunya disesuaikan dengan syarat yang ada, baik dari segi usia maupun jenjang kependidikannya. Nantinya juga akan ada tes, seperti kesehatan. Jadi ada kemungkinan tidak seluruhnya diangkat menjadi PNS,” kata Made Suryata, Kasubdin Kebersihan DKP kepada Surya, Kamis (17/1).
Idealnya, jumlah pasukan kuning di Sidoarjo bertambah 500 orang lagi, dan sedikitnya 150 orang untuk pasukan hijau. Mengundang pihak ketiga untuk mengikuti lelang pekerjaan kebersihan, akan dilakukan setelah anggaran dalam APBD 2008 yang telah disahkan DPRD, disetujui Gubernur Jatim. “Sekarang belum ada duitnya. Kalau gubernur sudah setuju, mungkin baru kita mulai pelelangannya,” katanya.
Sementara disampaikan Ali Machmudi, Kasubdin Pertamanan DKP, minimnya jumlah pasukan hijau yang bertanggungjawab atas keberadaan taman, menjadi kendala tersendiri dalam menciptakan Sidoarjo penuh bunga. Sebab, saat petugas sedang melakukan perawatan di salah satu titik, pada titik lain kondisinya sudah rusak tak tertangani.
“Apalagi mulai tahun lalu Sidoarjo banyak menciptakan taman-taman baru. Kalau jumlah petugasnya masih seperti sekarang, mustahil bisa menjadi seperti Surabaya,” kata Ali.
Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo sepakat jika masalah penanganan pertamanan itu diserahkan ke swasta. Melalui Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK), saat pemandangan umum fraksi akan RAPBD 2008 Desember lalu, pihaknya sudah menyampaikan ke Bupati Win Hendrarso agar swastanisasi taman kota segera direalisasikan. tja

PNS Wajib Langganan Parkir

2008-01-14T10:43:00.000+07:00

MONDAY, 14 JANUARY 2008
Dinas Perhubungan Sidoarjo akan mengintensifkan pemungutan retribusi parkir berlangganan di antaranya dengan mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang memiliki kendaraan bermotor berlangganan. Ini adalah langkah awal untuk memulihkan pendapatan UPT (Unit Pelaksana Dinas) Parkir setelah 2 tahun gagal menjaring uang parkir secara berlangganan dari masyarakat umum.

Kebijakan ini disampaikan Djoko Sartono, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo saat menjawab teguran Komisi A DPRD setempat, akhir pean lalu. “Seluruh PNS yang memiliki kendaraan berpelat nomor Sidoarjo, akan menjadi sasaran utama penjaringan parkir berlangganan yang dipungut di samsat. Mereka sebagai percontohan sebelum diberlakukan terhadap masyarakat Sidoarjo secara umum,” kata Djoko Sartono.

Sebelumnya, saat dengar pendapat yang berlangsung di ruang Komisi A, dinas itu ditegur agar mengembalikan anggaran operasional parkir berlangganan senilai Rp 4 miliar lebih yang telah diajukan dan disetujui dalam APBD 2008. “Minimal dishub harus balik modal dalam melaksanakan parkir berlangganan ini,” kata Helmi Musa, Sekretaris Komisi A.

Ini juga sebagai konsekwensi yang harus ditanggung dishub, atas komitmennya yang disampaikan saat pembahasan anggaran. Komisi A saat itu merekomendarikan ke panitia anggaran (panggar) agar anggaran operasional parkir berlangganan yang diajukan dishub ditangguhkan, sebelum ada komitmen setoran yang jelas ke kas daerah.

“Bahkan saat itu kami merekomendasikan agar target perolehan retribusi parkir hanya Rp 250.000, tapi mereka (dishub) justru berani menyetor Rp 4 miliar, asal anggaran operasionalnya disetujui,” kata Helmi.
Komitmen setoran itu juga ditandaskan Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo saat menjawab pendapat akhir fraksi-fraksi atas RAPBD 2008, pertengahan Desember lalu. “Kami akan mengoptimalkan kembali parkir berlangganan,” kata Win.

Agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai harapan, Komisi A meminta agar Djoko Sartono, merapikan kembali koordinasi dengan Polres Sidoarjo dan Dispenda Jatim UPT Sidoarjo. Hubungan tiga instansi ini sejatinya sudah berjalan harmonis dalam memungut uang parkir berlangganan di samsat, tapi terhenti di tengah jalan karena tak adanya titik temu kesepakatan bagi hasil. tja

Helmi Musa Tuding Dishub Sidoarjo Gagal Kelola Parkir

2008-01-08T10:55:00.000+07:00

SELASA, 2008 JANUARI 08-Surabaya Sore
Dewan Tuding Dishub Gagal Kelola Parkir
Pasca Kebocoran Mencuat

SIDOARJO - Carut marut serta rencana kedepan parkir berlangganan mendapat perhatian serius kalangan dewan. Bertolak dari itu, Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan (dishub) Sidoarjo, Selasa (8/1) siang.

Menurut salah seorang anggota Komisi A, Helmi Musa, pada pertemuan kemarin banyak dilakukan evaluasi kegagalan parkir selama ini. Termasuk halnya membahas pemotongan penyunatan gaji jukir sebesar Rp 100 ribu oleh dishub beberapa waktu lalu.

“Kami minta agar gaji jukir yang dipotong itu segera dikembalikan. Meskipun dasar pemotongan itu untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” kata Helmi.
Soal rencana Dishub yang menyewakelolakan parkir berlangganan pada tahun ini, Komisi A sependapat dengan hal itu. “Kalau pemungutan pajak atau retribusi, itu malah yang menyalahi aturan,” tambah legislator asal PKS ini.

Pemungutan retribusi parkir itu sendiri direncanakan dibarengkan dengan pengurusan STNK. Hal tersebut menyusul kesepakatan bersama antara Polda dengan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu. “Lha apakah itu ada korelasinya dengan MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan Polres. Sebab, perda sendiri tergantung dengan MoU itu,” timpal anggota komisi A lainnya, Suharyono.

Dishub sendiri nampaknya akan membuat sejumlah gebrakan untuk mempercepat pemulihan parkir berlangganan ini. Diantaranya, dalam waktu dekat akan ada kewajiban bagi PNS dan legislatif yang punya mobil atau sepeda motor untuk segera menjadi wajib parkir berlangganan.

Sedang Kepala Dishub Djoko Sartono, usai hearing tersebut mengatakan optimis parkir berlangganan yang tadinya carut marut akan bisa sukses. “Ini kita baru melakukan penataan di dalam. Mudah-mudahan sukses,” kata Djoko kepada Surabaya Pagi.

Kebocoran Dilaporkan Kejati

Di lain tempat, LSM Rakyat Peduli Lelang (Rapel) melaporkan dugaan kebocoran dana retribusi parkir ke Kejaksaan. Koordinator Rapel, Chamim Putra Ghafur, mengatakan, siang kemarin pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi. “Di sini (Kejaksaan Negeri Sidoarjo) kita hanya masukkan tembusannya saja,” kata Chamim di Kejari Sidoarjo.

Seperti diberitakan kemarin, Chamim menyebut kebocoran dana retribusi parkir berlangganan mencapai kisaran ratusan juta rupiah. Jumlah itu diasumsikannya bahwa seorang jukir dari 400 jukir yang ada, setoran perbulannya bocor Rp 100 ribu. Dan itu terjadi selama 5 bulan.
Dugaan bocornya setoran ke kasda itu lantaran ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah karcis yang diterima jukir dengan jumlah setoran masuk. “Setidaknya kita telah mengantongi surat pernyataan sekitar 200-an jukir soal perbedaan nilai terima karcis dengan jumlah setorannya,” tegas Chamim. her/gun

PEMOTONGAN GAJI JUKIR, Dewan Anggap Pungli

2008-01-07T12:11:00.000+07:00

Saturday, 22 December 2007
SIDORAJO- SURYA , Kebijakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo memotong gaji juru parkir (jukir), masuk kategori pungutan liar (pungli) meski tujuannya untuk mendongkrak perolehan retribusi parkir. Sebab, tidak ada dasar aturan resmi dan tertulis dalam melaksanakan potongan itu.

“Apakah benar uang hasil pungutan itu dimasukkan dalam retribusi parkir. Kalau toh dikantongi sendiri oleh oknum dinas kan tidak ada yang tahu, karena dasar untuk memungut pun tidak ada. Makanya saya bilang, pungutan ini liar,” kata Helmi Musa SSi, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo kepada Surya, Jumat (21/12).

Tidak adanya aturan resmi memungut tambahan setoran retribusi parkir itu, diakui H Yusuf, Ketua Paguyuban Juru Parkir Sidoarjo. Menurutnya, jukir hanya menerima keputusan itu secara lisan dari PT Surya Indah Cemerlang (SIC), yang mengaku menjalankan perintah dari UPT Parkir Dinas Perhubungan. Saat menyerahkan uang Rp 100 ribu sebagai tambahan setoran retribusi parkir, kata Yusuf, juga tidak ada kwitansi atau bukti pembayarn dalam bentuk lain. “Tidak ada mas. Saya sendiri juga nggak yakin itu untuk tambahan retribusi parkir,” kata Yusuf.

Helmi kembali mengatakan, UPT Parkir telah menjadikan jukir sebagai sapi perahan, setelah satuan kerja di bawah Dinas Perhubungan itu gagal mengumpulkan duit parkir dari sistem berlangganan. Seharusnya, Dinas Perhubungan terus mengoptimalkan program parkir berlangganan yang sudah jelas dasar aturannya, melalui koordinasi secara intens dengan instansi terkait.
“Kalau ternyata penarikan uang parkir berlangganan di samsat tidak jalan, berarti konsolidasi dinas perhubungan gagal. Mestinya ini tidak terjadi, karena dalam praktiknya di daerah lain bisa,” ujar Helmi, sembari menyebut Kabupaten Banyuwangi atau Nganjuk yang sukses menjalankan parkir berlangganan.

Atas kondisi ini, Komisi A akan merekomendasikan Panitia Anggaran (Panggar) dewan agar tidak meloloskan pengajuan anggaran pengelolaan parkir berlangganan, oleh Dinas Perhubungan. Dalam RAPBD 2008, dinas itu meminta duit Rp 4 miliar lebih, untuk pengelolaan parkir berlangganan. Alasannya, jika parkir berlangganan itu mampu dijalankan, otomatis potensi parkir di Sidoarjo yang mencapai angka Rp13 miliar pertahun, bisa didapat. “Lha ini hasilnya saja tidak jelas, kok minta anggaran,” tandasnya.

Sedang menurut Yusuf, jika Dinas Perhubungan memang berniat mendongkrak retribusi parkir, seharusnya disosialisasikan secara resmi kepada para jukir. Ini agar tak memicu dugaan negatif jika kemudian para jukir diminta setoran lebih. “Tidak ada salahnya kalau Dinas Perhubungan juga turun langsung ke lapangan, melihat seperti apa potensi parkirnya. Ini penting sebagai patokan untuk menetapkan target retribusi, agar tidak main potong gaji seperti ini,” pungkas Yusuf. tja

Joko: Potongan Ini Logis

KEPALA Dinas Perhubungan Sidoarjo Joko Sartono, menilai logis jika gaji jukir dipotong untuk menambah perolehan retribusi parkir. Sebab, dari gaji yang mereka terima, tidak berimbang dibanding setoran retribusi parkir mereka ke UPT Parkir.
“Coba sampeyan hitung sendiri. Jukir kami gaji Rp 490 ribu per bulan, sementara setorannya hanya Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan. Lalu darimana sisa kekurangan itu kami dapatkan untuk menutupinya. Ibarat perusahaan, modal kami lebih besar dari hasil yang didapatkan,” kata Joko, Jumat (21/12).

Tapi ia mengakui, munculnya potongan gaji ini karena kesalahan estimasi sistem yang dijalankan. Dulunya, para jukir menerima gaji tetap, dengan asumsi mereka tidak memungut lagi uang parkir dari pemilik kendaraan, karena adanya parkir berlangganan.
Ketika sistem gaji bulanan ini diterapkan, nyatanya sistem parkir berlangganan dengan mengutip uang parkir bersamaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tidak mampu diandalkan. Akibatnya, target retribusi parkir tidak berhasil diraih.

“Komitmen yang muncul, jukir diwajibkan setor retribusi Rp100 ribu sampai Rp 150 ribu. Tapi setoran itu juga tak mampu menutup uang operasional yang telah kita keluarkan,” ujar Joko Sartono.
Namun ia mengaku tak tahu persisnya seperti apa komitmen uang setoran jukir itu. Katanya, itu kebijakan Fatkhurozi, pejabat lama sebelum ia masuk menjadi Kepala Dinas Perhubungan. Begitu juga kebijakan tambahan setoran uang parkir dengan jalan memotong gaji jukir. “Itu sudah ada sebelum saya masuk,” kilahnya.

Apakah akan menghapus gaji jukir dan mengembalikan sistem parkir bayar ditempat ? Kata Joko, itu bisa menjadi salah satu pilihan. Sebab, jika dilihat dari potensi parkir yang ada sekarang, setoran jukir masih terlalu kecil. Apalagi dalam praktiknya, banyak jukir mengutip uang parkir jauh di atas aturan yang berlaku. Rata-rata jukir mengutip Rp 1.000 untuk sekali parkir sepeda motor, dan Rp 2.000 untuk mobil. “Tapi saya akan berupaya untuk mengoptimalkan lagi sistem parkir berlangganan. Bagaimana caranya? Pokoknya ada,” tukas Joko. tja

Prolegda tahun 2008 (2)

2007-12-23T12:55:00.000+07:00

Apa fokus pembahasan kebijakan pemerintah kabupaten Sidoarjo pada tahun 2008. Informasi ini penting bagi msayarakat, dan panleg berupaya menentukan bersama dengan ekselutif melalui Program legislasi daerah tahun 2008 (Prolegda 2008). Prolegda ini berisi rencana pembahasan 23 perda pada tahun 2008, yang disetujui melalui keputusan pimpinan DPRD Kab Sidoarjo Nomor 22 tahun 2007 tentang persetujuan terhadap prolegda kab sidoarjo tahun 2007-2008. adapun ke 23 perda-perda itu adalah sebagai berikut:
1. Raperda tentang perhitungan APBD 2007
2. Raperda tentang perubahan APBD 2008
3. Raperda tentang APBD 2009
4. Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa
5. Raperda tentang Tata cara penyerahan urusan kepala desa
6. Raperda tentang Pedoman Penyusunan peraturan desa
7. Raperda tentang Pembentukan dan penghapusan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan
8. Raperda tentang penegasan batas desa
9. Raperda tentang pemekaran kecamatan
10.Raperda tentang Pedoman administrasi daerah
11.Raperda tentang rencana tata ruang wilayah
12.Raperda tentang kelembagaan daerah
13. Raperda tentang urusan kewenangan
14. Raperda tentang rukun tetangga dan rukun warga
15. Raperda tentang Penataan PKL
16. Raperda tentang Penghapusan perdagangan (Traficcing) perempuan dan anak
17. Raperda tentang Pendirian tower telepon seluler dan radio
18. Raperda tentang izin gangguan
19. Raperda tentang dana cadangan
20. Raperda tentang investasi
21. Raperda tentang Kekayaan daerah
22. Raperda tentang pendirian retail atau mini market
23. Raperda tentang Pembagunan SPBU

Permasalahan Pokok Pendidikan Di Kabupaten Sidoarjo (3)

2007-12-23T11:08:00.000+07:00

Kehawatiran kita akan hadirnya perda penyelenggaran pendidikan yang etalatif (sebagai pajangan saja) mendorong kita untuk mendiskusikan panjang dan serius tentang permasalahn pendidikan di kabupaten sidoarjo. Karena itu merupakan langkah strategis, sebelum yang lainnya. Kalau diagnosa ini baik, maka akan berkorelasi pada hasil akhir perda penyelenggaraan pendidikan ini, demikian sebaliknya.

Dari berbagai pertemuan dengan para pemerhati pendidikan, dinas pendidikan, orang tua siswa, komite pendidikan,LSM pendidikan, para konsultan pendidikan, pakar pendidikan dan permasalahan pendidikan yang dialami masyarakat yang tersampaikan pada saat reses, kami menyimpulkan beberapa permaslahan tersebut ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut:
1. Kesejahteraan guru
2. Pemerataan sekolah unggul
3. Pembiayaan pendidikan oleh pemerintah daerah sebesar 20%
4. Peningkatan kualitas guru

/span>

2 HAL KRUSIAL DALAM PERDA PENDIDIKAN (2)

2007-12-23T09:04:00.001+07:00

Ada 2 hal krusial yang akan muncul dalam proses pembuatan perda penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Sidoarjo. Kedua hal ini saling melengkapi, oleh karenanya harus sejalan dan beriringan. ke dua aspek tersebut adalah: 1. aspek regulasi 2. aspek substansi materi.

Pada aspek I, aspek kesesuaian regulasi, bagaimana agar perda ini tidak bertentangan dengan regulasi yang ada diatasnya. Pembuatan perda ini sesuai dengan kaidah-kaidah legal drafting yang selama ini kita kenal. ini penting karena menyangkut kelembagaan dprd sebagai inisiatif perda ini dan kelangsungan penerapannya di lapangan. DPRD di kenal sebagai lembaga legislasi, jadi harus memberikan contoh yang baik dalam pembuatan legislasi di daerah.

aspek II, aspek yang tidak kalah pentingnya dalam perda ini. bagaimana mengkonversi solusi-solusi permasalahan pendidikan dalam bahasa hukum, sehingga nantinya perda ini betul-betul berorientai pada penyelesaian masalah. Identifikasi permasalahan lokal di kabupaten sidoarjo merupakan langkah yang segera harus diambil, dengan mengundang para pelaku-pelaku pendidikan, LSM, Lembaga-lembaga pendidikan NU maupun Muhammadiyah yang memiliki kepedulian dalam pelaksanaan pendidikan di kab sidoarjo. Demikian juga dengan para pengambil kebijakan di tingkat lokal untuk duduk bersama-sama mendiskusikan permasalahan pendidikan ini. Ini menjadi starting point awal, agar perda ini tidak sekedar disyhakan di gedok tapi tidak mampu menyelesaikan permasalahan di lapangan. Publik hearing yang akan dilakukan oleh pantia legislasi diharapkan mendapatkan gamabaran secara komprehensif permasalahan pendidikan di kabupaten sidoarjo. Semoga terwujud.

Helmi Musa SSi, Perlu Perda Pendidikan

2007-12-21T18:33:00.000+07:00

Surya,Friday, 21 December 2007

PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan krusial yang selama ini terjadi. Demi terwujudnya aturan itu, anggota legislatif masih menyusun kekuatan untuk membentuk tim inisiator. Demikian ungkapan Helmi Musa, anggota DPRD Sidoarjo. Ia menuturkan saat ini sudah ada empat fraksi yang setuju berkoalisi menjadi satu tim inisiator. “Aturannya, minimal harus ada dua fraksi yang masuk dalam tim ini. Kalau sekarang sudah ada empat fraksi, berarti sudah kuorum,” kata politisi yang tergabung dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK) ini.

Fraksi yang kini tergabung dalam tim inisiator itu adalah FKBK, FPDIP, FPG dan FPAN. Prosesnya, dari inisiator rencana tersebut akan disampaikan kepada Panitia Legislatif, dan kemudian dikirim nota inisiasi perda ke unsur pimpinan dewan.

“Dari pimpinan dewan baru dibawa ke panmus untuk mendengarkan penjelasan dari tim inisiator, baru kemudian dibentuk pansus. Jadi dengan tahapan proses ini, mungkin tiga bulan mendatang perda ini baru bisa disahkan,” kata Helmi yang juga anggota tim inisiator FKBK.
Tantangan besar yang dihadapi panitia legislatif dalam menyusun perda ini, lanjutnya, adalah bagaimana agar perda ini tidak bersifat etalase. Hanya sebagai pajangan, namun tidak mampu menyelesaikan persoalan lokal pendidikan di Sidoarjo.

“Ini logis, karena regulasi tentang pendidikan yang dipakai di Sidoarjo masih terbatas pada undang-undang, sehingga acuannya sangat global,” tuturnya. tja

PP 41 diterapkan 2008, bagaimana dampaknya? (1)

2007-12-21T10:55:00.000+07:00

Perubahan perangkat daerah akan segera di lakukan seluruh kab/kota di Indonesia. Acuan perubahan ini untuk menyesuaikan PP 41/2007 yang baru saja di keluarkan oleh pemerintah pusat, sebagai pengganti PP 8/2003 yang belum sempat di laksanakn di daerah, aturan induknya, UU 22/1999 sudah berubah. Sehingga PP ini sempat diplesetkan menjadi layu sebelum berkembang.

Sidoarjo, sebagai salah satu kabupaten juga akan segera mengikuti ketentuan ini dan diterjemahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda)tentang orgnisasi perangkat daerah. Karena pemerintah daerah diberikan waktu setahun dalam PP ini, maka perda ini harus ada sebelum 23 Juli 2008, karena penandatanganan PP ini pada tanggal 23 Juli 2007.

Bagaimana dampak implementasi PP ini di daerah, khususnya di kab sidoarjo? apakah akan terjadi efesiensi? Apakah akan terjadi perampingan? Kalau ya, satker mana yang akan di merger? bagaimana pengaruh eselon jabatan perangkat daerah? bagaimana dampak anggaran dalam APBD 2008 khususnya dalam perubahan anggaran 2008 ketika PP ini di berlakukan? banyak lagi pertanyaan lain yang akan muncul seiring dengan pemberlakuan PP ini.

Tulisan ini berupaya memberikan jawaban secara bertahap, sebagai upaya untuk mengkominikasikan perubahan perangkat daerah ini kepada masyarakat sidoarjo atau stake holder sebagai pemerhati pemerintahan daerah sehingga dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sidoarjo.

Perampingan atau penggemukan?
Pemberlakuan PP ini akan dapat memberikan dampak perampingan satker atau sebaliknya. Di beberapa daerah yang telah menerapkan PP 8/2003, di pemkot makasar misalnya, terjadi penambahan 2 satker. untuk daerah-daerah yang belum menerapkan PP 8/2003 kemungkinan besar akan terjadi perampingan besaran organisasi perangkat daerah. Dalam PP 41, besaran perangkat daerah ini ditentukan oleh 3 variabel: jumlah penduduk, kekuatan APBD, dan luas daerah. Dimana masing-masing variabel ini akan mendapatkan nilai sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Akumulasi ketiga variabel ini akan mengelompokkan daerah menjadi 3; yaitu besar (Nilai >70, sedang (nilai 40-70) dan kecil (lebih kecil 40). Dalam konteks ini Kabupaten Sidoarjo, masuk dalam kategori besar. Sehingga besaran perangkat daerahnya adalah dinas paling banyak 18, lembaga teknis daerah paling banyak 12. Karena pemkab Sidoarjo sekarang ada 20 dinas, maka setidaknya minimalakan ada dua dinas yang akan mengalami merger dengan dinas yang lain yang serumpun. Pertanyaan berikutnya adalah dinas mana yang akan di merger?

Dinas mana akan di merger?
Dalam PP ini, penggabungan dinas diistilahkan denagan Perumpunan Urusan Pemerintahan. Artinya penanganan urusan pemerinatahan yang terdiri dari urusan wajib dan fungsi pendukung yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah berbentuk badan dan atau kantor.

Penggabungan ini berarti memangkas 2 jabatan kepala dinas di kabupaten sidoarjo dan digabungkan ke dalam satu satker. Ini akan ada pihak yang resitens dan tetap akan bertahan dalam jabatannya. ini bagian menarik, karena tarik ulur bagi dinas-dina yang akan mengalami penggabungan. Dilanjutkan dalam tulisan berikutnya, trm kasih.

Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kab Sidoarjo (1)

2007-12-17T13:57:00.001+07:00

Rencana DPRD sidoarjo untuk menginisiatifi pembentukan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Sidoarjo, yang tertuang dalam prolegda kab sidoarjo tahun 2007, masih tetap menjadi pembicaraan yang menarik di akhir tahun 2007. Bisakah perda ini segera disyahkan? bagaimana dampak perda ini setelah disyahkan?. Mampukah menyelesaikan permaslahan-permsalahan pokok pendidikan di Sidoarjo?

Rencana DPRD sidoarjo untuk menginisiatifi pembentukan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Sidoarjo, yang tertuang dalam prolegda kab sidoarjo tahun 2007, masih tetap menjadi pembicaraan yang menarik di akhir tahun 2007. Bisakah perda ini segera disyahkan? bagaimana dampak perda ini setelah disyahkan?. Mampukah menyelesaikan permaslahan-permsalahan pokok pendidikan di Sidoarjo?

Tantangan besar yang dihadapi oleh panitia legislatif yang berupaya untuk menginisiasi perda penyelenggaraan pendidikan adalah bagaimana agar perda ini tidak bersifat etalase. Hanya sebagai pajangan, namun tidak mampu menyelesaikan permasalahan lokal pendidikan di Sidoarjo. Ini logis, karena regulasi tentang pendidikan ini masih terbatas pada Undang-undang. Sementara, tuntutan pengadaan perda di daerah ini begitu semarak, namun break down peraturan pemerintah dari undang-undang ini sampai sekarang belum keluar secara keseluruhan. Sehingga acuannya sangat global.

Kehawatiran ini, juga dikuatkan dengan apa yang terjadi pada perda-perda di beberapa kabupaten/kota yang sudah mengesahkan perda penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Perda-perda ini masih bersifat global, muatan lokal masing-masing kabupaten/kota masih kecil dan belum begitu kelihatan.

Optimalisasi Pajak dan Retribusi

2007-11-01T11:30:00.000+07:00

Agar tidak terjadi perubahan semu, perubahan 19 perda kabupaten Sidoarjo yang baru saja di ambil keputusannya dalam paripurna dewan kemarin 31 Oktober 2007 harus diikuti dengan perubahan kinerja dan sistim kerja satker di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo. Kalau tidak, perubahan ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan penyelenggaraan pembagunan dan pelayanan masyarakat serta mendongkrak PAD.

Tidak semua PK5 DI Pajak

2007-10-26T13:45:00.000+07:00

Surabaya Pagi, Jumat, 26 Oktober 2007
Sepintas llu, dimasukkannya PK5 sebagai wajib pajak memang terasa sensitif. Tapikan tidak semua PK5" kata satu anggota pansus 1 raperda ini, M Dhanroni Chudori.

Lebih lanjut sekertaris komisi C ini menjelaskan, dimasukkanya PK5 sebagai wajib pajak restoran semata karena penggalian potensi daerah. edang potensi itu sendiri untuk penunjang pendapatan daerah. "kita tidak harus terjebak pada tempat makan permanen dan nonpermanen sa," tegasnya. Dengan penerapan perda ini nantinya, keseimbangan harus segera dijalankan oleh pemkab. Dalam makna PK5 harus harus seera di lokalisir di suatu tempat. Sehingga tidak berserakan di ruas-ruas jalan. "Di daerah lain, Jakarta atau Mojokerto misalnya, sentra-sentra PK5 ramai dikunjungi pembeli. Penataan juga harus mulai dipikirkan,"ulasnya.

Komentar nyaris senada juga dilontarkan anggota pansus 1 lainnya, Helmi Musa. Menurut legislator asal Partai Keadilan Sejahtera ini, pengenaan pajak kepada PK5 terpilih sudah sesuai dngan prinsip keasdilan. "Pajak itu diwajibkan untuk smeua warga negara,"terangnya.

sedang dengan pengenaan pajak itu, lanjut Helmi, PK5 tentunya harus mendapatkan jaminan dari pemkab Sidoarjo tidak akan lagi menjadi korbanpungutan yang tidak jelas jluntrungnya. Helmipun membenarkan pungli sebesar 5-6 ribu perhari oleh oknum dialami mayoritas PK5, terutama di alun-alun. "Pemkab memang harus berani menjamin itu (bebas pungli)," kata Helmi.

Dengan pengenaan pajak ini nantinya, baik Dhmroni maupun Helmi sepakat bahwa pajak terebut tidak bisa lantas menjadi legalisasi PK5 tidak tertib aturan. Tidak saja berjualan di pinggir jalan, tapi juga sejumlah pelanggaran lain. Termasuk juga pendirian warung non permanen di sempadan pengairan seperti halnya dijumpai di Jalan Raya Cemengkalang. (Her)

Dewan Tolak PAK

2007-09-06T14:24:00.000+07:00

Jawa Pos 6 September 2007
Bupati Anggap Tetap Perlu
SIDOARJO – DPRD Sidoarjo memastikan tidak akan ada pembahasan perubahan anggaran dan kegiatan (PAK) dalam APBD 2007. Keputusan itu diambil setelah serangkaian rapat melibatkan panggar, panmus, serta gabungan ketua komisi dan fraksi di dewan. Namun, Bupati Win Hendrarso berpendapat PAK tetap perlu.
Keputusan dewan itu dituangkan dalam surat DPRD kepada bupati bernomor 1700/2922/404.2/2007 tentang penyampaian APBD 2008 dengan tanda tangan Ketua Dewan Arly Fauzy pada tanggal 4 September lalu. “Benar, saya menandatangani surat itu. Kami kirimkan hari ini (kemarin,red), kata Arly.
Dewan menyatakan pembahasan PAK belum mendesak. Itu berdasarkan keputusan mayoritas anggota dewan yang diungkapkan dalam berbagaiu rapat dewan antara 28-30 Agustus lalu. Juga dijelaskan, PAK akan menyebabkan keterlambatan APBD 2008.
Secara terpisah , Bupati Win Hendrarso mengatakan PAK tetap perlu dilasanakan. Pertimbangannya, banyak alokasi anggaran yang harus dialihkan.
“Dan mekanismenya harus melalui PAK,” tandas Win. Soal kekhawatiran keterlambatan APBD 2008, Win mengatakan, “Saya sudah minta ke Pak Vino (Kepala Bappekab Vino Rudy Muntiawan, red) agar segera menyetor KUA dan PPAS ke dewan, ujar Win.
Sekretaris Komisi DPRD Sidoarjo Helmi Musa berpendapat, jika eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan pengesahan APBD 2008 tepat waktu, pelayanan publik pada tahun anggaran 2007 terancam kacau.

Program legislasi daerah (1)

2007-08-30T11:39:00.000+07:00

Helmi-Sidoarjo. Penguatan fungsi legislasi di dprd sidoarjo cukup mengembirakan, beberapa hari setelah pimpinan dewan memberikan SK pembentukan Pantia legislasi dprd (Panleg) dan menunjuk anggota-anggotanya, panleg dalam beberapa pertemuannya berupaya untuk mengeluarkan Program legislasi daerah untuk tahun 2007 dan tahun 2008.

Prolegda ini menjadi penting karena berisi prediksi perda yang akan di bahas pada tahu yang bersangkutan. masyrakat dan para pemerhati kebijakan publik juga bisa ikut menyumbangkan saran dan mengetahi apa yang menjadi fokus pembahasan kebjiakan di sidoarjo setelah mengetahui prolegda pada tahun yang bersagkutan.

Dalam tahun 2007 ini disamping perda-perda yang datang dari eksekutif, dprd juga berupaya untuk mengeluarkan perda inisiatif yang di pandang perlu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di daerah. Ada 2 perda yang rencananya akan di keluarkan oleh dprd sidoarjo yaitu perda tentang penyelenggaran pendidikan dan perda traficking terhadap perempuan dan anak.

Kesenjangan pembuatan perda antara eksekutif dan legislatif di setiap tahunnya begitu sangat besar. Realitasnya pemda mengeluarkan perda paling tidak dalam setahun minimal ada 20 perda, hampir seluruhnya datang dari eksekutif. Draft perda dan naskah akademiknya, proses pembuatannya diawali oleh eksekutif baru kemudian disampaiakn dalam bentuk nota ke dprd dan dprd baru melakukan pembahasan setelah di bentuk pansus oleh pimpinan dprd. Biasanya waktu yang tersedia dalam konteks legislasi seperti ini sangat sempit, sehingga akan berimbas pada kualitas perda.

Kesenjangan ini mendorong legislatif hampir si setiap daerah untuk melakukan upaya penyeimbangan. Demikian juga, legislatif di kabupaten sidoarjo, harus ada sharing dalam pembuatan perda, dari 20-an perda yang di syahkan setiap tahunnnya harusnya sebagian diinisiasi dari dprd, khususnya perda-perda yang berhubungan dengan masalah-masalah publik yang dihadapi masyarakat setiap tahunnya. Sementara perda-perda yang berhubungan dengan rutinitas anggaran, retribusi dan pajak serta pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan aparatur pemerintahan daerah di serahkan kepada eksekutif. Pembagian ini menjadi fokus perhatian panleg untuk masa kerja 6 bulan ke depan sesuai dengan yang tercantum dalam sk pimpinan dprd.

Dilema Perubahan APBD 2007

2007-08-30T09:12:00.000+07:00

Helmi-Sidoarjo
Dibahas atau tidak?

Di tengah maraknya pembahasan laporan semester 1 APBD 2007, ada diskusi menarik yang berkembang di dewan: apakah perubahan APBD 2007 akan dilakukan pembahasan atau tidak?

Kalau dibahas, tidak ada jaminan APBD 2008 akan di gedok pada akhir desember 2008, karena waktu pembahasan bersamaan dengan pembahasan laporan semester APBD 2007 dan evaluasi laporan ini juga merupakan amanah PP 58/2006 sebagaimana perubahan anggaran.

Kalau tidak dibahas, apakah ada jaminan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, contoh blanko KTP yang habis, butuh dana kurang lebih 3,5 M untuk memenuhi kebutuhan KTP hingga akhir tahun 2007 nanti.

Untuk sekedar diketahui bahwa draft perubahan APBD 2007 sudah disampaikan bupati kepada DPRD. Namun dalam penyampaian draft ini, tidak dilengkapi dengan KUA dan PPAS perubahan. Harusnya ada kesepakatan dulu antara dewan dan eksekutif terhadap point-point perubahan dalam perjalanan APBD 2007 hingga akahir masa anggaran tahun 2007, baru kemudian pemerintah membuatkan draft perubahan APBD 2007 sesuai dengan point-point kesepakatan itu. Kalau tidak kan berjalan sepihak.

Masalahnya adalah mampu nga pemerintah membuat KUA dan PPAS perubahan dalam waktu cepat? kalau tidak ya....molor lagi.

Kita kembali anatra dibahas atau tidak? menurut anda bagaiamana?masukkan komentar anda di kolom komentar blog ini. terima kasih

Dispenduk: Data Dewan Out-of-Date

2007-08-30T07:20:00.000+07:00

Kamis, 30 Agt 2007
SIDOARJO -Jawa Pos. Satuan-satuan kerja (satker) pemkab menyangkal analisis penyerapan anggaran yang diungkap DPRD. Data dewan dianggap ketinggalan (out of date) sehingga tidak layak untuk menilai kinerja pemkab buruk.

Salah satu satker yang memprotes keras adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Kepala Dispendukcapil Ahmad Sujiyanto menegaskan, instansinya sudah menyerap sekitar 50 persen dari anggaran belanja langsung (belanja untuk pelayanan publik, Red).

"Yang diungkapkan anggota dewan itu sudah out-of-date. Itu data lama. Saat ini, kami sudah menyerap anggaran sekitar Rp 1,8 miliar," jelas Ahmad.

Seperti diberitakan kemarin (29/8), Sekretaris Komisi A (pemerintahan) DPRD Sidoarjo Helmy Musa mengungkap data penyerapan anggaran di satker-satker pemkab yang sangat minim. Meski tahun anggaran 2007 telah berjalan satu semester, anggaran baru terserap rata-rata 22 persen. Dasar penilaiannya adalah daya serap anggaran belanja langsung di 14 satuan kerja (satker) mitra kerja komisi A.

Menurut Helmy, di antara 14 satker itu, Dispendukcapil menduduki peringkat paling bawah. Tahun ini, alokasi anggaran belanja langsung untuk Dispendukcapil mencapai Rp 3.559.761.075. Tapi, yang terserap baru Rp 128.426.516,00 atau 3,61 persennya saja.

"Kami yakin, sebelum Desember tahun ini, kami sudah melaksanakan seluruh program kerja kami. Insya Allah, sebelum Desember tahun ini, anggaran belanja langsung kami terserap 100 persen," tegas Ahmad.

Namun, Helmy balik membantah klaim Ahmad Sujiyanto. "Data yang kami ungkap itu adalah data yang diberikan eksekutif saat menyampaikan laporan tentang pencapaian APBD sampai pada semester pertama," beber legislator PKS itu. (sat)

Pemda tidak memilki sistim kontrol anggaran

2007-08-29T13:45:00.001+07:00

Helmi-Sidoarjo.
Tanggapan Statement Sekda

Ketidak percayaan sekda terhadap data yang disampaikan dewan menunjukkan sekda selaku koordinator pengelolaan anggaran daerah tidak memiliki sistim kontrol yang memadai untuk sebuah daerah dengan besar anggaran mencapai 1,1 triliun. Hal ini berbahaya. Kalau tetap di biarkan silpa akhir menunjukkan angka yang besar pada saat perhitungan sisa anggaran tahun 2007.

Ketidak percayaan sekda terhadap data yang disampaikan dewan menunjukkan sekda selaku koordinator pengelolaan anggaran daerah tidak memiliki sistim kontrol yang memadai untuk sebuah daerah dengan besar anggaran mencapai 1,1 triliun. Hal ini berbahaya. Kalau tetap di biarkan silpa akhir menunjukkan angka yang besar pada saat perhitungan sisa anggaran tahun 2007. Ini akahirnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Silpa akan mengalami kenaikan, bahkan bisa melebihi PAD seperti pada tahun 2006 kemarin.

Pola manajemen perencanaan pemerintahan ini sudah harus dirubah, sekarang perencanaan pemkab hanya mengandalkan penambahan anggaran berdasarkan besarnya anggaran tahun lalu di masing-masing satker. Lihat saja di masing-masing satker besarnya anggaran tidak terpaut jauh atau hampir sama dengan anggaran sebelumnya.

Seluruh sistim regulasi yang berhubungan keuangan sekarang ini mulai dari UU sampai PP bahkan permen 13/2006 yang terkahir ini menuntut setiap pemda untuk mengubah pola perencanaan seperti ini. Regulasi ini menuntut pola perencanaan berbasis kebutuhan lokal di masing-masing satker. Jadi tidak harus hampir sama dengan anggaran tahun lalu.

sistim konvensional ini kalau tetap dipertahankan bisa memangkas habis kreativitas dan terobosan-terobosan baru bagi kepala dinas sebagai penanggung jawab anggaran di satkernya. Padahal, banyak kepala dinas/badan/kantor yang memiliki kemampuan u mengimplementasikan kreativitas mereka di lapangan. gimana bisa berkembang dinasnya, wong anggaran di patok segitu e.

Kinerja Pemkab Dinilai Buruk

2007-08-29T13:34:00.000+07:00

Rabu, 29 Agt 2007
Minta Anggaran Banyak, Penyerapan Rendah
SIDOARJO - JAWA POS. DPRD menyoroti kinerja satuan-satuan kerja (satker) Pemkab Sidoarjo. Dari sisi penyerapan anggaran dalam APBD 2007, kinerja satker dinilai rendah. Pengajuan rencana anggaran tinggi, tapi realisasinya minim. Sekkab Moch. Rochani menyatakan tidak percaya terhadap penilaian dewan tersebut.

Penilaian kinerja satker itu diungkapkan legislator dari Komisi A (pemerintahan) DPRD Sidoarjo Helmy Musa. Menurut legislator asal PKS tersebut, dari anggaran Rp 77 miliar yang disiapkan untuk 14 satker mitra kerja komisi A itu, yang terserap hanya Rp 17 miliar. Kondisi tersebut dilihat dari penyerapan anggaran hingga semester pertama, Juli 2007. "Itu berarti hanya terserap sekitar 22 persen. Sangat kecil," ungkapnya.

Helmy menyebut satker Dinas Infokom, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bagian umum, bagian pemerintahan, dan kantor perpustakaan. Lalu, bagian organisasi, bagian hukum, kantor pengolahan data elektronik, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, kantor Polisi Pamong Praja, badan kepegawaian, badan pengawasan daerah, serta badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Di antara ke-14 satker tersebut, bagian umum mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp 43.541.605.051. Namun, penyerapannya hanya 20,99 persen atau Rp 9.138.788.944. Sisa anggaran masih Rp 34.402.816.107,40.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan satker yang paling sedikit menyerap anggaran. Dari alokasi anggaran Rp 3.559.761.075, yang terserap hanya Rp 128.426.516. Kalau dihitung, nilai yang terserap tersebut hanya 3,61 persen.

"Itu aneh. Sebab, beberapa waktu lalu, dinas tersebut membutuhkan anggaran besar untuk pengadaan blangko KTP," ujar Helmy.

Dia menyatakan, dengan minimnya daya serap anggaran tersebut, dikhawatirkan pola kerja satker-satker menjadi asal-asalan. "Sebab, hanya mengejar target sampai akhir tahun anggaran (2007)," tegasnya.

Padahal, Desember nanti, Pemkab Sidoarjo sudah harus mengesahkan RAPBD 2008. Lalu, Januari 2008, APBD 2008 sudah dilaksanakan. Dengan demikian, dalam tiga bulan terakhir pada 2007, dikhawatirkan terjadi penumpukan anggaran yang sangat besar.

"Itu baru yang terlihat di satker-satker mitra kerja komisi A. Saya khawatir, di satker-satker yang lain yang menjadi mitra kerja komisi B, C, dan D terjadi hal yang sama," katanya.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham menilai, minimnya daya serap anggaran tersebut menunjukkan bahwa manajemen anggaran di Pemkab Sidoarjo tidak berjalan baik. "Yah, buat apa diprogramkan kalau (anggarannya) tidak diserap," ungkap legislator Partai Demokrat dari Kecamatan Waru tersebut.

Karena itu, menurut dia, lebih baik satker yang tidak mampu menyerap anggaran secara baik tidak mengajukan rencana anggaran pada tahun depan. "Lebih baik anggaran dialokasikan untuk program-program yang belum terlaksana," tegasnya.

Selaku ketua tim anggaran Pemkab Sidoarjo, Sekretaris Daerah Kabupaten M. Rochani menegaskan, dirinya tidak memercayai ungkapan kalangan legislatif tersebut. "Dari mana angkanya (mereka dapat)? Saya nggak percaya. Sebab, laporan dari bagian pemerintahan saja, penyerapannya cukup besar kok," katanya. (sat)

Penyerapan anggaran sangat Kecil

2007-08-28T16:03:00.000+07:00

Realisasi anggaran hingga akhir agustus 2007, sangat mencengagkan. Dari hasil pembahasan mitra kerja komisi A yang terdiri dari 14 satker dinas dan bagian diperoleh informasi bahwa penyerapan anggaran apbd tahun 2007 hanya sebesar 17 milyar dari 77 milyar yang disiapkan atau hanya terserap sebesar 22% saja. Sisa anggaran ini menunjukkan bahwa aktivitas dan kinerja dinas/bagian/kantor perlu dipertanyakan. Apalagi yang realisasi anggarannya langsungnya masih di bawah 10%. Berikut rekap data penyerapan anggaran masing-masing satker mitra komisi A, sbb:

Dinas/Instansi Jumlah Realisasi Sisa Anggaran Realisasi(%)

Dinas Komunikasi 3,363,750,850 535,321,116.00 2,828,429,734.00 15.91
Perhubungan 7,722,272,495 1,977,403,000.00 5,744,869,495.00 25.61
Kependudukan 3,559,761,075 128,426,516.00 3,431,334,559.00 3.61
Bagian umum 43,541,605,051 9,138,788,944.00 34,402,816,107.40 20.99
Bag Pemerintahan 1,619,923,100 149,930,100.00 1,469,993,000.00 9.26
Kan Perpustakaan 880,296,975 172,396,491.00 707,900,484.00 19.58
Bagian Organisasi 1,515,000,000 544,021,025.00 970,978,975.00 35.91
Bagian Hukum 1,378,100,000 460,512,580.00 917,587,420.00 33.42
KPDE 1,042,827,000 376,732,750.00 666,094,250.00 36.13
Dinas Perijinan 1,662,527,009 304,077,750.00 1,358,449,259.00 18.29
Kantor Satpol PP 1,699,987,695 679,955,455.00 1,020,032,240.01 40.00
Badan Kepegawaian 5,102,477,000 1,558,095,895.00 3,544,381,105.00 30.54
Badan Pengawasan 1,581,200,325 543,732,148.00 1,037,468,177.00 34.39
Bakesbanglinmas 2,407,949,170 452,070,183.00 1,955,878,987.00 18.77 Jumlah 77,077,677,74517,021,463,953.00 60,056,213,792.41 22,08

Libatkan Semua Pihak

2007-08-22T13:53:00.000+07:00

SURYA Rabu 22 Agustus 2007
Helmy Musa
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
Prinsipnya, tanah wakaf tetap harus ada penggantian, agar tidak menguap begitu saja. Jika memalui proses Ikatan jual yang dilaksanakan PT. Minarak Lapindo Jaya tidak bisa menyelesaikannya, libatkan saja pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, BPN, dan pemkab. Mereka akan membicarakannya untuk mencari solusi terbaik.
Saya sendiri terus terang tidak bisa memberikan solusi, sebab di sini ada dua masalah yang melandasinya, yaitu hukum agraria yang biasa dugunakan untuk acuan penyelesaian masalah pertanahan umum, dan hukum agama yang melandasi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Mana diantara kedua hukum tersebut yang paling cocok untuk dipakai sebagai dasar penyelesaian tanah wakaf yang terkena lumpur?

Soft Ware Pemerintahan Kita Tidak Up-Date Lagi

2007-07-20T21:51:00.000+07:00

Untuk membuat grand design perubahan regulasi dalam pemerintahan kabupaten Sidoarjo, komisi A melakukan evaluasi regulasi secara elanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, dkeseluruhan terhadap perda-perda sidoarjo 1994-2006. Dalam pertemuan dengan beberapa dinas, kami menyimpulkan bahwa soft pemerintahan kita ini tidak up date lagi. Harus segera dilakukan perubahan terutama perda yang berhubungan dengan pelayanan publik, retribusi, pajak dan perijinan. Penyesuian tarif adalah sebuah keharusan, dan harus diselesaikan pada tahun 2007.

Untuk membuat grand design perubahan regulasi dalam pemerintahan kabupaten Sidoarjo, komisi A melakukan evaluasi regulasi secara keseluruhan terhadap perda-perda sidoarjo 1994-2006. Dalam pertemuan dengan beberapa dinas, kami menyimpulkan bahwa soft pemerintahan kita ini tidak up date lagi. Harus segera dilakukan perubahan terutama perda-perda yang berhubungan dengan pelayanan publik, retribusi, pajak dan perijinan. Penyesuian tarif adalah sebuah keharusan, dan harus diselesaikan pada tahun 2007. Adapun perda-perda yang akan direvisi yaitu. Ada 7 pajak, sesuai urutan pendapatan besarnya pajak adala pajak PPJ , Pajak restaurant, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Bahan Galian C. Perda tentang pengelolaan kekuangan daerah. Penyempurnaan PT DELT ARTA. Perda asset daerah. Perda pelayanan ketenaga kerjaan. Perda pengelolaan pasar. Perda retribusi kebersihan (Pengelolaan persampahan. Perda tata ruang. Perda HO. Perda IMB. Perda Pelayanan GOR. Ijin usaha jasa dan Konstruksi (IIJK) (Pergub sudah jalan. Perda Kemanan ketertiban umum. Perda yang dicabut antara lain Ganti cetak peta.
Secara umum perubahan-perubahan perda tersebut didasarkan pada
1. berubahnya undang-undang otonomi daerah
2. penyesuaian tarif retribusi/pajak
3. adanya permasalahan belum tercover oleh perda tersebut.

Ratusan Ribu Warga Sidoarjo Tak Ber-KTP

2007-07-18T22:57:00.000+07:00

Memorandum, 18 Juli 2007
Keluhan warga Sidoarjo terkait susahnya mengurus KTP disikapi anggota DPRD Sidoarjo. Bahkan dari penelusuran data diapangan, dewan memperkirakan ratusan ribu penduduk sidoarjo usia wajib KTP masih belum memilikinya akibat habisnya blangko KTP tahun 2007.

Seperti diungkapkan Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD kab Sidoarjo dari keluhan masyarakat yang disikapi dewan, diperkirakan jumlah penduduk Sidoarjo yang kesulitan mengurus KTP mencapai ratusan ribu. Dari sampling kecamatan yang kami lakukan, seperti di kecamatan Candi memang kehabisan blangko KTP dan mereka juga sudah meminta ke dinas catatan sipil, tetapi juga belum dikirim, ujarnya selasa (17/7)

Keluhan warga Sidoarjo terkait susahnya mengurus KTP disikapi anggota DPRD Sidoarjo. Bahkan dari penelusuran data diapangan, dewan memperkirakan ratusan ribu penduduk sidoarjo usia wajib KTP masih belum memilikinya akibat habisnya blangko KTP tahun 2007.

Seperti diungkapkan Helmi Musa, Sekertaris Komisi A DPRD kab Sidoarjo dari keluhan masyarakat yang disikapi dewan, diperkirakan jumlah penduduk Sidoarjo yang kesulitan mengurus KTP mencapai ratusan ribu. Dari sampling kecamatan yang kami lakukan, seperti di kecamatan Candi memang kehabisan blangko KTP dan mereka juga sudah meminta ke dinas catatan sipil, tetapi juga belum dikirim, ujarnya selasa (17/7)

Ternyata setelah dikrosscek ke dispendukcapil, pihaknya baru mengetahui blangko pengurusan KTP untuk tahun 2007 sudah habis. Padahal kekurangan kebutuhan blangko kepengurusan KTP tahun 2007 ini jumlahnya diperkirakan mencapai 550 ribu lembar blangko.

'Dari analisa data, kebutuhan blangko KTP tahun 2007 mencapai 1.233.132 keping atau lembar. Angka ini didasarkan pada pengurusan KTP massal pada tahun 2004 lalu yang jumlahnya mencapai 904.258 lembar. Jadi otomatis jumlah ini bertambah dengan adanya usia baru wajib KTP serta danya migrasi penduduk", lanjutnya.

Diungkapkan, habisnya blangko KTP sudah berjalan 2 bulan. Bahkan ia memperkirakan masyarakat sidoarjo tetap akan kesulitan melakukan pengurusan KTP sampai 2 atau 3 bulan ke depan. Dari dincapil, kita mendapatkan informasi kalau penerbitan blanko KTP masih menuggu perubahan anggaran 2007, padahal itu baru dilakukan antara 2 atau 3 bulan ke depan", jelasnya megungkapkan.

Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengkhawatirkan jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, akan terjadi keresahan warga sidoarjo karena tidak bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepemilikan KTP. " Padahal KTP itu penting, seperti untuk pengurusan berbagai macam kebutuhan surat menyurat, pengajuan kredit di bank atau yang lain', tambahnya.

Untuk memenuhi kebutuhan kurangnya blangko KTP tersebut, ia menghimbau eksekutif agar segera mengirim surat ke DPRD untuk menggunakan dana tidak tersangka. "kalau lambat seperti ini akan menyulitkan masyarakat, jadi eksekutif tidak perlu malu-malu untuk mengajukan surat ke dewan', tambahnya.(dwi)

Stok Blanko Kosong

2007-07-18T22:40:00.000+07:00

Jawa Pos, Rabu, 18 Juli 2007

SIDOARJO - Sistem administrasi kependudukan di Sidoarjo dinilai masih akan kacau hingga tiga bulan ke depan. Sebab, blanko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kosong sampai September mendatang.

Penilaian itu diungkapkan legislator PKS Helmi Musa kemarin. "Kami banyak menerima pengaduan warga yang mengurus KTP sejak Mei lalu sampai sekarang KTP-nya belum jadi. Ternyata, blanko KTP-nya kosong," ungkap Helmy yang juga sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo itu.

SIDOARJO - Sistem administrasi kependudukan di Sidoarjo dinilai masih akan kacau hingga tiga bulan ke depan. Sebab, blanko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kosong sampai September mendatang.

Penilaian itu diungkapkan legislator PKS Helmi Musa kemarin. "Kami banyak menerima pengaduan warga yang mengurus KTP sejak Mei lalu sampai sekarang KTP-nya belum jadi. Ternyata, blanko KTP-nya kosong," ungkap Helmy yang juga sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo itu.

Kosongnya stok blanko KTP itu, kata Helmy, disebabkan pengajuan pengadaan blanko KTP dari dinas tersebut jauh dari mencukupi. Untuk tahun 2007, Dispendukcapil Sidoarjo hanya mengajukan 550 ribu lembar blanko KTP.

Padahal, warga Sidoarjo yang wajib KTP pada tahun ini diperkirakan mencapai 1.233.132 orang. Angka tersebut diperoleh berdasarkan analisis dari warga Sidoarjo wajib KTP yang mengurus KTP secara masal pada tahun 2004.

"Jumlahnya, saat itu, mencapai 904.258 orang. KTP mereka habis masa berlakunya pada 2007 ini. Ditambah dengan warga wajib KTP yang baru dan proses migrasi, diprediksi tahun ini jumlah yang wajib KTP mencapai 1.233.132 orang," jelas Helmi. (sat)

Blanko KTP Kosong

2007-07-18T14:15:00.001+07:00

Jawa pos 18 Juli 2007 SIDOARJO- Sistem administrasi kependudukan di Sidoarjo dinilai masih akan kacau hingga tiga bulan kedepan. Sebab, blangko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kosong sampai September mendatang.
Penilaian itu diungkapkan legislator PKS Helmi Musa kemarin. “Kami banyak menerima pengaduan warga yang mengurus KTP sejak Mei lalu sampai sekarang KTP-nya belum jadi. Ternyata, blangko KTP-nya kosong, “ungkap Helmi, disebabkan pengajuan pengadaan blangko KTP dari Dinas tersebut jauh dari mencungkupi. Untuk tahun 2007, Dispendukcapil Sidoarjo hanya mengajukan 550 ribu lembar blangko KTP.
Padahal, warga Sidoarjo yang wajib KTP pada tahun ini diperkirakan mencapai 1.233.132 orang. Angka tersebut diperoleh berdasarkan analisis dari warga Sidoarjo wajib KTP yang mengurus KTP secara masal pada tahun 2004.
“Jumlahnya, saat itu, mencapai 904.258 orang. KTP mereka habis masa berlakunya pada 2007 ini. Ditambah dengan warga wajib KTP yang baru dan proses migrasi dalam penduduk, diprediksi tahun ini jumlahnya yang wajib KTP mencapai 1.233.132 orang, “jelasnya.

Warga Kesulitan Mengurus KTP

2007-07-18T14:08:00.000+07:00

SIDOARJO-RADAR 18 Juli 2007
Lantaran tidak bisa mengurus perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat blangko kosong, warga Kecamatan Candi dan Kecamatan Sidoarjo mengadu ke Komisi A DPRD Sidoarjo. “Mereka mengeluh karena sudah lima bulan tidak bisa mengurus KTP dengan alasan blangkonya kosong. Padahal mereka sudah mengurus perpanjangan agar KTP-nya tetap berlaku, “ Kata Hilmi, sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, kepada RADAR Surabaya, Selasa (17/7).
Keluhan ini menambah daftar panjang ketidakpuasan masyarakat terkait pelayanan KTP. Sebab, sebelumnya warga banyak yang mengeluih akibat ketidaksesuaian tarif antara biaya pembuatan KTP dengan Perda No. 16 Tahun 2001 yang hanya dikenakan biaya Rp. 5.000. “Meski yang mengadu masih dari Kecamatan Candi dan Sidoarjo, saat ini diprediksi lebih dari 350 ribu warga di Sidoarjo kesulitan untuk mengurus KTP. Sebab berdasarkan pengadaan KTP massal tahun 2004 lalu, ada lebih dari 1,2 juta penduduk yang mengurus KTP. Saya yakin jumlah itu sudah ada penambahan, “ Kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Diakui, Komisi A sudah menghubungi pihak kecamatan yang bersangkutan. Dan memang diakui saat ini pasokan blangko KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Sidoarjo belum diberikan.
“Kami berharap persoalan KTP ini bisa segera dicarikan jalan keluarnya, karena termasuk masalah yang penting,” kata Suhariyono anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat.

Woow, Mahal Urus KTP, Banyak Yang Lebihi Biaya di Perda

2007-04-09T11:25:00.000+07:00

Monday, 09 April 2007
Sidoarjo-Surya
Minggu lalu ratusan warga Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, sebagian besar berusia di atas 17 tahun, berduyun-duyun mendatangi balai desa setempat. Mereka ternyata bukan unjuk rasa, tetapi sedang antre mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Mengurus KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang menetap tinggal di Indonesia memang merupakan kewajiban. Apalagi, pengurusan KTP di Sidoarjo kini sudah berjalan sistem komputerisasi, sehingga hanya dalam waktu 2 menit sampai 5 menit pengurusan itu dapat selesai.

Beberapa minggu terakhir ini sebagian besar warga di Sidoarjo memang berusaha mengurus KTP. Sebab, KTP yang mereka urus secara kolektif tiga tahun lalu kini masa berlakunya telah habis.
Yanto, warga Desa Tanjek Wagir, mengatakan, saat mendengar ada pengurusan KTP di balai desa, ia dan istrinya langsung ikut mendaftar. Kebetulan juga masa berlaku KTP mereka habis pada bulan Mei depan. "Melalui Ketua RT kami mendaftar, mumpung ada pengurusan bersama-sama di balai desa," ujarnya, Minggu (8/4).

Untuk mengurus KTP itu, Yanto dikenai biaya Rp 8.000 per orang. Dengan begitu biaya pengurusan KTP yang harus dia bayar bersama milik istrinya Rp 16.000.
Biaya ini lebih tinggi dari biaya yang ditetapkan dalam lampiran Perda No 16 Tahun 2001 tentang Tarif Retribusi Biaya KTP. Sesuai Perda itu, biaya pengurusan KTP hanya Rp 5000.
Kenyataan di lapangan, tarif pengurusan KTP itu bervariasi. Bahkan biayanya ada yang mencapai Rp 18.000 per orang.

Eko P, warga Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, sampai-sampai menunjukkan surat edaran yang diterima. Dalam surat itu, sesuai kesepakatan antara kelurahan/desa dan kecamatan, biaya pengurusan KTP yang dibebankan warga Rp 17.000.
Temuan di lapangan oleh Sidoarjo Sosial institute (SSi), tarif pengurusan KTP juga beragam. Ironisnya, tarif itu lebih besar dibanding biaya yang dipatok dalam perda. Bahkan, ada kelurahan/desa yang dengan terang-terangan memasang tarif pembuatan KTP melalui surat edaran resmi.

Unsur Korupsi
Survei di 24 desa pada 10 kecamatan antara lain Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Candi, Tulangan, Krembung, Krian, Gedangan, Tanggulangin, Balongbendo dan Prambon, menunjukkan bahwa biaya pengurusan KTP bervariasi antara Rp 7.000 sampai Rp 20.000.

"Iktikad baik masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membuat kartu identitas disurutkan dengan tuntutan uang pelican. Karena itu, kami meminta kelebihan dari penarikan retribusi itu dikembalikan ke masyarakat yang telah membayar," ujar Badrus Zaman, Koordinator SSi.

Dari temuan di lapangan itu dan melihat dasar hukum UU No 31 Tahun 1999 pasal 2 dan UU No 20 Tahun 2001 pasal 3, SSi menuding ada unsur tindak pidana korupsi di balik pungutan biaya pengurusan KTP di sejumlah kecamatan itu. "Indikasinya jelas ada usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Selain itu ada upaya untuk menyalahgunakan kewenangan," tukasnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadis Pendukcapil) Pemkab Sidoarjo, Akhmad Sujiyanto, sebelumnya pernah menegaskan bahwa biaya pembuatan KTP sesuai Perda hanya Rp 5.000. Hanya saja untuk pengelolaan semuanya diserahkan ke kecamatan masing-masing. iit

Tingginya biaya pengurusan KTP ini mendapat perhatian anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Helmi Musa. Dia merasa prihatin dengan masalah ini. "Secara prinsip jika menyalahi aturan atau perda, itu jelas salah," ungkapnya, Minggu.

Karena itu secepatnya ia akan mengusulkan kepada Ketua Komisi A untuk memanggil semua camat dan Kadis Pendukcapil untuk klarifikasi. "Kami akan lakukan evaluasi lagi, baik regulasinya, apakah perlu diganti atau diperbarui," katanya.

Diungkapkan, tahun 2006 lalu sebenarnya telah berusaha dibuat Perda KTP Gratis. Namun karena terkendala sistem informasi kependudukan (SIK) yang belum keluar, maka Perda KTP Gratis itu urung dibahas. Sekarang SIK itu telah ada, dan setelah ada evaluasi maka Perda KTP Gratis tahun 2008 mendatang kemungkinan sudah dapat berjalan.

Camat Krembung, M Bahrul Amig, secara terpisah, membenarkan adanya tarif pengurusan KTP yang tak sesuai ketentuan. Menurutnya, itu dilakukan karena daya dukung agar proses pembuatan KTP berjalan lancar dan cepat sangat kurang.
"Masalahnya, standar pelayanan minimal (SPM) itu sampai sekarang tidak pernah diberlakukan dan tidak ada," ujarnya, Minggu (8/4)

Sementara minat masyarakat mengurus KTP cukup besar. Mereka tak hanya dari kalangan berada, namun juga berasal dari tingkat sosial yang rendah. "Uang Rp 10.000 bagi warga saya di Krembung cukup berarti. Kasihan kan kalau mereka hanya gara-gara KTP harus utang," katanya.

Karena itu terkait biaya pengurusan KTP ini, dia sudah mengimbau pada aparat tingkat kelurahan/desa atau kecamatan untuk menarik sesuai ketentuan. Jika mereka menarik melebihi kesepakatan maka dia berjanji akan memberinya sanksi.

Ia mencontohkan, biaya Rp 5.000 itu hanya untuk mengganti blangko dari kecamatan, selanjutnya di lapangan komputer, tinta printer dan pendukung kamera digital, diserahkan semua ke kecamatan. "Di Krembung, komputer dan kamera digital sudah rusak, lalu tinta printer juga habis, kalau menunggu dari Dispendukcapil, proses pengurusan KTP di kecamatan jelas tidak jalan," ungkapnya.
Dari kesepakatan antar pengurus desa dan kecamatan itu akhirnya dicapai tarif kesepakatan untuk pengurusan KTP. "Warga tidak keberatan, dan proses tetap jalan, itu saja intinya," tukas Amig. iit

Senang Cepat Selesai

Saya baru pertama ini mengurus KTP sendiri. Sebelumnya diuruskan orang lain. Sekarang mengurus KTP cukup mudah dan langsung jadi. Kalau dulu bisa sebulan. Biaya secara resmi saya tidak mengetahui, tetapi kemarin saya dikenakan Rp 8.000.
Prosesnya saya diminta ke balai desa untuk foto KTP. Ternyata prosesnya tak berbelit-belit dan cepat jadi. Kalau bisa memang penguruasn KTP seperti ini, datang sendiri dan cepat selesai. Dengan begitu warga, termasuk saya, akan merasa senang jika prosesnya lencar seperti itu. iit

Tarif Biaya Urus KTP
-----------------------------------------
WNI Rp 5.000
WNA Rp 10.000
KTP Musiman Rp. 1.500
--------------------------------------------------

Rekapitulasi Monitoring SSi
--------------------------------------------
Kecamatan Biaya
------------------------------------------
Sidoarjo Rp 15.000 - Rp 18.000
Buduran Rp 12.000 - Rp 15.000
Candi Rp 10.000 - Rp 15.000
Tulangan Rp 12.000
Krembung Rp 7.000 - Rp 8.000
Krian Rp 12.500 - Rp 13.000
Gedangan Rp 15.000
Balongbendo Rp 14.000- Rp 15.000
Prambon Rp 10.000 - Rp 20.000
Sukodono Rp 17.000
----------------------------------------------

Sidoarjo menggelar 205 Pilkades

2007-03-21T15:19:00.000+07:00

Tahun 2007 ini Siodarjo akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebanyak 205 desa dan pergantian kepengurusan BPD 305. Namun hingga kini, pemerintah terkesan kurang serius mengawal pelaksanaan pilkades. Kalaupun pelaksanaannya di lingkup desa yang kecil, namun dampak pilkades bisa serius sampai konflik horisontal diantara sesama pendukung. Pengalaman beberapa pilkades di kabupaten lain harusnya menjadi pelajaran agar pemerintah lebih serius dan sedini mungkin mempersiapkan pilkades sidoarjo ini agar lebih matang dan kondusif.

Pengaduan kasus yang telah masuk ke dewan, pergantian pjs di desa Gilang dan pjs semambung merupakan sinyal dan indikator bahwa tarik menarik kepentingan di lapangan sudah mulai kelihatan. Pergantian pjs yang hanya menjabat paling lama 6 bulan saja sudah seperti ini, menuai masalah. Apalagi ketika pilkades beneran. Ada kehawatiran konflik horisontal antar pendukung calon akan terjadi apabila pemerintah tidak mengelola pilkades dengan baik. Sampai sekarang belum ada jadwal definitif di masing-masing desa.

Komisi A meminta agar pemerintah segera menagmbil langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan pilkades ke depan. Apalagi APBD 2007 sudah disyahkan 14 maret 2007. Jadi anggaran bukan menjadi alsan lagi. Dalam rapat kerja antara komisi A dengan eksekutif, komisi A menyampaikan hal-hal penting yang harus disiapkan eksekutif: penjadwalan penyelenggaraan pilkades, ini kan bisa dihitung karena pelaksanaan normal pilkades membutuhkan waktu selama kuang lebih 3 bulan. Berikutnya adalah harus ada kajiantentang apakah pilkades ini diselenggarakan serentak atau dibuat terpisah dengan sistim gelombang. Karena beberapa daerah ada yang serentak di masing-masing desa. Ketiga, sosialisasi regulasi pilakdes sampai ke masyarakat. Karena sampai sekarang perubahan regulasi ditingkat atas ini tidak diimbangi dengan sosialisasi dilapangan. Baik jajaran pemerintahan di kecamatan, desa dan maupun masyarakat sebagai pemilih. Saya sendiri sering ditanyai masyarakat tentang masalah-masalah pilkades, tentang syarat calon, kapan pelaksanaannya, masa jabatan dll. Ini berarti sosialisasi di tingkat bawah masih sangat kurang.

Detektor H2S

2007-03-19T14:06:00.001+07:00

Pemerintah daerah dan timnas harus memberikan kepastian keselamatan masyarakat dengan memasang detektor H2S di sekitar lokasi semburan lumpur panas Lapindo. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kadar H2S di sekitar lokasi semburan meningkat pasca insersi bola-bola beton yang dilakukan oleh Timnas menjelang akhir masa tugasnya. H2S ini gas berbahaya bagi keselamatan warga, jika kadarnya melebihi ambang batas minimal dapat menimbulkan kematian. Sebagaimana yang pernah terjadi di daerah bojonegoro sekita ekspolrasi minyak blok cepu yan menewaskan 2 warga akibat keluarnya gas H2S ini.

Alat deteksi ini memberikan informasi kepada warga sekitar semburan kadar H2S setiap saat. Masyarakat juga bisa langsung melihat karena terdisplay dalam layar digital sebagaimana detektor gas-gas pencemar di kota-kota besar untuk mengontrol gas-gas buangan kendaraan akibat kemacetan jalan. Jangan sampai terjadi korban baru lagi akibat kurang mengantisipasi lebih dini.

Optimalisasi parkir

2007-03-17T16:07:00.000+07:00

Optimalisasi parkir berlanggana kembali mendapatkan perhatian seruis komisi A DPRD sidoarjo. Di tengah pesimisme pemerintah terhadap pemberlakuan perda ini, sejak tahun 2006. Bahkan ada yang bersuara untuk mencabut perda parkir berlangganan ini.

Potensi parkir berlanganan ini tidak boleh di sia-siakan oleh pemerintah. Secara rill jika perda ini terimplementasi dengan baik di lapangan daerah bisa mndapatkan tambahan PAD sebesar 7,8 M. Ini bisa dihitung langsung dari jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang ada di Sidoarjo.

Ada 2 hal yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali mengimplementasikan perda parkir berlangganan ini agar sesuia harapan.
1. Meninjau ulang kembali Mou antara pemda sidoarjo, dispenda Jatim dan kepolisian Sidoarjo (Polres Sidoarjo) tentang sharing profit sebagaimana yang terjadi di daerah Lumajang dan Banyuwangi. Keberadaan surat perintah dari Kapolda Jawa Timur tidak memberikan dampak besar bagi pemberlakuan perda parkir berlanganan di kedua daerah ini. Tidak halnya di Sidoarjo, surat perintah ini, menyebabkan pembayaran parkir berlangganan yang sebelumnya includ dalam pembayaran perpanjangan STNK akhirnya harus di pisahkan pada meja yang lain. Ini menyebabkan pendapatan dari parkir berlangganan ini merosot. Tidak lagi di lakukan bersamaan dengan perpanjangan STNK melainkan menjadi pilihan bagi warga.
2. langkah paralel kedua yang harus dilakukan adalah perbaikan pelayanan dilapangan. Pemda harus menggratiskan masyarakat sidoarjo untuk daerah parkir tepi jalan. Baik mereka yang sudah membayar dan memiliki tanda stiker parkir berlangganan maupn mereka yang belum membayar. Upaya ini dilakukan dengan melaunching pemberalakuan parkir berlangganan dan di saat yang sama seluruh masyarakat bebas parkir di tepi jalan. Upaya ini mendorong masyarakat untuk membayarkan parkir berlangganan mereka dengan senang hati, karena memang mereka akan mendapatkan harga yang lebih murah dibanding dengan jika pembayaran dlakukan secara manual setiap parkir.

Pendidikan Gratis untuk Korban Lumpur

2007-01-06T14:32:00.000+07:00

Surabaya Pagi, 6 Januari 2007

Sidoarjo-Pemkab Sidoarjo seharusnya memberikan keringanan atau membebaskan biaya pendidikan bagi siswa korban banjir lumpur panas di Porong. Pasalnya, hidup mereka (korban lumpur, red) sangat memprihatinkan. Apalagi para orang tua wali murid banyak yang tidak bisa menjalankan aktifitas maupun bekerja akibat adanya banjir lumpur ini,” Para orang tua murid di sana (Porong, Red) banyak yang menganggur dan tidak bisa bekerja lagi,” kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo.
Bermacam-macam alasannya, ada yang tidak bisa bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja terendam lumpur. Ada juga sawah yang menjadi tumpuan hidupnya dalam bercocok tanam, hilang terendam lumpur, dan masih banyak alasan yang lainnya. “Untuk mencukupi keluarga setiap harinya, mereka bersusah payah, apalagi harus tetap menaggung biaya sekolah anak saat musibah banjir lumpur datang dan menyengsarakan mereka,” tambahnya.
Maka dari itu, lanjut Helmi, ia meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk benar-benar memikirkan dan mengutamakan masalah ini. “Kalau tidak menggratiskan aturan, karena sesuai dengan program pemerintah yakni Rencana Pendidikan Jangka Menengah (RPJM), pungkasnya, kemarin.

Defisit, Membebani Sidoarjo

2006-12-15T15:44:00.000+07:00

Jumat, 08 Des 2006
Defisit, Membebani Sidoarjo

SIDOARJO - Jawa Pos. Defisit yang dianggarkan dalam RAPBD 2007, ternyata melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa, usai rapat paripurna penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 di dewan, kemarin.

Legislator PKS dari Kecamatan Candi itu menjelaskan, pemerintah telah menetapkan batasan defisit sebesar 0,5 persen dari product domestic bruto (PDB). Ini berarti sekitar Rp 17,7 triliun kepada seluruh APBD 2007 di Indonesia.

"Dengan begitu, tiap APBD dibatasi maksimum defisit 5 persen dari pendapatan daerah," katanya. Ketentuan ini termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 72 tahun 2006 tentang batas maksimal kumulatif APBN dan APBD.

Untuk Sidoarjo, lanjut Helmi, asumsinya kekuatan APBD tahun 2007 sebesar Rp 1,31 triliun. Atau, naik sebesar 22,49 persen dibandingkan APBD perubahan tahun 2006. Dengan begitu, diperkirakan pendapatan daerah akan mencapai Rp 976,23 miliar.

Defisit yang dianggarkan sebesar Rp 337,31 miliar. "Angka defisit ini terlalu besar dan berpotensi memberikan beban bagi keuangan daerah." Nilai ini berarti lebih besar hampir dua kali target PAD tahun 2007 yang ditetapkan sekitar Rp 180,05 miliar.

"Padahal, paling besar angka defisit menurut keputusan menteri tersebut Rp 65 miliar," imbuhnya. Berarti, hampir 5 kali lebih besar dari ketentuan yang berlaku. (sat)

Bupati Win Mengaku Kaget

2006-11-04T11:35:00.000+07:00

Jumat, 03 Nov 2006
Soal Uang Gedok APBD dan PAK untuk Orang Dewan
SIDOARJO - Jawa Pos. Eksekutif Sidoarjo disebut-sebut terlibat dalam aliran dana uang gedok APBD 2006 sebesar Rp 10 juta per orang dan uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006 sebesar Rp 5 juta per orang untuk seluruh anggota DPRD Sidoarjo. Namun eksekutif Pemkab Sidoarjo mengaku tak tahu menahu dari mana asal uang gedok beraroma suap untuk 45 anggota dewan yang terhormat tersebut.

Bupati Win Hendrarso mengatakan, "Saya sendiri kaget. Sepulang umroh, kok tahu-tahu ada berita semacam itu," ujar dia kemarin.

Win menegaskan, selama ini eksekutif tidak pernah membudayakan pemberian uang gedok kepada anggota legislatif, dalam setiap penyusunan APBD maupun PAK. Dia menduga, jika memang ada aliran dana semacam itu, kemungkinan berasal dari oknum eksekutif yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD.

"Yang jelas, kami tidak pernah mengalokasikan dana seperti itu. Mungkin itu uang pribadi mereka (oknum eksekutif, Red.)," tandas Win.

Kasus uang gedok ini sendiri mencuat ketika seorang pegawai Sekretariat DPRD Sidoarjo, membocorkan berita tentang bagi-bagi uang sebesar Rp 5 juta per orang di kalangan anggota dewan, sehari sebelum penggedokan PAK APBD 2006.

Isunya makin memanas saat Syarif Muhtarom, anggota dewan dari PKS, mengaku terus terang, bahwa dirinya diminta untuk menerima uang yang tak jelas alokasi maupun asal-usulnya, setelah penggedokan PAK APBD 2006.

Dia juga mengaku, sebelumnya pernah pula diminta menerima uang sebesar Rp 10 juta per orang, saat penggedokan APBD 2006. Bahkan, saat awal-awal menjalani tugasnya sebagai anggota dewan, juga pernah menerima pembagian uang sebesar Rp 5 juta per orang, walaupun akhirnya dia kembalikan.

"Waktu saya tanya, itu uang apa, dijawab bahwa itu bukan uang dari anggaran DPRD. Tapi, dikatakan bahwa itu uang dari eksekutif," tutur Syarif, saat mengungkapkan upayanya mengorek kejelasan asal-usul uang yang diberikan kepadanya itu.

Setali tiga uang dengan pernyataan Win, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) M. Rochani, selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo, yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD bersama legislatif, mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk mengucurkan uang gedok kepada anggota dewan.

"Saya ini sudah kenceng (tegas, Red.). Nggak pakai gitu-gituan (uang gedok, Red.) untuk melancarkan pengesahan APBD oleh dewan," elaknya.

Namun, menurut penuturan seorang anggota dewan yang wanti-wanti jati dirinya tak diungkapkan, budaya uang gedok dari ekskutif ke legislatif itu, memang benar-benar ada dan tetap berlangsung hingga kini, di kalangan anggota DPRD Sidoarjo periode 2004-2009.

"Saya sendiri sebenarnya nggak setuju. Tapi, juga nggak bisa menentang arus. Anggota dewan yang sekarang, malah lebih ganas dibanding anggota dewan yang dulu (DPRD periode 1999-2004, Red.)," bisik dia.(sat)

Uang Gedok APBD 2006, Rp 10 Juta Per Orang

2006-11-02T08:32:00.000+07:00

Rabu, 01 Nov 2006
Dua Legislator PKS Sepakat Menolak
SIDOARJO - Jawa Pos. Uang gedok ternyata sudah menjadi tradisi yang berurat dan berakar di kalangan DPRD Sidoarjo. Belum tuntas isu tentang uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006, kemarin muncul lagi isu tentang uang gedok APBD 2006.

Itu terungkap dari pengakuan terbuka Syarif Muhtarom, anggota DPRD Sidoarjo dari PKS yang tergabung dalam FKB-Keadilan. Dia mengatakan, uang gedok PAK APBD 2006 itu bukan sekadar isapan jempol. Sebelumnya, dirinya pernah ditawari untuk menerima uang gedok APBD 2006 sebesar Rp 10 juta per orang.

"Saya tidak tahu, itu uang apa. Yang jelas, saya disuruh mengambil di ruang Sekretaris DPRD (Sekwan). Dulu, waktu penggedokan APBD juga ada, nilainya Rp 10 juta per orang, tapi diambil melalui fraksi," beber legislator PKS dari dapil Waru dan Taman itu.

Syarif mengungkapkan, modus pembagian uang gedok tersebut mirip yang dilakukan para anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 dalam kasus korupsi anggaran dewan senilai Rp 21,9 miliar.

Setiap anggota diberi informasi untuk menandatangani penerimaan uang, tanpa penjelasan rinci, itu uang apa dan dari mana asalnya. Masing-masing anggota dewan, kata Syarif, mengambil di ruang kerja Sekwan. "Waktu saya tanya itu uang apa, dijawab bukan uang dari anggaran DPRD. Tapi, dikatakan uang dari eksekutif," tuturnya.

Peristiwa serupa, kata Syarif lagi, pernah dia alami di awal-awal menjabat anggota DPRD Sidoarjo periode 2004-2009. Saat itu, menjelang Lebaran. Seluruh anggota dewan, ujarnya, menerima uang dari eksekutif yang tak jelas alokasinya, sebesar Rp 5 juta per orang.

"Waktu itu, saya memang ikut menerima. Tapi, langsung saya kembalikan ke eksekutif melalui Kabag Keuangan Pemkab Bu Nunik Ariyani," ungkap Syarif. "Tanda terima pengembaliannya masih saya simpan. Tapi, yang tanda tangan bukan Bu Nunik sendiri," imbuhnya.

Lalu, bagaimana dengan uang gedok PAK APBD 2006 dan uang gedok APBD 2006 tersebut? "Saya dan rekan saya dari PKS sepakat untuk menolak. Sampai sekarang, kami tidak mengambil uang itu," tegas Syarif, sembari menyebut nama Helmi Musa sebagai satu-satunya rekan dari PKS.

Terpisah, Helmi melontarkan ketegasan serupa. "Kami bingung. Sebab, nggak ada penjelasan itu (uang gedok, Red) uang apa. Makanya, kami berdua sepakat menolak," tandas legislator PKS dari dapil Candi dan Sidoarjo Kota itu. (sat)

Gedok PAK, Rp 5 Juta Per Orang

2006-11-02T08:14:00.000+07:00

Sabtu, 28 Okt 2006
SIDOARJO - Jawa Pos. Dampak luapan lumpur Lapindo dan Lebaran benar-benar telah mengalihkan perhatian publik terhadap polah anggota DPRD Sidoarjo. Para anggota dewan itu seakan lepas dari sorotan sehingga bebas berulah.

Belum lama ini mereka telah bancakan uang yang ditengarai sebagai uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Peristiwanya berlangsung sehari sebelum penggedokan PAK yang dilaksanakan Jumat pekan lalu (20/10).

Itu terungkap dari penuturan seorang pegawai Sekretariat DPRD (Setwan) Sidoarjo yang minta identitasnya dirahasiakan. "Saya lihat, uangnya dibagi Kamis (19/10). Satu orang dapat Rp 5 jutaan. Nggak jelas uang apa, mungkin uang gedok PAK," bebernya.

Sumber itu menambahkan, modus pembagian uang tersebut mirip yang dilakukan Utsman Ihsan, mantan ketua DPRD Sidoarjo (1999-2004), dalam kasus korupsi anggaran dewan senilai Rp 21,9 miliar.

Setiap anggota dewan diberi tahu ada jatah uang dari ketua dewan. Tanpa ada penjelasan terinci, itu uang apa dan berasal dari mana. "Setelah diberi tahu ada uang dari ketua dewan, masing-masing anggota dewan mengambil jatahnya di bagian keuangan sekretariat dewan," tutur sumber tersebut.

Tak hanya itu, anggota dewan yang juga duduk sebagai anggota panggar (panitia anggaran) dan panmus (panitia musyawarah) mendapatkan jatah tambahan tersendiri. Namun, tak diketahui berapa nominalnya.

"Saya nggak tahu berapa yang mereka terima. Sebab, mereka mengambil di ruangan wakil ketua dewan, Pak Jalaluddin Alham," imbuhnya.

Sayang, sulit untuk menyelidiki apakah yang dilakukan para anggota dewan itu termasuk praktik korupsi atau bukan. Sebab, para anggota dewan itu segera menghapus jejak. "Struk bukti pembayaran uang yang mereka terima langsung disobek," beber sumber di setwan itu.

Kepada sejumlah wartawan, seorang anggota DPRD Sidoarjo periode 2004-2009 mengakui telah menerima uang gedok PAK itu dari Ketua Dewan Arly Fauzi. "Yang saya terima cuma Rp 5 juta. Terus dapat tambahan Rp 1 juta dari Pak Arly sebelum Lebaran," tuturnya.

Namun, Arly membantah semua isu miring itu. Walaupun dia mengakui telah bagi-bagi uang sehari sebelum penggedokan PAK. Demikian pula yang dikatakan Jalaluddin Alham. "Kalau saya bagi-bagi duit, itu uang dari mana. Nggak benar itu. Saya cuma bagi-bagi kain bahan untuk baju Lebaran. Semua anggota dewan dapat, termasuk pegawai dan staf setwan," elaknya. (sat)

Program Buku Gratis Terancam Muspro

2006-08-31T06:03:00.000+07:00

Kamis, 31 Agt 2006

SIDOARJO -Jawa Pos Program buku pelajaran sekolah gratis untuk murid tingkat SD-SMP se-Sidoarjo yang dilontarkan Bupati Win Hendrarso, terancam muspro (sia-sia). Bila pengadaannya dipaksakan terealisasi tahun depan.

"Sebab, tahun depan akan ada perubahan kurikulum pendidikan. Jadi, kalau dipaksakan terealisasai tahun depan, bisa muspro," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abd. Mujib Hasyim, kemarin.

Mujib melanjutkan, pelaksanaan program buku gratis itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara teknis berkaitan dengan sistem pendidikan yang berlaku. "Kita tidak bisa menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai masing-masing sekolah," jelas Mujib.

Setiap sekolah, ujar mantan guru di Yayasan Pendidikan Ma’arif ini, sekarang punya kebebasan menentukan buku pelajaran yang harus dipakai sebagai pegangan murid. Masing-masing sekolah pun punya standar sendiri. "Pemerintah, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Terlebih terhadap sekolah swasta," tandas Mujib.

Jika pemkab memang berniat menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai seluruh sekolah tingkat SD-SMP se-Sidoarjo, harus dilakukan pengkajian yang sangat mendalam. Juga memusyawarahkan bersama seluruh kepala sekolah, forum guru-guru penyusun kurikulum pelajaran, dan pihak-pihak terkait. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Menurut mereka yang berpengalaman, minimal butuh waktu sekitar 6 bulan," ungkap Mujib. "Kalau tidak begitu, dikhawatirkan buku yang sudah disediakan hanya jadi penghuni perpustakaan," imbuh legislator PKB ini.

Dari sisi nonteknis, program buku pelajaran gratis itu, kemungkinan bakal mengundang komplain dari para kepala sekolah swasta. Sebab, biasanya mereka mendapat fee dari penerbit, yang buku cetakannya dipakai. "Biasanya, fee sebesar 35 persen. Untuk sekolah 25 persen, kepala sekolah 5 persen, dan organisasi 5 persen," beber Mujib.

Yang jadi masalah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sidoarjo untuk tahun 2006-2010, yang disahkan lewar rapat paripurna dewan, kemarin, sudah telanjur merancang peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Peningkatan anggaran pendidikan itu dipicu peningkatan anggaran untuk membiayai pengadaan buku pelajaran, penghapusan biaya SPP, penghapusan pungutan dalam penerimaan siswa baru, dan penyelenggaraan ujian sekolah.

"Itu, harus diakomodasi dalam PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Sebab, kalau tidak demikian, sama saja RPJM ini sekadar formalitas," tandas Helmi Musa, legislator PKS yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) RPJM. (sat)

Pendidikan 30% untuk Gratiskan Pendidikan

2006-08-18T22:47:00.000+07:00

Sidoarjo-Helmi. Hasil pembahasan Pansus RPJMD DPRD dengan tim RPJMD eksekutif menyepakati agar draft RPJMD direvisi agar lebih mencerminkan dan menjawab tuntutan yang berkembang dimasyarakat dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Perubahan ini juga harus mengakomodasi janji politik yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka di kampanye pilkada diantaranya adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Beberapa perubahan penting yang tertuang dalam draft rpjmd setelah dilakukan revisi oleh tim eksekutif adalah:
1. Ada Penambahan 2 misi yaitu penangulangan kemiskinan dan mewujudkan sentra agribisnis terpadu
2. Jumlah anggaran selama 5 tahun 2006-2010 sebesar 5,3 triliun dari sebelumnya 4,9 triliun
3. Perubahan pada alokasi anggaran khususnya pada pendidikan, dan penurunan drastis pada bakesbanglinmas
4. Dari aspek pendapatan asli daerah (PAD), sebelumnya ditarget 6% naik menjadi 17,55% pada tahun 2006, 19,98% pada tahun 2007, 20,71% pada tahun 2008, 21,49% pada tahun 2009 dan 22,27% pada tahun 2010

Kenaikan sangat signifikan di dinas Pendidikan:
Pemerintah mengaggarkan dalam 5 tahun anggaran dalam RPJMD sebesar 30,65% atau 1,627,207,525,000 meningkat signifikan dari sebelumnya 4,51% atau 224,314,652,089.50. Kenaikan anggaran ini dipicu oleh desakan dewan dalam pansus RPJMD agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pelayanan dasar masyarakat dan sekaligus mengakomodasi janji kampanye pak win/saeful dalam masa kampanye agustus tahun lalu.

Peningkatan anggaran pendidikan ini untuk membiayai program menuntaskan wajib belajar 9 tahun,dengan 4 pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI,SMP/Mts
2. Pengadaan Buku Pelajaran
3. Pembebasan biaya pendidikan (BOS)
4. Bantuan Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Pemerintah mengalokasikan keempat pembiayaan ini pada tahun 2006 : Rp 139,912,625,000 tahun 2007 Rp 151,687,040,000 tahun 2008 Rp 167,382,090,000 tahun 2009 Rp 183,097,070,000 tahun 2010 Rp 198,837,100,000 dan tahun 2011 Rp 213,927,100,000.

RPJMD ini harus dijadikan acuan dalam perubahan APBD 2006. Pembahasan perubahan APBD 2006 sekarang ini, menjadi momen yang tepat untuk memasukkan pembiayaan pendidikan ini dalam anggaran tahun ini. Sehingga masyarakat segera bisa mendapatkan keringanan dalam pembiayaan pendidikan anak-anak mereka.

Mudah-mudahan keempat pembiayaan ini bisa segera meringankan beban masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan ...amiin.

Defisit, Membebani Sidoarjo

2006-08-12T14:13:00.000+07:00

Jumat, 08 Des 2006
SIDOARJO - Jawa Pos. Defisit yang dianggarkan dalam RAPBD 2007, ternyata melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa, usai rapat paripurna penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 di dewan, kemarin.

Legislator PKS dari Kecamatan Candi itu menjelaskan, pemerintah telah menetapkan batasan defisit sebesar 0,5 persen dari product domestic bruto (PDB). Ini berarti sekitar Rp 17,7 triliun kepada seluruh APBD 2007 di Indonesia.

"Dengan begitu, tiap APBD dibatasi maksimum defisit 5 persen dari pendapatan daerah," katanya. Ketentuan ini termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 72 tahun 2006 tentang batas maksimal kumulatif APBN dan APBD.

Untuk Sidoarjo, lanjut Helmi, asumsinya kekuatan APBD tahun 2007 sebesar Rp 1,31 triliun. Atau, naik sebesar 22,49 persen dibandingkan APBD perubahan tahun 2006. Dengan begitu, diperkirakan pendapatan daerah akan mencapai Rp 976,23 miliar.

Defisit yang dianggarkan sebesar Rp 337,31 miliar. "Angka defisit ini terlalu besar dan berpotensi memberikan beban bagi keuangan daerah." Nilai ini berarti lebih besar hampir dua kali target PAD tahun 2007 yang ditetapkan sekitar Rp 180,05 miliar.

"Padahal, paling besar angka defisit menurut keputusan menteri tersebut Rp 65 miliar," imbuhnya. Berarti, hampir 5 kali lebih besar dari ketentuan yang berlaku. (sat)

Pemkab Didesak Buat Konsep Relokasi

2006-08-10T14:17:00.000+07:00

Radar Surabaya, Kamis, 10 Agustus 2006
PEMKAB - Sidoarjo didesak segera membuat konsep tentang relokasi untuk warga yang terkena dampak luapan lumpur. Pasalnya, saat ini belum ada konsep terkait rencana relokasi tersebut.
“Saat ini beberapa solusi harus disiapkan terkait rencana reloksai tersebut. Untuk itu, saya mendesak Pemkab agar segera membuat konsep tentang relokasi bagi warga yang terkena dampak luapan lumpur”, kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, kepada wartawan, Rabu (9/8).
Helmi menilai sekarang ini Pemkab belum mempunyai konsep yang jelas mengenai relokasi. Padahal relokasi yang menjadi salah satu mencari solusi untuk menyelamatkan warga itu sangat diperlukan. Mengngat saat ini banyak kolam penampungan lumpur (pond) yang penuh dan sebentar lagi akan datang musim penghujan.
“Entah masyarakat menerima atau tidak, tapi konsep itu perlu segera dibuat. Apalagi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini. “Tandas anggota fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan DPRD Sidoarjo itu.
Kritikan itu dilontarkan lantaran sampai saat ini belum ada konsep relokasi yang jelas dari Pemkab. Termasuk belum dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2005-2010.
“Harusnya konsep relokasi yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan banjir lumpur juga dituangkan dalam RPJMD. Kenyataanya konsep itu tidak dicantumkan,” lanjut anggota Pansus I yang membahas RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2005-2010 itu.
Dikatakan, urusan konsep itu merupakan kewajiban Pemkab. Sedangkan bagi warga yang menolak konsep itu nantinya bakal menjadi masukan tersendiri. Yang jelas, menurut dia, konsep relokasi harus dibuat, termasuk didalamnya disebutkan rencana relokasi, dana yang dibutuhkan, hingga hambatan dan kendala-kendalanya.
“Jangan sampai saat musibah terjadi, nanti kita tergesa-gesa cari solusinya, karena melihat semburan lumpur yang tak kunjung berhenti, alternatif dan segala solusi harus dicari secepatnya, “imbuhnya.
Seperti diketahui wacana relokasi saat ini sudah mulai hangat dibicarakan bahkan dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Sidoarjo siap mendukung rencana itu.

Mendesak, Bedhol Lima Desa

2006-08-10T06:11:00.000+07:00

Kamis, 10 Agt 2006

Win: Dibiayai Lapindo, Saya Tak Mampu
SIDOARJO, Jawa Pos - Musim hujan yang mendekat kian menjadi momok di lokasi banjir lumpur. Karena itu, Bupati Win Hendrarso mendesak segera merelokasikan lima desa yang terkena luapan lumpur panas dan bau itu. Win melontarkan desakan tersebut usai melihat kondisi terakhir di bekas sumur Banjar Panji 1, dekat sumber semburan lumpur, kemarin. Di sana, kondisi dalam taraf mengkhawatirkan.

Dia berpendapat, Tim 1 yang bertugas menyumbat sumber luapan lumpur di dalam permukaan bumi harus lebih meningkatkan kinerjanya agar luapan lumpur tersebut sudah berhenti sebelum musim penghujan datang.

Lima desa yang mendesak direlokasi, lanjut Win, adalah Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo, dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong. Lalu, Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. "Yang mendesak direlokasi ya lima desa di tiga kecamatan itu," ujarnya.

Win juga mengatakan, konsep relokasi tersebut harus dibahas secara mendalam oleh unsur pemerintah terkait, dari pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat.

Lapindo, seperti dirilis kemarin, menyetujui evakuasi terhadap 871 KK yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Mereka diberi santunan, seperti pengungsi lain, kontrak dua tahun Rp 5 juta serta uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa. Namun, soal relokasi belum dibahas.

Bupati Win menandaskan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, maka relokasi permanen atau bedhol desa menjadi satu-satunya solusi. "Karena itu, harus dibicarakan secara indepth antara pemkab, pemprov, Departemen ESDM, Kementerian LH (Lingkungan Hidup), dan menteri perumahan di pemerintahan pusat," urai Win.

Lalu, siapa yang akan mendanai relokasi itu? "Yang terutama ya Lapindo," tegas Win. "Yang jelas, ini tidak bisa hanya dipikul pemkab saja, saya tidak mampu," tandasnya lagi.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya pemkab cuma melontarkan wacana tentang relokasi tersebut. "Seharusnya, pemkab sudah mulai menyusun konsep relokasi," tuturnya. "Sebab, kondisinya sudah sangat mendesak," imbuh legislator PKS itu.

Yang tercakup dalam konsep relokasi tersebut, lanjut Helmi, antara lain, tentang lahan relokasi. Kemudian, tentang anggaran serta mekanisme relokasi. Konsep relokasi itu seharusnya juga sudah tertuang dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diserahkan eksekutif kepada legislatif, dan kini sedang dalam pembahasan panitia khusus (pansus) RPJMD legislatif.

"Masalah ada penolakan dari masyarakat, itu bisa dipikirkan belakangan. Yang penting, saat ini relokasi sudah harus dilaksanakan, pemkab sudah punya konsepnya. Ini demi keamanan masyarakat sendiri," jelas Helmi yang juga duduk sebagai anggota Pansus RPJMD itu. (sat)

Buku Gratis Masuk PAK

2006-08-03T22:37:00.000+07:00

Senin, 31 Juli 2006
Tim Dikkab Kaji Kurikulum
SIDOARJO - Jawa Pos. Siswa-siswa sekolah di SD dan SMP Sidoarjo bakal bisa tersenyum. Ini terjadi jika usul Pemkab Sidoarjo soal pengadaan buku-buku pelajaran gratis disetujui DPRD. Usul kebijakan pro-pendidikan itu bakal diajukan pada akhir 2006.

Saat ini, Pemkab Sidoarjo sedang mengkaji berbagai aspek tentang pengadaan buku paket pelajaran gratis. Pengkajian, antara lain, meliputi sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan siswa serta buku pelajaran yang diperlukan siswa. Termasuk, jumlah yang akan dicetak dan dibagikan gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab) Sidoarjo M.G. Hadi Sutjipto mengatakan, salah satu hasil pengkajian menyebut, siswa yang akan mendapat buku gratis adalah mereka yang sudah belajar dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Yang belum KBK mungkin baru kelas 1 mulai tahun pelajaran depan. Hal itu masih disosialisasikan. "Prinsipnya, kami tetap bekerja cermat dan tidak mau grusa-grusu," tambah Sutjipto.

Bupati Win Hendrarso menjelaskan, pemkab berupaya mengegolkan kebijakan bidang pendidikan yang meringankan beban siswa. Di halaman pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat lalu, Win mengatakan akan mengonsentrasikan Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) APBD Sidoarjo 2006. Terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Target pertama dalam PAK itu adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, dari 18,5 persen menjadi 20 persen. "Untuk pendidikan, ya (mewujudkan program) buku gratis itu," ujarnya.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos menyebut, konsep awal anggaran pengadaan buku-buku gratis itu bisa mencapai Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar. Realisasinya bertahap selama lima tahun. Pada PAK tahun ini, sekitar September, berkisar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.

Bagaimana sambutan dewan? Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menyatakan, DPRD telah mempelajari usul Pemkab Sidoarjo tersebut. Panitia musyawarah (panmus) juga telah mengkajinya dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pertimbangan itu, apakah pengadaan buku gratis tersebut akan sinkron dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum. "Jangan sampai buku itu nanti tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kurikukulum dan kebutuhan siswa," kata Arly. (roz/sat)

Helmi: Ingkari Janji Politik

2006-07-27T10:09:00.000+07:00

Kamis, 27 Juli 2006

Jawa Pos. Win-Saiful Tak Rencanakan Pendidikan-Kesehatan Gratis
SIDOARJO - Menjelang setahun kemimpinan Win Hendrarso-Saiful Ilah untuk yang kedua kalinya, muncul penilaian kritis dari anggota partai pendukungnya. Helmi Musa, legislator PKS mengatakan, Win-Saiful telah mengingkari janji-janji politiknya.

Helmi mengatakan, itu terungkap dalam draf Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPJMD) Sidoarjo tahun 2006-2011, yang diajukan Pemkab Sidoarjo dan kini dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD Sidoarjo.

"Apa yang dijanjikan Win-Saiful, saat penyampaian visi misi pilkada tahun lalu, tidak tertuang dalam RPJMD tersebut. Yang utama, adalah soal janji pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis," ujar Helmi, yang juga duduk di pansus RPJMD ini.

Ironisnya lagi, lanjut Helmi, dalam RPJMD tersebut Pemkab Sidoarjo dalam kepemimpinan Win-Saiful, lebih mengedepankan kondusifitas di bidang politik. Ini dapat dilihat dari dana APBD yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas).

Dia mengungkapkan, dalam draf RPJMD Sidoarjo tahun 2006-2011 itu, pemkab mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan Bakesbang Linmas selama lima tahun, sebesar Rp 783 miliar.

Sedangkan, APBD selama lima tahun tersebut, disetting sebesar Rp 4 triliun lebih. "Nah, jika diprosentase, maka alokasi dana untuk Bakesbang Linmas, sebesar 19,575 persen. Itu, sangat besar. Dan pengamatan saya, sementara ini, Bakesbang Linmas, adalah sektor pengguna dana APBD terbesar," imbuh dia.

Helmi lalu membandingkan dengan RPJMD Kota Medan. Dia mengatakan, Kota Medan mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 persen dari total APBD-nya untuk bidang kesehatan.

"Tapi, Kota Medan sudah bisa menggratiskan biaya kesehatan. Nah, kita (Pemkab Sidoarjo, Red.) untuk kesehatan dan pendidikan masih belum gratis," tuturnya.

Ketua Pansus RPJMD Abd. Shomad Mahfudz, tak membantah apa yang dituturkan anggotanya itu. Dia mengatakan, draf RPJMD yang sudah diajukan Pemkab Sidoarjo itu, belum memenuhi syarat. "Karena tolok ukurnya belum jelas," ungkap dia.

Namun, pembahasan oleh pansus RPJMD belum sampai pada tahap analisis angka. Baru sampai tahap kajian substansi RPJMD. Dan pansus akan berupaya mengurai lagi dari awal, draf RPJMD tersebut. Padahal, target dewan, pembahasan RPJMD tersebut sudah harus selesai akhir Agustus. "Ya, kami akan berusaha sesegera mungkin menuntaskannya," tandas legislator PKB ini. (sat)

Bunuh Sumber Semburan Lumpur, Ditambah Lagi Satu Skenario

2006-07-13T06:39:00.000+07:00

12 Juli 2006, 16:08:13, Laporan Eddy Prasetyo
ssnet| Tim Penanganan Lumpur Bawah Permukaan menambah satu skenario lagi untuk menaklukan semburan lumpur di sekitar sumur Banjar Panji 1 (BJP-1), Porong. Sebelumnya ada 3 skenario yang dibeberkan Dr. RUDY RUBIANDINI pakar pengeboran Teknik Perminyakan ITB yang diperbantukan di Tim Penanganan Lumpur Bawah Permukaan.

Tiga skenario itu dengan 2 asumsi, yakni rangkaian mata bor masih tertinggal di kedalaman antara 4.241 feet dan 9.000 feet di bawah permukaan tanah atau jatuh ke dasar di kedalaman lebih dari 9.000 feet. Skenario pertama dengan asumsi rangkaian mata bor sudah jatu ke dasar. Metodenya, menutup sumber semburan lumpur di dalam tanah dengan menginjeksikan lumpur berat dan semen dari sumur BJP-1.

Skenario dua, dengan asumsi fish masih ‘tersangkut di kedalaman antara 4.241 hingga 9.000 feet. Dilakukan re-entry intervention well dengan mengebor miring (sidetrack drilling) dari snubbing unit persis di sumur BJP-1. Sedangkan skenario tiga adalah menggunakan relief well. Melakukan pengeboran di lubang yang baru. Letaknya sekitar 500 meter dari pusat semburan utama lumpur. Dari sana, dilakukan pengeboran miring ke sumber semburan untuk menciptakan jalan masuk lumpur berat dan semen.

Skenario baru ini oleh RUDY disebut sebagai skenario 2B. Hampir sama dengan skenario 2A, yakni melakukan re-entry intervention well dengan mengebor miring (sidetrack drilling). Perbedaannya, jika skenario 2A menggunakan snubbing unit lama yang berkekuatan sekitar 325 Horse Power (tenaga kuda), maka skenario teranyar ini mendatangkan rig baru dengan kekuatan lebih besar, yakni 750 tenaga kuda.

“Secara teknis, dua skenario ini sama. Hanya berbeda pada peralatan, dimana pada skenario 2B lebih mantap dalam hal drilling power. Sebenarnya sih kita harapkan tanpa rig yang baru ini, killing well bisa berjalan mulus,” ujarnya.

RUDY memperkirakan dalam tempo seminggu setelah hari ini, rig baru tersebut sudah tiba di sekitar snubbing unit.

Penanganan bencana luapan lumpur Porong

2006-07-12T08:14:00.000+07:00

Perkembangan penanganan bencana luapan lumpur Porong sampai Selasa (11/7) sore, menurut Koordinator Tim Pelaporan, Drs. Ec. Hariadi Purwantoro, MM, sebagai berikut:
Sumur Banjarpanji#I (Sub Surface)
Relief Well Site Preparation
1. Pembuatan Mud Pit di Relief Well, menunggu konfirmasi dimensi dari Driliing.
2. Ada perubahan lokasi Water Pond akibat terendamnya lokasi awal.

Site Preparation Snubbing
Pembuatan Water Pond (di sisi timur Mud Pit) sudah selesai dikerjakan, plastik alas air telah terpasang.

Pengendalian Lumpur
1. Pond A dan B : Kegiatan penanggulan di Pond A yang berbatasan dengan pabrik masih terus dilakukan. Sementara Pond B terisi air, seharusnya terisi lumpur.
2. Pond C : Pengaliran lumpur dari Desa Renokenongo dengan pompa ke Pond C.
3. Pond 1 : Penebalan tanggul dengan sirtu.
4. Pond 2 : - Penebalan tanggul sepanjang 160 m kearah barat dan 50 m kearah utara, baru berjalan 10 m (kedua arah) ;
- Penanggulan terhadap jalan gorong-gorong untuk mencegah lumpur mengalir ke area pengungsian warga Desa Renokenongo.
5. Pond 3 dan 4 : - Sedang dikerjakan penebalan tanggul di Pond 4, progres 85% ;
- Penguatan tanggul di Pond 3.

Pengungsi
Total pengungsi sampai hari ini 2.064 KK (7.994 jiwa) rinciannya : Pasar Baru Porong 1.738 KK (6.743 jiwa); Balai Desa Renokenongo 182 KK (717 jiwa); dan yang berada dikontrakan/rumah famili 144 KK (534 jiwa). Warga yang mengungsi tidak hanya warga yang tempat tinggalnya terkena uapan lumpur. 1 KK terdiri 2-4 jiwa.

Santunan
Total santunan yang sudah dibagikan kepada warga Rp 3.480.900.000. Total penerima 2.871 KK (11.603 jiwa). Santunan senilai Rp 300 ribu/jiwa/bulan bagi korban bencana luapan lumpur diberikan kepada:
1. Warga Ds Siring Porong 755 KK (2.637 jiwa) Rp 791.100.000 (100%).
2. Warga Desa Jatirejo 1.061 KK (4.509 jiwa ) Rp 1.352.700.000 (100%)
3. Ds Renokenongo 420 KK (1.735 jiwa) Rp 520.500.000 (100%).
4. Kedungbendo Kec Tanggulangin 635 KK (2.722 jiwa) Rp 816.600.000 (100%).

Gedung/Bangunan
Sampai hari ini jumlah gedung/bangunan total sebanyak 781 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 744, sekolah 9 (6 sekolah negeri), pabrik 15, masjid dan musala 13 unit.

Sekolah/Siswa
Hari ini jumlah siswa di pengungsian Pasar Porong 925 siswa dan di luar Pasar Porong 552 siswa sehingga total 1.477 siswa, Rinciannya:
1. TK DW Persatuan Jatirejo 62 (di pasar 40, di luar 22). *
2. RA Roudatul Ulum Jatirejo 107 (di pasar 77, diluar 30).*
3. SDN Jatirejo II 127 (di pasar 90, di luar 37)*
4. SDN Siring I 202 (di pasar 37, di luar 165).*
5. SDN Siring II 152 (di pasar 46, di luar 106).*
6. MI Ma`arif Jatirejo 146 (di pasar 121, di luar 25).*
7. SMP Negeri 2 Porong 53 (di pasar 53, di luar -).*
8. SMP Negeri 3 Porong 5 (di pasar 5, di luar -).
9. SMP Negeri I Porong 5 (di pasar 5, di luar -)
10. SMP Bhayangkari 3 (di pasar 3, di luar -).
11. MTs Al-Fudhola 8 (di pasar 8, di luar -).
12. MTs AHAS Jatirejo 116 (di pasar 63, di luar 53). *
13. MA AHAS Jatirejo 68 (di pasar 22, di luar 46).*
14. SDN Kedungbendo III 27 (di pasar 27, di luar -).
15. SDN Kedungbendo II 65 (di pasar 65, di luar -).
16. SDN Renokenongo I&II 16 (di pasar 16, di luar -).
17. SDN Jatirejo I 56 (di pasar 31, di luar 25).
18. SMP PGRI 7 (di pasar 7, di luar -).
19. SMPN 2 Jabon 2 (di pasar 2, di luar -).
20. SMAN I Porong 2 (di pasar 2, di luar -).
21. SMA PGRI Porong 2 (di pasar 2, di luar -).
22. SMA Bhayangkari 4 (di pasar 4, di luar -).
23. SMK Walisongo Gempol 3 (di pasar 3, di luar -).
24. SMK PGRI 2 (di pasar 2, di luar -).
25. SMA Yapenas Japanan 5 (di pasar 5, di luar -).
26. STM Walisongo Gempol 7 (di pasar 7, di luar -).
27. TK DWP Renokenongo 3 (di pasar 3, di luar -).
28. TK DWP Siring 55 (di pasar 12, di luar 43).
29. TK DW Kedungbendo 41 (di pasar 41, di luar -).
30. SMP dari Kedungbendo 35 (di pasar 35, di luar -).
31. SMA dari Kedungbendo 19 (di pasar 19, di luar -).
32. SMA dari Renokenongo 8 (di pasar 8, di luar -).
33. SMP dari Renokenongo 2 (di pasar 2, di luar -).
34. SDLB 4 (di pasar 4, di luar -).
35. SMP Siring 2 (di pasar 2, di luar -).
36. MI Kedungbendo 44 (di pasar 44, di luar -).
37. TK/RA Kedungbendo 12 (di pasar 12, di luar -).
Ket : 9 lembaga sekolah tergenang luapan lumpur sehingga diliburkan.

Pabrik/Tenaga Kerja
Jumlah pabrik yang terkena banjir lumpur 15 unit dengan total tenaga kerja (naker) 1.736 dan masing-masing memperoleh pengganti upah Rp 700 ribu/orang/bulan. Rinciannya:
1. PT. Catur Putra Surya 154.
2. PT Supra Surya Indonesia 70.
3. PT Sari Inti Pratama 346.
4. PT Primafindo Pangan Makmur 65. Dibayar 65 naker, 160 naker tidak dibayar karena borongan lepas.
5. PT. Victory Rotaninda 168
6. PT. Gunung Mas Santosa Raya 119.
7. PT. Airlangga 158.
8. PT. Srikaya Pura Mas 104.
9. UD. Emanilendo 30.
10. CV. Karya Kasih Karunia 92.
11. PT. De Brima 197.
12. CV. Niagara Prima 26.
13. CV. Semangat Jaya 98.
14. PT. Titis Sampurna 105. Sedang melengkapi data.
15. Pertamina EP Jawa Bag Brt 4. Dipanggil tidak datang.
Telah terbayar Rp 1.138.900.000 dengan jumlah pekerja 1.627 orang (Rp 700.000/tenaga kerja). PT Lapindo diundang oleh Disnaker Sidoarjo pada hari Kamis 6 Juli 2006 namun sampai hari ini Sabtu 8 Juli 2006 belum ada konfirmasi.

Lahan/Tanaman/Ternak
1. Total lahan tebu yang terkena banjir lumpur 11,93 ha. Rinciannya: Renokenongo 6,30 ha; Jatirejo 5,63 ha.
2. Total lahan padi 190,39 ha. Rinciannya: Siring 16,75 ha; Renokenongo 60,85 ha; Jatirejo 20,29 ha; Kedungbendo 3,5 ha; Sentul 25 ha ; Besuki Jabon 6 ha dan Glagaharum 58 ha.
3. Lahan tambak masih nihil namun apabila Lumpur dialirkan ke saluran tambak maka sekitar 1.600 bakal terancam.
4. Total ternak unggas yang jadi korban 1.605 ekor. Rinciannya: Renokenongo 295 ekor; Jatirejo 1.049 ekor; Siring 261 ekor.
5. Kambing 30 ekor. Rinciannya: Renokenongo 4 ekor; Jatirejo 11 ekor; Siring 15 ekor.
6. Sapi 2 ekor Ds Jatirejo.
7. Kijang 7 ekor Ds Jatirejo.

Infrastruktur
Infrastruktur yang mengalami kerusakan terdiri dari:
1. Penerangan jalan 20 titik di Ds Siring dan Renokenongo.
2. Saluran irigasi: sekunder Juwet 2.000 m, saluran irigasi tersier 3.475 m, bangunan bagi/sadap/pintu 6 unit, bangunan ukur 5 unit, boks tersier/kuarter 4 unit, saluran drainase kampung 4.500 meter.
3. Pengendali banjir: afvour Jatianom 2.600 m, afvour Ketapang 1.000 m, anak afvour Ketapang 1.500 m, saluran pembuangan (afvour desa) Renokenongo 1.400 m, Siring 1.200 m, Jatirejo 2.000, Kedungbendo 3.000 m, serta dam pengendali 2 unit.
4. Jalan: aspal 19.800 m, tanah 300 m, tol 300 m, jalan lingkungan 3.900 meter.
5. Utilitas PDAM: masyarakat 160 unit (Jatirejo 92, Siring 68); pabrik 1 unit di Siring; jaringan pipa 850 m.
6. PLN LV panel 2 unit di PT Gunungmas dan GCB pembatas (20 Kv) 1 unit di PT Caturputra.
7. Hydrant umum 5 unit (tandon air beton).
8. Jaringan air minum (HIPPAM) 1.624 m1 (Pipa PVC 3)

Kesehatan
Sampai hari ini pos-pos kesehatan telah menerima pasien rawat jalan 13.749. Dan pengungsi yang pernah dan sedang menjalani rawat inap mencapai 266, tetapi yang masih menjalani rawat inap tinggal 31 (6 Puskesmas Porong, 19 RS Bhayangkara, 1 RSUD Dr Sutomo, 5 RSUD Sidoarjo). Rincian lengkapnya:
1. Puskesmas Porong: rawat jalan 558, rawat inap 70 (6 masih rwt).
2. Polindes Jatirejo: rawat jalan 356.
3. Polindes siring: rawat jalan 116.
4. Polindes Renokenongo: rawat jalan 32.
5. Pos Kesehatan Ds Jatirejo: rawat jalan 630.
6. Pos Kesehatan Ds Renokenongo: rawat jalan 1.786.
7. Pos Kesehatan Mobile: rawat jalan 324.
8. Pos Kesehatan Psr Baru Porong: rawat jalan 4.100.
9. RS Bhayangkara Porong: rawat jalan1.194, rawat inap 156 (19 masih rwt).
10. Ambulan 118 RSU Dr Sutomo: rawat jalan 2.408. (1 masih rwt)
11. RSUD Sidoarjo: rawat jalan 8, rawat inap 35 orang (5 masih rwt).
12. Pos Kesehatan Ds Kedungbendo: rawat jalan 1.096.
13. RS Delta Surya: rawat inap 1.
14. RS Siti Hajar: rawat inap 3.
15. Pos Kesehatan PKS: rawat jalan 565.
16. Pos Kesehatan PAN: rawat jalan 160.
17. Pos Kesehatan Marinir: rawat jalan 416.(put)

Lapindo Teruskan Eksplorasi Sampai 30 Tahun Mendatang

2006-07-12T07:59:00.000+07:00

11 Juli 20106, 14:31:50, Laporan Diyan Bagus Asmoro
ssnet| Lapiondo Brantas Inc masih akan meneruskan eksplorasi gas di Sidoarjo sampai 30 tahun mendatang.

Itu karena Lapindo Brantas Inc sudah mengikat kontrak 30 tahun dengan BP Migas dan baru berjalan 10 tahun. Lapindo Brantas Inc masuk ke Grup Brantas yang melakukan eksplorasi di beberapa sumur di Sidoarjo.

ZUHDY PANE dari Bakrie Grup, induk dari Lapindo Brantas Inc, kepada MARTHA reporter Suara Surabaya, Selasa (11/07), mengatakan, banjir lumpur yang terjadi sekarang ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan Lapindo, sebagai operator Blok Brantas yang akan mengeksplorasi gas di Sidoarjo. [Audio On Demand] .

ZUHDY juga mengatakan, semua biaya yang dikeluarkan Lapindo Brantas Inc di back up induk perusahaan, terutama bantuan untuk para korban yang tidak bisa ditunda, misalnya seperti yang disepakati, Lapindo setuju untuk memberi uang sewa rumah Rp 2.000.000.00, untuk pengungsi korban luapan lumpur yang rumahnya tergenang, upaya itu dipilih dibandingkan relokasi warga yang membutuhkan dana lebih besar.

Final, Konsep Rumahkan Pengungsi

2006-07-11T19:54:00.000+07:00

Selasa, 11 Juli 2006
BUPATI Win Hendrarso berjanji memperjuangkan pengungsi, agar keluar dari tempat pengungsian di Pasar Porong baru. "Saya akan berjuang agar harapan pengungsi bisa dikabulkan," kata Win yang kemarin bersama Wakil Bupati Saiful Ilah saat melihat lokasi uji coba pembuatan batu bata dari bahan lumpur panas di Siring, Porong, kemarin.

Selain karena kebutuhan terus meningkat, pertengahan Juli ini, anak-anak sudah masuk sekolah. Faktor lain, sekitar dua bulan, sudah masuk bulan Ramadan. "Jika terus berada di pengungsian, ibadah mereka akan sangat terganggu," katanya.

Soal konsep yang dituntut pengungsi, Win menyatakan sudah ada kesepakatan bulat di antara pengungsi disaksikan wakil Lapindo Brantas, dalam dalam pertemuan di Balai Kecamatan Porong, Minggu malam. Lapindo Brantas diminta uang ganti kontrak rumah Rp 2,5 juta per kepala keluarga, langsung dua tahun (Rp 5 juta). Selain itu, uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa per hari dalam jangka enam bulan. Yang lain, pengungsi juga dapat uang angkutan pindah rumah masing-masing Rp 500 ribu.

"Kesepakatan itu akan dirapatkan oleh manajemen Lapindo Brantas besok (Selasa, hari ini, red). Saya berharap disetujui," kata Win.

Menurut Mursidi, wakil pengungsi, "Sesuai dengan hasil kesepakatan ini, semuanya akan diberikan dalam bentuk uang." Pengirimannya lewat rekening bank, serta penggunaannya terserah warga.

Poin kesepakatan yang lain, lanjut Mursidia adalah mengenai sanksi kepada pengungsi yang nakal. Setelah mendapat uang bantuan tersebut, pengungsi harus meninggalkan Pasar Porong baru. Bila tidak mau, bantuan dicabut. "Jika ada yang tetap tinggal di pengungsian, sekalipun sudah terima uang.(sat/roz)

Diprotes Warga Perumtas

2006-07-11T19:51:00.000+07:00

11 Juli 2006, 17:35:30, Laporan J. Totok Sumarno
ssnet| Ketinggian tanggul di Kedungbendo, Selasa (11/07) ini menjadi sekitar 2 meter. Setelah beberapa hari sebelumnya diprotes warga masyarakat sekitar karena dianggap terlalu rendah dan kurang kuat.

“Kemarin-kemarin warga memang protes semuanya ke Lapindo. Soalnya tinggi tanggul itu cuma beberapa centi saja jaraknya dengan luberan lumpur. Kita yang di perumahan ini khawatir. Alhamdullillah, sudah ditinggikan,” ujar NURROHMAD satu diantara warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejaterah (Perumtas), Selasa (11/07).

Sebelumnya tanggul yang ada di jalan Raya Kedungbendo, sekitar 1 meter saja. Namun karena derasnya air dan lumpur yang cepat sekali bergerak, tanggul ditinggikan, dengan cara menambahkan lapisan sirtu.

“Kita di perumahan tetap saja khawatir. Soalnya lumpur yang di Kedungbendo sudah naik lagi. Tapi dengan tanggul yang tinggi seperti ini, semoga saja nggak cepat meluber,” lanjut NURROHMAD pada suarasurabaya.net.

Tanggul setinggi 2 meter tersebut, dari pantauan suarasurabaya.net, Selasa (11/07) sudah dibuat pihak PT Lapindo Brantas mulai dari depan Perumtas sampai dengan kawasan perbatasan Dusun Sengon, Reno Kenongo.

“Pihak Lapindo sendiri yang membangun itu. Selasa (11/07) ini tinggal merapikan saja. Sudah ditambah sirtu, tingginya jadi 2 meter. Kemarin memang warga Perumtas protes ke saya, terus kita sampaikan kepada Lapindo dan langsung ditanggapi,” terang SUDARTO Camat Tanggulangin, waktu ditemui suarasurabaya.net dikantornya, Selasa (11/07).

Tanggulangin Citra Pesona Permai, Dihadang Lumpur

2006-07-11T19:40:00.000+07:00

11 Juli 2006, 18:36:46, Laporan J. Totok Sumarno
ssnet| Akibat luberan lumpur eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc, yang terus bergerak, Selasa (11/07) kawasan lokasi Perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai, di kawasan Kedungbendo tersebut mulai dihadang lumpur.

“Kira-kira ada 100 unit rumah. Kalau tipenya, macam-macam, tipe 36, sama 45. Ada juga yang pesanan. Ya sekitar seminggu ini, mulai dari jalan Raya Kedungbendo, sampai di perbatasan Dusun Wangkal dan Sengon, semua sudah ditanggul,” kata HERI RIYADI satu diantara staf penjualan yang ditemui suarasurabaya.net, Selasa (11/07).

Menurut HERI, beberapa rumah memang sudah ditempati, bahkan tiga rumah sudah direnovasi menjadi lebih besar dan modern bentuknya. Sedangkan hampir 80% sisanya, masih dalam bentuk standar.

Perumahan seluas hampir 25 hektare itu, sudah dikepung tanggul. “Dibaliknya tanggul itu khan lumpur toh. Ya khan sama saja perumahan ini dikepung lumpur,” lanjut HERI RIYADI.

Praktis, beberapa keluarga yang menghuni perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai, sudah mengungsi ke kerabat atau sanak keluarganya. Kondisi perumahan yang berada tak jauh dari balai desa dan kantor Kelurahan Kedungbendo itu sepi.

Selasa (11/07), tanggul dan saluran air sudah dibuat tak jauh dari lokasi perumahan. Bahkan tanggul dan saluran air itu sudah dibangun, mengitari kawasan perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai, di Desa Kedungbendo.

Dewan Minta Pemkab Serius Bahas RPJMD

2006-07-06T14:19:00.000+07:00

RADAR-SIDOARJO 6 Juli 2006.

Pemkab diharapkan serius dalam pembahasan Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010. Hal ini di ungkapkan oleh Hilmi Musa, salah satu anggota pansus RPJMD DPRD Sidoarjo.
“Saat ini pemerintah masih terfokus dengan luapan lumpur lapindo. Padahal permasalahan penting lainya seperti pembahasan RPJMD 2006-2010 juga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo,” kata Helmi Musa, yang juga menjadi anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan, Rabu (4/7).
Dalam pembahasan arah pembangunan 5 tahun ke depan bagi masyarakat Sidoarjo. Dirinya meminta agar pemerintah lebih serius lantarn bakal menyangkut nasib sekitar 1,7 jiwa di Sidoarjo yang terus akan bertambah, belum lagi prediksi pertumbuhan penduduk 3,2 persen, perkembangan Sidoarjo menjadi kompleks dengan beragam masalah-masalah sosial kependudukan. Mulai dari air bersih, sampah, banjir, lahan perumahan, fasilitas umum, listrik, masalah fasilitas pendidikan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kemacetan, kemiskinan.
“Ini akan mewarnai wajah Sidoarjo kedepan. Meski saat ini kami memahami perhatian masih terfokus pada lumpur serta berbagai dampak sosialnya. Namun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membahas RPJMD, “tandas anggota dewan asal DPD PKS Sidoarjo ini.
Dirinya menyebut, ada dua aspek penting dalam RJMD yang btelah diserahkan eksekutif ke dewan beberapa waktu lalu. Yaitu pertama aspek hukum, berhubungan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan dari aspek substansi isi perencanaan RPJMD.
“Saat ini aspek pertama masih dalam perdebatan panjang, masalahnya, pemerintah telah mengeluarkan RPJPD (2006-2026), sementara RPJPD Propinsi Jawa Timur belum ada. Demikian juga RPJPD nasional yang sampai sekarang masih dalam pembahasan dalam DPR RI. Padahal kedua dokumen perencanaan ini merupakan panduan dalam membuat RPJP dan sekaligus RPJMD di Daerah,” tandasnya.
Dengan begitu, dirinya menyebut dinilai takn sesuai yang ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Lantaran akan menjadi kendala bagi pansus I yang membahas RPJMD dan pansus II yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJKD) untuk membahas dan memberikan keputusan final karena secara kelembagaan hal ini serius ketika ini disahkan tetapi acuhan hukumnya konsideran hukumnya belum jelas.
Masalah ke dua yaitu tentang isi RPJMD sekarang dinilai masih belum menggambarkan agenda-agenda permasalahan yang akan dihadapi kedepan dan bagaimana intervensi kebijakan pemerintah. Kalau mengacu pada SE Mendagri No. 050/2020/SJ. 11 Agustus 2005 tentang petunjuk teknis penyusuran RPJP daerah dan RPJMD.

Jebol Dini Hari, Warga Nglurug

2006-07-06T08:31:00.000+07:00

Kamis, 06 Juli 2006
Paginya, Sandera Dua Orang Lapindo di Kedungbendo
SIDOARJO, Jawa Pos- Baru saja pertandingan Italia lawan Jerman di Piala Dunia dimulai pukul 02.00 dini hari kemarin, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) heboh. Tanggul pembatas lumpur di desa mereka, Kedungbendo, Tanggulangin, jebol lagi.

Kepanikan di kegelapan malam pun terjadi. Lumpur mengalir ke jalanan. Sembari berusaha menambal tanggul, warga yang lain memutuskan berkemas-kemas untuk mengungsi. Pagi kemarin, toko-toko yang sempat bertahan tutup total.

Warga kian marah karena malam sebelumnya, Selasa (4/7) sekitar pukul 20.30, mereka sudah protes. Mereka beramai-ramai ke jalan tol Km 38 untuk menuntut box culvert yang baru dibuat ditutup agar lumpur tidak terus mengalir ke Kedungbendo. Namun, permintaan itu ditolak petugas karena warga Siring yang genangan di wilayahnya kian tinggi bisa marah.

Sekitar 08.00 WIB kemarin, 400-an orang dari 120 RT di 26 RW Perum TAS berduyun-duyun ke balai desa. Kepada Camat Tanggulangin Sudarto dan Kades Kedungbendo Hasan, mereka menuntut pimpinan Lapindo didatangkan ke balai desa untuk berunding.

Setelah menunggu tiga jam, sekitar pukul 11.00, dua pegawai external relation Lapindo, Arif Setyo Widodo dan Diaz Roihan, datang. Mereka mendengar tuntutan warga. Tuntutan fisik, antara lain, Lapindo harus membangun tanggul tahan bobol, mengidentifikasi bahaya lumpur, serta menyiapkan evakuasi warga.

Lapindo juga harus menyediakan formulir ganti untung sebagai kesepakatan tertulis dengan warga. Mereka mendesak rumah tipe 21 diganti senilai Rp 400 juta, tipe 36 Rp 500 juta, dan tipe 45 Rp 700 juta. "Itu belum termasuk yang renovasi dan kios-kios di pasar," ujar warga.

Namun, Diaz dan Arif bukanlah pengambil keputusan. Warga pun menuntut General Manager Lapindo Brantas Imam Agustino didatangkan. "Jangan dikasih pulang. Kita sandera mereka berdua sampai bosnya datang dan kasih kepastian!" teriak warga emosional.

Ruang kepala desa yang biasanya tenang berganti hiruk pikuk. Berbagai umpatan dan makian warga saling bersahutan. Seorang ibu bernama Nuraini, 50, menjerit histeris. "Kami ini manusia, Pak. Saya kredit rumah mulai nol. Sekarang kok mau dikubur lumpur. Ya Allah, Pak," ucap Nuraini, langsung lemas.

Polisi minta warga bisa menahan diri agar tidak kena masalah hukum. "Sudah. Kalau ada apa-apa, nanti urusannya bisa lain," kata beberapa polisi yang berjaga bersama para petugas berpakaian sipil.

"Biar saja, Pak! Saya mati pun siap!" kata warga. Ratusan massa sempat hendak bergerak untuk menutup jalan raya Surabaya-Gempol di Porong untuk memprotes nasib mereka. Untunglah, ancaman itu diurungkan.

Pada saat bersamaan, ada yang mendengar tanggul di perempatan desa hendak dibongkar pekerja PT Yamaindo, pabrik sofa di Kedungbendo, untuk jalan lewat mobil yang mengevakuasi barang. Warga pun berdatangan mencegahnya.(roz)

Pesawat Ultralight untuk Ambil Gambar Lumpur Lapindo Jatuh di Desa Kedung Cangkring

2006-07-06T08:25:00.000+07:00

5/7/2006 18:37 WIB
Lita Rafael - Elshinta, Sidoarjo. Pesawat Ultralight CKS 064 milik tim Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang hendak mengambil gambar lumpur Lapindo jatuh di Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Pesawat ultralight yang jatuh di areal persawahan tersebut dipiloti oleh Kusnanto yang bekerjasama dengan tim ITS. Saat ini Kusnanto tengah berada di Polsek Jabon dengan kondisi luka ringan.

Pesawat milik tim ITS yang dilengkapi dengan kamera digital itu berfungsi untuk memotret areal yang terkena lumpur panas Lapindo Brantas. Dimana hasil dari rekaman gambar yang didapat oleh pesawat itu rencananya akan dijadikan oleh PT Lapindo Brantas dan tim penangggulangan lumpur panas untuk membuat peta yang kemudian digunakan untuk dapat membuat kolam-kolam penampungan baru guna dialiri lumpur dan air yang telah menggenangi dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ELSHINTA, pesawat jatuh tepat pukul 16.00 WIB, Rabu (5/7). Diduga pesawat itu jatuh karena diterpa angin yang cukup kencang. Hingga berita ini diturunkan, pesawat hingga saat ini belum dievakuasi oleh tim ITS. (der)

Rencana Buang Lumpur Panas ke Ngoro, Mojokerto Belum Ditindaklanjuti

2006-07-05T16:02:00.000+07:00

5/7/2006 12:03 WIB

Wibowo, Elshinta - Mojokerto, Rencana PT Lapindo Brantas Porong, Sidoarjo Jawa Timur yang akan membuang lumpur panas di Dusun Krikilan, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto Jatim hingga kini belum ditindaklanjuti.

Hal tersebut dikatakan Bupati Mojokerto, Achmady usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda jawaban Bupati Mojokerto atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 11 Raperda tentang Desa dan Kelurahan di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Jatim siang ini, Rabu (5/7).

Achmady mengatakan, rencana PT Lapindo Brantas membuang lumpur panas di Dusun Krikilan, Desa Wates Negoro hingga kini belum ditindaklanjuti. Yang jelas, harapnya, pihak PT Lapindo Brantas dapat mengatasi semburan lumpur panas tersebut sehingga tidak jadi membuang ke Mojokerto.

"Rencana membuang lumpur belum ditindaklanjuti. Yang jelas mudah-mudahan disana bisa diatasi sehingga tidak usah membuang ke Mojokerto," jelas Achmady.

Sebelumnya, PT Lapindo Brantas pada 13 Juni lalu sempat melakukan survey ke kawasan Ngoro, Mojokerto Jatim untuk membuang lumpur panas di lokasi bekas galian pasir dan batu di Dusun Krikilan, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto.

Ketika itu, Bupati Mojokerto telah memberikan sinyal, namun hingga kini PT Lapindo Brantas belum menindaklanjuti kembali. (der)

Lumpur Lapindo Merembet ke Jabon

2006-07-05T15:50:00.000+07:00

05 Juli 2006, 14:17:12, Laporan Diyan Bagus Asmoro
ssnet| Lumpur Lapindo yang telah menggenangi 2 kecamatan di Sidoarjo, sekarang sudah merembet ke Kecamatan Jabon. WIN HENDARSO, Bupati Sidoarjo saat ditemui MARTHA reporter Suara Surabaya, Rabu (05/07) mengatakan luapan lumpur yang sudah menggenangi 2 kecamatan di Sidoarjo, sekarang semakin melebar ke Selatan arah Kecamatan Jabon.

SYAIFUL ILLAH Wakil Bupati Sidoarjo sudah mendekati warga Jabon supaya tanahnya bisa digunakan, untuk penampungan Pond 5. Menurut WIN, warga sudah setuju untuk diberikan ganti rugi. [Audio On Demand]

Untuk menampung luapan lumpur Lapindo, sudah dibangun settling pond 1, 2, 3, dan 4 di Selatan tol Surabaya Gempol. Pond A, B, C, C1, dan C2 juga sudah dibuat, sedangkan Pond D belum bisa direalisasikan, karena warga belum menyetujui ganti rugi, sedangkan Pond 1, 2, dan 3 sudah penuh terisi lumpur.

Seperti dilaporkan sebelumnya, luapan lumpur sudah menggenangi 726 sekolah, 17 sekolah, dan 15 pabrik, juga merusakkan 21 km jalan, 5500 saluran irigasi, dan 142 hektar sawah, di sekitar Siring, Jatirejo, Reno Kenongo, dan Kedung Bendo di Sidoarjo.

15 kebijakan win-saeful 2006-2011

2006-07-05T15:29:00.000+07:00

Helmi-Sidoarjo. Penyampaian visi misi win-saeful agustus 2005, menyampaikan 15 kebijakan prioritas dalam pembanguna sidoarjo 2006-2011, sbb:
1. Program Pro Poor, mempertahankan dan meningkatkan program ini dengan memperhatikan alokasi anggaran (Non Profit Oriented) untuk upaya pengentasan kemiskinan.
2. Program Pemberdayaan Perempuan
3. Program Blok Grand, program untuk melanjutkan dan meningkatkan anggaran untuk program ini pada: bidang Pendidikan (blok Grand Pendidikan), pembangunan desa (Blok Grand Desa), Blok Grand Pondok Pesantren, dan memperluas ke Blok Grand TPQ/TPA dan Taman Kanak-Kanak
4. Memperhatikan sumber daya aparatur: bukan saja pada peningkatan kualitas, tetapi meningkatkan kesejahteraan para golongan pegawai bawah yaitu golongan I, II dengan cara mengupayakan perumahan murah kepada mereka dengan kerjasama DPD REI
5. Memerhatikan dan meningkatkan sumber daya masyarakat dengan menupayakan: program Pendidikan gratis dan program Kesehatan gratis (blok grand Kesehatan)
6. Sidoarjo adalah daerah yang dekat dengan laut (4-6)m, ini memberikan konsekuensi rawan banjir, kita akan mengupayakan agar Sidoarjo ke depan tetap menjadi daerah pemukiman yang nyaman.
7. Pembangunan Pertanian: Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, baik Sidoarjo timur maupun sidoarjo barat melalui bantuan kredit, bantuan pupuk, dll
8. PKL (pelaku Ekonomi Mikro)
a. Relokasi PKL, mencarikan lokasi yang tepat (sudah siap lokasi)
b. Tidak mengobrak-abrak
c. Merupakan aset dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah
d. Di alun2 lebih di tata, tidak di obrak-obrak
9. Ring road (Profit oriented)
a. Membantu penyelesaian tol waru khususnya pada prosesi (mengalokasikan dana) penyertaan modal
b. Sarana ini memberikan dampak Multiplier efek pada pertumbuhan ekonomin yang dapat memberikan pertambahan pendapatan daerah
10. PT Sidoarjo Membangun 2002 sekarang baru pada penyediaan tanah untuk proyek-proyek, ke depan bias kerjasama PT Lapindo Brantas untuk mengelola pertamabangan
11. Kawasan Industri
a. Tata ruang perlu penataan lebih baik
b. Ada sinergitas antara Industri dan perumahan
c. Jasa perdagangan
d. Tidak seperti Waru (tambak sawah) perumahan menjadi tidak nyaman
12. Pembagunan Lingkar timur dan Lingkar barat akan diselesaikan
a. Melanjutkan penyelesaian keduanya, aset dalam pertumbuhan ekonomi
b. Keramaian daerah dijalur-jalur potensial
13. Pembagunan Infra struktur seperti di wadung asri, tanggulangin untuk membantu pertumbuhan ekonomi
14. Peningkatan peran PDAM dan diarahkan pada peningkatkan pendapatan asli daerah
15. Pelayanan perijinan (ada alokasi dana), khususnya kepada investor, sehingga mampu mengubah lahan yang tidak produktif (tidur) menjadi lahan produktif tambahan Pendapatan daerah, mencari duit halal proporsional tidak high cost dan merugikan pelaku ekonomi

Lumpur Lapindo tidak bisa menjadi menjadi alasan !

2006-07-05T15:27:00.000+07:00

Lumpur Lapindo dan Pembahasan RPJMD

Helmi-Sidoarjo. Kita memahami perhatian kita sekarang terfokus pada Lumpur serta berbagai dampak sosial dalam lumpur lapindo sidoarjo, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membahas RPJMD. Karena bagaimanapun juga wajah Sidoarjo 5 tahun ke depan ditentukan di RPJMD ini. Mudah-mudahan, tidak mengalihkan perhatian pemerintah dan legislatif untuk tetap membahas secara komprehensif masalah perencanaan stretegis untuk masyarakat Sidoarjo lima tahun depan

Ada 2 aspek penting dalam RJMD yang telah diserahkan pemerintah ke dewan beberapa hari yang lalu. Pertama aspek hukum, berhubungan dengan kesesuaian denan peraturan perundang-undangan dan dari aspek substansi isi perencanaan RPJMD.

Aspek pertama masih dalam perdebatan panjang masalahnya, pemerintah telah mengeluarkan RPJPD (2006-2026), sementara RPJPD Propinsi Jawa Timur belum ada demikian juga RPJP nasional yang sampai sekarang masih dalam pembahasan di DPRRI. Padahal kedua dokumen perencanaan ini merupakan panduan dalam membuat RPJP dan sekaligus RPJMD di daerah. Ini sesuai yang ditegaskan dalam UU 25/2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasioanal. Ini akan menjadi kendala bagi pansus 1 (RPJMD) dan pansus 2 (RPJPD) untuk membahas dan memberikan keputusan final. Karena secara kelembagaan hal ini serius ketika ini disyahkan tetapi acuan hukumnya konsideran hukumnya nga jelas.

Masalah ke dua yang tidak kalah pentingnya adalah masalah substansi isi RPJMD untuk memberikan arah pembangunan 5 tahun ke depan bagi masyarakat Sidoarjo (2006-2010) pemerintah harus betul-betul serius karena ini menyangkut nasib 1,7 jiwa di Sidoarjo yang terus akan bertambah. Dengan prediksi pertumbuhan penduduk yang seperti sekarang 3,2% penduduk perkembangan Sidoarjo menjadi kompleks dengan beragam masalah-masalah sosial kependudukan yang serius jika tidak ditangani sedini mungkin. Masalah air bersih, sampah, banjir, lahan perumahan, fasilitas umum, listrik, masalah fasilitas pendidikan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kemacetan, kemiskinan dll…ini akan mewarnai wajah sidoarjo ke depan.

Sementara ini isi RPJMD sekarang masih belum menggambarkan agenda-agenda permasalahan yang akan dihadapi ke depan dan bagaimana intervensi kebijakan pemerintah dalam permasalahan ini disetiap rentan waktu. Perlu keseriusan lebih dari pemerintah, kalau tidak ini juga kan menyulitkan bagi masyarkat yang telah memilih bupati demikian juga dewan akan mengalami kesulitan untuk melakukan evaluasi tahunan dalam LKPJ karena indikator keberasilan program pemerintah di setiap tahunnnya masih belum digambarkan secara jelas.

Kalau mengacu pada SE Mendagri No 050/2020/SJ tertanggal 11 agustus 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen RPJP daerah dan RPJMD harus tetap di break down program-program besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di setiap tahunnya dengan berbagai indikator keberhasilan pembangunan. Dalam draft kita belum menemukan indikator ini, sehingga teman-teman dewan akan mengalami kesulitan untuk membahas dan memberikan penilaian akhir.

Mudah-mudahan masalah Lumpur lapindo tidak mengalihkan perhatian pemerintah dan legialatif untuk tetap membahas secara komprehensif masalah perencanaan stretegis ntuk masyarakat Sidoarjo ke depan.

Win-Saeful harus memenuhi janji kamanye Pilkadanya

2006-07-05T14:46:00.000+07:00

Visi Misi Bupati dan RPJMD 2006-2010

Helmi-Sidoarjo.Pak Win/Saeful tidak boleh melupakan janji kampanyenya saat memberikan paparan visi misi di DPRD kab Sidoarjo dan disampaikan terbuka ke masyarakat dalam kampanye pilkada di berbagai tempat kabupaten Sidoarjo.

RPJMD harus bisa mengakomodasi janji-janji yang telah disampaikan pak win dan saeful saat kampanye sebelumnya. Janji-janji itu merupakan utang yang harus direalisasikan beliau berdua pasca kemenangan yang mereka peroleh sampai masa kerja 2005-2010. Sekarang sudah lewat hampir setahun (pelantikan awal November 2005). Saya ingin meningatkan mereka berdua kembali tentang janji-janji mereka yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Mereka berdua akan memprioritaskan 6 sektor yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah diantaranya pendidikan, tenaga kerja, perekonmian rakyat, pelayanan dan keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Break down masing-masing sektor sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan: penyelesaian gedung-gedung sekola yang tidak layak pakai untuk proses pembelajaran, penyediaan sarana buku-buku sekolah yang sering menjadi momok bagi orang tua siswa ketika musim PSB, peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraan guru, pendidikan gratis sampai SMPT.
2. Tenaga kerja: pemerintah memberikan pelayanan prima pada perijinan dengan mensyaratkan tenaga kerja lokal, menerapkan upah minimal, mengeliminasi tenaga kontrak, perusahaan diarahkan juga peduli pada masyarakat sekitarnya
3. Perekonomian masyarakat: memprioritaskan pengembangan UKM dengan pendekatan penyiapan dana pinjaman bagi mereka dengan proses yang mudah dan tidak memberatkan.
4. Pelayanan dan keamanan: Pelayanan kebutuhan masyarakat di loket-loket birokrasi pemerintahan hendaknya memenuhi standar pelayanan minimal dengan pendekatan restrukturisasi organisasi kalau perlu setahun sekali, khususnya lagi pada pelayanan perijinan kepada para pengusaha dan keamanan investasi mereka di daerah. Beliau betul-betul menginginkan agar ungkapan pemerintah daerah adalah pelayan masyarakat betul-betul bisa terealisasi di Sidoarjo.
5. Di Bidang Kesehatan: Disamping menerapkan program kesehatan gratis Sidoarjo juga harus bisa lebih awal menerapkan indikator Indonesia sehat 2010, harus dicapai paling tidak tahun 2008.
6. Lingkungan hidup: Besarnya industri di Sidoarjo juga memberikan dampak lingkungan yang serius. Pemerintah harus memberikan perhatian besar terhadap masalah pencemaran lingkungan ini.

Relief Well Mulai Digarap

2006-07-03T22:24:00.000+07:00

03 Juli 2006, 19:50:14, Laporan Eddy Prasetyo
Didatangkan Dari Seram, Pernah Operasi di Bangladesh

ssnet| Persiapan pemasangan relief well rig sudah mulai dilakukan. Mulai Minggu (02/07) malam, dilakukan pemancangan pile (paku bumi) di Jl. Reno, persisnya sekitar 200 meter di depan pabrik PT Catur Putra Perkasa (CPS).

Pemancangan pile ini menurut FAIZ SHAHAB CEO PT Enegi Mega Persada dilakukan untuk memperkuat struktur tanah yang diatasnya akan dibangun rig ukuran besar. “Kita akan gunakan rig ukuran besar dari Century. Rig ini baru saja diberangkatkan dari Pulau Seram,” kata FAIZ.

Pada suarasurabaya.net, FAIZ menjelaskan rig ini adalah rig yang sama digunakan di Bangladesh Juli 2005 lalu. Blow out di Bangladesh, kata FAIZ kurang lebih sama penanganannya dengan kasus sumur Banjar Panji 1, yakni menggunakan relief well.

Diperkirakan mobilisasi rig ini ke Porong akan selesai 18 Juli, sehingga pada akhir bulan Juli diharapkan rig ini sudah berdiri. “Kita doakan saja supaya rig ini tidak dipakai. Maksudnya, mudah-mudahan kita bisa menanganinya tanpa perlu membuat sumur baru,” tukas FAIZ.

Sementara itu, di lokasi snubbing unit, aktivitas para kru terhambat oleh keluarnya kabut gas baru. Saat itu para kru tengah menjalankan sonar–temp–CCL log untuk membidik 13 poin (titik), kemudian menjalankan GR (Gamma-Ray) – CCL log dari kedalaman 1951 ft ke permukaan untuk membidik/melihat simpul-simpul target. Evakuasi terhadap kru pun dilakukan sampai kabut gas berhenti.

Para kru juga tengah menyiapkan penggantian blow out preventer (BOP) kapasitas 5000 psi menjadi 10000 psi. Penggantian ini, kata FAIZ sudah sesuai dengan skenario awal. BOP Banjar Panji 1 yang lama, kata dia, berkapasitas 10000 psi, diganti dengan yang berkapasitas 5000 psi. Namun untuk pengeboran dalam, tambah FAIZ, BOP akan diganti lagi menjadi 10000 psi.

Penggantian itu dilakukan, kata FAIZ untuk mengantisipasi formation pressure di bawah permukaan yang bisa mencapai 7000 psi.

Bupati Minta Bantuan Rp 103 M

2006-07-03T19:54:00.000+07:00

Sabtu, 01 Juli 2006
MUSIBAH banjir lumpur tambang migas Lapindo Brantas Inc., mulai membebani keuangan Pemkab Sidoarjo. Kemarin, Bupati Win Hendrarso mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp 103 miliar ke menteri keuangan. "Surat permohonannya sudah kami kirimkan hari ini (kemarin, Red.)," kata Win, di pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Dana tersebut, lanjut Win akan digunakan untuk merehabilitasi sektor-sektor yang terkena dampak langsung banjir lumpur. Ada 11 sektor, di antaranya, sektor bina marga, lingkungan hidup, cipta karya, pengairan, perikanan, dan pendidikan.

"Tapi, bukan berarti Lapindo boleh lepas tanggung jawab. Lapindo tetap harus bertanggung jawab," tegas Win.

Di bagian lain, anggota DPR RI Djoko Susilo yang tergabung dalam Kaukus Anggota DPR RI dari Dapil I Jatim, menyatakan akan membantu upaya Pemkab Sidoarjo itu.

"Saya juga anggota panggar (panitia anggaran). Nanti akan saya sampaikan dalam rapat panggar membahas ABT (Anggaran Biaya Tambahan), pertengahan Juli nanti," kata mantan wartawan Jawa Pos yang kini legislator dari PAN itu. (sat) Sabtu, 01 Juli 2006

Belasan Eskavator Diparkir Di Posko TNI

2006-07-03T10:04:00.000+07:00

ssnet| 13 dari 23 eskavator untuk pengerjaan pembuatan tanggul pembendung lumpur Lapindo Brantas Inc mangkrak di posko TNI Kedungbendo.

SYAIFUL ILLAH yang juga koordinator posko satlak penanggulangan bencana lumpur Porong mengatakan, belasan eskavator ini awalnya akan dimanfaatkan untuk pembuatan kolam penampung lumpur (Pond) di Renokenongo, namun belakangan ada masalah terkait dengan tuntutan warga yang menolak untuk disewa dengan tarif panenan selama 2 tahun.

Warga, kata SYAIFUL ILLAH kepada RULLY, reporter Suara Surabaya, Minggu (02/07), meminta, kalau betul Lapindo akan membangun pond-pond dipersawahan milik mereka, maka persawahan itu harusnya dibeli. Hanya yang dijelaskan oleh SYAIFUL ILLAH, tarif yang diminta oleh warga untuk kompensasi terlalu mahal.

Warga meminta Rp 500.000.00 per meter, sedangkan Lapindo Brantas Inc mengaku tidak mampu membeli hingga harga Rp 500.000.00 per meternya.

SYAIFUL mengatakan, untuk NJOP kawasan persawahan di Desa Renokenongo yang rencananya akan dibangun pond D ini hanya kisaran Rp 60.000.00, karena itulah rencana membangun pond D di 2 Dusun di Desa Renokenongo, masing-masing di Dusun Wangkal dan Sengon inipun dibatalkan, dan belasan eskavator inipun ditarik ke posko TNI. [Audio On Demand]

SYAIFUL ILLAH mengatakan, selama ini Pemkab Sidoarjo dan Lapindo sudah mengupayakan pembangunan pond atau kolam penampung di beberapa desa, diantaranya di Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan juga Jatirejo.

Untuk yang ada di Kedungbendo ataupun di Renokenongo ini, masing-masing disebut pond A, B, dan C, sementara yang ada di kelurahan Jatirejo dan Siring masing-masing disebut Pond 1,2 ,3, dan 4. Ini semua sudah selesai dikerjakan, hanya untuk pengembangan pond D masing-masing di 2 dusun yaitu Dusun Wangkal dan Dusun Sengon, Desa Renokenongo ini akhirnya dibatalkan.

Pembangunan Tanggul Dihentikan, Warga Gedang resah

2006-07-03T09:51:00.000+07:00

ssnet| Warga Kelurahan Gedang, Porong, resah akibat dihentikannya pembangunan tanggul yang sejajar rel di Kelurahan Jatirejo.

SAMAD SATUMAN satu diantara warga RT 3 RW 10 saat ditemui RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (02/07), mengatakan, warga dikampungnya ini resah akibat pembuatan tanggul yang sejajar rel terhenti sejak kemarin dan berlanjut hari ini, mereka khawatir lumpur panas akan merambah kawasan kampung mereka dan meminta untuk dilanjutkan kembali pembuatan tanggul.

Selain pertimbangan lumpur akan masuk ke kampung mereka, di Kelurahan Gedang, dikhawatirkan kalau kemudian pembangunan tanggul ini tidak dilanjutkan akibat protes dan keberatan warga Jatirejo, maka kepentingan orang lebih banyak akan terganggu karena rel dimungkinkan akan terendam oleh lumpur, begitupun jalan raya Porong yang hanya beberapa meter di sebelah barat rel kereta api. [Audio On Demand]

Dari kira-kira tanggul sejajar yang harusnya dibangun 400 sampai 500 meter sekarang ini, yang belum terbangun menunggu persetujuan warga Jatirejo adalah 50m.

Seperti yang dilaporkan RULLY, warga Jatirejo meminta sebelum bendungan atau tanggul di sekitar pemukiman mereka dibangun, tanggul yang berada sejajar di rel kereta api tidak perlu dibangun terlebih dahulu. Ini supaya pemukiman warga lebih didahulukan dibanding fasilitas rel kereta api, yang menurut warga kelurahan Gedang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

RULLY melaporkan, konsentrasi alat berat memang berada di tanggul-tanggul yang jebol milik persawahan di dekat perumahan warga. Sementara itu, aktivitas di proyek pembangunan tanggul sejajar rel ini hanya ada sesekali alat berat yang mulai membangun lagi, malah ada sebagian tumpukan sirtu yang dibawah oleh truk-truk ini menuju ke sisi sebelah timur, dimana disana ada perbaikan tanggul di dekat pemukiman warga Kelurahan Jatirejo.

Ada Skenario Buang Lumpur Lapindo Ke Laut

2006-07-02T13:35:00.000+07:00

ssnet| Satlak penanggulangan bencana lumpur Porong siapkan skenario membuang lumpur panas ke laut di pesisir Sidoarjo.

"Skenario membuang lumpur panas ke laut di pesisir timur Sidoarjo, langkah terakhir kalau ternyata sampai pertengahan Agustus, lumpur tidak juga bisa dihentikan". Demikian SYAIFUL ILLAH Wakil Bupati Sidoarjo yang juga koordinator satlak penanggulangan bencana lumpur Porong.
Kata SYAIFUL kepada RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (02/06), kolam penampungan yang sudah disiapkan daya tampungnya sangat terbatas, diperkirakan akan penuh pada akhir Juli atau paling lama pada pertengahan Agustus.

SYAIFUL merinci, dari total 8 kolam penampungan di 4 desa, lumpur yang bisa ditampung kira-kira diatas 1 juta meter kubik, sedangkan semburan lumpur dari hari kehari makin besar, terakhir disebut-sebut mencapai 5000 meter kubik perhari, naik dari semburan awal 50.000 meter kubik perharinya. [Audio On Demand]

SYAIFUL mengatakan, untuk membuang lumpur ke laut bisa saja nantinya akan dibuang lebih dulu ke kali Porong, dan dari Kali Porong ini tentu nanti lumpur akan mengalir ke pesisir timur Sidoarjo.

Diakui tentu ini bukan masalah yang akan selesai dengan sendirinya, tentu akan mempengaruhi sektor yang lainnya, diantaranya tambak yang ribuan hektar di pesisir, karena itu nanti satlak akan upayakan treatment terlebih dahulu.

Kata SYAIFUL, sekali lagi ini upaya terakhir kalau snubbing unit juga relief well yang sekarang ini sedang diupayakan juga gagal dan lumpur terus tidak terkendali, hingga menggenangi rel dan jalan raya Porong pada pertengahan Agustus mendatang.

Di Jatirejo Pembangunan Tanggul Di Konsentrasikan Ke Persawahan

2006-07-02T13:08:00.000+07:00

ssnet| Pembangunan tanggul di Kelurahan Jatirejo yang berbatasan sejajar dengan rel kereta api, kini di konsentrasikan ke persawahan yang berbatasan dengan pemukiman warga.

RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (02/06),melaporkan, di RT 6 RW 2 Kelurahan Jatirejo, ada pengerjaan melibatkan 1 unit ekscavator yang menutup dan meninggikan tanggul yang sempat jebol kemarin, dan mengakibatkan sejumlah RT di Kelurahan Jatirejo kembali terendam lumpur.

Akibatnya, ini menghambat upaya pembangunan tanggul yang sejajar dengan rel kereta api di Kelurahan Jatirejo. Warga meminta agar unit-unit ekscavator dan mobilisasi urukan sirtu ini, tidak lagi diarahkan ke perbatasan sejajar rel kereta api, tapi membangun atau meninggikan tanggul-tanggul yang berbatasan persawahan dengan pemukiman warga.

Di titik yang dijaga aparat TNI ini tidak nampak warga yang menunggui, karena warga juga sudah banyak mengungsi di Kelurahan Jatirejo. Sementara itu sebagian warga yang baru kemarin rumahnya terendam ada yang mulai mengemasi barang-barangnya, ini melanjutkan upaya mereka mengemasi barang-barang yang sudah dilakukan kemarin.

Untuk yang sejajar dengan rel kereta api, ada 1 dum truk tetapi diam saja tidak melakukan mobilisasi sirtu disana, sementara ada dum truk lainnya yang terjebak di lumpur sehingga tidak bisa melakukan mobilisasi sirtu juga.

Situasi di rel kereta api berbatasan dengan kelurahan Jatirejo ini mulai nampak tergenang, di kira-kira 2 sampai 3 meter di sisi sebelah timurnya, air yang sempat mengarah ke rel kereta api dari lumpur panas di sekitar lokasi eksplrasi Lapindo memang sudah sampai di sekitar rel kereta api, apalagi tanggul urukan sirtu tidak bisa tuntas. Kira-kira 100m dari 500m yang direncanakan baru terbangun.

Wabup Sidoarjo : Kompensasi Hanya Untuk Yang Kena Banjir Lumpur

2006-06-30T23:58:00.000+07:00

Wabup Sidoarjo : Kompensasi Hanya Untuk Yang Kena Banjir Lumpur

ssnet| Pemberian kompensasi Rp300 ribu perjiwa perbulan hanya ditujukan untuk warga yang rumahnya terkena dampak langsung banjir lumpur. Warga yang rumahnya tidak terkena lumpur tidak mendapatkan uang kompensasi. Hal ini disampaikan SAIFUL ILAH Wakil Bupati pada suarasurabaya.net Jumat (30/06).

Ia menjelaskan, keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara PT Lapindo Brantas Inc, Pemkab Sidoarjo, dan Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sidoarjo.

Meski kesepakatannya seperti itu, ratusan warga Desa Renokenongo, Porong, yang rumahnya tidak terkena banjir lumpur secara langsung tetap mendesak agar aparat desa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak PT Lapindo Brantas dan Dinkesos Kab. Sidoarjo.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian kompensasi ini sudah berlangsung Rabu (28/06) dan Kamis (29/6) kemarin. Dari data yang didapat di masing-masing desa, sebanyak 2.637 jiwa (755 KK) warga Kelurahan Siring, Porong, Sidoarjo telah menerima santunan dengan total senilai Rp791.100.000, Desa Renokenongo senilai Rp465.600.000 untuk 1.552 jiwa (372 KK), dan Desa Kedungbendo sebesar Rp 814.800.000 untuk 2.716 jiwa (633 KK).

MACHMUDATUL FAQIAH Lurah Renokenongo menuturkan dirinya telah melaporkan aspirasi warga dan akan menyampaikan ke pihak Dinkesos. Tentang keputusannya, akan diserahkan ke pusat. ”Selama ini saya hanya diminta mendata warga yang rumahnya terkena banjir lumpur secara langsung. Tetapi setelah ada protes dari warga begini, saya akan laporkan ke pusat,” ujarnya.

Skenario Terburuk, Semburan Lumpur Berhenti Oktober

2006-06-30T21:05:00.000+07:00

Skenario Terburuk, Semburan Lumpur Berhenti Oktober

ssnet| Mundurnya batas waktu skenario terburuk penghentian sumber semburan lumpur di Porong dari hasil evaluasi tim penanganan banjir lumpur membuat Gubernur Jatim merevisi jadwal penanganan hingga awal Oktober 2006.

IMAM UTOMO Gubernur Jawa Timur yang ditemui suarasurabaya.net usai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo mengatakan setelah menerima pemaparan tim penanggulangan lumpur bawah permukaan, dirinya bisa memahami pengunduran batas waktu tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Jatim mendeadline penghentian sumber semburan lumpur sampai September 2006.

Saat memaparkan kemajuan upaya tim pemaparan tim penanggulangan lumpur bawah permukaan, N.S TRIANA KARTOATMOJO Ketua Tim mengatakan pihaknya masih belum mengetahui bagaimana persisnya keberadaan mata bor (fish) di dalam tanah, apakah masih berada di tempatnya semula (400 meter di bawah permukaan) ataukah sudah jatuh ke dasar sumur (kedalaman 9 ribu feet).

Untuk itu dibuat 3 skenario menutup sumber aliran lumpur berdasarkan 2 asumsi keberadaan fish tersebut. Skenario pertama dengan asumsi fish jatuh ke dasar sumur. Penanganan untuk skenario ini relatif lebih mudah.

Tinggal dilakukan pengobaran menembus tiga lapis semen di atas fish kemudian dimasukkanlah lumpur berat dan semen untuk menutup sumur Banjar Panji 1. Jika skenario ini yang terpakai, diperkirakan selesai prosesnya pada 10 Juli 2006.

Skenario kedua dibuat dengan asumsi fish masih berada di tempatnya pada kedalaman 400 meter. Metodenya, dengan melakukan pengeboran miring (sidetracking) menuju dasar sumur. Lumpur berat dan semen dimasukkan lewat jalan tersebut. Kalau ini yang dilakukan, estimasi waktu bisa molor lagi sampai 2 Agustus 2006

Terakhir, dengan relief well yang asumsinya fish masih berada di tempatnya. Hanya saja pengisian lumpur berat dan semen dilakukan dengan melakukan pengeboran drilling di titik lain, persisnya di sekitar PT Catur Putra Perkasa (CPS) atau 500 meter dari pusat semburan lumpur. Jika skenario ini yang terpakai, diperkirakan proses akan selesai 7 Oktober 2006.

Karena skenario terburuk penanganan sumber semburan lumpur ini mencapai bulan Oktober yang nota bene mencapai bulan puasa, Gubernur juga menginstruksikan tim penanganan masalah sosial dan penanganan lumpur atas permukaan untuk menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi.

Tujuh kolam penampungan yang ada sekarang diminta Gubernur untuk dioptimalkan. Terhitung sampai hari ini, dari rencana kapasitas kolam penampungan sebesar 1.025.000 meter kubik, baru terealisasi 933.600 meter kubik dan terisi lumpur 422.600 meter kubik.

Perkiraan tim, pada tanggal 29 Juli 2006, kapasitas lumpur yang tertampung akan mencapai 1.125.000 yang artinya melebihi kapasitas kolam penampung yang ada. Untuk itu diakui tim memang dibutuhkan kolam-kolam penampungan yang baru.

GEMPUR ADNAN Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran menjelaskan setidaknya dibutuhkan 20 hektar lagi lahan untuk kolam penampungan agar kapasitas lumpur tertampung dan pada saat yang sama melakukan treatment lumpur untuk dialirkan ke tempat pembuangan. Untuk mengetahui letak kolam penampungan dalam peta klik [Download File]

Untuk penanganan pengungsi, sejauh ini sudah disalurkan santunan senilai Rp1,256.700.000 pada 4.189 warga Kelurahan Siring dan Reno Kenongo. Sedangkan 1.898 pekerja di 15 perusahaan yang terkena dampak langsung banjir lumpur telah dialokasikan santunan masing-masing mendapat Rp700 ribu/bulan.

Tiga Skenario Membunuh Sumber Lumpur Lapindo

2006-06-30T20:44:00.000+07:00

Tiga Skenario Membunuh Sumber Lumpur Lapindo

ssnet| Tiga skenario killing well (penutupan sumur) Banjar Panji 1 (BJP-1) disusun oleh tim penanggulangan banjir lumpur bawah permukaan. Tiga skenario itu berdasarkan pada 2 kemungkinan keberadaan mata bor (fish) yang tertinggal di dalam sumur BJP-1.

Prof. Dr. RUDY RUBIANDINI, RS Ketua Tim Investigasi Independen Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam pada suarasurabaya.net menjelaskan, dua asumsi keberadaan fish tersebut adalah : pertama, fish sudah jatuh ke dasar sumur di kedalaman lebih dari 9 ribu kaki.

Jatuhnya fish tersebut dimungkinkan karena tidak stabilnya dinding sumur di kedalaman 400 meter di bawah permukaan. Saat terjadi tendangan (kick) air formasi dari bawahnya, lapisan penyangga fish ikut tergerus dan mengakibatkan jatuhnya fish. Jika ini terjadi, eruption atau semburan lumpur terjadi di atas fish dan menggerus lapisan solid (padat) di atasnya.

Asumsi kedua, fish tersebut masih tersangkut di kedalam 400 meter di bawah tanah dan tertahan lapisan stabil. Kalau ini yang terjadi, kata RUDY, kemungkinan eruption berasal dari lapisan di bawah fish membawa campuran solid dan liquid sehingga keluar dalam bentuk lumpur.

Berangkat dari asumsi tersebut, ada 3 skenario yang disiapkan. Skenario pertama dengan asumsi fish jatuh ke dasar sumur, menggunakan snubbing unit di existing well (sumur BJP-1), untuk mendata telaah geologis. Setelah ditemukan, sumber aliran lumpur ditutup dengan lumpur berat dan terakhir dengan semen.

Skenario kedua dengan asumsi fish tersangkut di kedalaman 400 meter. Caranya, dengan re-entry intervention well. Sumur dibor pada casing yang telah ada, kemudian dilakukan pengeboran miring (side tracking), kemudian kembali ke sumur BJP-1. Cara ini dilakukan untuk membuka jalan lumpur berat dan semen masuk hingga ke dasar sumur guna menutup sumber semburan.

Skenario ketiga dengan asumsi fish masih tersangkut di kedalaman 400 meter. Metodenya, melakukan pengeboran pada lubang sumur baru. Cara inilah yang dikenal dengan nama relief well. Pemboran dilakukan miring (sidetracking) paralel dengan existing well (BJP-1), kemudian masuk ke bawah fish untuk membuka jalan memasukkan lumpur berat dan semen.

Tiga skenario itu, kata RUDY, membiarkan fish berada di dalam tertutup lumpur berat dan semen.

Berapa lama 3 skenario itu berjalan ? RUDY mengestimasikan, jika skenario pertama yang digunakan, proses tersebut hanya memakan waktu sampai dengan pertengahan Juli 2006. Jika skenario kedua yang dipakai diperkirakan akan selesai akhir Juli 2006. Sedangkan bila skenario ketiga yang digunakan, tempo pengerjaan bisa lebih lama, yakni 3 bulan atau hingga bulan Oktober 2006.

Penyebab Semburan Lumpur

2006-06-30T20:27:00.000+07:00

Penyebab Semburan Lumpur
Tim Investigasi ESDM Belum Bisa Pastikan

ssnet| Tim investigasi ESDM sampai sekarang belum bisa memastikan kenapa semburan lumpur Lapindo Brantas bisa terjadi. Prof.Dr.RUDY RUBIANDINI Ketua Tim Investigasi Kementrian ESDM, mengatakan hal ini pada TEGUH reporter Suara Surabaya, Jumat (30/06), usai melihat proses pemasangan snubbing unit di Porong.

Menurut RUDY, sampai sekarang tim baru menemukan apa dan dari mana semburan lumpur panas berasal. Sementara untuk mengapanya, tim sampai sekarang masih mengumpulkan data.

Diharapkan 2 minggu ke depan, penyebab semburan lumpur panas bisa ditemukan. Berikut penjelasan RUDY, [Audio On Demand] .

Kata RUDY, timnya sudah menemukan pusat semburan lumpur panas yang diduga berasal dari sumber air panas dari kedalaman 6000 sampai 8500 kaki, dan mendorong batu-batuan yang ada di kedalaman 6000 sampai 1700 kaki.

Akibat semburan itu, kata RUDY, masyarakat diminta tidak terlalu khawatir akan terjadi ambles untuk mereka yang tinggal dikawasan Siring Porong. Menurut RUDY dari semburan itu hanya sedikit menimbulkan sedikit rekahan di kedalaman tanah yang jaraknya cukup jauh dari permukaan tanah.

Kesimpulan Kualitatif Pokja

2006-06-30T20:11:00.000+07:00

Kesimpulan Kualitatif Pokja
Tidak Sehat, Lingkungan Sekitar Banjir Lumpur
ssnet| Kualitas lingkungan dari evaluasi yang dilakukan Pokja Pengelolaan Air dan Lumpur menunjukkan bahwa lumpur, air sumur dangkal, air saluran/sungai, dan udara di sekitar banjir lumpur tidak sehat untuk manusia. Hasil evaluasi ini dipaparkan oleh GEMPUR ADNAN Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dalam rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (30/06).

Sample lumpur solid (padat) dan liquid (cair) secara kualitatif, kata ADNAN menunjukkan adanya kadar hidrokarbon. Konsentrasi TSS, TDS, BOD, COD & phenol ternyata melebihi Baku Mutu yang ditetapkan dalam Kep.Gub no. 45/2002.

Untuk ini Pokja merekomendasikan masyarakat jangan bersentuhan secara langsung dengan lumpur, petugas lapangan juga wajib menggunakan masker gas, kaca mata (Googles), sarung tangan, baju lengan panjang.

Air sumur pun dipantau mengandung konsentrasi TDS, Fe, Mn & Cl– di Balongkenongo dan Siring melebihi Baku Mutu Air Bersih berdasar PerMENKES No. 416/1990. “Kita harap masyarakat tidak mengkonsumsi air sumur pada daerah pemukiman yang tergenang lumpur sebagai bahan baku air minum dan keperluan memasak,” kata GEMPUR.

Pada pemantauan air saluran dan sungai sekitar, Pokja menemukan adanya konsentrasi TSS, TDS, BOD, COD, Cr6+, dan Phenol melebihi Baku Mutu Sungai berdasar PP. No. 82 /2001. “Kami merekomendasikan adanya pengendalian jaringan irigasi agar pencemaran tidak meluas. Selain itu perlu disediakan suplesi air dari pompa air tanah dan air saluran atau sungai yang belum tercemar,” ungkapnya.

Mengenai kualitas udara ambient, diakui GEMPUR ada konsentrasi NH3 & SO2 di Desa Kedungbendo melebihi Baku Mutu Udara Ambient yang tertuang dalam Kep. Gub. No. 129 /1996. Untuk ini, pokja menyarankan warga untuk yidak mendekati lokasi sumber lumpur dan apabila harus mendekati diharuskan menggunakan masker gas.

“Harap dicatat juga bahwa ini adalah evaluasi yang bersifat kualitatif. Hasil evaluasi kuantitatif terhadap sample-sample yang kita teliti belum rampung. Dari hasil kuantitatif itu, kita bisa mengetahui persis derajat cemaran lebih valid. Untuk ini memang sudah ada banyak lembaga yang melakukan penelitian di berbagai titik. Agar tidak simpang siur, koordinasi kita lakukan di bawah Bapedalda Jatim,” tukas GEMPUR.

Lumpur Sidoarjo Semakin Mengganas

2006-06-30T14:31:00.000+07:00

Sidoarjo, 30 Juni 2006
Jumlah pengungsi terus bertambah hingga kini mencapai 6435, dan areal yang tergenang oleh lumpur juga semakin banyak. Areal Padi rusak karena terendam lumpur seluas 126,39 hektar, sedangkan areal tebu rusak karena terendam lumpur seluas 17,03 hektar. Semantara lahan tambak seluas 1.500 hektar terancam terendam lumpur jika lumpur dialirkan ke saluran air / afvour.
Sementara ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggulangi masalah sosial semakin terbatas, apalagi aditambah isu bahwa penganngan yang sekarang dilakukan kemungkinan besar berhasil hanya 30% saja. Ini berarti lumpur akan terus meluap keluar dan menggenangi rumah-rumah masyarakat. Sementara ini yang telah dilakukan:
• Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak luapan lumpur.
• Menyediakan sarana dan prasarana pengungsi, meliputi :
-Posko Kesehatan: 7 Unit
-Posko Keamanan : 2 Unit
-Dapur Umum : 2 Unit
-Ambulan : 6 Unit
-Bak Air Minum : 24 Unit
-Truk Tangki : 4 Unit
-MCK : 95 Unit
-Posko Bantuan : 15 Unit
-Posko Sekretariat: 1 Unit
-Kamar Khusus : 5 Ruang

Memberikan santunan kepada Tenaga Kerja yang perusahaannya tidak bisa beroperasi karena dampak luapan lumpur :
1.Jumlah tenaga kerja yang memperoleh santunan sebanyak 1.898 orang
2.Besarnya pengganti upah sebesar Rp. 700.000,- tiap orang
3.Yang sudah terbayarkan sebesar Rp. 1.138.900.000,-
4.Yang belum terbayar (belum diambil) sebanyak 98 orang
Beberapa masalah yang ditemui di Lapangan :
1.Terkait dengan pemberian santunan, masyarakat di desa Kedungbendo, Siring, Jatirejo, Renokenongo menuntut untuk dapat menerima santunan walaupun tidak terkena dampak langsung.
2.Aliran lumpur menuju ke tempat penampungan (Pond) terjadi kendala oleh masyarakat, karena ada sebagian dari mereka yang merasa dikorbankan.
3.Timbulnya keresahan masyarakat akibat tidak adanya kepastian kapan luapan lumpur ini dapat dihentikan.
4.Adanya potensi konflik antar desa atau dusun yang terkena dampak lumpur.
5.Upaya pembuatan tanggul untuk Kolam Penampungan (Pond) kurang mendapat dukungan warga pemilik lahan.

2006, Sisa Anggaran Rp 188,6 M

2006-06-11T14:13:00.000+07:00

SIDOARJO-RADAR 11 juni 2006
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006 sebesar 1,7 triliun ternyata semuanya terserap. Tercatat, dari anggaran tersebut yang tidak terserap mencapai Rp 188,6 miliar. Hal ini diungkapkan Hilmi dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK) DPRD Sidoarjo kepada RADAR Surabaya Minggu (10/6).
“Fraksi kami melihat sisa anggaran ini di satu sisi lain fraksi kami melihatnya sebagai kelemahan pemerintah dalam melihat potensi anggaran yang tersedia,” katanya.
Menurut Hilmi, persoalan ini sudah disampaikan FKBK dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (5/6) pekan lalu.
FKBK melihat pemerintah memang berhasil melakukan penghematan, khususnya dalam penggunaan biaya telepon, biaya listrik, biaya penggunaan air, dan pengadaan buku siswa karena tidak sesuai dengan sistim baru.
Namun bila dianalisa lebih jeli lagi, manurut Hilmi, jumlah penghematan ini masih sangat kecil dibanding dengan sisa anggaran secara keseluruhan. Sebab penghematan anggaran itu disebabkan oleh adanya ganjalan regulasi atau force majeur.
Dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja ganjalan regulasi atau force majeur yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran sebesar Rp 188,6 miliar.
Tapi, kata dia, dibandingkan tahun anggaran 2005, sisa anggaran tahun 2006 lebih lebih besar Rp 60 miliar. Karena tahun 2005 anggaran yang tidak terserap hanya Rp 125 miliar.
Lebih lanjut Hilmi mengatakan, sisa anggaran sebesar Rp 188,6 miliar pada APBD 2006 itu ada di, 17 satuan kerja (satker). Antara lain di sekretariat daerah Rp 125.182.891.939. Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Rp 34.9245.062.177, Bagian Umum Rp 7.946.222.430, Dinas PU Bina Marga Rp 7.113.605.672, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 4.208.837.991.

Medan Magnet Pemicu Resah di SMUN 2

2006-05-10T15:27:00.000+07:00

April 12, 2006

Sejak 1989, tercatat 20 guru SMA Negeri 2 Sidoarjo, menderita aneka penyakit, bahkan enam di antaranya mati dalam usia relatif muda. Mayoritas perempuan dan disergap kanker payudara. Para guru percaya, pemicunya adalah medan magnet bawah tanah di kompleks sekolah. Benarkah?
Segala keresahan guru-guru SMAN 2 Sidoarjo itu memuncak pada sebuah surat buat Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo. Perihalnya adalah permohonan relokasi gedung sekolah, tertanggal 3 April 2006. Ini berarti delapan hari setelah kematian guru SMAN 2, Dra Endang Indrawati, dalam usia 47 tahun karena kanker kelenjar endokrin. Endang adalah guru keenam yang mati sejak 1989, sedangkan SMA 2 berdiri sejak 1987.Guru SMAN 2 yang mati pertama adalah Dra Asmaningsing tahun 1989, kedua Erning Suparti Tamsi SH tahun 1998 dan ketiga Dra Endang Suhartuti tahun 1998. Semuanya disebutkan menderita kanker payudara. Guru yang mati berikutnya Drs Harjono Hardjowarsito pada 2001 karena kanker naso faring dan Drs Alexander Subiyanto pada 2005 karena stroke. Daftar nama enam guru yang mati dan 14 guru lainnya yang sakit mulai asam urat, diabetes melitus sampai tumor itu dilampirkan dalam surat tanggal 3 April tadi."Saya tidak bermaksud membesar-besarkan tapi memang kenyataannya demikian," kata Kepala SMAN 2, Dra Titik Sunarni MPd, kepada Surya, Rabu (12/4). Titik pula yang meneken surat permohonan relokasi gedung itu bersama Ketua Komite Sekolah Drs Badjuri. Tapi surat itu sampai ke tangan wartawan melalui anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Helmi Musa. Politisi ini mendapatkannya saat menjaring aspirasi masyarakat selama masa reses, pekan lalu.Pada surat itu, Titik Sunarni tak mencantumkan masalah kematian enam guru tadi pada urutan pertama alasan permohonan relokasi. Alasan pertamanya justru soal luas lahan sekolah yang cuma 0,8 hektare, padahal idealnya satu hektare. "Pada musim penghujan, lingkungan sekolah sering dilanda banjir. Hal itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar," demikian alasan kedua dalam surat Titik.Nah, baru pada butir ketiga, Titik menguraikan keresahan guru-guru soal isu medan magnet bawah tanah yang berdampak buruk bagi kesehatan. "Lebih-lebih dibuktikan dengan jatuh sakitnya guru-guru dan bahkan berakibat pada kematian," tulisnya. Titik melengkapi pula dengan laporan penelitian tim ahli geofisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2001. "Penelitian itu atas permintaan Pemkab Sidoarjo. Saya tidak tahu persis teknisnya karena baru dua tahun di SMAN 2. Tapi, katanya, penelitian itu menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa di sana," ujar Titik Sunarni.Laporan itu memang memuat data-data dan keterangan teknis seperti peta kontur bawah tanah di lokasi sekolah seluas 800 M2, mengacu pada metode pengukuran Selp Potensial dan metode Magnetik. Penjelasannya bersifat teknis, baik data maupun keterangannya.Tapi inilah kesimpulan lengkapnya; "Dari hasil pengukuran menggunakan metoda geofisika Selp Potensial (SP), menunjukkan bahwa daerah sekitar lokasi SMAN 2 Sidoarjo terjadi adanya anomali potensial (terlihat pada gambar kontur sebaran Isopotensial), akan tetapi anomali ini berbentuk sheet body, bukan berupa pola yang memanjang satu jenis. Sehingga dengan adanya anomali ini diduga bukan terjadi adanya pola aliran air bawah tanah dan kecenderungannya anomali ini diduga berasal dari kabel ground di sekitar lokasi SMAN 2 Sidoarjo." Sedangkan kesimpulan atas metode magnetik menunjukkan, "Harga medan magnetik yang normal atau tidak terjadi adanya anomali yang cukup mencolok, sehingga pada metode magnetik ini tidak terjadi tanda-tanda anomali medan magnet."Menanggapi surat itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, MG Hadi Soetjipto, menyatakan, pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut soal hasil penelitian itu ke ITB. "Kalau soal usulan relokasi, boleh-boleh saja tapi kan tidak mudah. Perlu biaya besar," katanya. Soetjipto pribadi tidak yakin ada hubungan antara penyakit dan kematian para guru dengan isu medan magnet. "Dari sisi akal meragukan juga. Saya kira itu karena kebetulan-lebetulan saja," katanya. Kendati demikian, para guru telanjur percaya sebaliknya.Kepercayaan yang hidup di antara mereka adalah bahwa lokasi medan magnet itu terletak di bawah ruang guru yang sekarang dijadikan ruang media berisi komputer, VCD dan peranti teknologi lainnya. Ruang itu kemarin terlihat digunakan murid-murid untuk kegiatan ekstra kurikuler. Tidak ada tanda-tanda kecemasan di antara mereka. Padahal, para guru percaya, medan magnet di bawah ruang itulah yang dulu menggerogoti daya tahan tubuh para guru.Kenyataan bahwa saat itu tidak ada murid yang pernah sakit macam-macam, apalagi sampai mati, semakin menguatkan kecemasan para guru. Tapi bukankah ada dua guru yang mengajar di SMAN 2 sejak berdiri dan segar bugar hingga kini? "Tidak juga. Bu Oemi (Oemiyati) juga pernah operasi (kanker rahim). Saya pernah kena thypus dan kolesterol tinggi. Saya yakin itu karena pengaruh medan magnet," kata guru ilmu sejarah SMAN 2 sejak 1990, Achmad Muyasir kepada Surya, kemarin.Kepercayaan ihwal medan magnet ini semakin berkembang karena ada tiga ruang yang lantainya lekas rusak. Tiap tahun diganti keramik baru, tiap tahun pula rusak lagi. Helmi Musa yang menerima laporan dari para guru, juga percaya pada keyakinan versi ini. "Suasana ruang kelas yang lantainya gampang rusak itu, saya rasakan memang lain," katanya. Helmi lantas berniat menanyakan pengaruh medan magnet terhadap penyakit itu kepada dokter kenalannya.Tapi dugaan soal penyebab kerusakan lantai itu terbantah oleh perkiraan Karmadi, 54, tukang kebun SMAN 2 sejak berdiri 1987. "Bukan itu masalahnya. Kalau lantai cepat rusak itu karena pemadatan tanah di bagian situ tidak sempurna. Dulunya kan sawah," tepis Karmadi.Tukang kebun yang tinggal di kompleks sekolah ini menepis satu hal tapi juga mengajukan hal lain yang lebih musykil. Ia percaya, kematian demi kematin guru SMAN 2 akibat sekolah "tidak pernah izin" kepada makam sesepuh Dusun Kuthuk, Kelurahan Sidokare, yakni mendiang Haji Zakaria dan Siti Fatimah. Makam keduanya tak jauh dari lokasi sekolah. "Saya sebetulnya sudah usul supaya ditanam dua pohon beringin dan diadakan ritual tapi tidak ditanggapi," ungkapnya.
Selain Karmadi, ada lagi tukang kebun bernama Suratman yang juga tinggal di kompleks sekolah. "Saya sudah 13 tahun di sini dan sering ke ruang guru mengantarkan minuman. Bukannya berharap, sampai sekarang ya seger waras seperti ini," kata Fatimah, istri Suratman. Pasangan Suratman-Fatimah ini punya dua anak. “Semuanya sehat,” pungkasnya.
Murid-murid tak PercayaMurid-murid SMAN 2 Sidoarjo justru menepis kepercayaan guru-guru mereka soal isu medan magnet di sekolah yang berdampak buruk pada kesehatan, hingga enam guru meninggal karena terserang kanker sejak 1989. Dari diskusi kecil Surya dengan sembilan murid SMAN 2, Jumat (14/4), semuanya mengaku tak percaya pada isu itu. Argumen mereka macam-macam tapi seluruhnya menafsirkan peristiwa penyakit dan kematian para guru itu dengan hal-hal yang rasional. "Saya tidak percaya medan magnet mengakibatkan kanker. Kalau uranium, memang iya," ujar Maulidin, murid kelas II jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Maulidin paham bahwa uranium merupakan salah satu bahan bom yang memiliki efek buruk pada kesehatan.Lalu, bagaimana kira-kira uranium bisa ada di kompleks SMAN 2? Seorang murid bernama Arsyida, juga kelas II jurusan IPA, menyodorkan teori tentang lahan SMAN 2 yang menjadi tempat lalu-lalang serdadu Belanda. "Cerita yang saya dapat begitu. Bisa jadi, di bawah tanah sekolah ini ada amunisi Belanda," katanya.Teori Arsyida ini tentu saja spekulatif karena belum ada penelitian yang menguatkan soal amunisi di SMAN 2. Namun, satu hal yang layak dihormati adalah pikiran bebas murid-murid untuk tidak menghubungkan penyakit dan kematian dengan hal-hal klenik. Itu sebabnya, mereka tertawa kecut membaca pendapat tukang kebon SMAN 2, Karmadi (Surya edisi 13 April) yang mengaitkan kematian para guru dengan makam sesepuh Dusun Kuthuk, Kelurahan Sidokare. "Itu mitos, tidak layak dipercaya. Semakin mitos itu dipercayai, semakin terkabulkan. Ada kan haditsnya soal itu," tukas Rahmawati Ilmania, murid jurusan IPA. Murid berjilbab ini kemarin bersama delapan temannya sesama aktivis Sie Kerohanian Islam SMAN 2 mempersiapkan dekorasi panggung perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW, Sabtu (16/4) hari ini.Ilmania bukan hanya menepis mitos makam tapi juga isu medan magnet penimbul kanker. Nia sangat yakin, kematian demi kematian itu kebetulan belaka. "Saya malah dapat info, ada guru yang sudah sakit kanker sebelum ke mengajar di sini," terangnya tanpa menunjuk identitas si guru. Demi menguatkan penolakannya terhadap kepercayaan versi para guru, Ilmania bahkan menyebutkan, penyakit kanker lebih dipengaruhi faktor makanan. Tapi, tidakkah mereka ingin melakukan penelitian seputar kebenaran medan magnet itu? "Wah, itu perlu alat yang canggih, kami tidak bisa," tukas Ilmania.Lazim diketahui, medan magnet memang dapat timbul dari sistem instalasi listrik maupun peranti seperti lemari pendingin, air conditioner, kipas angin, pompa air, televisi dan komputer. Situs elektroindonesia.com menyebutkan, bumi secara alamiah juga mengandung medan listrik antara 100-500 V/m dan medan magnet antara 0,004-0,007 mT. Medan listrik dan medan magnet termasuk kelompok radiasi non-pengion. Radiasi ini relatif tidak berbahaya, berbeda sama sekali dengan radiasi jenis pengion seperti radiasi nuklir atau radiasi sinar rontgen.Seperti diberitakan, masalah medan magnet ini mencuat setelah Kepala SMAN 2 Titik Sunarni dan Ketua Komite Sekolah, Badjuri, mengirim surat resmi kepada Pemkab Sidoarjo supaya sekolahnya direlokasi. Salah satu alasannya soal isu medan magnet yang memicu kanker, bahkan mengakibatkan kematian enam guru sejak 1989 dan 16 lainnya menderita aneka rupa penyakit. Padahal, sebuah tim dari geofisika Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah menyimpulkan bahwa tidak ada anomali medan magnet di sekolah itu. Tim ini juga menepis dugaan bahwa di bawah tanah sekolah itu ada pertemuan arus air yang besar. Masalahnya, tim tersebut menghubungkan adanya anomali selp potensial dengan kabel ground yang mungkin ada di sekotar SMAN 2.

RPJMD dan 3 Langkah Perbaikan (Kawilda I)

2006-05-03T10:36:00.000+07:00

Mengawal RPJMD 2005-2010 Kabupaten Sidoarjo dengan Frame 3 langkah Besar Perbaikan Kota

Dalam surah An-Nuur ayat 55 seperti disebutkan di atas, pemimpin atau penguasa yang beriman dan beramal saleh – dengan bimbingan Allah SWT – mengamalkan 3 (tiga) langkah besar untuk melakukan perbaikan kehidupan secara total.

Langkah Pertama:Pertama, Tamkin ad-diin, atau mengokohkan kembali nilai spiritual dan ajaran sebagai orientasi dan pedoman kehidupan semua warga masyarakat. Agar Pembangunan Kabupaten Sidoarjo ini tidak membuat kita semakin jauh dari keridhoaan Allah SWT, bahkan na'udzu billah semakin menyimpang dari koridor Allah, maka kita harus senantiasa mengingatkan prinsip-prinsip dasar dalam mengembangkan masyarakat kita. Agama mengajarkan prinsip dasar bahwa manusia dan kehidupan alam semesta ini berasal dari Allah Sang Pencipta, dan diadakan untuk tujuan mengabdi kepada-Nya. Agama juga menunjukkan kepada manusia jalan-jalan untuk mengelolah kehidupan sesuai dengan yang dikehendaki Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan alam semesta raya ini. Dengan begitu, agama menjadi sumber moralitas dan perilaku yang benar dan baik bagi warga masyarakat, termasuk semua pemimpinnya. Inilah yang sungguh-sungguh mulai lenyap dari jagat kehidupan penduduk negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo.“….Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 38-39).

Langkah Kedua:Kedua, , Tabdil Al-hayah, atau melakukan perubahan total dan radikal terhadap berbagai aspek mendasar kehidupan. Kekuasaan memiliki amanah untuk melakukan memakmurkan bumi, sehingga semua penduduknya merasa aman dan sentosa hidup didalamnya.Ini adalah landasan ke dua dalam rangka melakukan upaya perbaikan di Kota kita tercinta ini. Kalau tidak, maka kita akan menjadi kelelahan dalam proses perubahan dan perbaikan tampa ujung dan tanpa hasil, yang bisa jadi akan mendatangkan sikap frustasi dalam membangun kota ini.“….Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuahn selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dan bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurannya….” (QS. Huud: 61).Pemakmuran kehidupan di bumi berpijak pada prinsip pendayagunaan semua sumberdaya yang Allah berikan dan tundukkan bagi manusia, tanpa dirasuki motif untuk melakukan perusakan di dalamnya.“Tdaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu rahmat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang menberi penerangan.” (QS. Luqman: 30)Prinsip pendayagunaan yang tidak merusak berjalan ketika manusia menggunakan rasionalitas akalnya, yang menjadi kelebihan atau keistimewaan di hadapan mahluk-mahluk lain yang Allah ciptakan hanya akan melahirkan manusia-manusia rakus dan perusak yang bekerja hanya untuk hawa nafsu durjananya.Pada saat bersamaan, rasionalitas akal pikiran dalam mendayagunakan semua potensi sumberdaya untuk memakmurkan kehidupan, harus diikuti dengan sikap moral mental yang senantiasa mensyukuri semua hasil dan nikmat yang didapatkan. Karena sikap mental (mental model) semacam inilah yang mampu meningkatkan kemakmuran dan menambah rizki dari Allah SWT.“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim: 7)Sikap mental syukur nikmat ditandai dengan suburnya rasa solidaritas sosial terhadap kaum fakir-miskin dan dijauhinya perilaku berlebihan dalam urusan materi,atau perilaku mubazir, karena inilah wujud perilaku buruk syaitan.“ ...Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adlah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhannya.” (QS. Al-Israa: 26-27)Prinsip dasar berikutnya dari tabdil al-hayah adalah adil, yaitu rekonstruksi kehidupan ekonomi,polotik, hukum, sosial, dan budaya harus diwarnai prinsip keadilan yang dirasakan oleh para penduduk negeri. Prinsip keadilan ini mensyaratkan adanya permasalahan yang utuh dan mendalam terhadap berbagai permasalahan kehidupan, diikuti sikap tegas dan jelas dalam mengambil kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan dan mengatur secara kuat semua proses kehidupan masyarakat tanpa terkecuali.“…Berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maaidah: 8)

Langkah Ketiga:Ketiga, Ri`ayah Al-mashalil Al-ijtima`, atau memelihara potensi kebaikan masyarakat. Salah satu pintu kehancuran kehidupan sebuah negeri adalah ketika para pemimpin dan penduduknya tidak mau dan tidak mampu memelihara semua potensi yang telah memiliki dan dibangunya. Justru sebaliknya, terjadi penghancuran secara sistematis dan masif, tanpa mereka sadari. Kalau kita tidak ingin bahwa ke depan Sidoarjo menjadi lebih hancur dan tidak memberikan harapan bagi generasi penerusnya, maka kita harus ingat prinsip dasar yang dipesankan oleh ALlah SWT. Allah mengingatkan manusia tentang orang-orang yang mengadakan sesuatu yang dipandang baik, tetapi kemudian mereka merusaknya sendiri lantaran tidak mampu memeliharanya.“…Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.” (QS. Al-Hadid: 28)Memelihara potensi kebaikan masyarakat Sidoarjo pada hakikatnya adalah sikap hidup seluruh penduduk Sidoarjo beserta para pemimpinnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, menjauhi segala hal yang bisa merusak dan selalu menegakkan amar ma`ruf nahi munkar.“….orang-orang yang jika Kami teguhkan kekuasaannya di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan Allah lah kembali semua urusan.” (QS. Al-Hajj: 41).Inilah “Tiga Langkah Basar” (Three Big steps) untuk melakukan perbaikan kehidupan yang sebelumnya sudah porak-poranda di Kabupaten Sidoarjo ini. Berbagai Program yang telah ditetapkan dengan Perda APBD 2006 Kabupaten Sidoarjo akan tidak banyak berarti kecuali perubahan fisik semata, jika kita tidak mengawal perjalanan program-program APBD dengan semangat tiga langkah besar ini. Tiga langkah ini akan melahirkan kembali iklim “iman dan taqwa” pada penduduk Kabupaten Sidoarjo ini dan pada para pemimpinnya, sebagai syarat terbukanya pintu-pintu keberkahan hidup dari Allah SWT, Dzat Yang Maha Kaya.“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berhak dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat Kami itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al-A`raaf: 96).Inilah pandangan dasar yang kami pakai dalam keterlibatan dan partisipasi mengawal pembangunan Kabupaten Sidoarjo ini, sebagai kekuatan dakwah Islam yang mengemban tanggung-jawab untuk menyelamatkan kehidupan dan membangunnya kembali sebagai “hayatun thayyibah”, atau kehidupan yang baik (good quality of life) Sidoarjo. Para pemimpin dan penduduk Kabupaten Sidoarjo dan umumnya negeri ini, hendaknya memperhatikan Allah SWT yang amat keras:“Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah (dihancurkan) penduduknya, bahwa kalau Kami menghendaki tentu Kami akan adzab mereka karena dosa-dosanya; dan Kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar (pelajaran lagi)?” (QS. Al-A`raaf:100).

Kasus SPBU

2006-05-03T10:23:00.000+07:00

Jawa Pos, Kamis, 27 Apr 2006

Dewan Dilobi agar Melunak SIDOARJO -

Sikap kencang kalangan dewan mempersoalkan pendirian SPBU Jalan Pahlawan diuji. Ada lobi-lobi khusus agar mereka melunak dan meloloskannya dalam pertemuan dengan eksekutif hari ini. "Saya ragu bisa terus," ujar salah seorang anggota Komisi A DPRD Sidoarjo kepada Jawa Pos. Dia menyebut kasus SPBU Jalan Jenggala, yang sempat diprotes dewan, tapi tak mempan. "Saya khawatir, ketika kami kenceng mempermasalahkan, ternyata ada anggota lain yang mengeksekusi," ungkap dia. Mengeksekusi adalah istilah di dewan untuk mengail di air keruh. Agenda pertemuan dewan dengan dinas terkait perizinan SPBU Jalan Pahlawan hari ini dihadiri, antara lain, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM), Dishub, Dinas PU Cipta Karya, Dinas PU Bina Marga, dan Bappekab. Lobi-lobi itu tak membuat anggota Komisi A Amrullah El Hadi surut. Anggota dewan yang pertama mengungkap keganjilan izin SPBU Pahlawan menegaskan tak akan meloloskan, demi kepentingan masyarakat. Kasus SPBU Jenggala, lanjut dia, lolos karena waktu itu terjadi pergantian periode anggota dewan dari 1999-2004 ke 2004-2009. "Kasus SPBU Jenggala tidak akan terjadi lagi," kata Amrullah. Sumber kuat lain di DPRD bahkan mengungkap, lobi-lobi kepada dewan ini sudah sampai di tingkat pimpinan dewan. Ada pejabat eksekutif yang menawarkan pertemuan khusus untuk membahas kasus SPBU itu di luar rapat resmi DPRD. Namun, pimpinan dewan ternyata juga sepakat menolak lobi-lobi itu. "Target dewan jelas. Kalau SPBU di dekat Polda Jatim saja bisa tutup, mengapa SPBU Jalam Pahlawan yang belum berdiri tidak bisa direlokasi," ujar dia. Ketua Komisi A Ahmad Ali Fauzan memastikan bahwa pertemuan komisinya dengan instansi terkait perizinan hari ini bakal penuh kritik tajam. Bahkan, pertemuan ini tidak hanya menyangkut kasus SPBU, tetapi kasus-kasus lain menyangkut perizinan. "Lihat saja nanti (hari ini)," janjinya. Namun, Kepala DPPM Didik Setyono juga membantah ada lobi-lobi khusus instansi di Pemkab Sidoarjo ke DPRD. Didik menyatakan akan menghadiri rapat di DPRD, tidak ada rapat di luar DPRD. "Tidak ada. Saya pastikan tidak ada," ujarnya. Seperti pernah diberitakan, DPRD Sidoarjo mengancam menginterpelasi dan membentuk panitia khusus membahas berbagai pelanggaran prosedur perizinan di Pemkab Sidoarjo. Pemicunya, kasus pendirian SPBU Jl Pahlawan yang dinilai banyak menyimpang. Misalnya, izin gangguan (HO) yang hanya ditandatangani 13 orang. Padahal, menurut SK Bupati No 30/2002, seharusnya yang bertanda tangan itu sekitar (radius 200 m). (roz)

APBD 2005 Sisa Rp 125 M

2006-05-03T10:12:00.000+07:00

Jawa Pos, Senin, 01 Mei 2006

PAN Puji, PKS Kritik LPKJ Win-Saiful SIDOARJO - Sama-sama mendukung pasangan Win Hendrarso-Saiful Illah dalam pilkada 2005, PKS dan PAN berlawanan sikap menilai kinerja Win-Saiful. PAN cenderung memuji Win-Saiful, sedangkan PKS mengkritik laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2005 yang sedang dibahas DPRD. Salah satu perbedaan sikap itu terlihat dalam menyikapi sisa anggaran pada pelaksanaan APBD 2005. Menurut anggota dewan asal PKS (dapil Sidoarjo-Candi) Helmy Musa, ada sisa anggaran Rp 125 miliar dari APBD 2005. PKS berpendapat, sisa anggaran sebanyak itu menunjukkan dua hal. Pertama, patokan target pendapatan yang terlalu rendah dan tidak sesuai dengan potensi sebenarnya. Kedua, perencanaan yang tidak visible sehingga program tidak berjalan. Helmy berpendapat, sisa anggaran itu terlalu besar dan cenderung tidak efektif dari segi perencanaan. Jika dilihat dari kekuatan APBD 2005 yang sekitar Rp 700 miliar, sisa anggaran mencapai 17 persen. "Kalau perencanaan lebih bagus, seharusnya sisa anggaran tidak sebesar itu," jelasnya. Yang memprihatinkan, salah satu contoh anggaran yang tidak terlaksana ialah anggaran pendidikan untuk siswa miskin Rp 3,2 miliar. Anggaran itu ternyata tidak digunakan dan kembali ke kas daerah karena lupa diusulkan. Pada saat yang sama, pos-pos lain sebenarnya sangat membutuhkan dukungan anggaran. Sebut saja kebutuhan mobil pemadam kebakaran (PMK). "Sampai sekarang, PMK tetap kekurangan mobil," tambahnya. Namun, anggota dewan asal PAN Eko Suparno berpendapat sebaliknya. Menurut anggota dewan asal daerah pemilihan Waru-Taman itu, sisa anggaran Rp 125 miliar menunjukkan keberhasilan kinerja Win-Saiful selama 2005. Eko menyebut, kinerja duet Win-Saiful berhasil mendongkrak target pendapatan dan menghemat anggaran belanja. Dia menambahkan, sisa anggaran Rp 76 miliar merupakan pelampauan target pendapatan, sedangkan Rp 50 miliar merupakan hasil penghematan belanja. "Keberhasilan itu layak diapresiasi," tuturnya. LSM Center for Participatory and Development (Cepad) Sidoarjo mencatat, sisa anggaran yang terlalu besar, Rp 125 miliar, merupakan akibat patokan target pendapatan yang terlalu rendah. Pos pendapatan yang dianggarkan terlalu kecil. Pada APBD 2005 sebelum PAK, target pendapatan hanya dipatok Rp 616 miliar. Namun, pada 2006, target pendapatan Rp 814 miliar. Ada selisih sekitar Rp 200 miliar. "Itu berarti patokan target pendapatan 2005 cenderung main-main," ujar Koordinator Cepad Sidoarjo Kasmuin. Dari sisi belanja, Kasmuin juga menilai sisa anggaran Rp 50 miliar merupakan perencanaan yang tidak bagus. Sebab, sisa anggaran itu sangat diragukan sebagai hasil penghematan anggaran belanja. "Apakah itu bukan akibat penggelembungan anggaran belanja yang terlalu besar sehingga malah tersisa," ujarnya. (roz)

Pemkab Tunggu Jawaban Pusat

2006-04-21T14:36:00.000+07:00

RADAR SURABAYA-Jumat, 21 April 2006

Soal Penutupan Pabrik Miras

SIDOARJO-RADAR Bupati Win Hendrarso memilih menunggu surat balasan dari pusat terkait keberadaan pabrik miras PT Gunung Mas Sentosaraya (GS) di Jl Jatirejo Porong, sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Tim dari Departemen Parindustrian sudah mengunjungi lokasi pabrik dan sempat menyaksikan sendiri ruang produksi miras, Rabu (19/4). Namun, dari kunjungan itu tidak ada penjelasan gamblang, terkait tuntutan relokasi pabrik.
“Saya sudah sampaikan ke tim dari pusat, tentang keinginan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghentikan produk miras. Dan kemarin (Rabu, Red), mereka sudah datang untuk menyaksikan sendiri secara aktual atau fisik (pabrik, Red),” ungkap Win kepada wartawan, kemarin.
Pemkab Sidoarjo juga sudah mengirimkan surat ke pusat terkait tuntutan menghentikan produk miras tersebut. Win minta pusat segera menjawab surat dari pemkab “Mereka (tim, Red) mengatakan akan membalas setelah mereka turun,” lanjutnya.
Disinggung mengenai permintaan pihak Pt GS, yang disampaikan Sukanto Dinoto alias Apang, yang minta tenggat waktu izin HO habis pada 2008, Win menegaskan, akan membahas lagi permintaan itu dengan pihak-pihak terkait.
“Kita bahas setelah surat balasan dari pusat turun. Kita harapkan secepatnya.” Tandasnya. Begitu turun , win berjanji akan segera melakukan pembahasan untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah produk miras ditutup seperti keinginan para tokoh masyarakat dan ulama, atau mengabulkan keinginan pihak Pt GS yang meminta diperbolehkan memproduksi miras sampai izin HO-nya habis pada 2008.
Komisi A DPRD Sidoarjo sendiri belum bisa memberikan keputusan. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi A Ali Fauzan, dewan menyerahkan semua keputusan kepada pust kendati sudah ada otonomi daerah.
Permintaan tenggat waktu dua tahun memang lama. Namun, menurut tim dari Departemen Perindustrian, permintaan itu wajar. Sebab, perusahaan juga butuh waktu untuk memindahkan mesin dan peralatan pabrik lainnya. Selain itu, lokasi juga masih dicari. Yang penting, menurut tim, sudah ada keinginan dari pemilik pabrik untuk relokasi.

Penyelesaian Penutupan Miras

2006-04-01T08:43:00.000+07:00

Pemerintah harusnya melakukan pendekatan vertikal structural

Di akhir tenggang waktu yang diberikan oleh Bupati agar pabrik Miras PT GMSR Porong, namun dilapangan belum ada tanda-tanda inisiatif pemilik pabrik untuk menutup pabrik miras ini. Pemerintah disatu sisi masih menyimpan keraguan untuk melakukan penutupan parik ini, karena terganjal oleh perijinan PT GMSR yang datang dari pusat (menteri Perindustrian dan Perdagangan).
Disisi lain pemerintah Sidoarjo merupakan daerah percontohan pelayanan publik khususnya kemudahan pengurusan perijinan yang transparan dengan biaya dan jangka waktu penyelesaian yang memenuhi standar. Sesuai dengan ketentuan dalam ISO 9000/2001 yang telah diraih oleh Pemkab Kabupaten Sidoarjo dan sekarang berkat prestasi ini, mekanisme perijinan ini menjadi percontohan nasional.
Penutupan pabrik ini menjadi preseden buruk bagi pemkab Sidoarjo dan jelas memberikan dampak secara nasional terhadap iklim investasi di Indonesia. Ini yang akan menimpa pak Win dan jajarannya di eksekutif, belum lagi kalau kita menkaji lebih dalam pasca penutupan pabrik miras ini akan memberikan dampak serius terhadap masalah sosial di Sidoarjo, pengangguran, dan ketidakjelasan nasib karyawan. Penutupan pabrik ini, akan menelantarkan kurang lebih 100 karyawan sekaligus dengan tanggungan para karyawan pabrik.
Upaya yang dilakukan oleh eksekutif baru sebatas pendekatan horizontal kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dan pendekatan ini tidak bisa dijadikan landasan secara yuridis hukum untuk kemudian melakukan penutupan pabrik miras, yang nyata-nyata mereka menpunyai ijin operasional dari pusat.
Pemerintah harusnya melakukan pendekatan vertikal structural dengan meminta agar departemen yang bersangkutan meninjau kembali ijin yang telah diberikan karena dilapangan telah melanggar beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemkab Sidoarjo menyerahkan masalah ini kepada yang berhak untuk menilai dilapangan sampai sejauh mana pelanggaran-pelanggaran yang dilakaukan oleh pengusaha ini. Kalau memang pelanggaran itu terjadi berarti pabrik miras ini harus segera ditutup. Jadi sesuai dengan aturan yang ada. Dialog bersama menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah ini, seharusnya ada forum yang mempertemukan antara para ulama, tokoh masyarakat, eksekutif, DPRD dan pengusaha (PT GMSR).

RPJMD (2)

2006-04-01T08:02:00.000+07:00

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Dokumen RPJPD yang berlaku selama 20 tahun juga memuat pentahapan pelaksanaan pembangunan yang merupakan guidance dalam mewujudkan kondisi yang diinginkan pada 20 tahun yang akan datang.
Sesuai dengan pentahapan pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006–2025, maka perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), memuat kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur JAWA TIMUR dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo.
RPJM Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2010 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Daerah Kabupaten Sidoarjo disusun agar mencapai tujuan sebagai berikut:
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo, APBD Propinsi JAWA TIMUR, dan APBN;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Pemerintah Harus Memprioritaskan RPJMD (1)

2006-04-01T07:21:00.000+07:00

Seharusnya Bupati memprioritaskan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD ketimbang melaksanakan sejumlah kegiatan yang sifatnya teknis..

RPJMD itu harus disampaikan ke DPRD dalam rapat paripurna, maksimal tiga bulan setelah Bupati dilantik 31 oktober 2005 yang lalu. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda koordinasi dari eksekutif ke DPRD tentang rumusan RPJMD. Padahal, sekarang ini kita berada pada bulan ke 6 dari pelantikan pak Win dan pak Saeful.

Rumusan RPJMD dielaborasi dengan rekomendasi politik yang disampaikan lima Fraksi di DPRD, keinginan masyarakat Sidoarjo dan mengakomodir program kandidat bupati/wakil bupati yang tersingkir dalam Pilkada lalu. Mereka semua adalah kekuatan yang tidak terpisahkan dari masyarakat Sidoarjo yang memiliki kepedulian pembangunan Sidoarjo 5 tahun ke depan.

Keterlambatan ini mengakibatkan pembahasan AKU 2007 juga akan mengalami keterlambatan. Padahal dalam aturan perundangan AKU 2007 harus diserahkan ke dewan pada bulan Juni 2006. Kalau tahun kemarin, 2005 pembahasan AKU 2006 mengalamai keterlambatan masih bisa dimaklumi karena memang Sidoarjo punya gawe pilkada. Sekarang tidak ada lagi alasan pemerintah untuk menunda-nunda penyerahan dokumen perencanaan ini ke dewan, sehingga pembahasan juga betul-betul bisa optimal.

Perda Miras (1)

2006-03-29T16:02:00.000+07:00

Pertemuan antara bupati, tokoh masyarakat, ulama, dan legislatif di Pendopo, beberapa hari yang lalu terungkap seluruh pihak yang hadir setuju untuk menutup pabrik miras PT GMSR di jatirejo, Porong.

Ada yang menarik dalam pertemuan tersebut yaitu tuntutan para ulama ternyata bukan hanya menginginkan pabrik miras ini ditutup, tetapi mereka menginginkan agar Sidoarjo sebagai kota santri harus bebas dari minuman keras sekarang dan akan datang, untuk itu pemerintah dan legislative harus segera mengeluarkan perda miras untuk melindungi generasi muda dari dampak miras yang sangat merugikan.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menggolkan perda miras? Pintu inisiatif dalam UU 10/2004 tentang Proses Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan bisa melalui pemerintah daerah maupun DPRD. Pemerintah dalam hal ini bupati juga menyetujui pentingnya perda miras di Sidoarjo agar segera direalisasikan bahkan beliau menginginkan agar digandengkan sekalian dengan narkoba sehingga menjadi perda pelarangan miras dan narkoba.

Sementara itu, inisiatif dari DPRD dalam hal ini menjadi leading sektor komisi A, karena sampai sekarang badan (baleg) yang khusus menangani perda ini belum ada. Beberapa perbincangan mengenai perda miras di komisi A, seluruh anggota komisi setuju agar perda ini segera direspon. Ali Fauzan, ketua komisi A mengatakan ”akan segera mengagendakan inisiatif perda miras ini”.

Catatan perda miras hasil kunjungan dari pemkot Tangerang, Sistematika perda TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL kota tangerang, sebagai berikut:

Bab I. KETENTUAN UMUM
Bab II. PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Bab III. PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN
Bab IV. PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN
Bab V. PENGENDALIAN
BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT
Bab VII KETENTUAN PIDANA
Bab VIII P E N Y I D I K A N
Bab IX KETENTUAN PERALIHAN
Bab X KETENTUAN PENUTUP

Pabrik Miras Langgar Ketentuan

2006-03-21T13:09:00.000+07:00

Surya, 21 Maret 2006

DPRD Usul Izinnya Ditinjau Ulang
Sidoarjo, Surya - Komisi A DPRD mendesak Bupati Win Sidoarjo supaya meminta Departemen Perindustrian meninjau ulang izinnya untuk pabrik minuman keras (miras) PT Gunungmas Santosoraya di Desa Jatirejo, Porong. Desakan itu mengacu fakta bahwa PT Gunungmas melanggar ketentuan dasar Keputusan Menperindag No 359/MPP/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi Miras. "Banyak kewajiban yang telah dilanggar sehingga bupati harus minta peninjauan ulang terhadap pemberian izinnya. Langkah seperti ini yang sudah berhasil di Bekasi tahun 2003 lalu," kata Sekretaris Komisi A DPRD Helmi Musa, kepada Surya, Senin (20/3).
Politisi PKS ini berani memastikan PT GS melanggar Keputusan Menperindag setelah meninjau lokasi pabrik miras bersama Ketua Komisi A Ali Fauzan dan sejumlah anggotanya, kemarin. Menurut Helmi, PT GS tidak mematuhi Pasal 6 ayat 2, yakni soal kewajiban menerapkan proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dalam proses produksinya. Seperti diketahui, fermentasi merupakan proses peragian, sedangkan destilasi adalah proses pemisahan cairan dengan menggunakan titik didih. Proses ini memengaruhi higienitas sebuah produk minuman. "Ternyata, seperti diakui pemiliknya tadi (juragan PT GS, Sudiono Aliwijoyo, Red), tidak ada proses fermentasi dan destilasi. Dia tinggal membeli ethanol atau alkohol dari Lawang," papar Helmi.
Aliwijoyo sempat berkilah, "Seluruh Indonesia punya pabrik miras, tidak ada yang punya fermentasi sendiri." Bagi Helmi, fakta ini cukup kuat dijadikan alasan untuk meninjau ulang izin PT GS. Sebab, sesuai Pasal 8 ayat 2, jika perusahaan miras sudah melaksanakan fermentasi dan atau destilasi, tidak wajib memperbarui izinnya tapi cukup membuat laporan tertulis. Helmi kemudian menyodorkan pelanggaran kedua PT GS, yakni produksinya yang melampaui ketentuan kepmen tadi. "Seharusnya 323.400 liter per tahun atau 889 liter per hari tapi kenyataannya, menurut karyawan yang saya tanyai, di sana sampai 2500 per hari," tutur Helmi. Tapi Aliwijoyo punya alasan lain. Menurut dia, produksinya antara 500-600 karton per bulan. Tiap karton berisi 12 botol dan tiap botol berisi satu liter. Jika pengakuan Aliwijoyo benar, berarti produksinya hanya antara 200-240 liter per hari. "Masalah ini akan kami lanjutkan dengan mengundang dinas-dinas terkait, besok (hari ini, Red)," kata Ketua Komisi A Ali Fauzan. Wakil Ketua Komisi A, Iswahyudi, menambahkan, produksi miras PT GS juga perlu diwaspadai karena sebagian menggunakan botol-botol bekas. "Dia beli botol-botol bekas dari pemasok dalam keadaan bersih. Katanya begitu," ujar Iswahyudi. Sementara itu, Bupati Win Hendrarso juga mengundang para tokoh masyarakat dan ulama untuk membahas pabrik miras tersebut, Selasa (21/3) hari ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sidoarjo, Usman Bahri, ketika ditemui wartawan kemarin juga baru saja menerima surat undangan itu. Namun, Usman mengaku tidak akan mengeluarkan fatwa kecuali sekadar tausiyah atau nasehat. "MUI memandang belum perlu mengeluarkan fatwa karena masih ada jalan lain. Tapi, MUI ingin produksi miras itu ditutup. Teruskan saja usaha mie kering dan sirupnya," ujar Usman yang mengakui baru saja didatangi Aliwijoyo. (yul)

Tak Punya Alat Fermentasi

2006-03-21T06:28:00.000+07:00

Jawa Pos, Selasa, 21 Mar 2006

Hasil Sidak DPRD ke Pabrik Miras SIDOARJO

Sorotan terhadap pabrik miras PT Gunungmas Santosaraya (GMSR) tetap tajam. Kemarin, Komisi A DPRD Sidoarjo pimpinan A. Ali Fauzan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik di Desa Jatirejo, Porong, Sidoarjo, itu. Hasilnya, komisi A menemukan pelanggaran yang cukup serius untuk pabrik miras sekelas PT GMSR. "Pabrik ini menyalahi syarat pendirian pabrik miras seperti yang diatur dalam Keputusan Menperindag (Kepmenperindag) Nomor 359 Tahun 1997," kata Helmi, anggota komisi A.

Kader PKS itu menjelaskan, syarat yang tidak dipenuhi PT GMSR menyangkut alat fermentasi dan distilasi. Menurut Kepmenperindag itu, kata Helmi, setiap pabrik miras harus mengolah produknya dari bahan alkohol hasil proses fermentasi. Bukan dengan cara mengencerkan alkohol hasil industri, kemudian mencampurnya dengan bahan-bahan lain. "Itu bisa jadi pintu pembuka bagi pemkab untuk meninjau kembali izin produksi PT GMSR," ujar Helmi."Itu sesuai dengan PP (peraturan pemerintah) Nomor 13 Tahun 1995. Bagi setiap perusahaan yang tidak memenuhi syarat, izin produksinya bisa dicabut," imbuh legislator dari dapil satu (Sidoarjo dan Candi) tersebut.

Ketika dikonfirmasi, PT GMSR tak dapat menunjukkan lokasi alat fermentasi dan distilasi tersebut di lingkungan pabriknya. Padahal, dalam denah yang melampiri perpanjangan izin undang-undang gangguan, selalu dicantumkan lokasi alat fermentasi dan distilasi tersebut."Itu berfungsi untuk penguraian etanol. Untuk bahan baku produk (miras), kami membeli etanol dari PT Sumber Kita di Lawang (Kabupaten Malang)," jelas Direktur PT GMSR Sudiono Aliwijaya.

Di bagian lain, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sidoarjo KH Usman Bahri menegaskan, pihaknya tetap tidak akan mengeluarkan fatwa untuk menghentikan kegiatan PT GMSR memproduksi miras. Pertimbangannya, cukup dengan sistem hukum yang berlaku, aparat berwenang mampu menghentikan kegiatan PT GMSR."Tapi, waktu (Direktur PT GMSR) Sudiono bertandang ke rumah saya, saya sudah memberikan tausiah (nasihat) kepada dia agar produk mirasnya tidak diedarkan di Sidoarjo dan di Jatim. Dia sudah sanggup," ungkapnya. (sat)

Sumber Air Baru bagi masyarakat Sidoarjo

2006-03-08T16:02:00.000+07:00

Kunjungan Lapangan, Sidoarjo 7 maret 2006

Revisi UU Otonomi daerah tetap memberikan sinyal positif untuk terus mengembangkan kerjasama antar daerah, sebagaimana yang dimuat dalam UU otonomi daerah sebelumnya UU 22/1999. Kelebihan sumber daya yang ada di suatu daerah bisa jadi menjadi kebutuhan di daerah lain, mempertemukan antara kedua keadaaan ini akan berujung pada kerjasama antar daerah

Inilah yang coba dilakaukan oleh pemkab kabupaten Malang dengan pemkab kabupaten Sidoarjo, khususnya pada penyiapan kebutuhan air bersih masyarakat. Disatu sisi kabupaten Malang memiliki potensi sumber air yang berlebih sementara di Sidoarjo, pemerintah baru bisa menyiapkan kebutuhan air bersih ini sebesar 24% dari seluruh kebutuhan air masyarakat.

Keadaan ini mendorong pemerintah sidoarjo untuk menjajaki kerjasama dengan kabupaten Malang dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih. Upaya awal yang dilakukan adalah kunjungan lapangan sumber air yang berlokasi di desa Krabyakan, Lawang kabupaten Malang baik oleh bupati sidoarjo yang telah 2 kali melakukan kunjungan maupun dewan sidoarjo pada hari ini.

Perwakilan DPRD Sidoarjo pimpinan Jalaludin Alham, beberapa anggota komisi komisi A dan B telah melakukan kunjungan ke sumber air ini dan diterima oleh pemerintah kabupaten Malang serta wakil ketua DPRD kabupaten Malang.

Beberapa kendala yang tercatat dalam kunjungan lapangan ini adalah:

Di daerah sumber air ada pabrik pengelola limbah etanol untuk dijadikan pupuk organik. Limbah pabrik ini memang padat, namun pabrik ini mengeluarkan kepulan asap yang cukup tebal. Hal ini nantinya dikhawatirkan akan adanya pencemaran pada sumber air khususnya pada saat musim hujan, dimana kepulan asap ini akan turun setelah terkena oleh butir-butir air hujan dan jatuh di sumber air.
Harga perliter yang ditawarkan masih terlalu mahal yaitu sebesar 2500 per liter, dengan biaya investasi mencapai 300 milyar, kalaupun memang belum dibicarakan model kerjasama yang akan dilakukan. Harga ini diperoleh dari hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh konsultan teknik pemda kabupaten Malang.

Status desa Sumput

2006-03-08T14:01:00.000+07:00

Pemerintahan desa, Sidoarjo
Prokontra mengenai status desa sumput berlangsung sejak tahun 1999, walaupun pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang status desa sumput karena sejak 15 Nopember 1999 pemerintah (gubernur) telah menetapkan status desa sumput menjadi kelurahan namun dalam praktek pelaksanaan pemerintahan yang berlangsung di desa sumput hingga sekarang dengan menggunakan sistim desa, bukan kelurahan.

Prokontra dimasyarakat ini mengundang perangkat desa untuk melakukan jajak pendapat pada tahun 2001 dengan tujuan melihat keinginan masyarakat sumput tentang status desa mereka. Hasil jajak pendapat ini menunjukkkan masyakat sumput menghendaki status kelurahan lebih besar dari desa dengan selisih 4 suara.

Melihat perbedaan suara yang kecil ini, pemerintah kebupaten meminta untuk mengadakan jajak pendapat ke dua dengan melibatkan 2102 warga. Hasil jajak pendapat ini menunjukkan 1731 orang menghendaki status desa, sementara 366 orang dan suara tidak sah 5 orang.

Data ini terkuak ketika hearing antara komisi A dengan perangkat desa sumput, BPD, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa lainnya, mereka menuntut agar pemerintah segara memberikan status yang tetap pada desa mereka.

Pengalihan status (alih status) ini sebagaimana yang ditetapkan dalam perda pemerintahan desa No..../2001 mendapatkan persetujuan dari DPRD.

PT Puri Candi Indah sebaiknya mengubah Site Plan

2006-03-02T15:59:00.000+07:00

Kendala utama dalam ruislag TKD dengan puskesmas kecamatan Candi yang diusul oleh PT. Puri Candi Indah adalah letak puskesmas yang berdekatan dengan rel Kereta Api. Hal ini dapat berakibat kurang baik bagi pasien/penderita.

Sesuai dengan Site plan yang telah diajukan bahwa rencana keberadaan Puskesmas pengganti yang akan dibangun berada di Sebelah Barat Kecamatan dengan radius dari rel Kereta Api kurang lebih 15 m, dan disebelah Timur akan dibangun oleh Pihak Pengembang pertokoan yang bertujuan agar dapat lebih meningkatkan perekonomian daerah sekitar

Agar bangunan Puskesmas pengganti lebih representatif dan memenuhi ketentuan, seharusnya pihak pengembang mengganti kompleks pertokoan yang rencana awal sesuai site plan di bangun berdampingan kantor kecamatan diganti dengan bangunan puskesmas pengganti. Dengan sendirinya puskesmas baru ini akan lebih dekat dengan akses jalan raya dan lebih jauh dari kebisingan kereta api.

PKS SIDOARJO gelar pelatihan manajemen strategik I

2006-03-01T18:19:00.000+07:00

ahad, 26 Februari 2006, pks kp
”Ubah Paradigma Bagaimana Lebih Profesional Melayani Umat”
Muswil I DPW PKS Jatim telah berlalu. PKS Sidoarjo lewat bidang pembinaan organisasi menyongsong hasil muswil tersebut dengan menggelar acara perdana yaitu pelatihan manajemen strategik I. Pelatihan yang digelar Minggu (26/2) di aula Bappekab Sidoarjo ini diikuti sekitar 75 orang dari struktur DPC PKS Sidoarjo dan seluruh wajihah binaan. Menurut Ketua Panitia Ir.Baharuddin, tujuan dari pelatihan menajemen strategik I ini agar peserta memiliki paradigma baru bagaimana mengkokohkan partai dalam melayani umat. Seluruh peserta yang hadir, tambah Bahar, diharapkan dapat berfikir lebih strategik dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam aktivitas organisasi. Kemudian menerapkan hasil-hasil pelatihan kepada struktur masing-masing DPC di setiap kecamatan. Akhirnya diteruskan ke DPRa di level Kelurahan. ”Jika konsep ini berjalan, maka soliditas internal akan meningkat,” ujar Bahar. Target 3 besar pada pemilu 2009 di Sidoarjo, lanjut Bahar, harus dijiwai semua kader dan simpatisan. Sedini mungkin mereka memahami target bersama ini, maka akan banyak yang ikut berpartisipasi menyukseskan target tersebut sejak dari sekarang.
”Materi pelatihan yang diberikan ada empat sessie,” imbuh Bahar. Sessie pertama membahas pentingnya manajemen strategik dalam suatu organisasi dan tahapan manajemen strategik. Menurut narasumber TA. Fadlilah, diantara tahapan manajemen strategik adalah identifikasi masalah, pengelompokkan masalah, proses abstraksi, menentukan cara memecahkan masalah dan perencanaan untuk implementasi. Sessie kedua, menelaah materi bagaimana membuat visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan manajemen strategik. Sessie ketiga membahas goal setting dan strategi pencapaian target yaitu bagaimana menyusun strategi dalam mencapai sasaran dan target dakwah. Terakhir, workshop berupa pemaparan studi kasus penerapan manajemen strategik dalam masalah-masalah dakwah.Menurut Bahar, pelatihan manajemen strategik nantinya tidak hanya digelar sekali saja. Namun akan digelar secara berkala dengan peserta yang lebih banyak.(arie)

Menanti Good Will Bupati dan Kemurahan Legislatif

2006-03-01T16:42:00.000+07:00

Hari ini terakhir (24 januari 2006) pembahasan angggaran di komisi-komisi, selanjutnya akan di lanjutkan di panggar setelah Rapat paripurna II (30 januari 2006) semua fraksi menyampaiakan Pandangan Umum terhadap nota RAPBD yang disampaikan bupati pada .paripurna I17 Januari 2006 yang lalu. Pembahasan yang dilakukan dikomisi-komisi dengan mengundang mitra-mitra kerja memberikan out put rekomendasi tertulis kepada panitia anggaran untuk membahas draft APBD 2006 bersama tim anggaran eksekutif (8-16 februari 2006) dengan pembahasan yang lebih menyeluruh.

Pembahasan anggaran harus memberikan dampak kepada perubahan draft APBD 2006 dengan mengalihkan beberapa angggaran yang berlebih pada pos-pos tertentu kepada pos-pos yang mendesak dengan anggaran yang tidak memadai, Karena : Konsistensi anggaran (AKU dan RAPBD) dan perlu pengalihan beberapa pos anggaran. Beberapa pos yang yang perlu diperhatikan untuk dicermati dan perlu di alihkan ke pos yang lebih mendesak adalah sbb: Makan Minum, Perjalanan Dinas, Bahan habis pakai, Honorarium, Jasa pihak ketiga. Belanja-belanja ini dalam RAPBD ini perlu dicermati secara lebih berhati-hati untuk menganalisis dan menilai kelayakannya. Karena banyak ditemukan hal-hal yang sulit atau bahkan tidak mungkin menilai kewajarannya
Ada kehawatiran peningkatan APBD dari 2005 ke 2006, yang cukup lumayan signifikan (dari 635 M menjadi 814 M) hanya habis dialokasikan pada pos-pos diatas yang sebagian besarnya kepada belanja aparatur.

Anggaran makan minum
Anggaran makan minum dari tahun ketahun terus meningkat, pada tahun 2006 ini anggaran ini mencapai 10,031,629,590 (10 M lebih) dalam setahun. Kalau di hitung harian anggaran makan minum di Sidoarjo menghabiskan anggaran sebesar Rp 40.287.666. Angka memang kecil bagi orang berduit, tapi kalau kita bandingkan dengan biaya bantuan uang pada dinas kesejateraan sosial yang besarnya 34 juta pertahun, angka makan minum ini menjadi perlu direvisi (dirasionalisasi).
Rasionalisasi anggran pada pos ini, sangat memerlukan good will dari bupati, karena harga makan minum ini dibuat oleh masing-masing unit kerja berdasarkan SK bupati. Harapan kita adalah agar masalah ini menjadi perhatian serius bupati untuk lebih mengintensifkan pengawasan pada unit kerja yang ada di bawahnya.
Saya yakin, kalau bupati mengetahu anggaran ini, beliau sebagai bupati yang dipilih rakyat, bisa segera melakukan revisi terhadap SK Bupati tentang satuan harga makan mnum di pemkab sidarjo dan saya yakin bupati bisa melakukan itu dalam rangka proporsionalitas anggaran, penyesuaian dengan Surat Edaran Mendagri No. 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, serta konsistensi anggaran dengan AKU APBD 2006.
Revisi SK ini memberika dampak signifikan kepada keuangan di sidoarjo, misalnya bupati bersedia mengurangi harga satuan makan minum ini sebesar 10% saja, uang yang bisa dialihkan sebesar kurang lebih 1 miliar. Angka ini setengah dari anggaran gakin dalam APBD 2006 yaitu sebesar 2 M. Apalagi kalau mau lebih besar dari itu. Sekali lagi, saya yakin bupati bisa melakukan hal itu.
Secara umum di 11 unit kerja ini, mengalami peningkatan signifikan, kecuali di satpol PP mengalami penurunan. Yang paling mencolok adalah peningkatan pada dinas pariwisata mencapai hampir Rp 400 juta. Menyusul badan kepegawaian daerah, sekertariat dewan, dan dinas pendidikan.
Sekertariat dewan menjadi barometer kerja tim Panggar, kalau anggaran ini tidak berubah jangan berharap pada satuan unit kerja lain juga akan berubah. Saya sangat yakin teman-teman di panggar sangat bisa memahami masalah ini. Anggarannya cukup besar 1,4 M sebelumnya hanya 72 juta. Meningkat 50% dari anggaran sebelumnya, apalagi kasus nasi kotak yang basi kemarin di komisi C bisa menguatkan masalah ini.
Teman-teman panggar harus bisa memberikan penjelasan kepada dewan yang lain dan masyarakat sidoarjo kalau angka ini diakhir pembahasan ternyata tidak ada perubahan. Kita tidak ingin melakukan pengeprasan, tapi yang kita lakukan adalah penyesuaian anggaran dengan mengalihkan ke pos-pos yang lebih mendesak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi kondisi sosial masyarakat kita sekarang tidak kondusif dengan naiknya BBM, rendahnya KHM, dan sebetar lagi pemerintah akan menaikkan harga TDL (tariff Dasar Listrik).
Pos Perjalanan Dinas
Tambahan perjalan dinas untuk tahun 2006 juga menunjukkan angka fantastis, sebesar 14 M. Biaya ini terdistribusi ke 2 jenis anggaran yaitu BAU (biaya Administrasi Umum yang merupakan biaya tidak langsung dan BOP(biaya operasional da pemeliharaan). biaya yang berkaitan dengan kegiatan disuatu dinas/badan/kantor. BAU perjalan dinas untuk tahun 2006 ini 3,615,692,380 M (3 M) dan BOP 10,668,846,720 (14 M).
Persentase kenaikan yang paling signifikan adalah pada unit kerja 3 (dinas pariwisata kebudayaan, pemuda dan olah raga) sebesar 680,71%. Disusul unit kerja 1 (sekertariat DPRD), 2 (dinas kesehatan), 6 (badan Kepegawaian) dstnya.
Komponen untuk biaya perjalanan dinas yang tertera dalam RAPBD, diperuntukkkan untuk biaya perjalan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah serta uang bantuan transport.

Pembahasan APBD Salahi Prosedur

2006-03-01T13:58:00.000+07:00

Sabtu, 21 Jan 2006, Jawa Pos
Kerja Pansus AKU Sia-Sia

PEMBAHASAN draf RAPBD 2006 Sidoarjo dinilai menyalahi prosedur. RAPBD dibahas tanpa mengindahkan perubahan arah kebijakan umum (AKU). Padahal, RAPBD 2006 seharusnya justru mengacu pada AKU yang telah disahkan dewan. Kerja Pansus AKU jadi sia-sia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmy Musa. Dia menyatakan, draf RAPBD 2006 tidak mengindahkan AKU, sehingga melanggar prosedur pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang lazim seperti aturan perundang-undangan. "Seharusnya dewan mengembalikan draf itu dan tidak membahasnya dulu," kata anggota dewan asal PKS tersebut. Menurut dia, penyerahan draf RAPBD sengaja dilakukan sebelum AKU disetujui. Ketika AKU sudah digedok dengan banyak perubahan mendasar, tim anggaran eksekutif maupun panitia anggaran dewan tidak mengindahkan perubahan signifikan itu. Pada 17 Januari lalu, draf RAPBD diserahkan tanpa mengubah arah kebijakan seperti dalam AKU. "Pembahasan AKU dengan membentuk pansus dan menghabiskan biaya banyak ternyata formalitas belaka. Hasilnya tidak digunakan," tegasnya.Helmy menyatakan, AKU dan APBD merupakan kontrak kerja antara eksekutif dan legislatif selama lima tahun ke depan. Apalagi, perubahan AKU yang harus diikuti perubahan draf APBD cukup mendasar serta signifikan. Dia mencontohkan, target pendapatan asli daerah (PAD) dalam AKU sudah berubah menjadi 15 persen. Tapi, dalam draf RAPBD 2006 masih 6,7 persen. Pos alokasi anggaran untuk pemberdayaan UKM di RAPBD 3,41 persen sudah berubah di AKU menjadi 6 persen sebagai hasil keprasan terhadap pos peningkatan kapasitas kelembagaan serta aparatur. Sekkab Rochani yang juga ketua tim anggaran eksekutif mengakui adanya kesalahan prosedur tersebut. Namun, dia menyatakan bahwa pembahasan RAPBD tetap bisa diteruskan. Perubahan AKU bisa dilakukan sambil jalan. Dia juga menyatakan bahwa model loncat-loncat tersebut bukan kesalahan daerah. Itu merupakan kesalahan pusat yang selalu berubah-ubah dalam membuat aturan. "Yang salah pusat," tegasnya. (roz)

2.069 Tenaga Honorer Ngaplo tak bisa ikut tes CPNS

2006-02-23T14:20:00.000+07:00

RADAR-SIDOARJO Kamis, 23 Februari 2006
Meski saat ini ribuan pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sibuk memper siapkan tes masuk. Namun bagi, 2.069 tenaga honorer hanya bisa gigit jari.
Sebab, tenaga honorer yang dibiayai dari non-APDN/APBD tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS 2006. Padahal mereka sudah bekerja bertahun-tahun di instansi Pemkab Sidoarjo. “Jumlahnya ada 2.069 pegawai dari total 4.582. Kami prihatin mereka sudah bekerja cukup lama tapi tidak bisa ikut tes CPNS,” kata Hilmi Musa, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo kepada RADAR Surabaya seusai hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo.
Tercatat saat jumlah pendaftar CPNS 2006, 13.610 orang. Dari jumlah itu 11.631 pendaftar masuk jalur umum, dan 1.979 pendaftar msauk jalur honorer. Meski masuk CPNS itu mereka harus bersaing ketat mengingat yang dibutuhkan hanya 670 CPNS.
“Yang menjadi masalah saat ini, bagaimana tempat honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, tapi tidak bisa ikut tes karena terhalang oleh peraturan PP No 48 tahun 2005. untuk itu kami berharap aturan itu bisa diubah, “Tandas anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan.
Bahkan dari hasil hearing itu, anggota komisi A setuju bila hal itu akan disampaikan kemasing-masing fraksinya. Dan menyampaikan keberatan atas PP itu agar dicetuskan keanggota DPR RI.
“Kalau dihitung-hitung asumsi PNS yang diterima 600 orang, maka tenaga honorer yang ada di Sidoarjo akan butuh waktu karena 9 tahun. Ya harapan kami para tenaga honorer non-APBN / APBD sudah bisa ikut tes pada pendaftaran CPNS tahap ke II pada September 2006 mendatang,” Ujar Helmi Musa anggota dewan asal aktif di DPD Partai Keaadilan Sidoarjo.

Bencana Jember

2006-01-09T14:30:00.000+07:00

RADAR-SURABAYA Senin, 9 Januari 2006

PKS Kirim
Delapan Relawan

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo mulai mengaktifkan lagi Posko Penanggulangan Bencana (PBB), PKS mengirimkan delapan kadernya menjadi relawan dalam bencana banjir lumpur di Jember.
Helmi Musa, salah satu pengurus DPD PKS Sidoarjo, menagatakan pengiriman relawan ini merupakan agenda PKS setiap ada masyarakat lain tertimpa bencana.
“Dengan adanya bencana di Jember ini, kita aktifkan lagi PBB ini. Sebelumnya, kita juga pernah kirimkan relawan ke Aceh waktu badai Tsunami,” ujarnya. Para relawan yang dikirimkan ke Jember itu, sekaligus membawa sumbangan yang berhasil dikumpulkan dari simpatisan.
“kita membuka penyaluran bantuan untuk saudara-saudara kita di Jember. Bisa disalurkan melalui DPD PKS,” kata Helmi. Beberapa waktu lalu, PKS juga membuka posko kkesehatan di kawasan Kaliampo Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi.
Posko-posko kemanusiaan untuk korban bencana alam di Jember maupun Banjarnegara mulai menjamur di Kota Udang. Beberapa diantaranya di ruas Jl. Gajah Mada dan Diponogoro. Kegiatan ini dipromotori komunitas-komunitas mahasiswa, yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun Universitas Jenggala Sidoarjo.

Jalan Sehat Plus Galang Dana Gempa Jogjakarta

2005-05-28T10:41:00.000+07:00

| Sabtu 28/05/2006 03:53:21 |Sidoarjo-Surabaya Post

Musda I DPD PKS Kabupaten Sidoarjo di Convention Hall Suncity Mall berakhir, Minggu (28/5) ini. Seluruh rangkaian acara pokok dan pendukung akan selesai pada sore ini. Puncaknya pemilihan Ketua DPD PKS Kabupaten Sidoarjo untuk menggantikan kepepimpinan Ahmad Habibul Muiz yang memimpin partai dakwah ini hingga 2006. Rencananya Bupati Win Hendrarso hadir dalam penutupan pukul 16.00 ini.

Seperti yang berlangsung pagi tadi pukul 07.00, ribuan kader PKS dan masyarakat Sidoarjo mengikuti Jalan Sehat yang dibuka Suripto, dari Dewan Pakar PKS sekaligus anggota DPR-RI. Rute yang dilalui adalah Suncity-Alun-alun-Lingkar Barat-GOR dan finis di Suncity.

Menurut Suripto, Jalan Sehat ini, selain untuk menyegarkan fisik juga sebagai ajang silaturahmi antara PKS dengan masyarakat. “Manfaat yang lebih penting adalah kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan masyarakat,” tandas Suripto.

Dikatakannya, Musda I DPD PKS Sidoarjo ini memiliki arti penting, di antaranya pengakuan dari masyarakat bahwa parpol yang mengusung Hidayat Nurwachid sebagai Ketua MPR-RI itu saat ini makin dibutuhkan. Pengurus baru harus makin meningkatkan pelayanannya terhadap publik dan makin peduli dengan masalah yang berkembang di tengah mereka.

“Layanan publik adalah prioritas utama. Selain itu Musda ini juga sebagai langkah konkrit untuk pemenangan Pemilu 2009,” tandas anggota Komisi I DPR-RI itu.

Sementara bentuk kepedulian PKS juga dibuktikan hari ini, yakni dengan menggalang dana korban gempa di Jogjakarta yang merenggut nyawa ribuan orang itu.

Di tengah jalan sehat, Kader PKS juga menggugah warga kota untuk menyisihkan sebagaian rejekinya untuk korban yang banyak kehilangan harta benda dan rumahnya itu.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami, karena saudara-saudara kita yang terkena musibah sudah sangat menderita,” kata Helmi Musa, ketua pelaksana Musda.

Selain uang, ada beberapa barang dan makanan yang akan dikirimkan ke lokasi musibah. Namun, dia belum bisa memastikan, apakah akan mengirimkan sukarelawan ke lokasi kejadian.

“Nanti akan kami bicarakan dengan pengurus yang lain dan saya berharap demikian, karena musibah di sana juga musibah kita juga,” tambah Helmi. (ind)

Pansus Perda Transparasi Perlu Jaringasmara

2005-03-28T10:37:00.000+07:00

Sabtu 28/03/2005. Sidoarjo - Surabaya Post

Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Transparasi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan menjaring aspirasi masyarakat (Jaringasmara). Ini dilakukan untuk mencari masukan masyarakat sehingga pembahasnnya bisa lebih komprehensif untuk sebuah transparansi pemerintahan.

”Kita akan menjaring aspirasi masyarakat melalui angket yang akan disebar. Sebenarnya draft yang diajukan eksekutif tidak ditinggalkan melainkan hanya butuh masukan aspirasi masyarakat. Sehingga perlu draft baru agar berbobot dengan tujuan pembahasan Raperda itu,” ungkap Ketua Pansus Moch Musauwimin, Senin (28/3) siang.

Menurut dia, draft yang diajukan eksekutif banyak titik lemah soal transparansi. Seperti beberapa pasal yang ditujukan pada pengawasan anggota dewan menjadi hal yang ironis. Pasalnya, DPRD sendiri berfungsi mengawasi eksekutif tetapi malah menjadi sasaran pengawasan.

”Ini sangat ironis, dewan sendiri fungsinya mengontrol kinerja eksekutif tetapi malah diawasi.Karena itu perlu pembahasan lebih detil tentang permasalahan pasal yang ditujukan pada anggota dewan,” ujarnya.

Contoh lain, lanjut Musauwimin, adalah pembentukan komisi transparansi. Dalam pasal itu, disebutkan ada pembentukan komisi transparansi. Hal ini tentu jika disahkan akan membutuhkan anggaran baru kemudian harus diisi orang-orang yang kapabel dalam bidangnya. ”Itu yang diungkap baru dua contoh pasal. Ada beberapa pasal lain yang memerlukan publik ikut turun tangan membahas,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Helmi Musa, anggota Pansus III dari Fraksi KBK (Kebangkitan Bangsa Keadilan). Dia sejak beberapa kali pembahasan menilai draft Raperda ini perlu membuat draft baru yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang transparansi pemerintahan. ”Secara pribadi kita mengusulkan agar Raperda yang diusulkan eksekutif hanya dibuat patokan. Setelah itu, Pansus harus membuat draft baru yang lebih komprehensif,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, ternyata sebagain besar anggota Pansus III menyetujui kemudian membuat draft baru dengan melibatkan publik. ”Alhamdulillah beberapa teman dewan menyetujui untuk membuat draft baru,” ungkap pengurus PKS ini.

Setelah melalui perdebatan panjang, Pansus III akhirnya mulai membahas batang tubuh draft Raperda baru. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, pembahasan juga mengikutsertakan masyarakat dengan cara menggunakan angket yang disebar dalam waktu dekat ini. ”Mudah-mudahan dengan melibatkan publik dalam masalah ini, Raperda Transparansi memenuhi harapan masyarakat,” harap Helmi.(edi)

Anggaran Pilkada di Soal Dewan

2005-02-26T14:28:00.000+07:00

Sabtu, Radar-Surabaya 26 Februari 2005

Posko Rp 152 Juta Disoal Dewan

Komisi A DPRD Sidoarjo menilai banyak pos anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo 2005 yang salah sasaran dan terkesan tumpang tindih. Menuntut Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa SSi, yang paling berperan dalam penyelenggaraan pilkada adalah penyelenggara tingkat bawah.
Yakin, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sayangnya, honornya justru sangat memprihatinkan. Dari pengajuan anggaran Bakesbang Linmas, untuk pilkada 2005, bantuan operasional PPK selama enam bulan untuk ketua Rp 450.000/bulan dan anggota Rp 400.000/bulan. Bantuan operasional PPS selama enam bulan, untuk ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 75.000/bulan. Sedangkan KPPS, ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 90.000/bulan.
Menurut Helmi, bantuan operasional ini sangat tidak sebanding dengan, kerja para penyelenggara di lapangan. Yang diherankan, anggaran cukup besar justru dimasukkan dalam pos yang seharusnya tidak ada atau diminimalkan.
Helmi membeberkan, anggaran cetak buku panduan pemungutan suara Rp 7.500/buku. Sementara yang dicetak sebanyak 5.000 buku, sehingga totalnya Rp 37,5 juta. “Buku panduan ini tidak perlu diadakan, karena bisa masuk ke penyusunan produk hukum yang sudah dianggarkan sekitar Rp 27 juta. Kan sama-sama untuk sosialisasi,” katanya. Alternatif lainnya, minimal harga cetak bisa ditekan tidak sampai Rp 7.500/buku.
Kedua, politikus muda PKS ini mengkritis keamanan kantor KPU yang dianggarkan Rp 82 juta. “Di pos setda (sekretaris daerah, red) sudah ada usulan pengamanan pilkada, sekitar Rp 2 miliar. Tentunya yang di Bakesbang bisa dialihkan,” ujar Helmi.
Terakhir, Helmi sepakat pengalihan usulan posko pilkada senilai Rp 125 juta. Menurutnya, posko pilkada tidak terlalu penting diadakan. Ia membandingkan di Surabaya saja tidak ada usulan membentuk posko pilkada.
Lalu ke mana usulan itu dialihkan ? Helmi membeberkan, semua angka itu bisa di alihkan ketiga tingkat penyelenggara pemilu, yakni KPPS, PPK, dan PPS. “Dengan jumlah total tiga pos ini, sekitar Rp 272 juta, bisa ditambahkan ke bantuan operasional KPPS, PPK, dan PPS,” tandasnya. Sebab, bantuan yang diusulkan sangat minim. Padahal kerja di lapangan sangat berat.