Aleg PKS Sidoarjo

Pindah Alamat

2009-01-14T14:25:00.002+07:00

Terima kasih atas kunjungan dan partisipasi anda di web kami. Sekarang alamat web kami pindahkan ke: http://helmi-pks.com . terima kasih

Dewan Kecewa, APBD 2007 Tak Terserap Rp 214 M

2008-05-07T13:19:00.002+07:00

Kota-RADAR SURABAYA. DPRD Sidoarjo kecewa berat kepada eksekutif. Pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2007 yang tidka terserap mencapai Rp 214 milyar. Hal itu terungkap dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati tahun anggaran 2007.

Sekertaris komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan, banyakanya sisa anggaran ini membuktikan jika perencanaan yan di buat eksekutif kurang matang. Yang lebih memprihatinkan, ternyata sisa anggaran tersebut didominasi dinas yang notabene dinas pelayan, seperti Dina Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Sidoarjo. Di Dinkes misalnya, ada dana sisa anggaran RP 1.788.561.709. sedang RSUD Rp 6.089.872.062. kata helmi musa kepada Radar Surabaya, Selasa (6/5) kemarin.

Banyaknya sisai anggaran ini akan menjadi tantangan berat bagi sekda Vin Rudi Muntiawan yang baru sehari menjabat menggantikan M Ruchani. Sebab sisa anggaran 2007 senilai Rp 214 milyar terlalu tinggi dan mencapai 20% dari anggaran Rp 1,02 Triliun. Junlah sisa anggaran 214 M meruakan gabungan dari 12 dinas.

wakil ketua DPRD sidoarjo Jalaludin Alham menambahkan, selain menyayangkan sisa anggaran 214 M, dewan juga mempertanyakan kenapa eksekutif hanya menyerahkan LPKJ, tidak menyertakan perhitungan APBD 2007. Kami mengusulkan perlu di bentuk tim auditor sebagai penyeimbang perhitungan yang dilakukan eksekutif," katanya.

Sementara itu, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan, sisa anggaran 2007 memang Rp 214 M. Jumlah itu berasal dari sisa nilai proyek lelang yang terakumulasi. Besarnya sisa anggaran itu juga diakui karena tahun 2007 lalu tidak ada mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK). "Sehingga dana tidak bisa dialihkan untuk program lain dan menumpuk sampai akhir tahun. Ini tentunya beda jika ada mekanisme PAK," kata Win.

Meski begitu, ia mengakui jika sisa anggaran itu juga berasal dari program yang tidak terserap. Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap satuan kerja memiliki sisa anggaran.

Dalam LKPJ Bupati yang di bacakan Wakil Bupati Sidoarjo Saifu Ilah di rapat paripurna, juga dijelaskan tentang raperda urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pemerintah, raperda organisasi perangkat daerah serta raperda tata ruang wilayah kabupaten Sidoarjo periode 2008-2028. (rud)

Dewan Ancam Tak Sahkan LKPj

2008-05-07T13:17:00.000+07:00

Rabu, 07 Mei 2008-Jawa Pos
Sisa Anggaran Rp 214 Miliar

SIDOARJO - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2007 berpotensi masalah. Sebab, raperda perhitungan APBD 2007 tidak diserahkan bersamaan dengan draf LKPj. Padahal, perhitungan keuangan itu sangat penting untuk menilai kinerja pemerintahan Bupati Win Hendrarso dan jajarannya selama 2007.

Menurut Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham, seharusnya raperda perhitungan APBD 2007 itu diserahkan bersamaan dengan draf LKPj. Alasan eksekutif, draf raperda tersebut masih diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Karena itu, Jalaluddin menyatakan dewan mungkin tidak akan menuntaskan pembahasan LKPj sampai draf raperda APBD 2007 diserahkan. "Draf itu harus ada dulu. Kami akan menunggu," kata anggota dewan asal Partai Demokrat tersebut setelah rapat paripurna pembacaan draf LKPj di gedung DPRD kemarin (6/5). Dia juga akan melibatkan konsultan dari auditor independen untuk ikut membahas nota perhitungan APBD.

Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menegaskan, sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan penyerahan LKPj bersamaan dengan raperda perhitungan APBD. Namun, secara logika, hal itu merupakan keharusan. Sebab, jika LKPj dibahas tanpa perhitungan keuangan, sangat mungkin terjadi ketidaksinkronan.

"Kalau ternyata angka di LKPj berbeda dengan di raperda perhitungan APBD, bagaimana pertanggungjawabannya?" kata Arly. Dalam hal itu, lanjut dia, dewan akan bersikap tegas. Jika draf raperda perhitungan keuangan tidak diserahkan, dewan tidak akan mengesahkan LKPj meskipun pembahasan telah selesai. "Kami tidak mau ambil risiko," ujarnya.

Batas penyelesaian pembahasan LKPj dan raperda perhitungan APBD ialah pertengahan Juni mendatang. "Pimpinan fraksi dan komisi sepakat dengan keputusan itu," tegas Arly.

Sementara itu, anggota DPRD asal PKS Helmy Musa menyoroti besarnya sisa anggaran dalam pelaksanaan APBD 2007. Dia menyatakan sangat kecewa karena sisa lebih perhitungan anggaran mencapai Rp 214 miliar atau sekitar 20 persen anggaran. Banyak satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang tidak mampu menggunakan anggaran dengan baik. "Sisa 20 persen itu terlalu tinggi dan menunjukkan perencanaan pemerintah tidak baik," ujarnya.

Helmy juga menyinggung pendapatan dari pelayanan kesehatan masyarakat yang nilainya cukup tinggi. "Pemerintah daerah masih mengharapkan pendapatan yang tinggi pada bidang kesehatan," tutur dia. Padahal, pelayanan kesehatan merupakan sektor dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah, bukan penghasil pendapatan. (nuq/roz)

Pemkab Didesak Buat Konsep Relokasi

2006-08-10T14:17:00.000+07:00

Radar Surabaya, Kamis, 10 Agustus 2006
PEMKAB - Sidoarjo didesak segera membuat konsep tentang relokasi untuk warga yang terkena dampak luapan lumpur. Pasalnya, saat ini belum ada konsep terkait rencana relokasi tersebut.
“Saat ini beberapa solusi harus disiapkan terkait rencana reloksai tersebut. Untuk itu, saya mendesak Pemkab agar segera membuat konsep tentang relokasi bagi warga yang terkena dampak luapan lumpur”, kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, kepada wartawan, Rabu (9/8).
Helmi menilai sekarang ini Pemkab belum mempunyai konsep yang jelas mengenai relokasi. Padahal relokasi yang menjadi salah satu mencari solusi untuk menyelamatkan warga itu sangat diperlukan. Mengngat saat ini banyak kolam penampungan lumpur (pond) yang penuh dan sebentar lagi akan datang musim penghujan.
“Entah masyarakat menerima atau tidak, tapi konsep itu perlu segera dibuat. Apalagi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini. “Tandas anggota fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan DPRD Sidoarjo itu.
Kritikan itu dilontarkan lantaran sampai saat ini belum ada konsep relokasi yang jelas dari Pemkab. Termasuk belum dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2005-2010.
“Harusnya konsep relokasi yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan banjir lumpur juga dituangkan dalam RPJMD. Kenyataanya konsep itu tidak dicantumkan,” lanjut anggota Pansus I yang membahas RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2005-2010 itu.
Dikatakan, urusan konsep itu merupakan kewajiban Pemkab. Sedangkan bagi warga yang menolak konsep itu nantinya bakal menjadi masukan tersendiri. Yang jelas, menurut dia, konsep relokasi harus dibuat, termasuk didalamnya disebutkan rencana relokasi, dana yang dibutuhkan, hingga hambatan dan kendala-kendalanya.
“Jangan sampai saat musibah terjadi, nanti kita tergesa-gesa cari solusinya, karena melihat semburan lumpur yang tak kunjung berhenti, alternatif dan segala solusi harus dicari secepatnya, “imbuhnya.
Seperti diketahui wacana relokasi saat ini sudah mulai hangat dibicarakan bahkan dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Sidoarjo siap mendukung rencana itu.

Dewan Minta Pemkab Serius Bahas RPJMD

2006-07-06T14:19:00.000+07:00

RADAR-SIDOARJO 6 Juli 2006.

Pemkab diharapkan serius dalam pembahasan Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010. Hal ini di ungkapkan oleh Hilmi Musa, salah satu anggota pansus RPJMD DPRD Sidoarjo.
“Saat ini pemerintah masih terfokus dengan luapan lumpur lapindo. Padahal permasalahan penting lainya seperti pembahasan RPJMD 2006-2010 juga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo,” kata Helmi Musa, yang juga menjadi anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan, Rabu (4/7).
Dalam pembahasan arah pembangunan 5 tahun ke depan bagi masyarakat Sidoarjo. Dirinya meminta agar pemerintah lebih serius lantarn bakal menyangkut nasib sekitar 1,7 jiwa di Sidoarjo yang terus akan bertambah, belum lagi prediksi pertumbuhan penduduk 3,2 persen, perkembangan Sidoarjo menjadi kompleks dengan beragam masalah-masalah sosial kependudukan. Mulai dari air bersih, sampah, banjir, lahan perumahan, fasilitas umum, listrik, masalah fasilitas pendidikan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kemacetan, kemiskinan.
“Ini akan mewarnai wajah Sidoarjo kedepan. Meski saat ini kami memahami perhatian masih terfokus pada lumpur serta berbagai dampak sosialnya. Namun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membahas RPJMD, “tandas anggota dewan asal DPD PKS Sidoarjo ini.
Dirinya menyebut, ada dua aspek penting dalam RJMD yang btelah diserahkan eksekutif ke dewan beberapa waktu lalu. Yaitu pertama aspek hukum, berhubungan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan dari aspek substansi isi perencanaan RPJMD.
“Saat ini aspek pertama masih dalam perdebatan panjang, masalahnya, pemerintah telah mengeluarkan RPJPD (2006-2026), sementara RPJPD Propinsi Jawa Timur belum ada. Demikian juga RPJPD nasional yang sampai sekarang masih dalam pembahasan dalam DPR RI. Padahal kedua dokumen perencanaan ini merupakan panduan dalam membuat RPJP dan sekaligus RPJMD di Daerah,” tandasnya.
Dengan begitu, dirinya menyebut dinilai takn sesuai yang ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Lantaran akan menjadi kendala bagi pansus I yang membahas RPJMD dan pansus II yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJKD) untuk membahas dan memberikan keputusan final karena secara kelembagaan hal ini serius ketika ini disahkan tetapi acuhan hukumnya konsideran hukumnya belum jelas.
Masalah ke dua yaitu tentang isi RPJMD sekarang dinilai masih belum menggambarkan agenda-agenda permasalahan yang akan dihadapi kedepan dan bagaimana intervensi kebijakan pemerintah. Kalau mengacu pada SE Mendagri No. 050/2020/SJ. 11 Agustus 2005 tentang petunjuk teknis penyusuran RPJP daerah dan RPJMD.

Pemkab Tunggu Jawaban Pusat

2006-04-21T14:36:00.000+07:00

RADAR SURABAYA-Jumat, 21 April 2006

Soal Penutupan Pabrik Miras

SIDOARJO-RADAR Bupati Win Hendrarso memilih menunggu surat balasan dari pusat terkait keberadaan pabrik miras PT Gunung Mas Sentosaraya (GS) di Jl Jatirejo Porong, sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Tim dari Departemen Parindustrian sudah mengunjungi lokasi pabrik dan sempat menyaksikan sendiri ruang produksi miras, Rabu (19/4). Namun, dari kunjungan itu tidak ada penjelasan gamblang, terkait tuntutan relokasi pabrik.
“Saya sudah sampaikan ke tim dari pusat, tentang keinginan tokoh-tokoh masyarakat untuk menghentikan produk miras. Dan kemarin (Rabu, Red), mereka sudah datang untuk menyaksikan sendiri secara aktual atau fisik (pabrik, Red),” ungkap Win kepada wartawan, kemarin.
Pemkab Sidoarjo juga sudah mengirimkan surat ke pusat terkait tuntutan menghentikan produk miras tersebut. Win minta pusat segera menjawab surat dari pemkab “Mereka (tim, Red) mengatakan akan membalas setelah mereka turun,” lanjutnya.
Disinggung mengenai permintaan pihak Pt GS, yang disampaikan Sukanto Dinoto alias Apang, yang minta tenggat waktu izin HO habis pada 2008, Win menegaskan, akan membahas lagi permintaan itu dengan pihak-pihak terkait.
“Kita bahas setelah surat balasan dari pusat turun. Kita harapkan secepatnya.” Tandasnya. Begitu turun , win berjanji akan segera melakukan pembahasan untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah produk miras ditutup seperti keinginan para tokoh masyarakat dan ulama, atau mengabulkan keinginan pihak Pt GS yang meminta diperbolehkan memproduksi miras sampai izin HO-nya habis pada 2008.
Komisi A DPRD Sidoarjo sendiri belum bisa memberikan keputusan. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi A Ali Fauzan, dewan menyerahkan semua keputusan kepada pust kendati sudah ada otonomi daerah.
Permintaan tenggat waktu dua tahun memang lama. Namun, menurut tim dari Departemen Perindustrian, permintaan itu wajar. Sebab, perusahaan juga butuh waktu untuk memindahkan mesin dan peralatan pabrik lainnya. Selain itu, lokasi juga masih dicari. Yang penting, menurut tim, sudah ada keinginan dari pemilik pabrik untuk relokasi.

Demokrat Koalisi dengan PKS

2005-02-17T14:35:00.000+07:00

SIDOARJO-RADAR 17 Februari 2005

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2005 di Sidoarjo, Partai demokrat (PD) mulai ‘melirik’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk penjajakan berkoalisi.
Salah satu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Sidoarjo Suhariyono, kemarin (16/2), mengatakan, PD memang sedang menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain yang juga tidak bisa berjalan sendiri dalam pilkada mendatang. Dan sebagai mediator partai, Suhariyono mengatakan, saat ini PD sedang melakukan pendekatan dengan PKS.
Apa alasan PD yang mendapat enam kursi di DPRD Sidoarjo memilih PKS? Padahal Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang tidak bisa berjalan sendiri, bila ingin maju pilkada?
“Itu karena kami menilai PKS satu visi dengan program Bapak SBY (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, red). Komunikasi di antara kami tentanbg pilkada pun sudah mulai terbina baik,” jawabnya.
Keputusan untuk mencoba berkoalisi dengan PKS yang mendapat dua kursi di DPRD Sidoarjo itu, menurut Suhariyono, menjadi keputusan pengurus DPC. Sebab, PD Sidoarjo mengikuti pola koalisi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD di Surabaya.
“Jadi dengan siapa kita berkoalisi, keputusan ada di pengurus DPC, kalau koalisis sudah terbentuk, barulah melibatkan PAC (Pengurus Anak Cabang, red) untuk menentukan siapa yang akan maj,” katanya.
Ia menambahkan, PD masih harus membicarakan kemungkinan bergandengan tangan dengan PKS ini. “Tapi yang jelas, kami ingin berkoalisi dengan PKS,” tandasnya.
Dikonfirmasikan terpisah, Sekretaris DPD PKS Sidoarjo Helmi Musa menyampaikan, siapa pun bisa berkoalisi dengan PKS. “Silakan saja kalau kalau Demokrat (PD, Red) memang ingin berkoalisi dengan kami. Kami open dengan partai mana saja, karena kami pun sedang dalam tahap penjajakan,” jelas Helmi.
PD dan PKS memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri bila ingin memeriahkan pilkada 2005 di Sidoarjo. Pasalnya, bila berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang pilkada, yang boleh mengajukan kandidat adalah partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 15 persen dari jumlah kursi DPRD. Atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara dalam pemilu legislatif.

Pendidikan Gratis untuk Korban Lumpur

2007-01-06T14:32:00.000+07:00

Surabaya Pagi, 6 Januari 2007

Sidoarjo-Pemkab Sidoarjo seharusnya memberikan keringanan atau membebaskan biaya pendidikan bagi siswa korban banjir lumpur panas di Porong. Pasalnya, hidup mereka (korban lumpur, red) sangat memprihatinkan. Apalagi para orang tua wali murid banyak yang tidak bisa menjalankan aktifitas maupun bekerja akibat adanya banjir lumpur ini,” Para orang tua murid di sana (Porong, Red) banyak yang menganggur dan tidak bisa bekerja lagi,” kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo.
Bermacam-macam alasannya, ada yang tidak bisa bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja terendam lumpur. Ada juga sawah yang menjadi tumpuan hidupnya dalam bercocok tanam, hilang terendam lumpur, dan masih banyak alasan yang lainnya. “Untuk mencukupi keluarga setiap harinya, mereka bersusah payah, apalagi harus tetap menaggung biaya sekolah anak saat musibah banjir lumpur datang dan menyengsarakan mereka,” tambahnya.
Maka dari itu, lanjut Helmi, ia meminta kepada Pemkab Sidoarjo untuk benar-benar memikirkan dan mengutamakan masalah ini. “Kalau tidak menggratiskan aturan, karena sesuai dengan program pemerintah yakni Rencana Pendidikan Jangka Menengah (RPJM), pungkasnya, kemarin.

Bencana Jember

2006-01-09T14:30:00.000+07:00

RADAR-SURABAYA Senin, 9 Januari 2006

PKS Kirim
Delapan Relawan

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo mulai mengaktifkan lagi Posko Penanggulangan Bencana (PBB), PKS mengirimkan delapan kadernya menjadi relawan dalam bencana banjir lumpur di Jember.
Helmi Musa, salah satu pengurus DPD PKS Sidoarjo, menagatakan pengiriman relawan ini merupakan agenda PKS setiap ada masyarakat lain tertimpa bencana.
“Dengan adanya bencana di Jember ini, kita aktifkan lagi PBB ini. Sebelumnya, kita juga pernah kirimkan relawan ke Aceh waktu badai Tsunami,” ujarnya. Para relawan yang dikirimkan ke Jember itu, sekaligus membawa sumbangan yang berhasil dikumpulkan dari simpatisan.
“kita membuka penyaluran bantuan untuk saudara-saudara kita di Jember. Bisa disalurkan melalui DPD PKS,” kata Helmi. Beberapa waktu lalu, PKS juga membuka posko kkesehatan di kawasan Kaliampo Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi.
Posko-posko kemanusiaan untuk korban bencana alam di Jember maupun Banjarnegara mulai menjamur di Kota Udang. Beberapa diantaranya di ruas Jl. Gajah Mada dan Diponogoro. Kegiatan ini dipromotori komunitas-komunitas mahasiswa, yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun Universitas Jenggala Sidoarjo.

Anggaran Pilkada di Soal Dewan

2005-02-26T14:28:00.000+07:00

Sabtu, Radar-Surabaya 26 Februari 2005

Posko Rp 152 Juta Disoal Dewan

Komisi A DPRD Sidoarjo menilai banyak pos anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo 2005 yang salah sasaran dan terkesan tumpang tindih. Menuntut Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa SSi, yang paling berperan dalam penyelenggaraan pilkada adalah penyelenggara tingkat bawah.
Yakin, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sayangnya, honornya justru sangat memprihatinkan. Dari pengajuan anggaran Bakesbang Linmas, untuk pilkada 2005, bantuan operasional PPK selama enam bulan untuk ketua Rp 450.000/bulan dan anggota Rp 400.000/bulan. Bantuan operasional PPS selama enam bulan, untuk ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 75.000/bulan. Sedangkan KPPS, ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 90.000/bulan.
Menurut Helmi, bantuan operasional ini sangat tidak sebanding dengan, kerja para penyelenggara di lapangan. Yang diherankan, anggaran cukup besar justru dimasukkan dalam pos yang seharusnya tidak ada atau diminimalkan.
Helmi membeberkan, anggaran cetak buku panduan pemungutan suara Rp 7.500/buku. Sementara yang dicetak sebanyak 5.000 buku, sehingga totalnya Rp 37,5 juta. “Buku panduan ini tidak perlu diadakan, karena bisa masuk ke penyusunan produk hukum yang sudah dianggarkan sekitar Rp 27 juta. Kan sama-sama untuk sosialisasi,” katanya. Alternatif lainnya, minimal harga cetak bisa ditekan tidak sampai Rp 7.500/buku.
Kedua, politikus muda PKS ini mengkritis keamanan kantor KPU yang dianggarkan Rp 82 juta. “Di pos setda (sekretaris daerah, red) sudah ada usulan pengamanan pilkada, sekitar Rp 2 miliar. Tentunya yang di Bakesbang bisa dialihkan,” ujar Helmi.
Terakhir, Helmi sepakat pengalihan usulan posko pilkada senilai Rp 125 juta. Menurutnya, posko pilkada tidak terlalu penting diadakan. Ia membandingkan di Surabaya saja tidak ada usulan membentuk posko pilkada.
Lalu ke mana usulan itu dialihkan ? Helmi membeberkan, semua angka itu bisa di alihkan ketiga tingkat penyelenggara pemilu, yakni KPPS, PPK, dan PPS. “Dengan jumlah total tiga pos ini, sekitar Rp 272 juta, bisa ditambahkan ke bantuan operasional KPPS, PPK, dan PPS,” tandasnya. Sebab, bantuan yang diusulkan sangat minim. Padahal kerja di lapangan sangat berat.

Tampil Beda

2004-09-15T14:26:00.000+07:00

RADAR-SIDOARJO 15 September 2004
WAJAH ini termasuk wajah baru di DPRD Sidoarjo. Bahkan mungkin dia itu adalah anggota dewan termuda. Siapa ? Helmi Musa SSi, yang berangkat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan sekarang duduk di dewan Sidoarjo sebagai penyambung lidah rakyat ini, disebut-sebut sebagai wajah baru di kursi terhormat itu.
Pria kelahiran 1973 ini, harus rela meninggalkan posisinya sebagai Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Insan Kamil Sidoarjo. “Saya dan rekan-rekan sudah sepakat, kami akan konsep ke legislatif, agar kami bisa penuh di badan perwakilan rakyat ini, “ akunya.
Tidak sayang meninggalkan dunia pendidikan ? Meski tidak lagi menjadi Kepala Sekolah, Helmi mengaku masih tetap mengawasi dan mengontrol yayasan yang dipimpinnya. “Saya memang tidak lagi menjabat di sana, tapi saya tetap mengontrol. Programnya seperti apa, bagaimana kegiatannya, dan sebagainya tetap saya kontrol” kata pria murah senyum itu.
Di antara anggota dewan, bisa dikatakan sosok Helmi Musa adalah sosok yang berbeda. Di bahunya selalu terselempang laptop. Benda itu selalu dipakai saat ada diruang dewan, saat santai, maupun ketika sidang dewan. Pria berkacamata itu terlau menggunakan laptop itu sebagai alat dokumentasi.

Dewan Tolak PAK

2007-09-06T14:24:00.000+07:00

Jawa Pos 6 September 2007
Bupati Anggap Tetap Perlu
SIDOARJO – DPRD Sidoarjo memastikan tidak akan ada pembahasan perubahan anggaran dan kegiatan (PAK) dalam APBD 2007. Keputusan itu diambil setelah serangkaian rapat melibatkan panggar, panmus, serta gabungan ketua komisi dan fraksi di dewan. Namun, Bupati Win Hendrarso berpendapat PAK tetap perlu.
Keputusan dewan itu dituangkan dalam surat DPRD kepada bupati bernomor 1700/2922/404.2/2007 tentang penyampaian APBD 2008 dengan tanda tangan Ketua Dewan Arly Fauzy pada tanggal 4 September lalu. “Benar, saya menandatangani surat itu. Kami kirimkan hari ini (kemarin,red), kata Arly.
Dewan menyatakan pembahasan PAK belum mendesak. Itu berdasarkan keputusan mayoritas anggota dewan yang diungkapkan dalam berbagaiu rapat dewan antara 28-30 Agustus lalu. Juga dijelaskan, PAK akan menyebabkan keterlambatan APBD 2008.
Secara terpisah , Bupati Win Hendrarso mengatakan PAK tetap perlu dilasanakan. Pertimbangannya, banyak alokasi anggaran yang harus dialihkan.
“Dan mekanismenya harus melalui PAK,” tandas Win. Soal kekhawatiran keterlambatan APBD 2008, Win mengatakan, “Saya sudah minta ke Pak Vino (Kepala Bappekab Vino Rudy Muntiawan, red) agar segera menyetor KUA dan PPAS ke dewan, ujar Win.
Sekretaris Komisi DPRD Sidoarjo Helmi Musa berpendapat, jika eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan pengesahan APBD 2008 tepat waktu, pelayanan publik pada tahun anggaran 2007 terancam kacau.

PKS Akan Ubah Image Dewan

2004-07-09T14:22:00.000+07:00

RADAR-SIDOARJO Jumat, 9 Juli 2004
Citra DPRD Sidoarjo kesannya sudah hancur. Jangankan memperhatikan nasib dan aspirasi rakyat, saat ini semua anggota Dewan tengah berjuang agar lolos dari jerat hukum. Gara-gara KKN uang pengembangan SDM, semua anggota DPRD Sidoarjo kini terancam dibidik dengan hukum. Mereka bisa jadi bila terbukti bersalah akan terancam masuk penjara.
Bagi para anggota DPRD yang baru, kondisi ini merupakan tantangan berat untuk berkiprah selama lima tahun ke depan, 2004-2009. Helmi, anggota Dewan yang baru. Bertekad mengubah citra Dewan yang sudah terlanjur buruk di masyarakat. “Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap memecat anggota Dewan dari unsur PKS yang terbukti KKN. Sebagai partai dakwah, kami tidak memberikan toleransi sedikit pun pada praktik KKN,” tandas Helmi dalam sebuah diskusi di Sidoarjo, kemarin.
Helmi, yang juga sekretaris DPC PKS Sidoarjo mengatakan, untuk mengembalikan citra Dewan yang sudah terpuruk sangat lama ini tiddak gampang. Perlu kerja keras dari 45 anggota Dewan baru. (Banyak anggota Dewan 2004-2009 yang juga anggota Dewan lama. Mereka tentu sudah tahu celah-celah KKN, bahkan terancam masuk penjara.)
Di mata Helmi, terlalu banyak agenda awal yang harus dibahas bersama 45 anggota Dewan baru di awal jabatannya. Semua dalam rangka mengembalikan citra (image).

2.069 Tenaga Honorer Ngaplo tak bisa ikut tes CPNS

2006-02-23T14:20:00.000+07:00

RADAR-SIDOARJO Kamis, 23 Februari 2006
Meski saat ini ribuan pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sibuk memper siapkan tes masuk. Namun bagi, 2.069 tenaga honorer hanya bisa gigit jari.
Sebab, tenaga honorer yang dibiayai dari non-APDN/APBD tidak bisa mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS 2006. Padahal mereka sudah bekerja bertahun-tahun di instansi Pemkab Sidoarjo. “Jumlahnya ada 2.069 pegawai dari total 4.582. Kami prihatin mereka sudah bekerja cukup lama tapi tidak bisa ikut tes CPNS,” kata Hilmi Musa, Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo kepada RADAR Surabaya seusai hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah Sidoarjo.
Tercatat saat jumlah pendaftar CPNS 2006, 13.610 orang. Dari jumlah itu 11.631 pendaftar masuk jalur umum, dan 1.979 pendaftar msauk jalur honorer. Meski masuk CPNS itu mereka harus bersaing ketat mengingat yang dibutuhkan hanya 670 CPNS.
“Yang menjadi masalah saat ini, bagaimana tempat honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, tapi tidak bisa ikut tes karena terhalang oleh peraturan PP No 48 tahun 2005. untuk itu kami berharap aturan itu bisa diubah, “Tandas anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan.
Bahkan dari hasil hearing itu, anggota komisi A setuju bila hal itu akan disampaikan kemasing-masing fraksinya. Dan menyampaikan keberatan atas PP itu agar dicetuskan keanggota DPR RI.
“Kalau dihitung-hitung asumsi PNS yang diterima 600 orang, maka tenaga honorer yang ada di Sidoarjo akan butuh waktu karena 9 tahun. Ya harapan kami para tenaga honorer non-APBN / APBD sudah bisa ikut tes pada pendaftaran CPNS tahap ke II pada September 2006 mendatang,” Ujar Helmi Musa anggota dewan asal aktif di DPD Partai Keaadilan Sidoarjo.

Blanko KTP Kosong

2007-07-18T14:15:00.001+07:00

Jawa pos 18 Juli 2007 SIDOARJO- Sistem administrasi kependudukan di Sidoarjo dinilai masih akan kacau hingga tiga bulan kedepan. Sebab, blangko KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) kosong sampai September mendatang.
Penilaian itu diungkapkan legislator PKS Helmi Musa kemarin. “Kami banyak menerima pengaduan warga yang mengurus KTP sejak Mei lalu sampai sekarang KTP-nya belum jadi. Ternyata, blangko KTP-nya kosong, “ungkap Helmi, disebabkan pengajuan pengadaan blangko KTP dari Dinas tersebut jauh dari mencungkupi. Untuk tahun 2007, Dispendukcapil Sidoarjo hanya mengajukan 550 ribu lembar blangko KTP.
Padahal, warga Sidoarjo yang wajib KTP pada tahun ini diperkirakan mencapai 1.233.132 orang. Angka tersebut diperoleh berdasarkan analisis dari warga Sidoarjo wajib KTP yang mengurus KTP secara masal pada tahun 2004.
“Jumlahnya, saat itu, mencapai 904.258 orang. KTP mereka habis masa berlakunya pada 2007 ini. Ditambah dengan warga wajib KTP yang baru dan proses migrasi dalam penduduk, diprediksi tahun ini jumlahnya yang wajib KTP mencapai 1.233.132 orang, “jelasnya.

2006, Sisa Anggaran Rp 188,6 M

2006-06-11T14:13:00.000+07:00

SIDOARJO-RADAR 11 juni 2006
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006 sebesar 1,7 triliun ternyata semuanya terserap. Tercatat, dari anggaran tersebut yang tidak terserap mencapai Rp 188,6 miliar. Hal ini diungkapkan Hilmi dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK) DPRD Sidoarjo kepada RADAR Surabaya Minggu (10/6).
“Fraksi kami melihat sisa anggaran ini di satu sisi lain fraksi kami melihatnya sebagai kelemahan pemerintah dalam melihat potensi anggaran yang tersedia,” katanya.
Menurut Hilmi, persoalan ini sudah disampaikan FKBK dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (5/6) pekan lalu.
FKBK melihat pemerintah memang berhasil melakukan penghematan, khususnya dalam penggunaan biaya telepon, biaya listrik, biaya penggunaan air, dan pengadaan buku siswa karena tidak sesuai dengan sistim baru.
Namun bila dianalisa lebih jeli lagi, manurut Hilmi, jumlah penghematan ini masih sangat kecil dibanding dengan sisa anggaran secara keseluruhan. Sebab penghematan anggaran itu disebabkan oleh adanya ganjalan regulasi atau force majeur.
Dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja ganjalan regulasi atau force majeur yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran sebesar Rp 188,6 miliar.
Tapi, kata dia, dibandingkan tahun anggaran 2005, sisa anggaran tahun 2006 lebih lebih besar Rp 60 miliar. Karena tahun 2005 anggaran yang tidak terserap hanya Rp 125 miliar.
Lebih lanjut Hilmi mengatakan, sisa anggaran sebesar Rp 188,6 miliar pada APBD 2006 itu ada di, 17 satuan kerja (satker). Antara lain di sekretariat daerah Rp 125.182.891.939. Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Rp 34.9245.062.177, Bagian Umum Rp 7.946.222.430, Dinas PU Bina Marga Rp 7.113.605.672, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 4.208.837.991.

Warga Kesulitan Mengurus KTP

2007-07-18T14:08:00.000+07:00

SIDOARJO-RADAR 18 Juli 2007
Lantaran tidak bisa mengurus perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat blangko kosong, warga Kecamatan Candi dan Kecamatan Sidoarjo mengadu ke Komisi A DPRD Sidoarjo. “Mereka mengeluh karena sudah lima bulan tidak bisa mengurus KTP dengan alasan blangkonya kosong. Padahal mereka sudah mengurus perpanjangan agar KTP-nya tetap berlaku, “ Kata Hilmi, sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, kepada RADAR Surabaya, Selasa (17/7).
Keluhan ini menambah daftar panjang ketidakpuasan masyarakat terkait pelayanan KTP. Sebab, sebelumnya warga banyak yang mengeluih akibat ketidaksesuaian tarif antara biaya pembuatan KTP dengan Perda No. 16 Tahun 2001 yang hanya dikenakan biaya Rp. 5.000. “Meski yang mengadu masih dari Kecamatan Candi dan Sidoarjo, saat ini diprediksi lebih dari 350 ribu warga di Sidoarjo kesulitan untuk mengurus KTP. Sebab berdasarkan pengadaan KTP massal tahun 2004 lalu, ada lebih dari 1,2 juta penduduk yang mengurus KTP. Saya yakin jumlah itu sudah ada penambahan, “ Kata anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Diakui, Komisi A sudah menghubungi pihak kecamatan yang bersangkutan. Dan memang diakui saat ini pasokan blangko KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Sidoarjo belum diberikan.
“Kami berharap persoalan KTP ini bisa segera dicarikan jalan keluarnya, karena termasuk masalah yang penting,” kata Suhariyono anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat.

Libatkan Semua Pihak

2007-08-22T13:53:00.000+07:00

SURYA Rabu 22 Agustus 2007
Helmy Musa
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo
Prinsipnya, tanah wakaf tetap harus ada penggantian, agar tidak menguap begitu saja. Jika memalui proses Ikatan jual yang dilaksanakan PT. Minarak Lapindo Jaya tidak bisa menyelesaikannya, libatkan saja pihak-pihak terkait seperti Departemen Agama, BPN, dan pemkab. Mereka akan membicarakannya untuk mencari solusi terbaik.
Saya sendiri terus terang tidak bisa memberikan solusi, sebab di sini ada dua masalah yang melandasinya, yaitu hukum agraria yang biasa dugunakan untuk acuan penyelesaian masalah pertanahan umum, dan hukum agama yang melandasi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Mana diantara kedua hukum tersebut yang paling cocok untuk dipakai sebagai dasar penyelesaian tanah wakaf yang terkena lumpur?

Kebersihan Ditenderkan

2008-01-18T10:45:00.000+07:00

FRIDAY, 18 JANUARY 2008
SIDOARJO - SURYA , Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Sidoarjo akan melelang pekerjaan pembersihan kawasan, dengan mengundang pihak swasta atau kontraktor. Langkah ini untuk menyiasati kebijakan pemerintah, yang tak mengizinkan adanya pekerja honorer di lingkungan pemerintah daerah, meski petugas kebersihan sekalipun. Padahal, seiring pengembangan wilayah yang menjadi tanggungjawab DKP dalam masalah kebersihan, petugas yang ada saat in masih jauh dari memadai. Akibatnya, tak jarang pegawai DKP yang berstatus PNS, ikut turun membersihkan sejumlah ruas jalan.

Jumlah pasukan kebersihan di Sidoarjo sekarang sebanyak 546 orang, terdiri dari pasukan kuning dan pasukan hijau. Untuk pasukan kuning yang dikendalikan Subdin Kebersihan DKP, pekerjaan utamanya membersihkan jalan dan lingkungan, sedang pasukan hijau khusus untuk menangani pertamanan di bawah pengawasan Subdin Pertamanan.
Dari jumlah itu, masih kurang dari 50 persen yang berstatus sebagai PNS. Tahun depan, ditargetkan seluruh tenaga kebersihan dan pertamanan yang masih berstatus honorer, sudah naik derajatnya sebagai pegawai pemerintah.

“Tentunya disesuaikan dengan syarat yang ada, baik dari segi usia maupun jenjang kependidikannya. Nantinya juga akan ada tes, seperti kesehatan. Jadi ada kemungkinan tidak seluruhnya diangkat menjadi PNS,” kata Made Suryata, Kasubdin Kebersihan DKP kepada Surya, Kamis (17/1).
Idealnya, jumlah pasukan kuning di Sidoarjo bertambah 500 orang lagi, dan sedikitnya 150 orang untuk pasukan hijau. Mengundang pihak ketiga untuk mengikuti lelang pekerjaan kebersihan, akan dilakukan setelah anggaran dalam APBD 2008 yang telah disahkan DPRD, disetujui Gubernur Jatim. “Sekarang belum ada duitnya. Kalau gubernur sudah setuju, mungkin baru kita mulai pelelangannya,” katanya.
Sementara disampaikan Ali Machmudi, Kasubdin Pertamanan DKP, minimnya jumlah pasukan hijau yang bertanggungjawab atas keberadaan taman, menjadi kendala tersendiri dalam menciptakan Sidoarjo penuh bunga. Sebab, saat petugas sedang melakukan perawatan di salah satu titik, pada titik lain kondisinya sudah rusak tak tertangani.
“Apalagi mulai tahun lalu Sidoarjo banyak menciptakan taman-taman baru. Kalau jumlah petugasnya masih seperti sekarang, mustahil bisa menjadi seperti Surabaya,” kata Ali.
Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo sepakat jika masalah penanganan pertamanan itu diserahkan ke swasta. Melalui Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK), saat pemandangan umum fraksi akan RAPBD 2008 Desember lalu, pihaknya sudah menyampaikan ke Bupati Win Hendrarso agar swastanisasi taman kota segera direalisasikan. tja

PNS Wajib Langganan Parkir

2008-01-14T10:43:00.000+07:00

MONDAY, 14 JANUARY 2008
Dinas Perhubungan Sidoarjo akan mengintensifkan pemungutan retribusi parkir berlangganan di antaranya dengan mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang memiliki kendaraan bermotor berlangganan. Ini adalah langkah awal untuk memulihkan pendapatan UPT (Unit Pelaksana Dinas) Parkir setelah 2 tahun gagal menjaring uang parkir secara berlangganan dari masyarakat umum.

Kebijakan ini disampaikan Djoko Sartono, Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo saat menjawab teguran Komisi A DPRD setempat, akhir pean lalu. “Seluruh PNS yang memiliki kendaraan berpelat nomor Sidoarjo, akan menjadi sasaran utama penjaringan parkir berlangganan yang dipungut di samsat. Mereka sebagai percontohan sebelum diberlakukan terhadap masyarakat Sidoarjo secara umum,” kata Djoko Sartono.

Sebelumnya, saat dengar pendapat yang berlangsung di ruang Komisi A, dinas itu ditegur agar mengembalikan anggaran operasional parkir berlangganan senilai Rp 4 miliar lebih yang telah diajukan dan disetujui dalam APBD 2008. “Minimal dishub harus balik modal dalam melaksanakan parkir berlangganan ini,” kata Helmi Musa, Sekretaris Komisi A.

Ini juga sebagai konsekwensi yang harus ditanggung dishub, atas komitmennya yang disampaikan saat pembahasan anggaran. Komisi A saat itu merekomendarikan ke panitia anggaran (panggar) agar anggaran operasional parkir berlangganan yang diajukan dishub ditangguhkan, sebelum ada komitmen setoran yang jelas ke kas daerah.

“Bahkan saat itu kami merekomendasikan agar target perolehan retribusi parkir hanya Rp 250.000, tapi mereka (dishub) justru berani menyetor Rp 4 miliar, asal anggaran operasionalnya disetujui,” kata Helmi.
Komitmen setoran itu juga ditandaskan Win Hendrarso, Bupati Sidoarjo saat menjawab pendapat akhir fraksi-fraksi atas RAPBD 2008, pertengahan Desember lalu. “Kami akan mengoptimalkan kembali parkir berlangganan,” kata Win.

Agar pelaksanaan program ini berjalan sesuai harapan, Komisi A meminta agar Djoko Sartono, merapikan kembali koordinasi dengan Polres Sidoarjo dan Dispenda Jatim UPT Sidoarjo. Hubungan tiga instansi ini sejatinya sudah berjalan harmonis dalam memungut uang parkir berlangganan di samsat, tapi terhenti di tengah jalan karena tak adanya titik temu kesepakatan bagi hasil. tja

Pungli Pembuatan KTP

2008-03-13T10:41:00.000+07:00

THURSDAY, 13 MARCH 2008
Sidoarjo - Surya-Pembuatan KTP dan akte kelahiran gratis yang dicanangkan Bupati Win Hendrarso pada 31 Januari lalu, ternyata tidak mendapat dukungan dari pejabat di tingkat bawah. Terbukti, untuk mengurus pembuatan KTP atau akte kelahiran, warga masih dikenai pungutan liar yang dikemas dengan istilah “Sumbangan Sukarela” dengan menyediakan kaleng.
Selain itu, ada juga perangkat yang minta agar uangnya diselipkan diantara berkas persyaratan pengurusan KTP, dengan dalih agar prosesnya licin dan lekas tuntas.

Hal itu, diungkapkan Sekretaris Komisi A Helmi Musa, setelah pihaknya melakukan sidak sidak di sejumlah kecamatan. Kondisi ini, ternyata sinkron dengan pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui SMS ke nomor hotline komisi A sebanyak 52 aduan. “Juga ada petugas yang menarik ongkos Rp 7.500 untuk pemotretan, ini persis dengan laporan warga melalui SMS,” ujar Helmi Musa.

Dari hasil sidak, Komisi A juga menilai belum adanya komitmen pegawai kecamatan untuk menggratiskan KTP. Serta kurangnya dukungan piranti, seperti komputer dan kamera untuk mendukung program KTP gratis. “Tak sedikit yang menganggap KTP gratis sebulan. Kesimpulan kami, sosialisasi kurang maksimal,” urai Helmi.

Komisi A merekomendasikan, agar informasi KTP gratis disampaikan secara aktif; masa transisi antara kebijakan dan implementasi jangan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, serta akan mendesak pimpinan dewan agar merevisi SK 55 tentang Pemberian Wewenang dari bupati kepada camat. tja

KTP Gratis Harus Bayar

2008-02-13T10:33:00.001+07:00

WEDNESDAY, 13 FEBRUARY 2008
SIDOARJO - SURYA - Kebijakan Bupati Sidoarjo membebaskan warganya dari segala biaya pengurusan KTP dan akte kelahiran, ternyata tidak mendapat dukungan dari oknum pegawai di tingkat kecamatan hingga kelurahan. Meski sudah diresmikan dan menjadi 'hadiah' hari jadi Kabupaten Sidoarjo pada 31 Januari lalu, hingga kini masih banyak warga yang harus merogoh kantongnya untuk membayar ongkos administrasi saat mengurus KTP atau akte kelahiran.

Kenyataan ini terungkap dari banyaknya SMS yang dikirim ke nomor pengaduan 085648394124, yang dibuka Komisi A DPRD Sidoarjo untuk memonitor pelaksanaan KTP dan akta kelahiran gratis. Sebagian besar SMS yang masuk, mempertanyakan kebenaran kebijakan Bupati Sidoarjo yang menggratiskan biaya pengurusan KTP.

“Bapak-bapak Komisi A, kata Bapak sudah tidak ada biaya, tapi keluarga kami mengurus KTP baru lima orang kena pungutan Rp 300.000,” protes salah seorang warga dari nomor 081331xxxxxx yang mengirim SMS pada Kamis (7/2) lalu. Dia mengaku telah mengurus KTP pada Selasa (5/2).
“KTP gratis betulkah? Krian masih Rp 5000. Bagaimana? Saya buat dua KTP ditarik Rp 10.0000. Apakah uang bisa di minta kembali? Mohon penjelasan,” tanya pemilik nomor 08564xxxxxxx melalui SMS pada Rabu (6/2).

Keluhan mahalnya biaya pengurusan KTP di Kelurahan Ketajen juga disampaikan warga lain lewat SMS yang mengatakan bahwa pegawai kelurahan menarik ongkos Rp 25.000/kepala.
“Kami mengurus 14 Januari 2008, sampai sekarang belum selesai. Mohon tanggapannya. Sementara dana yang kami keluarkan sampai sekarang sudah 90.000. Biaya adminstrasi menyusul, nanti kalau KTP dan KK kalau sudah selesai,” kata warga ini.
Sekretaris Komisi A, Helmi Musa menjelaskan, seluruh SMS yang masuk ke nomor pengaduan itu akan menjadi bahan evaluasi kerja dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil). “Kan ternyata masih banyak yang belum gratis,” kata politisi asal PKS ini.
Tapi ia bisa mahfum jika pelaksanaan program yang baru diluncurkan 31 Januari lalu masih banyak ganjalan di lapangan. Paling tidak, katanya, untuk bisa diketahui secara luas oleh masyarakat, butuh waktu antara 3-4 bulan sejak diluncurkan. Selain itu, ia menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) membuka nomor hotline pelayanan, selain hotline pengaduan.
Mulyadi, Camat Krian tidak memungkiri jika pelaksanaan KTP gratis itu masih akan terkendala di lapangan. Sebab, hingga kini sistem pengurusan kartu identitas itu masih konvensional, belum diubah. “Selama permohonan KTP masih bisa diselesaikan dengan cara titip, pasti akan keluar uang. Kalau budaya ini bisa dihapus dengan sistem yang mengharuskan pemohon hadir, saya kira baru bisa benar-benar gratis,” kata Mulyadi. tja

Jenasah Korban Lumpur Ditolak Masuk Makam

2008-02-01T15:50:00.000+07:00

(Harian Bangsa, 01/02/08). Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan segera memberikan kepastian hukum untuk menghapus retribusi biaya pemakaman bagi korban lumpur yang mengubur jenazah keluarga atau kerabatnya di pemakaman Delta Praloyo. Pasalnya, biaya pemakaman yang dipatok Rp 1,5 juta tersebut sangat berat dirasakan bagi keluarga korban lumpur Lapindo yang kini ngon-trak rumah di luar area dampak semburan lumpur.

Atau Pemkab Sidoarjo harus memberikan surat edaran kepada camat dan kepala desa/kepala lurah yang membolehkan jenazah keluarga korban lumpur bisa dimakamkan di tempat rumah kontrakan didesa mereka tinggal.

Pernyataan itu disampaikan Helmi Musa anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Keadilan Sejahtera di kantornya kemarin. Wakil rakyat Sidoarjo termuda ini berkata demikian karena korban lumpur yang kini kontrak rumah dan tersebar di luar kecamatan terdampak lumpur tidak mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) di desa rumah kontrakannya. Sehingga bila ada keluarga atau kerabat korban lumpur yang meninggal dunia. Jenazahnya tidak boleh dimakamkan di desa tempat rumah kontrakannya tersebut.

“Kasihan mereka (keluarga korban lumpur yang meninggal) jenazahnya diusung kesana kemari ditolak dimakamkan. Akhirnya dimakamkan di makam Delta Proloyo di Desa Gebang Kecamatan Kota milik Pemkab Sidoarjo. Namun biayanya sebesar Rp 1, 5 juta, ini sangat berat,” kata Helmi anggota Sekretaris Komisi ADPRD Sidoarjo ini.

Penolakan jenazah yang meninggal dari keluarga atau famili korban lumpur ini tidak boleh di makamkan di tempat rumah kontrakan itu sudah ada buktinya. Yang pertama menimpa jenazah Ngatiman salah satu keluarga korban lumpur yang meninggal. Jenazah Ngatiman akhirnya dimakamkan di makam Estate Delta Praloyo dengan membayar biaya pemakaman sebesar Rp 1,5 juta.

“Keluarganya mengadu ke kantor PKS. Dan keluarganya akhirnya mendapat ganti biaya pemakaman dari Wabup Pak Saiful Ilah selaku Pemkab Sidoarjo. Sedangkan ada korban lumpur lagi yang keluarganya meninggal kedua kalinya, kini keluarganya juga menuntut biaya pemakaman untuk diganti,” terang Helmi.

Untuk itu, Helmi minta Pemkab segera memberikan kepastian hukum menggratiskan biaya pemakaman di makam Delta Praloyo. Atau Pemkab memberikan surat edaran dan sosialisasi kepada camat dan kepala desa/kepala lurah agar membolehkan jenazah keluarga lumpur yang rumahnya kontrak dimakamkan di desa mereka.(dar)

Helmy: Tunda Dulu Dem-deman

2008-01-31T13:09:00.000+07:00

(Jawa Pos, 31/01/08. Keinginan DPRD untuk segera mendapat dem-deman mobil dinas (mobdin) harus dipendam dulu. Itulah, setidaknya, pendapat dari Sekretaris Komisi A (pemerintahan) Helmy Musa. Meski pengha-pusan tidak melanggar aturan, Helmy meminta dewan menunggu perda tentang pengelolaan kekayaan daerah digedok.

Menurut dia, permohonan penghapusan kendaraan dinas sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Disebutkan dalam aturan itu, kekayaan negara/daerah yang berusia di atas lima tahun bisa dihapus. Alasannya, di usia tersebut, efektivitas kendaraan untuk melaksanakan tugas berkurang. Akibatnya, kinerja kelembagaan menurun. “Karena itu, penghapusan bisa dilakukan,” kata legislator asal PKS tersebut kemarin (30/1).

Peraturan itu juga ditindaklanjuti dalam Raperda Pengelolaan Kekayaan Daerah. Namun, raperda tersebut masih digodok Pansus DPRD Sidoarjo sehingga ketentuan masih mengacu pada PP No 6 Tahun 2006. “Sidoarjo belum mengesahkan perda tersebut,” ucapnya.

Meski begitu, dia mengimbau penghapusan mobdin dilaksanakan setelah raperda digedok. Tujuannya, tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya “Lebih baik ditunda dulu,” katanya. (riq/roz)

Mobdin Didem Jenis Tahun Nopol Pengguna
Honda Accord 2003 W533NP Arly Fauzl
Honda Civic 2003 W 9605 F Pono Subiyanto
Honda Civic 2003 W 9606 F Jalaluddin Alham
Honda Civic 2003 W 9607 F Sumi Harsono
Opel Blazer 2001 W9719G Mobil pool
Taruna 2002 W 514 NP Mobil pool
Taruna 2002 W 515 NP Mobil pool
Avanza 2005 W313NP Ahmad Ali Fauzan
(Rusak berat karena kecelakaan)

Helmi Musa Tuding Dishub Sidoarjo Gagal Kelola Parkir

2008-01-08T10:55:00.000+07:00

SELASA, 2008 JANUARI 08-Surabaya Sore
Dewan Tuding Dishub Gagal Kelola Parkir
Pasca Kebocoran Mencuat

SIDOARJO - Carut marut serta rencana kedepan parkir berlangganan mendapat perhatian serius kalangan dewan. Bertolak dari itu, Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan (dishub) Sidoarjo, Selasa (8/1) siang.

Menurut salah seorang anggota Komisi A, Helmi Musa, pada pertemuan kemarin banyak dilakukan evaluasi kegagalan parkir selama ini. Termasuk halnya membahas pemotongan penyunatan gaji jukir sebesar Rp 100 ribu oleh dishub beberapa waktu lalu.

“Kami minta agar gaji jukir yang dipotong itu segera dikembalikan. Meskipun dasar pemotongan itu untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” kata Helmi.
Soal rencana Dishub yang menyewakelolakan parkir berlangganan pada tahun ini, Komisi A sependapat dengan hal itu. “Kalau pemungutan pajak atau retribusi, itu malah yang menyalahi aturan,” tambah legislator asal PKS ini.

Pemungutan retribusi parkir itu sendiri direncanakan dibarengkan dengan pengurusan STNK. Hal tersebut menyusul kesepakatan bersama antara Polda dengan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu. “Lha apakah itu ada korelasinya dengan MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan Polres. Sebab, perda sendiri tergantung dengan MoU itu,” timpal anggota komisi A lainnya, Suharyono.

Dishub sendiri nampaknya akan membuat sejumlah gebrakan untuk mempercepat pemulihan parkir berlangganan ini. Diantaranya, dalam waktu dekat akan ada kewajiban bagi PNS dan legislatif yang punya mobil atau sepeda motor untuk segera menjadi wajib parkir berlangganan.

Sedang Kepala Dishub Djoko Sartono, usai hearing tersebut mengatakan optimis parkir berlangganan yang tadinya carut marut akan bisa sukses. “Ini kita baru melakukan penataan di dalam. Mudah-mudahan sukses,” kata Djoko kepada Surabaya Pagi.

Kebocoran Dilaporkan Kejati

Di lain tempat, LSM Rakyat Peduli Lelang (Rapel) melaporkan dugaan kebocoran dana retribusi parkir ke Kejaksaan. Koordinator Rapel, Chamim Putra Ghafur, mengatakan, siang kemarin pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi. “Di sini (Kejaksaan Negeri Sidoarjo) kita hanya masukkan tembusannya saja,” kata Chamim di Kejari Sidoarjo.

Seperti diberitakan kemarin, Chamim menyebut kebocoran dana retribusi parkir berlangganan mencapai kisaran ratusan juta rupiah. Jumlah itu diasumsikannya bahwa seorang jukir dari 400 jukir yang ada, setoran perbulannya bocor Rp 100 ribu. Dan itu terjadi selama 5 bulan.
Dugaan bocornya setoran ke kasda itu lantaran ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah karcis yang diterima jukir dengan jumlah setoran masuk. “Setidaknya kita telah mengantongi surat pernyataan sekitar 200-an jukir soal perbedaan nilai terima karcis dengan jumlah setorannya,” tegas Chamim. her/gun