Jalan Sehat Plus Galang Dana Gempa Jogjakarta

| Sabtu 28/05/2006 03:53:21 |Sidoarjo-Surabaya Post

Musda I DPD PKS Kabupaten Sidoarjo di Convention Hall Suncity Mall berakhir, Minggu (28/5) ini. Seluruh rangkaian acara pokok dan pendukung akan selesai pada sore ini. Puncaknya pemilihan Ketua DPD PKS Kabupaten Sidoarjo untuk menggantikan kepepimpinan Ahmad Habibul Muiz yang memimpin partai dakwah ini hingga 2006. Rencananya Bupati Win Hendrarso hadir dalam penutupan pukul 16.00 ini.

Seperti yang berlangsung pagi tadi pukul 07.00, ribuan kader PKS dan masyarakat Sidoarjo mengikuti Jalan Sehat yang dibuka Suripto, dari Dewan Pakar PKS sekaligus anggota DPR-RI. Rute yang dilalui adalah Suncity-Alun-alun-Lingkar Barat-GOR dan finis di Suncity.

Menurut Suripto, Jalan Sehat ini, selain untuk menyegarkan fisik juga sebagai ajang silaturahmi antara PKS dengan masyarakat. “Manfaat yang lebih penting adalah kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan masyarakat,” tandas Suripto.

Dikatakannya, Musda I DPD PKS Sidoarjo ini memiliki arti penting, di antaranya pengakuan dari masyarakat bahwa parpol yang mengusung Hidayat Nurwachid sebagai Ketua MPR-RI itu saat ini makin dibutuhkan. Pengurus baru harus makin meningkatkan pelayanannya terhadap publik dan makin peduli dengan masalah yang berkembang di tengah mereka.

“Layanan publik adalah prioritas utama. Selain itu Musda ini juga sebagai langkah konkrit untuk pemenangan Pemilu 2009,” tandas anggota Komisi I DPR-RI itu.



Sementara bentuk kepedulian PKS juga dibuktikan hari ini, yakni dengan menggalang dana korban gempa di Jogjakarta yang merenggut nyawa ribuan orang itu.

Di tengah jalan sehat, Kader PKS juga menggugah warga kota untuk menyisihkan sebagaian rejekinya untuk korban yang banyak kehilangan harta benda dan rumahnya itu.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami, karena saudara-saudara kita yang terkena musibah sudah sangat menderita,” kata Helmi Musa, ketua pelaksana Musda.

Selain uang, ada beberapa barang dan makanan yang akan dikirimkan ke lokasi musibah. Namun, dia belum bisa memastikan, apakah akan mengirimkan sukarelawan ke lokasi kejadian.

“Nanti akan kami bicarakan dengan pengurus yang lain dan saya berharap demikian, karena musibah di sana juga musibah kita juga,” tambah Helmi. (ind)

Pansus Perda Transparasi Perlu Jaringasmara

Sabtu 28/03/2005. Sidoarjo - Surabaya Post

Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Transparasi dan Partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan menjaring aspirasi masyarakat (Jaringasmara). Ini dilakukan untuk mencari masukan masyarakat sehingga pembahasnnya bisa lebih komprehensif untuk sebuah transparansi pemerintahan.

”Kita akan menjaring aspirasi masyarakat melalui angket yang akan disebar. Sebenarnya draft yang diajukan eksekutif tidak ditinggalkan melainkan hanya butuh masukan aspirasi masyarakat. Sehingga perlu draft baru agar berbobot dengan tujuan pembahasan Raperda itu,” ungkap Ketua Pansus Moch Musauwimin, Senin (28/3) siang.

Menurut dia, draft yang diajukan eksekutif banyak titik lemah soal transparansi. Seperti beberapa pasal yang ditujukan pada pengawasan anggota dewan menjadi hal yang ironis. Pasalnya, DPRD sendiri berfungsi mengawasi eksekutif tetapi malah menjadi sasaran pengawasan.

”Ini sangat ironis, dewan sendiri fungsinya mengontrol kinerja eksekutif tetapi malah diawasi.Karena itu perlu pembahasan lebih detil tentang permasalahan pasal yang ditujukan pada anggota dewan,” ujarnya.

Contoh lain, lanjut Musauwimin, adalah pembentukan komisi transparansi. Dalam pasal itu, disebutkan ada pembentukan komisi transparansi. Hal ini tentu jika disahkan akan membutuhkan anggaran baru kemudian harus diisi orang-orang yang kapabel dalam bidangnya. ”Itu yang diungkap baru dua contoh pasal. Ada beberapa pasal lain yang memerlukan publik ikut turun tangan membahas,” ungkapnya.

Senada diungkapkan Helmi Musa, anggota Pansus III dari Fraksi KBK (Kebangkitan Bangsa Keadilan). Dia sejak beberapa kali pembahasan menilai draft Raperda ini perlu membuat draft baru yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang transparansi pemerintahan. ”Secara pribadi kita mengusulkan agar Raperda yang diusulkan eksekutif hanya dibuat patokan. Setelah itu, Pansus harus membuat draft baru yang lebih komprehensif,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, ternyata sebagain besar anggota Pansus III menyetujui kemudian membuat draft baru dengan melibatkan publik. ”Alhamdulillah beberapa teman dewan menyetujui untuk membuat draft baru,” ungkap pengurus PKS ini.

Setelah melalui perdebatan panjang, Pansus III akhirnya mulai membahas batang tubuh draft Raperda baru. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, pembahasan juga mengikutsertakan masyarakat dengan cara menggunakan angket yang disebar dalam waktu dekat ini. ”Mudah-mudahan dengan melibatkan publik dalam masalah ini, Raperda Transparansi memenuhi harapan masyarakat,” harap Helmi.(edi)

Anggaran Pilkada di Soal Dewan

Sabtu, Radar-Surabaya 26 Februari 2005

Posko Rp 152 Juta Disoal Dewan

Komisi A DPRD Sidoarjo menilai banyak pos anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo 2005 yang salah sasaran dan terkesan tumpang tindih. Menuntut Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa SSi, yang paling berperan dalam penyelenggaraan pilkada adalah penyelenggara tingkat bawah.
Yakin, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sayangnya, honornya justru sangat memprihatinkan. Dari pengajuan anggaran Bakesbang Linmas, untuk pilkada 2005, bantuan operasional PPK selama enam bulan untuk ketua Rp 450.000/bulan dan anggota Rp 400.000/bulan. Bantuan operasional PPS selama enam bulan, untuk ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 75.000/bulan. Sedangkan KPPS, ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 90.000/bulan.
Menurut Helmi, bantuan operasional ini sangat tidak sebanding dengan, kerja para penyelenggara di lapangan. Yang diherankan, anggaran cukup besar justru dimasukkan dalam pos yang seharusnya tidak ada atau diminimalkan.
Helmi membeberkan, anggaran cetak buku panduan pemungutan suara Rp 7.500/buku. Sementara yang dicetak sebanyak 5.000 buku, sehingga totalnya Rp 37,5 juta. “Buku panduan ini tidak perlu diadakan, karena bisa masuk ke penyusunan produk hukum yang sudah dianggarkan sekitar Rp 27 juta. Kan sama-sama untuk sosialisasi,” katanya. Alternatif lainnya, minimal harga cetak bisa ditekan tidak sampai Rp 7.500/buku.
Kedua, politikus muda PKS ini mengkritis keamanan kantor KPU yang dianggarkan Rp 82 juta. “Di pos setda (sekretaris daerah, red) sudah ada usulan pengamanan pilkada, sekitar Rp 2 miliar. Tentunya yang di Bakesbang bisa dialihkan,” ujar Helmi.
Terakhir, Helmi sepakat pengalihan usulan posko pilkada senilai Rp 125 juta. Menurutnya, posko pilkada tidak terlalu penting diadakan. Ia membandingkan di Surabaya saja tidak ada usulan membentuk posko pilkada.
Lalu ke mana usulan itu dialihkan ? Helmi membeberkan, semua angka itu bisa di alihkan ketiga tingkat penyelenggara pemilu, yakni KPPS, PPK, dan PPS. “Dengan jumlah total tiga pos ini, sekitar Rp 272 juta, bisa ditambahkan ke bantuan operasional KPPS, PPK, dan PPS,” tandasnya. Sebab, bantuan yang diusulkan sangat minim. Padahal kerja di lapangan sangat berat.

Demokrat Koalisi dengan PKS

SIDOARJO-RADAR 17 Februari 2005

Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2005 di Sidoarjo, Partai demokrat (PD) mulai ‘melirik’ Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk penjajakan berkoalisi.
Salah satu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Sidoarjo Suhariyono, kemarin (16/2), mengatakan, PD memang sedang menjajaki kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain yang juga tidak bisa berjalan sendiri dalam pilkada mendatang. Dan sebagai mediator partai, Suhariyono mengatakan, saat ini PD sedang melakukan pendekatan dengan PKS.
Apa alasan PD yang mendapat enam kursi di DPRD Sidoarjo memilih PKS? Padahal Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang tidak bisa berjalan sendiri, bila ingin maju pilkada?
“Itu karena kami menilai PKS satu visi dengan program Bapak SBY (Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, red). Komunikasi di antara kami tentanbg pilkada pun sudah mulai terbina baik,” jawabnya.
Keputusan untuk mencoba berkoalisi dengan PKS yang mendapat dua kursi di DPRD Sidoarjo itu, menurut Suhariyono, menjadi keputusan pengurus DPC. Sebab, PD Sidoarjo mengikuti pola koalisi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PD di Surabaya.
“Jadi dengan siapa kita berkoalisi, keputusan ada di pengurus DPC, kalau koalisis sudah terbentuk, barulah melibatkan PAC (Pengurus Anak Cabang, red) untuk menentukan siapa yang akan maj,” katanya.
Ia menambahkan, PD masih harus membicarakan kemungkinan bergandengan tangan dengan PKS ini. “Tapi yang jelas, kami ingin berkoalisi dengan PKS,” tandasnya.
Dikonfirmasikan terpisah, Sekretaris DPD PKS Sidoarjo Helmi Musa menyampaikan, siapa pun bisa berkoalisi dengan PKS. “Silakan saja kalau kalau Demokrat (PD, Red) memang ingin berkoalisi dengan kami. Kami open dengan partai mana saja, karena kami pun sedang dalam tahap penjajakan,” jelas Helmi.
PD dan PKS memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri bila ingin memeriahkan pilkada 2005 di Sidoarjo. Pasalnya, bila berdasarkan rancangan peraturan pemerintah tentang pilkada, yang boleh mengajukan kandidat adalah partai atau gabungan partai yang memperoleh minimal 15 persen dari jumlah kursi DPRD. Atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara dalam pemilu legislatif.