Anggaran Pilkada di Soal Dewan

Sabtu, Radar-Surabaya 26 Februari 2005

Posko Rp 152 Juta Disoal Dewan

Komisi A DPRD Sidoarjo menilai banyak pos anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) Sidoarjo 2005 yang salah sasaran dan terkesan tumpang tindih. Menuntut Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa SSi, yang paling berperan dalam penyelenggaraan pilkada adalah penyelenggara tingkat bawah.
Yakin, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sayangnya, honornya justru sangat memprihatinkan. Dari pengajuan anggaran Bakesbang Linmas, untuk pilkada 2005, bantuan operasional PPK selama enam bulan untuk ketua Rp 450.000/bulan dan anggota Rp 400.000/bulan. Bantuan operasional PPS selama enam bulan, untuk ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 75.000/bulan. Sedangkan KPPS, ketua Rp 100.000/bulan dan anggota Rp 90.000/bulan.
Menurut Helmi, bantuan operasional ini sangat tidak sebanding dengan, kerja para penyelenggara di lapangan. Yang diherankan, anggaran cukup besar justru dimasukkan dalam pos yang seharusnya tidak ada atau diminimalkan.
Helmi membeberkan, anggaran cetak buku panduan pemungutan suara Rp 7.500/buku. Sementara yang dicetak sebanyak 5.000 buku, sehingga totalnya Rp 37,5 juta. “Buku panduan ini tidak perlu diadakan, karena bisa masuk ke penyusunan produk hukum yang sudah dianggarkan sekitar Rp 27 juta. Kan sama-sama untuk sosialisasi,” katanya. Alternatif lainnya, minimal harga cetak bisa ditekan tidak sampai Rp 7.500/buku.
Kedua, politikus muda PKS ini mengkritis keamanan kantor KPU yang dianggarkan Rp 82 juta. “Di pos setda (sekretaris daerah, red) sudah ada usulan pengamanan pilkada, sekitar Rp 2 miliar. Tentunya yang di Bakesbang bisa dialihkan,” ujar Helmi.
Terakhir, Helmi sepakat pengalihan usulan posko pilkada senilai Rp 125 juta. Menurutnya, posko pilkada tidak terlalu penting diadakan. Ia membandingkan di Surabaya saja tidak ada usulan membentuk posko pilkada.
Lalu ke mana usulan itu dialihkan ? Helmi membeberkan, semua angka itu bisa di alihkan ketiga tingkat penyelenggara pemilu, yakni KPPS, PPK, dan PPS. “Dengan jumlah total tiga pos ini, sekitar Rp 272 juta, bisa ditambahkan ke bantuan operasional KPPS, PPK, dan PPS,” tandasnya. Sebab, bantuan yang diusulkan sangat minim. Padahal kerja di lapangan sangat berat.