Program Buku Gratis Terancam Muspro

Kamis, 31 Agt 2006

SIDOARJO -Jawa Pos Program buku pelajaran sekolah gratis untuk murid tingkat SD-SMP se-Sidoarjo yang dilontarkan Bupati Win Hendrarso, terancam muspro (sia-sia). Bila pengadaannya dipaksakan terealisasi tahun depan.

"Sebab, tahun depan akan ada perubahan kurikulum pendidikan. Jadi, kalau dipaksakan terealisasai tahun depan, bisa muspro," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abd. Mujib Hasyim, kemarin.

Mujib melanjutkan, pelaksanaan program buku gratis itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara teknis berkaitan dengan sistem pendidikan yang berlaku. "Kita tidak bisa menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai masing-masing sekolah," jelas Mujib.

Setiap sekolah, ujar mantan guru di Yayasan Pendidikan Ma’arif ini, sekarang punya kebebasan menentukan buku pelajaran yang harus dipakai sebagai pegangan murid. Masing-masing sekolah pun punya standar sendiri. "Pemerintah, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Terlebih terhadap sekolah swasta," tandas Mujib.

Jika pemkab memang berniat menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai seluruh sekolah tingkat SD-SMP se-Sidoarjo, harus dilakukan pengkajian yang sangat mendalam. Juga memusyawarahkan bersama seluruh kepala sekolah, forum guru-guru penyusun kurikulum pelajaran, dan pihak-pihak terkait. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Menurut mereka yang berpengalaman, minimal butuh waktu sekitar 6 bulan," ungkap Mujib. "Kalau tidak begitu, dikhawatirkan buku yang sudah disediakan hanya jadi penghuni perpustakaan," imbuh legislator PKB ini.

Dari sisi nonteknis, program buku pelajaran gratis itu, kemungkinan bakal mengundang komplain dari para kepala sekolah swasta. Sebab, biasanya mereka mendapat fee dari penerbit, yang buku cetakannya dipakai. "Biasanya, fee sebesar 35 persen. Untuk sekolah 25 persen, kepala sekolah 5 persen, dan organisasi 5 persen," beber Mujib.

Yang jadi masalah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sidoarjo untuk tahun 2006-2010, yang disahkan lewar rapat paripurna dewan, kemarin, sudah telanjur merancang peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Peningkatan anggaran pendidikan itu dipicu peningkatan anggaran untuk membiayai pengadaan buku pelajaran, penghapusan biaya SPP, penghapusan pungutan dalam penerimaan siswa baru, dan penyelenggaraan ujian sekolah.

"Itu, harus diakomodasi dalam PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Sebab, kalau tidak demikian, sama saja RPJM ini sekadar formalitas," tandas Helmi Musa, legislator PKS yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) RPJM. (sat)

Pendidikan 30% untuk Gratiskan Pendidikan

Sidoarjo-Helmi. Hasil pembahasan Pansus RPJMD DPRD dengan tim RPJMD eksekutif menyepakati agar draft RPJMD direvisi agar lebih mencerminkan dan menjawab tuntutan yang berkembang dimasyarakat dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Perubahan ini juga harus mengakomodasi janji politik yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka di kampanye pilkada diantaranya adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Beberapa perubahan penting yang tertuang dalam draft rpjmd setelah dilakukan revisi oleh tim eksekutif adalah:
1. Ada Penambahan 2 misi yaitu penangulangan kemiskinan dan mewujudkan sentra agribisnis terpadu
2. Jumlah anggaran selama 5 tahun 2006-2010 sebesar 5,3 triliun dari sebelumnya 4,9 triliun
3. Perubahan pada alokasi anggaran khususnya pada pendidikan, dan penurunan drastis pada bakesbanglinmas
4. Dari aspek pendapatan asli daerah (PAD), sebelumnya ditarget 6% naik menjadi 17,55% pada tahun 2006, 19,98% pada tahun 2007, 20,71% pada tahun 2008, 21,49% pada tahun 2009 dan 22,27% pada tahun 2010

Kenaikan sangat signifikan di dinas Pendidikan:
Pemerintah mengaggarkan dalam 5 tahun anggaran dalam RPJMD sebesar 30,65% atau 1,627,207,525,000 meningkat signifikan dari sebelumnya 4,51% atau 224,314,652,089.50. Kenaikan anggaran ini dipicu oleh desakan dewan dalam pansus RPJMD agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pelayanan dasar masyarakat dan sekaligus mengakomodasi janji kampanye pak win/saeful dalam masa kampanye agustus tahun lalu.

Peningkatan anggaran pendidikan ini untuk membiayai program menuntaskan wajib belajar 9 tahun,dengan 4 pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI,SMP/Mts
2. Pengadaan Buku Pelajaran
3. Pembebasan biaya pendidikan (BOS)
4. Bantuan Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Pemerintah mengalokasikan keempat pembiayaan ini pada tahun 2006 : Rp 139,912,625,000 tahun 2007 Rp 151,687,040,000 tahun 2008 Rp 167,382,090,000 tahun 2009 Rp 183,097,070,000 tahun 2010 Rp 198,837,100,000 dan tahun 2011 Rp 213,927,100,000.

RPJMD ini harus dijadikan acuan dalam perubahan APBD 2006. Pembahasan perubahan APBD 2006 sekarang ini, menjadi momen yang tepat untuk memasukkan pembiayaan pendidikan ini dalam anggaran tahun ini. Sehingga masyarakat segera bisa mendapatkan keringanan dalam pembiayaan pendidikan anak-anak mereka.

Mudah-mudahan keempat pembiayaan ini bisa segera meringankan beban masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan ...amiin.

Defisit, Membebani Sidoarjo

Jumat, 08 Des 2006
SIDOARJO - Jawa Pos. Defisit yang dianggarkan dalam RAPBD 2007, ternyata melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa, usai rapat paripurna penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 di dewan, kemarin.

Legislator PKS dari Kecamatan Candi itu menjelaskan, pemerintah telah menetapkan batasan defisit sebesar 0,5 persen dari product domestic bruto (PDB). Ini berarti sekitar Rp 17,7 triliun kepada seluruh APBD 2007 di Indonesia.

"Dengan begitu, tiap APBD dibatasi maksimum defisit 5 persen dari pendapatan daerah," katanya. Ketentuan ini termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 72 tahun 2006 tentang batas maksimal kumulatif APBN dan APBD.

Untuk Sidoarjo, lanjut Helmi, asumsinya kekuatan APBD tahun 2007 sebesar Rp 1,31 triliun. Atau, naik sebesar 22,49 persen dibandingkan APBD perubahan tahun 2006. Dengan begitu, diperkirakan pendapatan daerah akan mencapai Rp 976,23 miliar.

Defisit yang dianggarkan sebesar Rp 337,31 miliar. "Angka defisit ini terlalu besar dan berpotensi memberikan beban bagi keuangan daerah." Nilai ini berarti lebih besar hampir dua kali target PAD tahun 2007 yang ditetapkan sekitar Rp 180,05 miliar.

"Padahal, paling besar angka defisit menurut keputusan menteri tersebut Rp 65 miliar," imbuhnya. Berarti, hampir 5 kali lebih besar dari ketentuan yang berlaku. (sat)

Pemkab Didesak Buat Konsep Relokasi

Radar Surabaya, Kamis, 10 Agustus 2006
PEMKAB - Sidoarjo didesak segera membuat konsep tentang relokasi untuk warga yang terkena dampak luapan lumpur. Pasalnya, saat ini belum ada konsep terkait rencana relokasi tersebut.
“Saat ini beberapa solusi harus disiapkan terkait rencana reloksai tersebut. Untuk itu, saya mendesak Pemkab agar segera membuat konsep tentang relokasi bagi warga yang terkena dampak luapan lumpur”, kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, kepada wartawan, Rabu (9/8).
Helmi menilai sekarang ini Pemkab belum mempunyai konsep yang jelas mengenai relokasi. Padahal relokasi yang menjadi salah satu mencari solusi untuk menyelamatkan warga itu sangat diperlukan. Mengngat saat ini banyak kolam penampungan lumpur (pond) yang penuh dan sebentar lagi akan datang musim penghujan.
“Entah masyarakat menerima atau tidak, tapi konsep itu perlu segera dibuat. Apalagi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini. “Tandas anggota fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan DPRD Sidoarjo itu.
Kritikan itu dilontarkan lantaran sampai saat ini belum ada konsep relokasi yang jelas dari Pemkab. Termasuk belum dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2005-2010.
“Harusnya konsep relokasi yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan banjir lumpur juga dituangkan dalam RPJMD. Kenyataanya konsep itu tidak dicantumkan,” lanjut anggota Pansus I yang membahas RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2005-2010 itu.
Dikatakan, urusan konsep itu merupakan kewajiban Pemkab. Sedangkan bagi warga yang menolak konsep itu nantinya bakal menjadi masukan tersendiri. Yang jelas, menurut dia, konsep relokasi harus dibuat, termasuk didalamnya disebutkan rencana relokasi, dana yang dibutuhkan, hingga hambatan dan kendala-kendalanya.
“Jangan sampai saat musibah terjadi, nanti kita tergesa-gesa cari solusinya, karena melihat semburan lumpur yang tak kunjung berhenti, alternatif dan segala solusi harus dicari secepatnya, “imbuhnya.
Seperti diketahui wacana relokasi saat ini sudah mulai hangat dibicarakan bahkan dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Sidoarjo siap mendukung rencana itu.

Mendesak, Bedhol Lima Desa

Kamis, 10 Agt 2006

Win: Dibiayai Lapindo, Saya Tak Mampu
SIDOARJO, Jawa Pos - Musim hujan yang mendekat kian menjadi momok di lokasi banjir lumpur. Karena itu, Bupati Win Hendrarso mendesak segera merelokasikan lima desa yang terkena luapan lumpur panas dan bau itu. Win melontarkan desakan tersebut usai melihat kondisi terakhir di bekas sumur Banjar Panji 1, dekat sumber semburan lumpur, kemarin. Di sana, kondisi dalam taraf mengkhawatirkan.

Dia berpendapat, Tim 1 yang bertugas menyumbat sumber luapan lumpur di dalam permukaan bumi harus lebih meningkatkan kinerjanya agar luapan lumpur tersebut sudah berhenti sebelum musim penghujan datang.

Lima desa yang mendesak direlokasi, lanjut Win, adalah Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo, dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong. Lalu, Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. "Yang mendesak direlokasi ya lima desa di tiga kecamatan itu," ujarnya.

Win juga mengatakan, konsep relokasi tersebut harus dibahas secara mendalam oleh unsur pemerintah terkait, dari pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat.

Lapindo, seperti dirilis kemarin, menyetujui evakuasi terhadap 871 KK yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Mereka diberi santunan, seperti pengungsi lain, kontrak dua tahun Rp 5 juta serta uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa. Namun, soal relokasi belum dibahas.

Bupati Win menandaskan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, maka relokasi permanen atau bedhol desa menjadi satu-satunya solusi. "Karena itu, harus dibicarakan secara indepth antara pemkab, pemprov, Departemen ESDM, Kementerian LH (Lingkungan Hidup), dan menteri perumahan di pemerintahan pusat," urai Win.

Lalu, siapa yang akan mendanai relokasi itu? "Yang terutama ya Lapindo," tegas Win. "Yang jelas, ini tidak bisa hanya dipikul pemkab saja, saya tidak mampu," tandasnya lagi.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya pemkab cuma melontarkan wacana tentang relokasi tersebut. "Seharusnya, pemkab sudah mulai menyusun konsep relokasi," tuturnya. "Sebab, kondisinya sudah sangat mendesak," imbuh legislator PKS itu.

Yang tercakup dalam konsep relokasi tersebut, lanjut Helmi, antara lain, tentang lahan relokasi. Kemudian, tentang anggaran serta mekanisme relokasi. Konsep relokasi itu seharusnya juga sudah tertuang dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diserahkan eksekutif kepada legislatif, dan kini sedang dalam pembahasan panitia khusus (pansus) RPJMD legislatif.

"Masalah ada penolakan dari masyarakat, itu bisa dipikirkan belakangan. Yang penting, saat ini relokasi sudah harus dilaksanakan, pemkab sudah punya konsepnya. Ini demi keamanan masyarakat sendiri," jelas Helmi yang juga duduk sebagai anggota Pansus RPJMD itu. (sat)

Buku Gratis Masuk PAK

Senin, 31 Juli 2006
Tim Dikkab Kaji Kurikulum
SIDOARJO - Jawa Pos. Siswa-siswa sekolah di SD dan SMP Sidoarjo bakal bisa tersenyum. Ini terjadi jika usul Pemkab Sidoarjo soal pengadaan buku-buku pelajaran gratis disetujui DPRD. Usul kebijakan pro-pendidikan itu bakal diajukan pada akhir 2006.

Saat ini, Pemkab Sidoarjo sedang mengkaji berbagai aspek tentang pengadaan buku paket pelajaran gratis. Pengkajian, antara lain, meliputi sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan siswa serta buku pelajaran yang diperlukan siswa. Termasuk, jumlah yang akan dicetak dan dibagikan gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab) Sidoarjo M.G. Hadi Sutjipto mengatakan, salah satu hasil pengkajian menyebut, siswa yang akan mendapat buku gratis adalah mereka yang sudah belajar dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Yang belum KBK mungkin baru kelas 1 mulai tahun pelajaran depan. Hal itu masih disosialisasikan. "Prinsipnya, kami tetap bekerja cermat dan tidak mau grusa-grusu," tambah Sutjipto.

Bupati Win Hendrarso menjelaskan, pemkab berupaya mengegolkan kebijakan bidang pendidikan yang meringankan beban siswa. Di halaman pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat lalu, Win mengatakan akan mengonsentrasikan Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) APBD Sidoarjo 2006. Terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Target pertama dalam PAK itu adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, dari 18,5 persen menjadi 20 persen. "Untuk pendidikan, ya (mewujudkan program) buku gratis itu," ujarnya.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos menyebut, konsep awal anggaran pengadaan buku-buku gratis itu bisa mencapai Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar. Realisasinya bertahap selama lima tahun. Pada PAK tahun ini, sekitar September, berkisar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.

Bagaimana sambutan dewan? Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menyatakan, DPRD telah mempelajari usul Pemkab Sidoarjo tersebut. Panitia musyawarah (panmus) juga telah mengkajinya dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pertimbangan itu, apakah pengadaan buku gratis tersebut akan sinkron dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum. "Jangan sampai buku itu nanti tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kurikukulum dan kebutuhan siswa," kata Arly. (roz/sat)