Wabup Sidoarjo : Kompensasi Hanya Untuk Yang Kena Banjir Lumpur

Wabup Sidoarjo : Kompensasi Hanya Untuk Yang Kena Banjir Lumpur

ssnet| Pemberian kompensasi Rp300 ribu perjiwa perbulan hanya ditujukan untuk warga yang rumahnya terkena dampak langsung banjir lumpur. Warga yang rumahnya tidak terkena lumpur tidak mendapatkan uang kompensasi. Hal ini disampaikan SAIFUL ILAH Wakil Bupati pada suarasurabaya.net Jumat (30/06).

Ia menjelaskan, keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara PT Lapindo Brantas Inc, Pemkab Sidoarjo, dan Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sidoarjo.

Meski kesepakatannya seperti itu, ratusan warga Desa Renokenongo, Porong, yang rumahnya tidak terkena banjir lumpur secara langsung tetap mendesak agar aparat desa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak PT Lapindo Brantas dan Dinkesos Kab. Sidoarjo.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian kompensasi ini sudah berlangsung Rabu (28/06) dan Kamis (29/6) kemarin. Dari data yang didapat di masing-masing desa, sebanyak 2.637 jiwa (755 KK) warga Kelurahan Siring, Porong, Sidoarjo telah menerima santunan dengan total senilai Rp791.100.000, Desa Renokenongo senilai Rp465.600.000 untuk 1.552 jiwa (372 KK), dan Desa Kedungbendo sebesar Rp 814.800.000 untuk 2.716 jiwa (633 KK).

MACHMUDATUL FAQIAH Lurah Renokenongo menuturkan dirinya telah melaporkan aspirasi warga dan akan menyampaikan ke pihak Dinkesos. Tentang keputusannya, akan diserahkan ke pusat. ”Selama ini saya hanya diminta mendata warga yang rumahnya terkena banjir lumpur secara langsung. Tetapi setelah ada protes dari warga begini, saya akan laporkan ke pusat,” ujarnya.

Skenario Terburuk, Semburan Lumpur Berhenti Oktober

Skenario Terburuk, Semburan Lumpur Berhenti Oktober

ssnet| Mundurnya batas waktu skenario terburuk penghentian sumber semburan lumpur di Porong dari hasil evaluasi tim penanganan banjir lumpur membuat Gubernur Jatim merevisi jadwal penanganan hingga awal Oktober 2006.

IMAM UTOMO Gubernur Jawa Timur yang ditemui suarasurabaya.net usai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo mengatakan setelah menerima pemaparan tim penanggulangan lumpur bawah permukaan, dirinya bisa memahami pengunduran batas waktu tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Jatim mendeadline penghentian sumber semburan lumpur sampai September 2006.

Saat memaparkan kemajuan upaya tim pemaparan tim penanggulangan lumpur bawah permukaan, N.S TRIANA KARTOATMOJO Ketua Tim mengatakan pihaknya masih belum mengetahui bagaimana persisnya keberadaan mata bor (fish) di dalam tanah, apakah masih berada di tempatnya semula (400 meter di bawah permukaan) ataukah sudah jatuh ke dasar sumur (kedalaman 9 ribu feet).

Untuk itu dibuat 3 skenario menutup sumber aliran lumpur berdasarkan 2 asumsi keberadaan fish tersebut. Skenario pertama dengan asumsi fish jatuh ke dasar sumur. Penanganan untuk skenario ini relatif lebih mudah.

Tinggal dilakukan pengobaran menembus tiga lapis semen di atas fish kemudian dimasukkanlah lumpur berat dan semen untuk menutup sumur Banjar Panji 1. Jika skenario ini yang terpakai, diperkirakan selesai prosesnya pada 10 Juli 2006.

Skenario kedua dibuat dengan asumsi fish masih berada di tempatnya pada kedalaman 400 meter. Metodenya, dengan melakukan pengeboran miring (sidetracking) menuju dasar sumur. Lumpur berat dan semen dimasukkan lewat jalan tersebut. Kalau ini yang dilakukan, estimasi waktu bisa molor lagi sampai 2 Agustus 2006

Terakhir, dengan relief well yang asumsinya fish masih berada di tempatnya. Hanya saja pengisian lumpur berat dan semen dilakukan dengan melakukan pengeboran drilling di titik lain, persisnya di sekitar PT Catur Putra Perkasa (CPS) atau 500 meter dari pusat semburan lumpur. Jika skenario ini yang terpakai, diperkirakan proses akan selesai 7 Oktober 2006.

Karena skenario terburuk penanganan sumber semburan lumpur ini mencapai bulan Oktober yang nota bene mencapai bulan puasa, Gubernur juga menginstruksikan tim penanganan masalah sosial dan penanganan lumpur atas permukaan untuk menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi.

Tujuh kolam penampungan yang ada sekarang diminta Gubernur untuk dioptimalkan. Terhitung sampai hari ini, dari rencana kapasitas kolam penampungan sebesar 1.025.000 meter kubik, baru terealisasi 933.600 meter kubik dan terisi lumpur 422.600 meter kubik.

Perkiraan tim, pada tanggal 29 Juli 2006, kapasitas lumpur yang tertampung akan mencapai 1.125.000 yang artinya melebihi kapasitas kolam penampung yang ada. Untuk itu diakui tim memang dibutuhkan kolam-kolam penampungan yang baru.

GEMPUR ADNAN Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran menjelaskan setidaknya dibutuhkan 20 hektar lagi lahan untuk kolam penampungan agar kapasitas lumpur tertampung dan pada saat yang sama melakukan treatment lumpur untuk dialirkan ke tempat pembuangan. Untuk mengetahui letak kolam penampungan dalam peta klik [Download File]

Untuk penanganan pengungsi, sejauh ini sudah disalurkan santunan senilai Rp1,256.700.000 pada 4.189 warga Kelurahan Siring dan Reno Kenongo. Sedangkan 1.898 pekerja di 15 perusahaan yang terkena dampak langsung banjir lumpur telah dialokasikan santunan masing-masing mendapat Rp700 ribu/bulan.

Tiga Skenario Membunuh Sumber Lumpur Lapindo

Tiga Skenario Membunuh Sumber Lumpur Lapindo

ssnet| Tiga skenario killing well (penutupan sumur) Banjar Panji 1 (BJP-1) disusun oleh tim penanggulangan banjir lumpur bawah permukaan. Tiga skenario itu berdasarkan pada 2 kemungkinan keberadaan mata bor (fish) yang tertinggal di dalam sumur BJP-1.

Prof. Dr. RUDY RUBIANDINI, RS Ketua Tim Investigasi Independen Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam pada suarasurabaya.net menjelaskan, dua asumsi keberadaan fish tersebut adalah : pertama, fish sudah jatuh ke dasar sumur di kedalaman lebih dari 9 ribu kaki.

Jatuhnya fish tersebut dimungkinkan karena tidak stabilnya dinding sumur di kedalaman 400 meter di bawah permukaan. Saat terjadi tendangan (kick) air formasi dari bawahnya, lapisan penyangga fish ikut tergerus dan mengakibatkan jatuhnya fish. Jika ini terjadi, eruption atau semburan lumpur terjadi di atas fish dan menggerus lapisan solid (padat) di atasnya.

Asumsi kedua, fish tersebut masih tersangkut di kedalam 400 meter di bawah tanah dan tertahan lapisan stabil. Kalau ini yang terjadi, kata RUDY, kemungkinan eruption berasal dari lapisan di bawah fish membawa campuran solid dan liquid sehingga keluar dalam bentuk lumpur.

Berangkat dari asumsi tersebut, ada 3 skenario yang disiapkan. Skenario pertama dengan asumsi fish jatuh ke dasar sumur, menggunakan snubbing unit di existing well (sumur BJP-1), untuk mendata telaah geologis. Setelah ditemukan, sumber aliran lumpur ditutup dengan lumpur berat dan terakhir dengan semen.

Skenario kedua dengan asumsi fish tersangkut di kedalaman 400 meter. Caranya, dengan re-entry intervention well. Sumur dibor pada casing yang telah ada, kemudian dilakukan pengeboran miring (side tracking), kemudian kembali ke sumur BJP-1. Cara ini dilakukan untuk membuka jalan lumpur berat dan semen masuk hingga ke dasar sumur guna menutup sumber semburan.

Skenario ketiga dengan asumsi fish masih tersangkut di kedalaman 400 meter. Metodenya, melakukan pengeboran pada lubang sumur baru. Cara inilah yang dikenal dengan nama relief well. Pemboran dilakukan miring (sidetracking) paralel dengan existing well (BJP-1), kemudian masuk ke bawah fish untuk membuka jalan memasukkan lumpur berat dan semen.

Tiga skenario itu, kata RUDY, membiarkan fish berada di dalam tertutup lumpur berat dan semen.

Berapa lama 3 skenario itu berjalan ? RUDY mengestimasikan, jika skenario pertama yang digunakan, proses tersebut hanya memakan waktu sampai dengan pertengahan Juli 2006. Jika skenario kedua yang dipakai diperkirakan akan selesai akhir Juli 2006. Sedangkan bila skenario ketiga yang digunakan, tempo pengerjaan bisa lebih lama, yakni 3 bulan atau hingga bulan Oktober 2006.

Penyebab Semburan Lumpur

Penyebab Semburan Lumpur
Tim Investigasi ESDM Belum Bisa Pastikan

ssnet| Tim investigasi ESDM sampai sekarang belum bisa memastikan kenapa semburan lumpur Lapindo Brantas bisa terjadi. Prof.Dr.RUDY RUBIANDINI Ketua Tim Investigasi Kementrian ESDM, mengatakan hal ini pada TEGUH reporter Suara Surabaya, Jumat (30/06), usai melihat proses pemasangan snubbing unit di Porong.

Menurut RUDY, sampai sekarang tim baru menemukan apa dan dari mana semburan lumpur panas berasal. Sementara untuk mengapanya, tim sampai sekarang masih mengumpulkan data.

Diharapkan 2 minggu ke depan, penyebab semburan lumpur panas bisa ditemukan. Berikut penjelasan RUDY, [Audio On Demand] .

Kata RUDY, timnya sudah menemukan pusat semburan lumpur panas yang diduga berasal dari sumber air panas dari kedalaman 6000 sampai 8500 kaki, dan mendorong batu-batuan yang ada di kedalaman 6000 sampai 1700 kaki.

Akibat semburan itu, kata RUDY, masyarakat diminta tidak terlalu khawatir akan terjadi ambles untuk mereka yang tinggal dikawasan Siring Porong. Menurut RUDY dari semburan itu hanya sedikit menimbulkan sedikit rekahan di kedalaman tanah yang jaraknya cukup jauh dari permukaan tanah.

Kesimpulan Kualitatif Pokja

Kesimpulan Kualitatif Pokja
Tidak Sehat, Lingkungan Sekitar Banjir Lumpur
ssnet| Kualitas lingkungan dari evaluasi yang dilakukan Pokja Pengelolaan Air dan Lumpur menunjukkan bahwa lumpur, air sumur dangkal, air saluran/sungai, dan udara di sekitar banjir lumpur tidak sehat untuk manusia. Hasil evaluasi ini dipaparkan oleh GEMPUR ADNAN Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dalam rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (30/06).

Sample lumpur solid (padat) dan liquid (cair) secara kualitatif, kata ADNAN menunjukkan adanya kadar hidrokarbon. Konsentrasi TSS, TDS, BOD, COD & phenol ternyata melebihi Baku Mutu yang ditetapkan dalam Kep.Gub no. 45/2002.

Untuk ini Pokja merekomendasikan masyarakat jangan bersentuhan secara langsung dengan lumpur, petugas lapangan juga wajib menggunakan masker gas, kaca mata (Googles), sarung tangan, baju lengan panjang.

Air sumur pun dipantau mengandung konsentrasi TDS, Fe, Mn & Cl– di Balongkenongo dan Siring melebihi Baku Mutu Air Bersih berdasar PerMENKES No. 416/1990. “Kita harap masyarakat tidak mengkonsumsi air sumur pada daerah pemukiman yang tergenang lumpur sebagai bahan baku air minum dan keperluan memasak,” kata GEMPUR.

Pada pemantauan air saluran dan sungai sekitar, Pokja menemukan adanya konsentrasi TSS, TDS, BOD, COD, Cr6+, dan Phenol melebihi Baku Mutu Sungai berdasar PP. No. 82 /2001. “Kami merekomendasikan adanya pengendalian jaringan irigasi agar pencemaran tidak meluas. Selain itu perlu disediakan suplesi air dari pompa air tanah dan air saluran atau sungai yang belum tercemar,” ungkapnya.

Mengenai kualitas udara ambient, diakui GEMPUR ada konsentrasi NH3 & SO2 di Desa Kedungbendo melebihi Baku Mutu Udara Ambient yang tertuang dalam Kep. Gub. No. 129 /1996. Untuk ini, pokja menyarankan warga untuk yidak mendekati lokasi sumber lumpur dan apabila harus mendekati diharuskan menggunakan masker gas.

“Harap dicatat juga bahwa ini adalah evaluasi yang bersifat kualitatif. Hasil evaluasi kuantitatif terhadap sample-sample yang kita teliti belum rampung. Dari hasil kuantitatif itu, kita bisa mengetahui persis derajat cemaran lebih valid. Untuk ini memang sudah ada banyak lembaga yang melakukan penelitian di berbagai titik. Agar tidak simpang siur, koordinasi kita lakukan di bawah Bapedalda Jatim,” tukas GEMPUR.

Lumpur Sidoarjo Semakin Mengganas

Sidoarjo, 30 Juni 2006
Jumlah pengungsi terus bertambah hingga kini mencapai 6435, dan areal yang tergenang oleh lumpur juga semakin banyak. Areal Padi rusak karena terendam lumpur seluas 126,39 hektar, sedangkan areal tebu rusak karena terendam lumpur seluas 17,03 hektar. Semantara lahan tambak seluas 1.500 hektar terancam terendam lumpur jika lumpur dialirkan ke saluran air / afvour.
Sementara ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggulangi masalah sosial semakin terbatas, apalagi aditambah isu bahwa penganngan yang sekarang dilakukan kemungkinan besar berhasil hanya 30% saja. Ini berarti lumpur akan terus meluap keluar dan menggenangi rumah-rumah masyarakat. Sementara ini yang telah dilakukan:
• Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak luapan lumpur.
• Menyediakan sarana dan prasarana pengungsi, meliputi :
-Posko Kesehatan: 7 Unit
-Posko Keamanan : 2 Unit
-Dapur Umum : 2 Unit
-Ambulan : 6 Unit
-Bak Air Minum : 24 Unit
-Truk Tangki : 4 Unit
-MCK : 95 Unit
-Posko Bantuan : 15 Unit
-Posko Sekretariat: 1 Unit
-Kamar Khusus : 5 Ruang

Memberikan santunan kepada Tenaga Kerja yang perusahaannya tidak bisa beroperasi karena dampak luapan lumpur :
1.Jumlah tenaga kerja yang memperoleh santunan sebanyak 1.898 orang
2.Besarnya pengganti upah sebesar Rp. 700.000,- tiap orang
3.Yang sudah terbayarkan sebesar Rp. 1.138.900.000,-
4.Yang belum terbayar (belum diambil) sebanyak 98 orang
Beberapa masalah yang ditemui di Lapangan :
1.Terkait dengan pemberian santunan, masyarakat di desa Kedungbendo, Siring, Jatirejo, Renokenongo menuntut untuk dapat menerima santunan walaupun tidak terkena dampak langsung.
2.Aliran lumpur menuju ke tempat penampungan (Pond) terjadi kendala oleh masyarakat, karena ada sebagian dari mereka yang merasa dikorbankan.
3.Timbulnya keresahan masyarakat akibat tidak adanya kepastian kapan luapan lumpur ini dapat dihentikan.
4.Adanya potensi konflik antar desa atau dusun yang terkena dampak lumpur.
5.Upaya pembuatan tanggul untuk Kolam Penampungan (Pond) kurang mendapat dukungan warga pemilik lahan.

2006, Sisa Anggaran Rp 188,6 M

SIDOARJO-RADAR 11 juni 2006
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2006 sebesar 1,7 triliun ternyata semuanya terserap. Tercatat, dari anggaran tersebut yang tidak terserap mencapai Rp 188,6 miliar. Hal ini diungkapkan Hilmi dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK) DPRD Sidoarjo kepada RADAR Surabaya Minggu (10/6).
“Fraksi kami melihat sisa anggaran ini di satu sisi lain fraksi kami melihatnya sebagai kelemahan pemerintah dalam melihat potensi anggaran yang tersedia,” katanya.
Menurut Hilmi, persoalan ini sudah disampaikan FKBK dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi, Selasa (5/6) pekan lalu.
FKBK melihat pemerintah memang berhasil melakukan penghematan, khususnya dalam penggunaan biaya telepon, biaya listrik, biaya penggunaan air, dan pengadaan buku siswa karena tidak sesuai dengan sistim baru.
Namun bila dianalisa lebih jeli lagi, manurut Hilmi, jumlah penghematan ini masih sangat kecil dibanding dengan sisa anggaran secara keseluruhan. Sebab penghematan anggaran itu disebabkan oleh adanya ganjalan regulasi atau force majeur.
Dia tidak menyebutkan secara rinci apa saja ganjalan regulasi atau force majeur yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran sebesar Rp 188,6 miliar.
Tapi, kata dia, dibandingkan tahun anggaran 2005, sisa anggaran tahun 2006 lebih lebih besar Rp 60 miliar. Karena tahun 2005 anggaran yang tidak terserap hanya Rp 125 miliar.
Lebih lanjut Hilmi mengatakan, sisa anggaran sebesar Rp 188,6 miliar pada APBD 2006 itu ada di, 17 satuan kerja (satker). Antara lain di sekretariat daerah Rp 125.182.891.939. Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Rp 34.9245.062.177, Bagian Umum Rp 7.946.222.430, Dinas PU Bina Marga Rp 7.113.605.672, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Rp 4.208.837.991.