Sidoarjo menggelar 205 Pilkades

Tahun 2007 ini Siodarjo akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebanyak 205 desa dan pergantian kepengurusan BPD 305. Namun hingga kini, pemerintah terkesan kurang serius mengawal pelaksanaan pilkades. Kalaupun pelaksanaannya di lingkup desa yang kecil, namun dampak pilkades bisa serius sampai konflik horisontal diantara sesama pendukung. Pengalaman beberapa pilkades di kabupaten lain harusnya menjadi pelajaran agar pemerintah lebih serius dan sedini mungkin mempersiapkan pilkades sidoarjo ini agar lebih matang dan kondusif.

Pengaduan kasus yang telah masuk ke dewan, pergantian pjs di desa Gilang dan pjs semambung merupakan sinyal dan indikator bahwa tarik menarik kepentingan di lapangan sudah mulai kelihatan. Pergantian pjs yang hanya menjabat paling lama 6 bulan saja sudah seperti ini, menuai masalah. Apalagi ketika pilkades beneran. Ada kehawatiran konflik horisontal antar pendukung calon akan terjadi apabila pemerintah tidak mengelola pilkades dengan baik. Sampai sekarang belum ada jadwal definitif di masing-masing desa.

Komisi A meminta agar pemerintah segera menagmbil langkah-langkah konkrit untuk mempersiapkan pilkades ke depan. Apalagi APBD 2007 sudah disyahkan 14 maret 2007. Jadi anggaran bukan menjadi alsan lagi. Dalam rapat kerja antara komisi A dengan eksekutif, komisi A menyampaikan hal-hal penting yang harus disiapkan eksekutif: penjadwalan penyelenggaraan pilkades, ini kan bisa dihitung karena pelaksanaan normal pilkades membutuhkan waktu selama kuang lebih 3 bulan. Berikutnya adalah harus ada kajiantentang apakah pilkades ini diselenggarakan serentak atau dibuat terpisah dengan sistim gelombang. Karena beberapa daerah ada yang serentak di masing-masing desa. Ketiga, sosialisasi regulasi pilakdes sampai ke masyarakat. Karena sampai sekarang perubahan regulasi ditingkat atas ini tidak diimbangi dengan sosialisasi dilapangan. Baik jajaran pemerintahan di kecamatan, desa dan maupun masyarakat sebagai pemilih. Saya sendiri sering ditanyai masyarakat tentang masalah-masalah pilkades, tentang syarat calon, kapan pelaksanaannya, masa jabatan dll. Ini berarti sosialisasi di tingkat bawah masih sangat kurang.