Lumpur Sidoarjo Semakin Mengganas

Sidoarjo, 30 Juni 2006
Jumlah pengungsi terus bertambah hingga kini mencapai 6435, dan areal yang tergenang oleh lumpur juga semakin banyak. Areal Padi rusak karena terendam lumpur seluas 126,39 hektar, sedangkan areal tebu rusak karena terendam lumpur seluas 17,03 hektar. Semantara lahan tambak seluas 1.500 hektar terancam terendam lumpur jika lumpur dialirkan ke saluran air / afvour.
Sementara ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menggulangi masalah sosial semakin terbatas, apalagi aditambah isu bahwa penganngan yang sekarang dilakukan kemungkinan besar berhasil hanya 30% saja. Ini berarti lumpur akan terus meluap keluar dan menggenangi rumah-rumah masyarakat. Sementara ini yang telah dilakukan:
• Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai dampak luapan lumpur.
• Menyediakan sarana dan prasarana pengungsi, meliputi :
-Posko Kesehatan: 7 Unit
-Posko Keamanan : 2 Unit
-Dapur Umum : 2 Unit
-Ambulan : 6 Unit
-Bak Air Minum : 24 Unit
-Truk Tangki : 4 Unit
-MCK : 95 Unit
-Posko Bantuan : 15 Unit
-Posko Sekretariat: 1 Unit
-Kamar Khusus : 5 Ruang

Memberikan santunan kepada Tenaga Kerja yang perusahaannya tidak bisa beroperasi karena dampak luapan lumpur :
1.Jumlah tenaga kerja yang memperoleh santunan sebanyak 1.898 orang
2.Besarnya pengganti upah sebesar Rp. 700.000,- tiap orang
3.Yang sudah terbayarkan sebesar Rp. 1.138.900.000,-
4.Yang belum terbayar (belum diambil) sebanyak 98 orang
Beberapa masalah yang ditemui di Lapangan :
1.Terkait dengan pemberian santunan, masyarakat di desa Kedungbendo, Siring, Jatirejo, Renokenongo menuntut untuk dapat menerima santunan walaupun tidak terkena dampak langsung.
2.Aliran lumpur menuju ke tempat penampungan (Pond) terjadi kendala oleh masyarakat, karena ada sebagian dari mereka yang merasa dikorbankan.
3.Timbulnya keresahan masyarakat akibat tidak adanya kepastian kapan luapan lumpur ini dapat dihentikan.
4.Adanya potensi konflik antar desa atau dusun yang terkena dampak lumpur.
5.Upaya pembuatan tanggul untuk Kolam Penampungan (Pond) kurang mendapat dukungan warga pemilik lahan.