Senin, 31 Juli 2006
Tim Dikkab Kaji Kurikulum
SIDOARJO - Jawa Pos. Siswa-siswa sekolah di SD dan SMP Sidoarjo bakal bisa tersenyum. Ini terjadi jika usul Pemkab Sidoarjo soal pengadaan buku-buku pelajaran gratis disetujui DPRD. Usul kebijakan pro-pendidikan itu bakal diajukan pada akhir 2006.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo sedang mengkaji berbagai aspek tentang pengadaan buku paket pelajaran gratis. Pengkajian, antara lain, meliputi sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan siswa serta buku pelajaran yang diperlukan siswa. Termasuk, jumlah yang akan dicetak dan dibagikan gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab) Sidoarjo M.G. Hadi Sutjipto mengatakan, salah satu hasil pengkajian menyebut, siswa yang akan mendapat buku gratis adalah mereka yang sudah belajar dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Yang belum KBK mungkin baru kelas 1 mulai tahun pelajaran depan. Hal itu masih disosialisasikan. "Prinsipnya, kami tetap bekerja cermat dan tidak mau grusa-grusu," tambah Sutjipto.
Bupati Win Hendrarso menjelaskan, pemkab berupaya mengegolkan kebijakan bidang pendidikan yang meringankan beban siswa. Di halaman pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat lalu, Win mengatakan akan mengonsentrasikan Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) APBD Sidoarjo 2006. Terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Target pertama dalam PAK itu adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, dari 18,5 persen menjadi 20 persen. "Untuk pendidikan, ya (mewujudkan program) buku gratis itu," ujarnya.
Informasi yang diperoleh Jawa Pos menyebut, konsep awal anggaran pengadaan buku-buku gratis itu bisa mencapai Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar. Realisasinya bertahap selama lima tahun. Pada PAK tahun ini, sekitar September, berkisar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.
Bagaimana sambutan dewan? Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menyatakan, DPRD telah mempelajari usul Pemkab Sidoarjo tersebut. Panitia musyawarah (panmus) juga telah mengkajinya dengan berbagai pertimbangan.
Salah satu pertimbangan itu, apakah pengadaan buku gratis tersebut akan sinkron dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum. "Jangan sampai buku itu nanti tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kurikukulum dan kebutuhan siswa," kata Arly. (roz/sat)
Tim Dikkab Kaji Kurikulum
SIDOARJO - Jawa Pos. Siswa-siswa sekolah di SD dan SMP Sidoarjo bakal bisa tersenyum. Ini terjadi jika usul Pemkab Sidoarjo soal pengadaan buku-buku pelajaran gratis disetujui DPRD. Usul kebijakan pro-pendidikan itu bakal diajukan pada akhir 2006.
Saat ini, Pemkab Sidoarjo sedang mengkaji berbagai aspek tentang pengadaan buku paket pelajaran gratis. Pengkajian, antara lain, meliputi sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan siswa serta buku pelajaran yang diperlukan siswa. Termasuk, jumlah yang akan dicetak dan dibagikan gratis.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab) Sidoarjo M.G. Hadi Sutjipto mengatakan, salah satu hasil pengkajian menyebut, siswa yang akan mendapat buku gratis adalah mereka yang sudah belajar dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Yang belum KBK mungkin baru kelas 1 mulai tahun pelajaran depan. Hal itu masih disosialisasikan. "Prinsipnya, kami tetap bekerja cermat dan tidak mau grusa-grusu," tambah Sutjipto.
Bupati Win Hendrarso menjelaskan, pemkab berupaya mengegolkan kebijakan bidang pendidikan yang meringankan beban siswa. Di halaman pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat lalu, Win mengatakan akan mengonsentrasikan Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) APBD Sidoarjo 2006. Terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Target pertama dalam PAK itu adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, dari 18,5 persen menjadi 20 persen. "Untuk pendidikan, ya (mewujudkan program) buku gratis itu," ujarnya.
Informasi yang diperoleh Jawa Pos menyebut, konsep awal anggaran pengadaan buku-buku gratis itu bisa mencapai Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar. Realisasinya bertahap selama lima tahun. Pada PAK tahun ini, sekitar September, berkisar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.
Bagaimana sambutan dewan? Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menyatakan, DPRD telah mempelajari usul Pemkab Sidoarjo tersebut. Panitia musyawarah (panmus) juga telah mengkajinya dengan berbagai pertimbangan.
Salah satu pertimbangan itu, apakah pengadaan buku gratis tersebut akan sinkron dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum. "Jangan sampai buku itu nanti tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kurikukulum dan kebutuhan siswa," kata Arly. (roz/sat)
0 comments:
Post a Comment