Kamis, 31 Agt 2006
SIDOARJO -Jawa Pos Program buku pelajaran sekolah gratis untuk murid tingkat SD-SMP se-Sidoarjo yang dilontarkan Bupati Win Hendrarso, terancam muspro (sia-sia). Bila pengadaannya dipaksakan terealisasi tahun depan.
"Sebab, tahun depan akan ada perubahan kurikulum pendidikan. Jadi, kalau dipaksakan terealisasai tahun depan, bisa muspro," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abd. Mujib Hasyim, kemarin.
Mujib melanjutkan, pelaksanaan program buku gratis itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara teknis berkaitan dengan sistem pendidikan yang berlaku. "Kita tidak bisa menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai masing-masing sekolah," jelas Mujib.
Setiap sekolah, ujar mantan guru di Yayasan Pendidikan Ma’arif ini, sekarang punya kebebasan menentukan buku pelajaran yang harus dipakai sebagai pegangan murid. Masing-masing sekolah pun punya standar sendiri. "Pemerintah, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Terlebih terhadap sekolah swasta," tandas Mujib.
Jika pemkab memang berniat menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai seluruh sekolah tingkat SD-SMP se-Sidoarjo, harus dilakukan pengkajian yang sangat mendalam. Juga memusyawarahkan bersama seluruh kepala sekolah, forum guru-guru penyusun kurikulum pelajaran, dan pihak-pihak terkait. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Menurut mereka yang berpengalaman, minimal butuh waktu sekitar 6 bulan," ungkap Mujib. "Kalau tidak begitu, dikhawatirkan buku yang sudah disediakan hanya jadi penghuni perpustakaan," imbuh legislator PKB ini.
Dari sisi nonteknis, program buku pelajaran gratis itu, kemungkinan bakal mengundang komplain dari para kepala sekolah swasta. Sebab, biasanya mereka mendapat fee dari penerbit, yang buku cetakannya dipakai. "Biasanya, fee sebesar 35 persen. Untuk sekolah 25 persen, kepala sekolah 5 persen, dan organisasi 5 persen," beber Mujib.
Yang jadi masalah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sidoarjo untuk tahun 2006-2010, yang disahkan lewar rapat paripurna dewan, kemarin, sudah telanjur merancang peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Peningkatan anggaran pendidikan itu dipicu peningkatan anggaran untuk membiayai pengadaan buku pelajaran, penghapusan biaya SPP, penghapusan pungutan dalam penerimaan siswa baru, dan penyelenggaraan ujian sekolah.
"Itu, harus diakomodasi dalam PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Sebab, kalau tidak demikian, sama saja RPJM ini sekadar formalitas," tandas Helmi Musa, legislator PKS yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) RPJM. (sat)
"Sebab, tahun depan akan ada perubahan kurikulum pendidikan. Jadi, kalau dipaksakan terealisasai tahun depan, bisa muspro," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abd. Mujib Hasyim, kemarin.
Mujib melanjutkan, pelaksanaan program buku gratis itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara teknis berkaitan dengan sistem pendidikan yang berlaku. "Kita tidak bisa menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai masing-masing sekolah," jelas Mujib.
Setiap sekolah, ujar mantan guru di Yayasan Pendidikan Ma’arif ini, sekarang punya kebebasan menentukan buku pelajaran yang harus dipakai sebagai pegangan murid. Masing-masing sekolah pun punya standar sendiri. "Pemerintah, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Terlebih terhadap sekolah swasta," tandas Mujib.
Jika pemkab memang berniat menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai seluruh sekolah tingkat SD-SMP se-Sidoarjo, harus dilakukan pengkajian yang sangat mendalam. Juga memusyawarahkan bersama seluruh kepala sekolah, forum guru-guru penyusun kurikulum pelajaran, dan pihak-pihak terkait. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Menurut mereka yang berpengalaman, minimal butuh waktu sekitar 6 bulan," ungkap Mujib. "Kalau tidak begitu, dikhawatirkan buku yang sudah disediakan hanya jadi penghuni perpustakaan," imbuh legislator PKB ini.
Dari sisi nonteknis, program buku pelajaran gratis itu, kemungkinan bakal mengundang komplain dari para kepala sekolah swasta. Sebab, biasanya mereka mendapat fee dari penerbit, yang buku cetakannya dipakai. "Biasanya, fee sebesar 35 persen. Untuk sekolah 25 persen, kepala sekolah 5 persen, dan organisasi 5 persen," beber Mujib.
Yang jadi masalah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sidoarjo untuk tahun 2006-2010, yang disahkan lewar rapat paripurna dewan, kemarin, sudah telanjur merancang peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.
Peningkatan anggaran pendidikan itu dipicu peningkatan anggaran untuk membiayai pengadaan buku pelajaran, penghapusan biaya SPP, penghapusan pungutan dalam penerimaan siswa baru, dan penyelenggaraan ujian sekolah.
"Itu, harus diakomodasi dalam PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Sebab, kalau tidak demikian, sama saja RPJM ini sekadar formalitas," tandas Helmi Musa, legislator PKS yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) RPJM. (sat)
0 comments:
Post a Comment