Kamis, 10 Agt 2006
Win: Dibiayai Lapindo, Saya Tak Mampu
SIDOARJO, Jawa Pos - Musim hujan yang mendekat kian menjadi momok di lokasi banjir lumpur. Karena itu, Bupati Win Hendrarso mendesak segera merelokasikan lima desa yang terkena luapan lumpur panas dan bau itu. Win melontarkan desakan tersebut usai melihat kondisi terakhir di bekas sumur Banjar Panji 1, dekat sumber semburan lumpur, kemarin. Di sana, kondisi dalam taraf mengkhawatirkan.
Dia berpendapat, Tim 1 yang bertugas menyumbat sumber luapan lumpur di dalam permukaan bumi harus lebih meningkatkan kinerjanya agar luapan lumpur tersebut sudah berhenti sebelum musim penghujan datang.
Lima desa yang mendesak direlokasi, lanjut Win, adalah Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo, dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong. Lalu, Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. "Yang mendesak direlokasi ya lima desa di tiga kecamatan itu," ujarnya.
Win juga mengatakan, konsep relokasi tersebut harus dibahas secara mendalam oleh unsur pemerintah terkait, dari pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat.
Lapindo, seperti dirilis kemarin, menyetujui evakuasi terhadap 871 KK yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Mereka diberi santunan, seperti pengungsi lain, kontrak dua tahun Rp 5 juta serta uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa. Namun, soal relokasi belum dibahas.
Bupati Win menandaskan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, maka relokasi permanen atau bedhol desa menjadi satu-satunya solusi. "Karena itu, harus dibicarakan secara indepth antara pemkab, pemprov, Departemen ESDM, Kementerian LH (Lingkungan Hidup), dan menteri perumahan di pemerintahan pusat," urai Win.
Lalu, siapa yang akan mendanai relokasi itu? "Yang terutama ya Lapindo," tegas Win. "Yang jelas, ini tidak bisa hanya dipikul pemkab saja, saya tidak mampu," tandasnya lagi.
Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya pemkab cuma melontarkan wacana tentang relokasi tersebut. "Seharusnya, pemkab sudah mulai menyusun konsep relokasi," tuturnya. "Sebab, kondisinya sudah sangat mendesak," imbuh legislator PKS itu.
Yang tercakup dalam konsep relokasi tersebut, lanjut Helmi, antara lain, tentang lahan relokasi. Kemudian, tentang anggaran serta mekanisme relokasi. Konsep relokasi itu seharusnya juga sudah tertuang dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diserahkan eksekutif kepada legislatif, dan kini sedang dalam pembahasan panitia khusus (pansus) RPJMD legislatif.
"Masalah ada penolakan dari masyarakat, itu bisa dipikirkan belakangan. Yang penting, saat ini relokasi sudah harus dilaksanakan, pemkab sudah punya konsepnya. Ini demi keamanan masyarakat sendiri," jelas Helmi yang juga duduk sebagai anggota Pansus RPJMD itu. (sat)
SIDOARJO, Jawa Pos - Musim hujan yang mendekat kian menjadi momok di lokasi banjir lumpur. Karena itu, Bupati Win Hendrarso mendesak segera merelokasikan lima desa yang terkena luapan lumpur panas dan bau itu. Win melontarkan desakan tersebut usai melihat kondisi terakhir di bekas sumur Banjar Panji 1, dekat sumber semburan lumpur, kemarin. Di sana, kondisi dalam taraf mengkhawatirkan.
Dia berpendapat, Tim 1 yang bertugas menyumbat sumber luapan lumpur di dalam permukaan bumi harus lebih meningkatkan kinerjanya agar luapan lumpur tersebut sudah berhenti sebelum musim penghujan datang.
Lima desa yang mendesak direlokasi, lanjut Win, adalah Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo, dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong. Lalu, Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. "Yang mendesak direlokasi ya lima desa di tiga kecamatan itu," ujarnya.
Win juga mengatakan, konsep relokasi tersebut harus dibahas secara mendalam oleh unsur pemerintah terkait, dari pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat.
Lapindo, seperti dirilis kemarin, menyetujui evakuasi terhadap 871 KK yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Mereka diberi santunan, seperti pengungsi lain, kontrak dua tahun Rp 5 juta serta uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa. Namun, soal relokasi belum dibahas.
Bupati Win menandaskan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, maka relokasi permanen atau bedhol desa menjadi satu-satunya solusi. "Karena itu, harus dibicarakan secara indepth antara pemkab, pemprov, Departemen ESDM, Kementerian LH (Lingkungan Hidup), dan menteri perumahan di pemerintahan pusat," urai Win.
Lalu, siapa yang akan mendanai relokasi itu? "Yang terutama ya Lapindo," tegas Win. "Yang jelas, ini tidak bisa hanya dipikul pemkab saja, saya tidak mampu," tandasnya lagi.
Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya pemkab cuma melontarkan wacana tentang relokasi tersebut. "Seharusnya, pemkab sudah mulai menyusun konsep relokasi," tuturnya. "Sebab, kondisinya sudah sangat mendesak," imbuh legislator PKS itu.
Yang tercakup dalam konsep relokasi tersebut, lanjut Helmi, antara lain, tentang lahan relokasi. Kemudian, tentang anggaran serta mekanisme relokasi. Konsep relokasi itu seharusnya juga sudah tertuang dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diserahkan eksekutif kepada legislatif, dan kini sedang dalam pembahasan panitia khusus (pansus) RPJMD legislatif.
"Masalah ada penolakan dari masyarakat, itu bisa dipikirkan belakangan. Yang penting, saat ini relokasi sudah harus dilaksanakan, pemkab sudah punya konsepnya. Ini demi keamanan masyarakat sendiri," jelas Helmi yang juga duduk sebagai anggota Pansus RPJMD itu. (sat)
0 comments:
Post a Comment