Kamis, 27 Juli 2006
Jawa Pos. Win-Saiful Tak Rencanakan Pendidikan-Kesehatan Gratis
SIDOARJO - Menjelang setahun kemimpinan Win Hendrarso-Saiful Ilah untuk yang kedua kalinya, muncul penilaian kritis dari anggota partai pendukungnya. Helmi Musa, legislator PKS mengatakan, Win-Saiful telah mengingkari janji-janji politiknya.
Helmi mengatakan, itu terungkap dalam draf Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPJMD) Sidoarjo tahun 2006-2011, yang diajukan Pemkab Sidoarjo dan kini dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD Sidoarjo.
"Apa yang dijanjikan Win-Saiful, saat penyampaian visi misi pilkada tahun lalu, tidak tertuang dalam RPJMD tersebut. Yang utama, adalah soal janji pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis," ujar Helmi, yang juga duduk di pansus RPJMD ini.
Ironisnya lagi, lanjut Helmi, dalam RPJMD tersebut Pemkab Sidoarjo dalam kepemimpinan Win-Saiful, lebih mengedepankan kondusifitas di bidang politik. Ini dapat dilihat dari dana APBD yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas).
Dia mengungkapkan, dalam draf RPJMD Sidoarjo tahun 2006-2011 itu, pemkab mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan Bakesbang Linmas selama lima tahun, sebesar Rp 783 miliar.
Sedangkan, APBD selama lima tahun tersebut, disetting sebesar Rp 4 triliun lebih. "Nah, jika diprosentase, maka alokasi dana untuk Bakesbang Linmas, sebesar 19,575 persen. Itu, sangat besar. Dan pengamatan saya, sementara ini, Bakesbang Linmas, adalah sektor pengguna dana APBD terbesar," imbuh dia.
Helmi lalu membandingkan dengan RPJMD Kota Medan. Dia mengatakan, Kota Medan mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 persen dari total APBD-nya untuk bidang kesehatan.
"Tapi, Kota Medan sudah bisa menggratiskan biaya kesehatan. Nah, kita (Pemkab Sidoarjo, Red.) untuk kesehatan dan pendidikan masih belum gratis," tuturnya.
Ketua Pansus RPJMD Abd. Shomad Mahfudz, tak membantah apa yang dituturkan anggotanya itu. Dia mengatakan, draf RPJMD yang sudah diajukan Pemkab Sidoarjo itu, belum memenuhi syarat. "Karena tolok ukurnya belum jelas," ungkap dia.
Namun, pembahasan oleh pansus RPJMD belum sampai pada tahap analisis angka. Baru sampai tahap kajian substansi RPJMD. Dan pansus akan berupaya mengurai lagi dari awal, draf RPJMD tersebut. Padahal, target dewan, pembahasan RPJMD tersebut sudah harus selesai akhir Agustus. "Ya, kami akan berusaha sesegera mungkin menuntaskannya," tandas legislator PKB ini. (sat)
SIDOARJO - Menjelang setahun kemimpinan Win Hendrarso-Saiful Ilah untuk yang kedua kalinya, muncul penilaian kritis dari anggota partai pendukungnya. Helmi Musa, legislator PKS mengatakan, Win-Saiful telah mengingkari janji-janji politiknya.
Helmi mengatakan, itu terungkap dalam draf Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPJMD) Sidoarjo tahun 2006-2011, yang diajukan Pemkab Sidoarjo dan kini dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD Sidoarjo.
"Apa yang dijanjikan Win-Saiful, saat penyampaian visi misi pilkada tahun lalu, tidak tertuang dalam RPJMD tersebut. Yang utama, adalah soal janji pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis," ujar Helmi, yang juga duduk di pansus RPJMD ini.
Ironisnya lagi, lanjut Helmi, dalam RPJMD tersebut Pemkab Sidoarjo dalam kepemimpinan Win-Saiful, lebih mengedepankan kondusifitas di bidang politik. Ini dapat dilihat dari dana APBD yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas).
Dia mengungkapkan, dalam draf RPJMD Sidoarjo tahun 2006-2011 itu, pemkab mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan Bakesbang Linmas selama lima tahun, sebesar Rp 783 miliar.
Sedangkan, APBD selama lima tahun tersebut, disetting sebesar Rp 4 triliun lebih. "Nah, jika diprosentase, maka alokasi dana untuk Bakesbang Linmas, sebesar 19,575 persen. Itu, sangat besar. Dan pengamatan saya, sementara ini, Bakesbang Linmas, adalah sektor pengguna dana APBD terbesar," imbuh dia.
Helmi lalu membandingkan dengan RPJMD Kota Medan. Dia mengatakan, Kota Medan mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 persen dari total APBD-nya untuk bidang kesehatan.
"Tapi, Kota Medan sudah bisa menggratiskan biaya kesehatan. Nah, kita (Pemkab Sidoarjo, Red.) untuk kesehatan dan pendidikan masih belum gratis," tuturnya.
Ketua Pansus RPJMD Abd. Shomad Mahfudz, tak membantah apa yang dituturkan anggotanya itu. Dia mengatakan, draf RPJMD yang sudah diajukan Pemkab Sidoarjo itu, belum memenuhi syarat. "Karena tolok ukurnya belum jelas," ungkap dia.
Namun, pembahasan oleh pansus RPJMD belum sampai pada tahap analisis angka. Baru sampai tahap kajian substansi RPJMD. Dan pansus akan berupaya mengurai lagi dari awal, draf RPJMD tersebut. Padahal, target dewan, pembahasan RPJMD tersebut sudah harus selesai akhir Agustus. "Ya, kami akan berusaha sesegera mungkin menuntaskannya," tandas legislator PKB ini. (sat)
0 comments:
Post a Comment