Pemda tidak memilki sistim kontrol anggaran

Helmi-Sidoarjo.
Tanggapan Statement Sekda

Ketidak percayaan sekda terhadap data yang disampaikan dewan menunjukkan sekda selaku koordinator pengelolaan anggaran daerah tidak memiliki sistim kontrol yang memadai untuk sebuah daerah dengan besar anggaran mencapai 1,1 triliun. Hal ini berbahaya. Kalau tetap di biarkan silpa akhir menunjukkan angka yang besar pada saat perhitungan sisa anggaran tahun 2007.

Ketidak percayaan sekda terhadap data yang disampaikan dewan menunjukkan sekda selaku koordinator pengelolaan anggaran daerah tidak memiliki sistim kontrol yang memadai untuk sebuah daerah dengan besar anggaran mencapai 1,1 triliun. Hal ini berbahaya. Kalau tetap di biarkan silpa akhir menunjukkan angka yang besar pada saat perhitungan sisa anggaran tahun 2007. Ini akahirnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Silpa akan mengalami kenaikan, bahkan bisa melebihi PAD seperti pada tahun 2006 kemarin.

Pola manajemen perencanaan pemerintahan ini sudah harus dirubah, sekarang perencanaan pemkab hanya mengandalkan penambahan anggaran berdasarkan besarnya anggaran tahun lalu di masing-masing satker. Lihat saja di masing-masing satker besarnya anggaran tidak terpaut jauh atau hampir sama dengan anggaran sebelumnya.

Seluruh sistim regulasi yang berhubungan keuangan sekarang ini mulai dari UU sampai PP bahkan permen 13/2006 yang terkahir ini menuntut setiap pemda untuk mengubah pola perencanaan seperti ini. Regulasi ini menuntut pola perencanaan berbasis kebutuhan lokal di masing-masing satker. Jadi tidak harus hampir sama dengan anggaran tahun lalu.

sistim konvensional ini kalau tetap dipertahankan bisa memangkas habis kreativitas dan terobosan-terobosan baru bagi kepala dinas sebagai penanggung jawab anggaran di satkernya. Padahal, banyak kepala dinas/badan/kantor yang memiliki kemampuan u mengimplementasikan kreativitas mereka di lapangan. gimana bisa berkembang dinasnya, wong anggaran di patok segitu e.