Defisit, Membebani Sidoarjo

Jumat, 08 Des 2006
Defisit, Membebani Sidoarjo

SIDOARJO - Jawa Pos. Defisit yang dianggarkan dalam RAPBD 2007, ternyata melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa, usai rapat paripurna penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 di dewan, kemarin.

Legislator PKS dari Kecamatan Candi itu menjelaskan, pemerintah telah menetapkan batasan defisit sebesar 0,5 persen dari product domestic bruto (PDB). Ini berarti sekitar Rp 17,7 triliun kepada seluruh APBD 2007 di Indonesia.

"Dengan begitu, tiap APBD dibatasi maksimum defisit 5 persen dari pendapatan daerah," katanya. Ketentuan ini termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 72 tahun 2006 tentang batas maksimal kumulatif APBN dan APBD.

Untuk Sidoarjo, lanjut Helmi, asumsinya kekuatan APBD tahun 2007 sebesar Rp 1,31 triliun. Atau, naik sebesar 22,49 persen dibandingkan APBD perubahan tahun 2006. Dengan begitu, diperkirakan pendapatan daerah akan mencapai Rp 976,23 miliar.

Defisit yang dianggarkan sebesar Rp 337,31 miliar. "Angka defisit ini terlalu besar dan berpotensi memberikan beban bagi keuangan daerah." Nilai ini berarti lebih besar hampir dua kali target PAD tahun 2007 yang ditetapkan sekitar Rp 180,05 miliar.

"Padahal, paling besar angka defisit menurut keputusan menteri tersebut Rp 65 miliar," imbuhnya. Berarti, hampir 5 kali lebih besar dari ketentuan yang berlaku. (sat)

Bupati Win Mengaku Kaget

Jumat, 03 Nov 2006
Soal Uang Gedok APBD dan PAK untuk Orang Dewan
SIDOARJO - Jawa Pos. Eksekutif Sidoarjo disebut-sebut terlibat dalam aliran dana uang gedok APBD 2006 sebesar Rp 10 juta per orang dan uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006 sebesar Rp 5 juta per orang untuk seluruh anggota DPRD Sidoarjo. Namun eksekutif Pemkab Sidoarjo mengaku tak tahu menahu dari mana asal uang gedok beraroma suap untuk 45 anggota dewan yang terhormat tersebut.

Bupati Win Hendrarso mengatakan, "Saya sendiri kaget. Sepulang umroh, kok tahu-tahu ada berita semacam itu," ujar dia kemarin.

Win menegaskan, selama ini eksekutif tidak pernah membudayakan pemberian uang gedok kepada anggota legislatif, dalam setiap penyusunan APBD maupun PAK. Dia menduga, jika memang ada aliran dana semacam itu, kemungkinan berasal dari oknum eksekutif yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD.

"Yang jelas, kami tidak pernah mengalokasikan dana seperti itu. Mungkin itu uang pribadi mereka (oknum eksekutif, Red.)," tandas Win.

Kasus uang gedok ini sendiri mencuat ketika seorang pegawai Sekretariat DPRD Sidoarjo, membocorkan berita tentang bagi-bagi uang sebesar Rp 5 juta per orang di kalangan anggota dewan, sehari sebelum penggedokan PAK APBD 2006.

Isunya makin memanas saat Syarif Muhtarom, anggota dewan dari PKS, mengaku terus terang, bahwa dirinya diminta untuk menerima uang yang tak jelas alokasi maupun asal-usulnya, setelah penggedokan PAK APBD 2006.

Dia juga mengaku, sebelumnya pernah pula diminta menerima uang sebesar Rp 10 juta per orang, saat penggedokan APBD 2006. Bahkan, saat awal-awal menjalani tugasnya sebagai anggota dewan, juga pernah menerima pembagian uang sebesar Rp 5 juta per orang, walaupun akhirnya dia kembalikan.

"Waktu saya tanya, itu uang apa, dijawab bahwa itu bukan uang dari anggaran DPRD. Tapi, dikatakan bahwa itu uang dari eksekutif," tutur Syarif, saat mengungkapkan upayanya mengorek kejelasan asal-usul uang yang diberikan kepadanya itu.

Setali tiga uang dengan pernyataan Win, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) M. Rochani, selaku Ketua Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo, yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD bersama legislatif, mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk mengucurkan uang gedok kepada anggota dewan.

"Saya ini sudah kenceng (tegas, Red.). Nggak pakai gitu-gituan (uang gedok, Red.) untuk melancarkan pengesahan APBD oleh dewan," elaknya.

Namun, menurut penuturan seorang anggota dewan yang wanti-wanti jati dirinya tak diungkapkan, budaya uang gedok dari ekskutif ke legislatif itu, memang benar-benar ada dan tetap berlangsung hingga kini, di kalangan anggota DPRD Sidoarjo periode 2004-2009.

"Saya sendiri sebenarnya nggak setuju. Tapi, juga nggak bisa menentang arus. Anggota dewan yang sekarang, malah lebih ganas dibanding anggota dewan yang dulu (DPRD periode 1999-2004, Red.)," bisik dia.(sat)

Uang Gedok APBD 2006, Rp 10 Juta Per Orang

Rabu, 01 Nov 2006
Dua Legislator PKS Sepakat Menolak
SIDOARJO - Jawa Pos. Uang gedok ternyata sudah menjadi tradisi yang berurat dan berakar di kalangan DPRD Sidoarjo. Belum tuntas isu tentang uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006, kemarin muncul lagi isu tentang uang gedok APBD 2006.

Itu terungkap dari pengakuan terbuka Syarif Muhtarom, anggota DPRD Sidoarjo dari PKS yang tergabung dalam FKB-Keadilan. Dia mengatakan, uang gedok PAK APBD 2006 itu bukan sekadar isapan jempol. Sebelumnya, dirinya pernah ditawari untuk menerima uang gedok APBD 2006 sebesar Rp 10 juta per orang.

"Saya tidak tahu, itu uang apa. Yang jelas, saya disuruh mengambil di ruang Sekretaris DPRD (Sekwan). Dulu, waktu penggedokan APBD juga ada, nilainya Rp 10 juta per orang, tapi diambil melalui fraksi," beber legislator PKS dari dapil Waru dan Taman itu.

Syarif mengungkapkan, modus pembagian uang gedok tersebut mirip yang dilakukan para anggota DPRD Sidoarjo periode 1999-2004 dalam kasus korupsi anggaran dewan senilai Rp 21,9 miliar.

Setiap anggota diberi informasi untuk menandatangani penerimaan uang, tanpa penjelasan rinci, itu uang apa dan dari mana asalnya. Masing-masing anggota dewan, kata Syarif, mengambil di ruang kerja Sekwan. "Waktu saya tanya itu uang apa, dijawab bukan uang dari anggaran DPRD. Tapi, dikatakan uang dari eksekutif," tuturnya.

Peristiwa serupa, kata Syarif lagi, pernah dia alami di awal-awal menjabat anggota DPRD Sidoarjo periode 2004-2009. Saat itu, menjelang Lebaran. Seluruh anggota dewan, ujarnya, menerima uang dari eksekutif yang tak jelas alokasinya, sebesar Rp 5 juta per orang.

"Waktu itu, saya memang ikut menerima. Tapi, langsung saya kembalikan ke eksekutif melalui Kabag Keuangan Pemkab Bu Nunik Ariyani," ungkap Syarif. "Tanda terima pengembaliannya masih saya simpan. Tapi, yang tanda tangan bukan Bu Nunik sendiri," imbuhnya.

Lalu, bagaimana dengan uang gedok PAK APBD 2006 dan uang gedok APBD 2006 tersebut? "Saya dan rekan saya dari PKS sepakat untuk menolak. Sampai sekarang, kami tidak mengambil uang itu," tegas Syarif, sembari menyebut nama Helmi Musa sebagai satu-satunya rekan dari PKS.

Terpisah, Helmi melontarkan ketegasan serupa. "Kami bingung. Sebab, nggak ada penjelasan itu (uang gedok, Red) uang apa. Makanya, kami berdua sepakat menolak," tandas legislator PKS dari dapil Candi dan Sidoarjo Kota itu. (sat)

Gedok PAK, Rp 5 Juta Per Orang

Sabtu, 28 Okt 2006
SIDOARJO - Jawa Pos. Dampak luapan lumpur Lapindo dan Lebaran benar-benar telah mengalihkan perhatian publik terhadap polah anggota DPRD Sidoarjo. Para anggota dewan itu seakan lepas dari sorotan sehingga bebas berulah.

Belum lama ini mereka telah bancakan uang yang ditengarai sebagai uang gedok PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Peristiwanya berlangsung sehari sebelum penggedokan PAK yang dilaksanakan Jumat pekan lalu (20/10).

Itu terungkap dari penuturan seorang pegawai Sekretariat DPRD (Setwan) Sidoarjo yang minta identitasnya dirahasiakan. "Saya lihat, uangnya dibagi Kamis (19/10). Satu orang dapat Rp 5 jutaan. Nggak jelas uang apa, mungkin uang gedok PAK," bebernya.

Sumber itu menambahkan, modus pembagian uang tersebut mirip yang dilakukan Utsman Ihsan, mantan ketua DPRD Sidoarjo (1999-2004), dalam kasus korupsi anggaran dewan senilai Rp 21,9 miliar.

Setiap anggota dewan diberi tahu ada jatah uang dari ketua dewan. Tanpa ada penjelasan terinci, itu uang apa dan berasal dari mana. "Setelah diberi tahu ada uang dari ketua dewan, masing-masing anggota dewan mengambil jatahnya di bagian keuangan sekretariat dewan," tutur sumber tersebut.

Tak hanya itu, anggota dewan yang juga duduk sebagai anggota panggar (panitia anggaran) dan panmus (panitia musyawarah) mendapatkan jatah tambahan tersendiri. Namun, tak diketahui berapa nominalnya.

"Saya nggak tahu berapa yang mereka terima. Sebab, mereka mengambil di ruangan wakil ketua dewan, Pak Jalaluddin Alham," imbuhnya.

Sayang, sulit untuk menyelidiki apakah yang dilakukan para anggota dewan itu termasuk praktik korupsi atau bukan. Sebab, para anggota dewan itu segera menghapus jejak. "Struk bukti pembayaran uang yang mereka terima langsung disobek," beber sumber di setwan itu.

Kepada sejumlah wartawan, seorang anggota DPRD Sidoarjo periode 2004-2009 mengakui telah menerima uang gedok PAK itu dari Ketua Dewan Arly Fauzi. "Yang saya terima cuma Rp 5 juta. Terus dapat tambahan Rp 1 juta dari Pak Arly sebelum Lebaran," tuturnya.

Namun, Arly membantah semua isu miring itu. Walaupun dia mengakui telah bagi-bagi uang sehari sebelum penggedokan PAK. Demikian pula yang dikatakan Jalaluddin Alham. "Kalau saya bagi-bagi duit, itu uang dari mana. Nggak benar itu. Saya cuma bagi-bagi kain bahan untuk baju Lebaran. Semua anggota dewan dapat, termasuk pegawai dan staf setwan," elaknya. (sat)

Program Buku Gratis Terancam Muspro

Kamis, 31 Agt 2006

SIDOARJO -Jawa Pos Program buku pelajaran sekolah gratis untuk murid tingkat SD-SMP se-Sidoarjo yang dilontarkan Bupati Win Hendrarso, terancam muspro (sia-sia). Bila pengadaannya dipaksakan terealisasi tahun depan.

"Sebab, tahun depan akan ada perubahan kurikulum pendidikan. Jadi, kalau dipaksakan terealisasai tahun depan, bisa muspro," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Abd. Mujib Hasyim, kemarin.

Mujib melanjutkan, pelaksanaan program buku gratis itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Secara teknis berkaitan dengan sistem pendidikan yang berlaku. "Kita tidak bisa menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai masing-masing sekolah," jelas Mujib.

Setiap sekolah, ujar mantan guru di Yayasan Pendidikan Ma’arif ini, sekarang punya kebebasan menentukan buku pelajaran yang harus dipakai sebagai pegangan murid. Masing-masing sekolah pun punya standar sendiri. "Pemerintah, tidak bisa intervensi terlalu jauh. Terlebih terhadap sekolah swasta," tandas Mujib.

Jika pemkab memang berniat menyeragamkan buku pelajaran yang dipakai seluruh sekolah tingkat SD-SMP se-Sidoarjo, harus dilakukan pengkajian yang sangat mendalam. Juga memusyawarahkan bersama seluruh kepala sekolah, forum guru-guru penyusun kurikulum pelajaran, dan pihak-pihak terkait. Ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. "Menurut mereka yang berpengalaman, minimal butuh waktu sekitar 6 bulan," ungkap Mujib. "Kalau tidak begitu, dikhawatirkan buku yang sudah disediakan hanya jadi penghuni perpustakaan," imbuh legislator PKB ini.

Dari sisi nonteknis, program buku pelajaran gratis itu, kemungkinan bakal mengundang komplain dari para kepala sekolah swasta. Sebab, biasanya mereka mendapat fee dari penerbit, yang buku cetakannya dipakai. "Biasanya, fee sebesar 35 persen. Untuk sekolah 25 persen, kepala sekolah 5 persen, dan organisasi 5 persen," beber Mujib.

Yang jadi masalah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sidoarjo untuk tahun 2006-2010, yang disahkan lewar rapat paripurna dewan, kemarin, sudah telanjur merancang peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen.

Peningkatan anggaran pendidikan itu dipicu peningkatan anggaran untuk membiayai pengadaan buku pelajaran, penghapusan biaya SPP, penghapusan pungutan dalam penerimaan siswa baru, dan penyelenggaraan ujian sekolah.

"Itu, harus diakomodasi dalam PAK (Perubahan Anggaran dan Kegiatan) APBD 2006. Sebab, kalau tidak demikian, sama saja RPJM ini sekadar formalitas," tandas Helmi Musa, legislator PKS yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) RPJM. (sat)

Pendidikan 30% untuk Gratiskan Pendidikan

Sidoarjo-Helmi. Hasil pembahasan Pansus RPJMD DPRD dengan tim RPJMD eksekutif menyepakati agar draft RPJMD direvisi agar lebih mencerminkan dan menjawab tuntutan yang berkembang dimasyarakat dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Perubahan ini juga harus mengakomodasi janji politik yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka di kampanye pilkada diantaranya adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Beberapa perubahan penting yang tertuang dalam draft rpjmd setelah dilakukan revisi oleh tim eksekutif adalah:
1. Ada Penambahan 2 misi yaitu penangulangan kemiskinan dan mewujudkan sentra agribisnis terpadu
2. Jumlah anggaran selama 5 tahun 2006-2010 sebesar 5,3 triliun dari sebelumnya 4,9 triliun
3. Perubahan pada alokasi anggaran khususnya pada pendidikan, dan penurunan drastis pada bakesbanglinmas
4. Dari aspek pendapatan asli daerah (PAD), sebelumnya ditarget 6% naik menjadi 17,55% pada tahun 2006, 19,98% pada tahun 2007, 20,71% pada tahun 2008, 21,49% pada tahun 2009 dan 22,27% pada tahun 2010

Kenaikan sangat signifikan di dinas Pendidikan:
Pemerintah mengaggarkan dalam 5 tahun anggaran dalam RPJMD sebesar 30,65% atau 1,627,207,525,000 meningkat signifikan dari sebelumnya 4,51% atau 224,314,652,089.50. Kenaikan anggaran ini dipicu oleh desakan dewan dalam pansus RPJMD agar pemerintah lebih memperhatikan pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pelayanan dasar masyarakat dan sekaligus mengakomodasi janji kampanye pak win/saeful dalam masa kampanye agustus tahun lalu.

Peningkatan anggaran pendidikan ini untuk membiayai program menuntaskan wajib belajar 9 tahun,dengan 4 pembiayaan yaitu:

1. Pembiayaan Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD/MI,SMP/Mts
2. Pengadaan Buku Pelajaran
3. Pembebasan biaya pendidikan (BOS)
4. Bantuan Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Pemerintah mengalokasikan keempat pembiayaan ini pada tahun 2006 : Rp 139,912,625,000 tahun 2007 Rp 151,687,040,000 tahun 2008 Rp 167,382,090,000 tahun 2009 Rp 183,097,070,000 tahun 2010 Rp 198,837,100,000 dan tahun 2011 Rp 213,927,100,000.

RPJMD ini harus dijadikan acuan dalam perubahan APBD 2006. Pembahasan perubahan APBD 2006 sekarang ini, menjadi momen yang tepat untuk memasukkan pembiayaan pendidikan ini dalam anggaran tahun ini. Sehingga masyarakat segera bisa mendapatkan keringanan dalam pembiayaan pendidikan anak-anak mereka.

Mudah-mudahan keempat pembiayaan ini bisa segera meringankan beban masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan ...amiin.

Defisit, Membebani Sidoarjo

Jumat, 08 Des 2006
SIDOARJO - Jawa Pos. Defisit yang dianggarkan dalam RAPBD 2007, ternyata melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu diungkapkan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa, usai rapat paripurna penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 di dewan, kemarin.

Legislator PKS dari Kecamatan Candi itu menjelaskan, pemerintah telah menetapkan batasan defisit sebesar 0,5 persen dari product domestic bruto (PDB). Ini berarti sekitar Rp 17,7 triliun kepada seluruh APBD 2007 di Indonesia.

"Dengan begitu, tiap APBD dibatasi maksimum defisit 5 persen dari pendapatan daerah," katanya. Ketentuan ini termuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No 72 tahun 2006 tentang batas maksimal kumulatif APBN dan APBD.

Untuk Sidoarjo, lanjut Helmi, asumsinya kekuatan APBD tahun 2007 sebesar Rp 1,31 triliun. Atau, naik sebesar 22,49 persen dibandingkan APBD perubahan tahun 2006. Dengan begitu, diperkirakan pendapatan daerah akan mencapai Rp 976,23 miliar.

Defisit yang dianggarkan sebesar Rp 337,31 miliar. "Angka defisit ini terlalu besar dan berpotensi memberikan beban bagi keuangan daerah." Nilai ini berarti lebih besar hampir dua kali target PAD tahun 2007 yang ditetapkan sekitar Rp 180,05 miliar.

"Padahal, paling besar angka defisit menurut keputusan menteri tersebut Rp 65 miliar," imbuhnya. Berarti, hampir 5 kali lebih besar dari ketentuan yang berlaku. (sat)

Pemkab Didesak Buat Konsep Relokasi

Radar Surabaya, Kamis, 10 Agustus 2006
PEMKAB - Sidoarjo didesak segera membuat konsep tentang relokasi untuk warga yang terkena dampak luapan lumpur. Pasalnya, saat ini belum ada konsep terkait rencana relokasi tersebut.
“Saat ini beberapa solusi harus disiapkan terkait rencana reloksai tersebut. Untuk itu, saya mendesak Pemkab agar segera membuat konsep tentang relokasi bagi warga yang terkena dampak luapan lumpur”, kata Helmi Musa, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, kepada wartawan, Rabu (9/8).
Helmi menilai sekarang ini Pemkab belum mempunyai konsep yang jelas mengenai relokasi. Padahal relokasi yang menjadi salah satu mencari solusi untuk menyelamatkan warga itu sangat diperlukan. Mengngat saat ini banyak kolam penampungan lumpur (pond) yang penuh dan sebentar lagi akan datang musim penghujan.
“Entah masyarakat menerima atau tidak, tapi konsep itu perlu segera dibuat. Apalagi dalam kondisi bencana seperti sekarang ini. “Tandas anggota fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan DPRD Sidoarjo itu.
Kritikan itu dilontarkan lantaran sampai saat ini belum ada konsep relokasi yang jelas dari Pemkab. Termasuk belum dimasukkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2005-2010.
“Harusnya konsep relokasi yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk penanggulangan banjir lumpur juga dituangkan dalam RPJMD. Kenyataanya konsep itu tidak dicantumkan,” lanjut anggota Pansus I yang membahas RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2005-2010 itu.
Dikatakan, urusan konsep itu merupakan kewajiban Pemkab. Sedangkan bagi warga yang menolak konsep itu nantinya bakal menjadi masukan tersendiri. Yang jelas, menurut dia, konsep relokasi harus dibuat, termasuk didalamnya disebutkan rencana relokasi, dana yang dibutuhkan, hingga hambatan dan kendala-kendalanya.
“Jangan sampai saat musibah terjadi, nanti kita tergesa-gesa cari solusinya, karena melihat semburan lumpur yang tak kunjung berhenti, alternatif dan segala solusi harus dicari secepatnya, “imbuhnya.
Seperti diketahui wacana relokasi saat ini sudah mulai hangat dibicarakan bahkan dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Kabupaten Sidoarjo siap mendukung rencana itu.

Mendesak, Bedhol Lima Desa

Kamis, 10 Agt 2006

Win: Dibiayai Lapindo, Saya Tak Mampu
SIDOARJO, Jawa Pos - Musim hujan yang mendekat kian menjadi momok di lokasi banjir lumpur. Karena itu, Bupati Win Hendrarso mendesak segera merelokasikan lima desa yang terkena luapan lumpur panas dan bau itu. Win melontarkan desakan tersebut usai melihat kondisi terakhir di bekas sumur Banjar Panji 1, dekat sumber semburan lumpur, kemarin. Di sana, kondisi dalam taraf mengkhawatirkan.

Dia berpendapat, Tim 1 yang bertugas menyumbat sumber luapan lumpur di dalam permukaan bumi harus lebih meningkatkan kinerjanya agar luapan lumpur tersebut sudah berhenti sebelum musim penghujan datang.

Lima desa yang mendesak direlokasi, lanjut Win, adalah Kelurahan Jatirejo, Desa Renokenongo, dan Kelurahan Siring di Kecamatan Porong. Lalu, Desa Kedungbendo di Kecamatan Tanggulangin dan Desa Besuki di Kecamatan Jabon. "Yang mendesak direlokasi ya lima desa di tiga kecamatan itu," ujarnya.

Win juga mengatakan, konsep relokasi tersebut harus dibahas secara mendalam oleh unsur pemerintah terkait, dari pemerintah kabupaten sampai pemerintah pusat.

Lapindo, seperti dirilis kemarin, menyetujui evakuasi terhadap 871 KK yang masih bertahan di sekitar lokasi semburan. Mereka diberi santunan, seperti pengungsi lain, kontrak dua tahun Rp 5 juta serta uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa. Namun, soal relokasi belum dibahas.

Bupati Win menandaskan, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, maka relokasi permanen atau bedhol desa menjadi satu-satunya solusi. "Karena itu, harus dibicarakan secara indepth antara pemkab, pemprov, Departemen ESDM, Kementerian LH (Lingkungan Hidup), dan menteri perumahan di pemerintahan pusat," urai Win.

Lalu, siapa yang akan mendanai relokasi itu? "Yang terutama ya Lapindo," tegas Win. "Yang jelas, ini tidak bisa hanya dipikul pemkab saja, saya tidak mampu," tandasnya lagi.

Secara terpisah, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa mengatakan bahwa saat ini bukan saatnya pemkab cuma melontarkan wacana tentang relokasi tersebut. "Seharusnya, pemkab sudah mulai menyusun konsep relokasi," tuturnya. "Sebab, kondisinya sudah sangat mendesak," imbuh legislator PKS itu.

Yang tercakup dalam konsep relokasi tersebut, lanjut Helmi, antara lain, tentang lahan relokasi. Kemudian, tentang anggaran serta mekanisme relokasi. Konsep relokasi itu seharusnya juga sudah tertuang dalam draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diserahkan eksekutif kepada legislatif, dan kini sedang dalam pembahasan panitia khusus (pansus) RPJMD legislatif.

"Masalah ada penolakan dari masyarakat, itu bisa dipikirkan belakangan. Yang penting, saat ini relokasi sudah harus dilaksanakan, pemkab sudah punya konsepnya. Ini demi keamanan masyarakat sendiri," jelas Helmi yang juga duduk sebagai anggota Pansus RPJMD itu. (sat)

Buku Gratis Masuk PAK

Senin, 31 Juli 2006
Tim Dikkab Kaji Kurikulum
SIDOARJO - Jawa Pos. Siswa-siswa sekolah di SD dan SMP Sidoarjo bakal bisa tersenyum. Ini terjadi jika usul Pemkab Sidoarjo soal pengadaan buku-buku pelajaran gratis disetujui DPRD. Usul kebijakan pro-pendidikan itu bakal diajukan pada akhir 2006.

Saat ini, Pemkab Sidoarjo sedang mengkaji berbagai aspek tentang pengadaan buku paket pelajaran gratis. Pengkajian, antara lain, meliputi sinkronisasi kurikulum dan kebutuhan siswa serta buku pelajaran yang diperlukan siswa. Termasuk, jumlah yang akan dicetak dan dibagikan gratis.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten (Dikkab) Sidoarjo M.G. Hadi Sutjipto mengatakan, salah satu hasil pengkajian menyebut, siswa yang akan mendapat buku gratis adalah mereka yang sudah belajar dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Yang belum KBK mungkin baru kelas 1 mulai tahun pelajaran depan. Hal itu masih disosialisasikan. "Prinsipnya, kami tetap bekerja cermat dan tidak mau grusa-grusu," tambah Sutjipto.

Bupati Win Hendrarso menjelaskan, pemkab berupaya mengegolkan kebijakan bidang pendidikan yang meringankan beban siswa. Di halaman pendapa Kabupaten Sidoarjo, Jumat lalu, Win mengatakan akan mengonsentrasikan Perubahan Anggaran dan Kegiatan (PAK) APBD Sidoarjo 2006. Terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Target pertama dalam PAK itu adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, dari 18,5 persen menjadi 20 persen. "Untuk pendidikan, ya (mewujudkan program) buku gratis itu," ujarnya.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos menyebut, konsep awal anggaran pengadaan buku-buku gratis itu bisa mencapai Rp 35 miliar sampai Rp 40 miliar. Realisasinya bertahap selama lima tahun. Pada PAK tahun ini, sekitar September, berkisar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar.

Bagaimana sambutan dewan? Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi menyatakan, DPRD telah mempelajari usul Pemkab Sidoarjo tersebut. Panitia musyawarah (panmus) juga telah mengkajinya dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pertimbangan itu, apakah pengadaan buku gratis tersebut akan sinkron dengan kebutuhan siswa dan perkembangan kurikulum. "Jangan sampai buku itu nanti tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kurikukulum dan kebutuhan siswa," kata Arly. (roz/sat)

Helmi: Ingkari Janji Politik

Kamis, 27 Juli 2006

Jawa Pos. Win-Saiful Tak Rencanakan Pendidikan-Kesehatan Gratis
SIDOARJO - Menjelang setahun kemimpinan Win Hendrarso-Saiful Ilah untuk yang kedua kalinya, muncul penilaian kritis dari anggota partai pendukungnya. Helmi Musa, legislator PKS mengatakan, Win-Saiful telah mengingkari janji-janji politiknya.

Helmi mengatakan, itu terungkap dalam draf Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RKPJMD) Sidoarjo tahun 2006-2011, yang diajukan Pemkab Sidoarjo dan kini dalam pembahasan panitia khusus (pansus) DPRD Sidoarjo.

"Apa yang dijanjikan Win-Saiful, saat penyampaian visi misi pilkada tahun lalu, tidak tertuang dalam RPJMD tersebut. Yang utama, adalah soal janji pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis," ujar Helmi, yang juga duduk di pansus RPJMD ini.

Ironisnya lagi, lanjut Helmi, dalam RPJMD tersebut Pemkab Sidoarjo dalam kepemimpinan Win-Saiful, lebih mengedepankan kondusifitas di bidang politik. Ini dapat dilihat dari dana APBD yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas).

Dia mengungkapkan, dalam draf RPJMD Sidoarjo tahun 2006-2011 itu, pemkab mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan Bakesbang Linmas selama lima tahun, sebesar Rp 783 miliar.

Sedangkan, APBD selama lima tahun tersebut, disetting sebesar Rp 4 triliun lebih. "Nah, jika diprosentase, maka alokasi dana untuk Bakesbang Linmas, sebesar 19,575 persen. Itu, sangat besar. Dan pengamatan saya, sementara ini, Bakesbang Linmas, adalah sektor pengguna dana APBD terbesar," imbuh dia.

Helmi lalu membandingkan dengan RPJMD Kota Medan. Dia mengatakan, Kota Medan mengalokasikan anggaran sebesar 1,2 persen dari total APBD-nya untuk bidang kesehatan.

"Tapi, Kota Medan sudah bisa menggratiskan biaya kesehatan. Nah, kita (Pemkab Sidoarjo, Red.) untuk kesehatan dan pendidikan masih belum gratis," tuturnya.

Ketua Pansus RPJMD Abd. Shomad Mahfudz, tak membantah apa yang dituturkan anggotanya itu. Dia mengatakan, draf RPJMD yang sudah diajukan Pemkab Sidoarjo itu, belum memenuhi syarat. "Karena tolok ukurnya belum jelas," ungkap dia.

Namun, pembahasan oleh pansus RPJMD belum sampai pada tahap analisis angka. Baru sampai tahap kajian substansi RPJMD. Dan pansus akan berupaya mengurai lagi dari awal, draf RPJMD tersebut. Padahal, target dewan, pembahasan RPJMD tersebut sudah harus selesai akhir Agustus. "Ya, kami akan berusaha sesegera mungkin menuntaskannya," tandas legislator PKB ini. (sat)

Bunuh Sumber Semburan Lumpur, Ditambah Lagi Satu Skenario

12 Juli 2006, 16:08:13, Laporan Eddy Prasetyo
ssnet| Tim Penanganan Lumpur Bawah Permukaan menambah satu skenario lagi untuk menaklukan semburan lumpur di sekitar sumur Banjar Panji 1 (BJP-1), Porong. Sebelumnya ada 3 skenario yang dibeberkan Dr. RUDY RUBIANDINI pakar pengeboran Teknik Perminyakan ITB yang diperbantukan di Tim Penanganan Lumpur Bawah Permukaan.

Tiga skenario itu dengan 2 asumsi, yakni rangkaian mata bor masih tertinggal di kedalaman antara 4.241 feet dan 9.000 feet di bawah permukaan tanah atau jatuh ke dasar di kedalaman lebih dari 9.000 feet. Skenario pertama dengan asumsi rangkaian mata bor sudah jatu ke dasar. Metodenya, menutup sumber semburan lumpur di dalam tanah dengan menginjeksikan lumpur berat dan semen dari sumur BJP-1.

Skenario dua, dengan asumsi fish masih ‘tersangkut di kedalaman antara 4.241 hingga 9.000 feet. Dilakukan re-entry intervention well dengan mengebor miring (sidetrack drilling) dari snubbing unit persis di sumur BJP-1. Sedangkan skenario tiga adalah menggunakan relief well. Melakukan pengeboran di lubang yang baru. Letaknya sekitar 500 meter dari pusat semburan utama lumpur. Dari sana, dilakukan pengeboran miring ke sumber semburan untuk menciptakan jalan masuk lumpur berat dan semen.

Skenario baru ini oleh RUDY disebut sebagai skenario 2B. Hampir sama dengan skenario 2A, yakni melakukan re-entry intervention well dengan mengebor miring (sidetrack drilling). Perbedaannya, jika skenario 2A menggunakan snubbing unit lama yang berkekuatan sekitar 325 Horse Power (tenaga kuda), maka skenario teranyar ini mendatangkan rig baru dengan kekuatan lebih besar, yakni 750 tenaga kuda.

“Secara teknis, dua skenario ini sama. Hanya berbeda pada peralatan, dimana pada skenario 2B lebih mantap dalam hal drilling power. Sebenarnya sih kita harapkan tanpa rig yang baru ini, killing well bisa berjalan mulus,” ujarnya.

RUDY memperkirakan dalam tempo seminggu setelah hari ini, rig baru tersebut sudah tiba di sekitar snubbing unit.

Penanganan bencana luapan lumpur Porong

Perkembangan penanganan bencana luapan lumpur Porong sampai Selasa (11/7) sore, menurut Koordinator Tim Pelaporan, Drs. Ec. Hariadi Purwantoro, MM, sebagai berikut:
Sumur Banjarpanji#I (Sub Surface)
Relief Well Site Preparation
1. Pembuatan Mud Pit di Relief Well, menunggu konfirmasi dimensi dari Driliing.
2. Ada perubahan lokasi Water Pond akibat terendamnya lokasi awal.

Site Preparation Snubbing
Pembuatan Water Pond (di sisi timur Mud Pit) sudah selesai dikerjakan, plastik alas air telah terpasang.

Pengendalian Lumpur
1. Pond A dan B : Kegiatan penanggulan di Pond A yang berbatasan dengan pabrik masih terus dilakukan. Sementara Pond B terisi air, seharusnya terisi lumpur.
2. Pond C : Pengaliran lumpur dari Desa Renokenongo dengan pompa ke Pond C.
3. Pond 1 : Penebalan tanggul dengan sirtu.
4. Pond 2 : - Penebalan tanggul sepanjang 160 m kearah barat dan 50 m kearah utara, baru berjalan 10 m (kedua arah) ;
- Penanggulan terhadap jalan gorong-gorong untuk mencegah lumpur mengalir ke area pengungsian warga Desa Renokenongo.
5. Pond 3 dan 4 : - Sedang dikerjakan penebalan tanggul di Pond 4, progres 85% ;
- Penguatan tanggul di Pond 3.

Pengungsi
Total pengungsi sampai hari ini 2.064 KK (7.994 jiwa) rinciannya : Pasar Baru Porong 1.738 KK (6.743 jiwa); Balai Desa Renokenongo 182 KK (717 jiwa); dan yang berada dikontrakan/rumah famili 144 KK (534 jiwa). Warga yang mengungsi tidak hanya warga yang tempat tinggalnya terkena uapan lumpur. 1 KK terdiri 2-4 jiwa.

Santunan
Total santunan yang sudah dibagikan kepada warga Rp 3.480.900.000. Total penerima 2.871 KK (11.603 jiwa). Santunan senilai Rp 300 ribu/jiwa/bulan bagi korban bencana luapan lumpur diberikan kepada:
1. Warga Ds Siring Porong 755 KK (2.637 jiwa) Rp 791.100.000 (100%).
2. Warga Desa Jatirejo 1.061 KK (4.509 jiwa ) Rp 1.352.700.000 (100%)
3. Ds Renokenongo 420 KK (1.735 jiwa) Rp 520.500.000 (100%).
4. Kedungbendo Kec Tanggulangin 635 KK (2.722 jiwa) Rp 816.600.000 (100%).

Gedung/Bangunan
Sampai hari ini jumlah gedung/bangunan total sebanyak 781 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 744, sekolah 9 (6 sekolah negeri), pabrik 15, masjid dan musala 13 unit.

Sekolah/Siswa
Hari ini jumlah siswa di pengungsian Pasar Porong 925 siswa dan di luar Pasar Porong 552 siswa sehingga total 1.477 siswa, Rinciannya:
1. TK DW Persatuan Jatirejo 62 (di pasar 40, di luar 22). *
2. RA Roudatul Ulum Jatirejo 107 (di pasar 77, diluar 30).*
3. SDN Jatirejo II 127 (di pasar 90, di luar 37)*
4. SDN Siring I 202 (di pasar 37, di luar 165).*
5. SDN Siring II 152 (di pasar 46, di luar 106).*
6. MI Ma`arif Jatirejo 146 (di pasar 121, di luar 25).*
7. SMP Negeri 2 Porong 53 (di pasar 53, di luar -).*
8. SMP Negeri 3 Porong 5 (di pasar 5, di luar -).
9. SMP Negeri I Porong 5 (di pasar 5, di luar -)
10. SMP Bhayangkari 3 (di pasar 3, di luar -).
11. MTs Al-Fudhola 8 (di pasar 8, di luar -).
12. MTs AHAS Jatirejo 116 (di pasar 63, di luar 53). *
13. MA AHAS Jatirejo 68 (di pasar 22, di luar 46).*
14. SDN Kedungbendo III 27 (di pasar 27, di luar -).
15. SDN Kedungbendo II 65 (di pasar 65, di luar -).
16. SDN Renokenongo I&II 16 (di pasar 16, di luar -).
17. SDN Jatirejo I 56 (di pasar 31, di luar 25).
18. SMP PGRI 7 (di pasar 7, di luar -).
19. SMPN 2 Jabon 2 (di pasar 2, di luar -).
20. SMAN I Porong 2 (di pasar 2, di luar -).
21. SMA PGRI Porong 2 (di pasar 2, di luar -).
22. SMA Bhayangkari 4 (di pasar 4, di luar -).
23. SMK Walisongo Gempol 3 (di pasar 3, di luar -).
24. SMK PGRI 2 (di pasar 2, di luar -).
25. SMA Yapenas Japanan 5 (di pasar 5, di luar -).
26. STM Walisongo Gempol 7 (di pasar 7, di luar -).
27. TK DWP Renokenongo 3 (di pasar 3, di luar -).
28. TK DWP Siring 55 (di pasar 12, di luar 43).
29. TK DW Kedungbendo 41 (di pasar 41, di luar -).
30. SMP dari Kedungbendo 35 (di pasar 35, di luar -).
31. SMA dari Kedungbendo 19 (di pasar 19, di luar -).
32. SMA dari Renokenongo 8 (di pasar 8, di luar -).
33. SMP dari Renokenongo 2 (di pasar 2, di luar -).
34. SDLB 4 (di pasar 4, di luar -).
35. SMP Siring 2 (di pasar 2, di luar -).
36. MI Kedungbendo 44 (di pasar 44, di luar -).
37. TK/RA Kedungbendo 12 (di pasar 12, di luar -).
Ket : 9 lembaga sekolah tergenang luapan lumpur sehingga diliburkan.

Pabrik/Tenaga Kerja
Jumlah pabrik yang terkena banjir lumpur 15 unit dengan total tenaga kerja (naker) 1.736 dan masing-masing memperoleh pengganti upah Rp 700 ribu/orang/bulan. Rinciannya:
1. PT. Catur Putra Surya 154.
2. PT Supra Surya Indonesia 70.
3. PT Sari Inti Pratama 346.
4. PT Primafindo Pangan Makmur 65. Dibayar 65 naker, 160 naker tidak dibayar karena borongan lepas.
5. PT. Victory Rotaninda 168
6. PT. Gunung Mas Santosa Raya 119.
7. PT. Airlangga 158.
8. PT. Srikaya Pura Mas 104.
9. UD. Emanilendo 30.
10. CV. Karya Kasih Karunia 92.
11. PT. De Brima 197.
12. CV. Niagara Prima 26.
13. CV. Semangat Jaya 98.
14. PT. Titis Sampurna 105. Sedang melengkapi data.
15. Pertamina EP Jawa Bag Brt 4. Dipanggil tidak datang.
Telah terbayar Rp 1.138.900.000 dengan jumlah pekerja 1.627 orang (Rp 700.000/tenaga kerja). PT Lapindo diundang oleh Disnaker Sidoarjo pada hari Kamis 6 Juli 2006 namun sampai hari ini Sabtu 8 Juli 2006 belum ada konfirmasi.

Lahan/Tanaman/Ternak
1. Total lahan tebu yang terkena banjir lumpur 11,93 ha. Rinciannya: Renokenongo 6,30 ha; Jatirejo 5,63 ha.
2. Total lahan padi 190,39 ha. Rinciannya: Siring 16,75 ha; Renokenongo 60,85 ha; Jatirejo 20,29 ha; Kedungbendo 3,5 ha; Sentul 25 ha ; Besuki Jabon 6 ha dan Glagaharum 58 ha.
3. Lahan tambak masih nihil namun apabila Lumpur dialirkan ke saluran tambak maka sekitar 1.600 bakal terancam.
4. Total ternak unggas yang jadi korban 1.605 ekor. Rinciannya: Renokenongo 295 ekor; Jatirejo 1.049 ekor; Siring 261 ekor.
5. Kambing 30 ekor. Rinciannya: Renokenongo 4 ekor; Jatirejo 11 ekor; Siring 15 ekor.
6. Sapi 2 ekor Ds Jatirejo.
7. Kijang 7 ekor Ds Jatirejo.

Infrastruktur
Infrastruktur yang mengalami kerusakan terdiri dari:
1. Penerangan jalan 20 titik di Ds Siring dan Renokenongo.
2. Saluran irigasi: sekunder Juwet 2.000 m, saluran irigasi tersier 3.475 m, bangunan bagi/sadap/pintu 6 unit, bangunan ukur 5 unit, boks tersier/kuarter 4 unit, saluran drainase kampung 4.500 meter.
3. Pengendali banjir: afvour Jatianom 2.600 m, afvour Ketapang 1.000 m, anak afvour Ketapang 1.500 m, saluran pembuangan (afvour desa) Renokenongo 1.400 m, Siring 1.200 m, Jatirejo 2.000, Kedungbendo 3.000 m, serta dam pengendali 2 unit.
4. Jalan: aspal 19.800 m, tanah 300 m, tol 300 m, jalan lingkungan 3.900 meter.
5. Utilitas PDAM: masyarakat 160 unit (Jatirejo 92, Siring 68); pabrik 1 unit di Siring; jaringan pipa 850 m.
6. PLN LV panel 2 unit di PT Gunungmas dan GCB pembatas (20 Kv) 1 unit di PT Caturputra.
7. Hydrant umum 5 unit (tandon air beton).
8. Jaringan air minum (HIPPAM) 1.624 m1 (Pipa PVC 3)

Kesehatan
Sampai hari ini pos-pos kesehatan telah menerima pasien rawat jalan 13.749. Dan pengungsi yang pernah dan sedang menjalani rawat inap mencapai 266, tetapi yang masih menjalani rawat inap tinggal 31 (6 Puskesmas Porong, 19 RS Bhayangkara, 1 RSUD Dr Sutomo, 5 RSUD Sidoarjo). Rincian lengkapnya:
1. Puskesmas Porong: rawat jalan 558, rawat inap 70 (6 masih rwt).
2. Polindes Jatirejo: rawat jalan 356.
3. Polindes siring: rawat jalan 116.
4. Polindes Renokenongo: rawat jalan 32.
5. Pos Kesehatan Ds Jatirejo: rawat jalan 630.
6. Pos Kesehatan Ds Renokenongo: rawat jalan 1.786.
7. Pos Kesehatan Mobile: rawat jalan 324.
8. Pos Kesehatan Psr Baru Porong: rawat jalan 4.100.
9. RS Bhayangkara Porong: rawat jalan1.194, rawat inap 156 (19 masih rwt).
10. Ambulan 118 RSU Dr Sutomo: rawat jalan 2.408. (1 masih rwt)
11. RSUD Sidoarjo: rawat jalan 8, rawat inap 35 orang (5 masih rwt).
12. Pos Kesehatan Ds Kedungbendo: rawat jalan 1.096.
13. RS Delta Surya: rawat inap 1.
14. RS Siti Hajar: rawat inap 3.
15. Pos Kesehatan PKS: rawat jalan 565.
16. Pos Kesehatan PAN: rawat jalan 160.
17. Pos Kesehatan Marinir: rawat jalan 416.(put)

Lapindo Teruskan Eksplorasi Sampai 30 Tahun Mendatang

11 Juli 20106, 14:31:50, Laporan Diyan Bagus Asmoro
ssnet| Lapiondo Brantas Inc masih akan meneruskan eksplorasi gas di Sidoarjo sampai 30 tahun mendatang.

Itu karena Lapindo Brantas Inc sudah mengikat kontrak 30 tahun dengan BP Migas dan baru berjalan 10 tahun. Lapindo Brantas Inc masuk ke Grup Brantas yang melakukan eksplorasi di beberapa sumur di Sidoarjo.

ZUHDY PANE dari Bakrie Grup, induk dari Lapindo Brantas Inc, kepada MARTHA reporter Suara Surabaya, Selasa (11/07), mengatakan, banjir lumpur yang terjadi sekarang ini tidak berpengaruh terhadap keabsahan Lapindo, sebagai operator Blok Brantas yang akan mengeksplorasi gas di Sidoarjo. [Audio On Demand] .

ZUHDY juga mengatakan, semua biaya yang dikeluarkan Lapindo Brantas Inc di back up induk perusahaan, terutama bantuan untuk para korban yang tidak bisa ditunda, misalnya seperti yang disepakati, Lapindo setuju untuk memberi uang sewa rumah Rp 2.000.000.00, untuk pengungsi korban luapan lumpur yang rumahnya tergenang, upaya itu dipilih dibandingkan relokasi warga yang membutuhkan dana lebih besar.

Final, Konsep Rumahkan Pengungsi

Selasa, 11 Juli 2006
BUPATI Win Hendrarso berjanji memperjuangkan pengungsi, agar keluar dari tempat pengungsian di Pasar Porong baru. "Saya akan berjuang agar harapan pengungsi bisa dikabulkan," kata Win yang kemarin bersama Wakil Bupati Saiful Ilah saat melihat lokasi uji coba pembuatan batu bata dari bahan lumpur panas di Siring, Porong, kemarin.

Selain karena kebutuhan terus meningkat, pertengahan Juli ini, anak-anak sudah masuk sekolah. Faktor lain, sekitar dua bulan, sudah masuk bulan Ramadan. "Jika terus berada di pengungsian, ibadah mereka akan sangat terganggu," katanya.

Soal konsep yang dituntut pengungsi, Win menyatakan sudah ada kesepakatan bulat di antara pengungsi disaksikan wakil Lapindo Brantas, dalam dalam pertemuan di Balai Kecamatan Porong, Minggu malam. Lapindo Brantas diminta uang ganti kontrak rumah Rp 2,5 juta per kepala keluarga, langsung dua tahun (Rp 5 juta). Selain itu, uang lauk-pauk Rp 10 ribu per jiwa per hari dalam jangka enam bulan. Yang lain, pengungsi juga dapat uang angkutan pindah rumah masing-masing Rp 500 ribu.

"Kesepakatan itu akan dirapatkan oleh manajemen Lapindo Brantas besok (Selasa, hari ini, red). Saya berharap disetujui," kata Win.

Menurut Mursidi, wakil pengungsi, "Sesuai dengan hasil kesepakatan ini, semuanya akan diberikan dalam bentuk uang." Pengirimannya lewat rekening bank, serta penggunaannya terserah warga.

Poin kesepakatan yang lain, lanjut Mursidia adalah mengenai sanksi kepada pengungsi yang nakal. Setelah mendapat uang bantuan tersebut, pengungsi harus meninggalkan Pasar Porong baru. Bila tidak mau, bantuan dicabut. "Jika ada yang tetap tinggal di pengungsian, sekalipun sudah terima uang.(sat/roz)

Diprotes Warga Perumtas

11 Juli 2006, 17:35:30, Laporan J. Totok Sumarno
ssnet| Ketinggian tanggul di Kedungbendo, Selasa (11/07) ini menjadi sekitar 2 meter. Setelah beberapa hari sebelumnya diprotes warga masyarakat sekitar karena dianggap terlalu rendah dan kurang kuat.

“Kemarin-kemarin warga memang protes semuanya ke Lapindo. Soalnya tinggi tanggul itu cuma beberapa centi saja jaraknya dengan luberan lumpur. Kita yang di perumahan ini khawatir. Alhamdullillah, sudah ditinggikan,” ujar NURROHMAD satu diantara warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejaterah (Perumtas), Selasa (11/07).

Sebelumnya tanggul yang ada di jalan Raya Kedungbendo, sekitar 1 meter saja. Namun karena derasnya air dan lumpur yang cepat sekali bergerak, tanggul ditinggikan, dengan cara menambahkan lapisan sirtu.

“Kita di perumahan tetap saja khawatir. Soalnya lumpur yang di Kedungbendo sudah naik lagi. Tapi dengan tanggul yang tinggi seperti ini, semoga saja nggak cepat meluber,” lanjut NURROHMAD pada suarasurabaya.net.

Tanggul setinggi 2 meter tersebut, dari pantauan suarasurabaya.net, Selasa (11/07) sudah dibuat pihak PT Lapindo Brantas mulai dari depan Perumtas sampai dengan kawasan perbatasan Dusun Sengon, Reno Kenongo.

“Pihak Lapindo sendiri yang membangun itu. Selasa (11/07) ini tinggal merapikan saja. Sudah ditambah sirtu, tingginya jadi 2 meter. Kemarin memang warga Perumtas protes ke saya, terus kita sampaikan kepada Lapindo dan langsung ditanggapi,” terang SUDARTO Camat Tanggulangin, waktu ditemui suarasurabaya.net dikantornya, Selasa (11/07).

Tanggulangin Citra Pesona Permai, Dihadang Lumpur

11 Juli 2006, 18:36:46, Laporan J. Totok Sumarno
ssnet| Akibat luberan lumpur eksplorasi PT Lapindo Brantas Inc, yang terus bergerak, Selasa (11/07) kawasan lokasi Perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai, di kawasan Kedungbendo tersebut mulai dihadang lumpur.

“Kira-kira ada 100 unit rumah. Kalau tipenya, macam-macam, tipe 36, sama 45. Ada juga yang pesanan. Ya sekitar seminggu ini, mulai dari jalan Raya Kedungbendo, sampai di perbatasan Dusun Wangkal dan Sengon, semua sudah ditanggul,” kata HERI RIYADI satu diantara staf penjualan yang ditemui suarasurabaya.net, Selasa (11/07).

Menurut HERI, beberapa rumah memang sudah ditempati, bahkan tiga rumah sudah direnovasi menjadi lebih besar dan modern bentuknya. Sedangkan hampir 80% sisanya, masih dalam bentuk standar.

Perumahan seluas hampir 25 hektare itu, sudah dikepung tanggul. “Dibaliknya tanggul itu khan lumpur toh. Ya khan sama saja perumahan ini dikepung lumpur,” lanjut HERI RIYADI.

Praktis, beberapa keluarga yang menghuni perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai, sudah mengungsi ke kerabat atau sanak keluarganya. Kondisi perumahan yang berada tak jauh dari balai desa dan kantor Kelurahan Kedungbendo itu sepi.

Selasa (11/07), tanggul dan saluran air sudah dibuat tak jauh dari lokasi perumahan. Bahkan tanggul dan saluran air itu sudah dibangun, mengitari kawasan perumahan Tanggulangin Citra Pesona Permai, di Desa Kedungbendo.

Dewan Minta Pemkab Serius Bahas RPJMD

RADAR-SIDOARJO 6 Juli 2006.

Pemkab diharapkan serius dalam pembahasan Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2010. Hal ini di ungkapkan oleh Hilmi Musa, salah satu anggota pansus RPJMD DPRD Sidoarjo.
“Saat ini pemerintah masih terfokus dengan luapan lumpur lapindo. Padahal permasalahan penting lainya seperti pembahasan RPJMD 2006-2010 juga perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Sidoarjo,” kata Helmi Musa, yang juga menjadi anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan, Rabu (4/7).
Dalam pembahasan arah pembangunan 5 tahun ke depan bagi masyarakat Sidoarjo. Dirinya meminta agar pemerintah lebih serius lantarn bakal menyangkut nasib sekitar 1,7 jiwa di Sidoarjo yang terus akan bertambah, belum lagi prediksi pertumbuhan penduduk 3,2 persen, perkembangan Sidoarjo menjadi kompleks dengan beragam masalah-masalah sosial kependudukan. Mulai dari air bersih, sampah, banjir, lahan perumahan, fasilitas umum, listrik, masalah fasilitas pendidikan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kemacetan, kemiskinan.
“Ini akan mewarnai wajah Sidoarjo kedepan. Meski saat ini kami memahami perhatian masih terfokus pada lumpur serta berbagai dampak sosialnya. Namun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membahas RPJMD, “tandas anggota dewan asal DPD PKS Sidoarjo ini.
Dirinya menyebut, ada dua aspek penting dalam RJMD yang btelah diserahkan eksekutif ke dewan beberapa waktu lalu. Yaitu pertama aspek hukum, berhubungan dengan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan dari aspek substansi isi perencanaan RPJMD.
“Saat ini aspek pertama masih dalam perdebatan panjang, masalahnya, pemerintah telah mengeluarkan RPJPD (2006-2026), sementara RPJPD Propinsi Jawa Timur belum ada. Demikian juga RPJPD nasional yang sampai sekarang masih dalam pembahasan dalam DPR RI. Padahal kedua dokumen perencanaan ini merupakan panduan dalam membuat RPJP dan sekaligus RPJMD di Daerah,” tandasnya.
Dengan begitu, dirinya menyebut dinilai takn sesuai yang ditegaskan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. Lantaran akan menjadi kendala bagi pansus I yang membahas RPJMD dan pansus II yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJKD) untuk membahas dan memberikan keputusan final karena secara kelembagaan hal ini serius ketika ini disahkan tetapi acuhan hukumnya konsideran hukumnya belum jelas.
Masalah ke dua yaitu tentang isi RPJMD sekarang dinilai masih belum menggambarkan agenda-agenda permasalahan yang akan dihadapi kedepan dan bagaimana intervensi kebijakan pemerintah. Kalau mengacu pada SE Mendagri No. 050/2020/SJ. 11 Agustus 2005 tentang petunjuk teknis penyusuran RPJP daerah dan RPJMD.

Jebol Dini Hari, Warga Nglurug

Kamis, 06 Juli 2006
Paginya, Sandera Dua Orang Lapindo di Kedungbendo
SIDOARJO, Jawa Pos- Baru saja pertandingan Italia lawan Jerman di Piala Dunia dimulai pukul 02.00 dini hari kemarin, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) heboh. Tanggul pembatas lumpur di desa mereka, Kedungbendo, Tanggulangin, jebol lagi.

Kepanikan di kegelapan malam pun terjadi. Lumpur mengalir ke jalanan. Sembari berusaha menambal tanggul, warga yang lain memutuskan berkemas-kemas untuk mengungsi. Pagi kemarin, toko-toko yang sempat bertahan tutup total.

Warga kian marah karena malam sebelumnya, Selasa (4/7) sekitar pukul 20.30, mereka sudah protes. Mereka beramai-ramai ke jalan tol Km 38 untuk menuntut box culvert yang baru dibuat ditutup agar lumpur tidak terus mengalir ke Kedungbendo. Namun, permintaan itu ditolak petugas karena warga Siring yang genangan di wilayahnya kian tinggi bisa marah.

Sekitar 08.00 WIB kemarin, 400-an orang dari 120 RT di 26 RW Perum TAS berduyun-duyun ke balai desa. Kepada Camat Tanggulangin Sudarto dan Kades Kedungbendo Hasan, mereka menuntut pimpinan Lapindo didatangkan ke balai desa untuk berunding.

Setelah menunggu tiga jam, sekitar pukul 11.00, dua pegawai external relation Lapindo, Arif Setyo Widodo dan Diaz Roihan, datang. Mereka mendengar tuntutan warga. Tuntutan fisik, antara lain, Lapindo harus membangun tanggul tahan bobol, mengidentifikasi bahaya lumpur, serta menyiapkan evakuasi warga.

Lapindo juga harus menyediakan formulir ganti untung sebagai kesepakatan tertulis dengan warga. Mereka mendesak rumah tipe 21 diganti senilai Rp 400 juta, tipe 36 Rp 500 juta, dan tipe 45 Rp 700 juta. "Itu belum termasuk yang renovasi dan kios-kios di pasar," ujar warga.

Namun, Diaz dan Arif bukanlah pengambil keputusan. Warga pun menuntut General Manager Lapindo Brantas Imam Agustino didatangkan. "Jangan dikasih pulang. Kita sandera mereka berdua sampai bosnya datang dan kasih kepastian!" teriak warga emosional.

Ruang kepala desa yang biasanya tenang berganti hiruk pikuk. Berbagai umpatan dan makian warga saling bersahutan. Seorang ibu bernama Nuraini, 50, menjerit histeris. "Kami ini manusia, Pak. Saya kredit rumah mulai nol. Sekarang kok mau dikubur lumpur. Ya Allah, Pak," ucap Nuraini, langsung lemas.

Polisi minta warga bisa menahan diri agar tidak kena masalah hukum. "Sudah. Kalau ada apa-apa, nanti urusannya bisa lain," kata beberapa polisi yang berjaga bersama para petugas berpakaian sipil.

"Biar saja, Pak! Saya mati pun siap!" kata warga. Ratusan massa sempat hendak bergerak untuk menutup jalan raya Surabaya-Gempol di Porong untuk memprotes nasib mereka. Untunglah, ancaman itu diurungkan.

Pada saat bersamaan, ada yang mendengar tanggul di perempatan desa hendak dibongkar pekerja PT Yamaindo, pabrik sofa di Kedungbendo, untuk jalan lewat mobil yang mengevakuasi barang. Warga pun berdatangan mencegahnya.(roz)

Pesawat Ultralight untuk Ambil Gambar Lumpur Lapindo Jatuh di Desa Kedung Cangkring

5/7/2006 18:37 WIB
Lita Rafael - Elshinta, Sidoarjo. Pesawat Ultralight CKS 064 milik tim Institute Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya yang hendak mengambil gambar lumpur Lapindo jatuh di Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Pesawat ultralight yang jatuh di areal persawahan tersebut dipiloti oleh Kusnanto yang bekerjasama dengan tim ITS. Saat ini Kusnanto tengah berada di Polsek Jabon dengan kondisi luka ringan.

Pesawat milik tim ITS yang dilengkapi dengan kamera digital itu berfungsi untuk memotret areal yang terkena lumpur panas Lapindo Brantas. Dimana hasil dari rekaman gambar yang didapat oleh pesawat itu rencananya akan dijadikan oleh PT Lapindo Brantas dan tim penangggulangan lumpur panas untuk membuat peta yang kemudian digunakan untuk dapat membuat kolam-kolam penampungan baru guna dialiri lumpur dan air yang telah menggenangi dua kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ELSHINTA, pesawat jatuh tepat pukul 16.00 WIB, Rabu (5/7). Diduga pesawat itu jatuh karena diterpa angin yang cukup kencang. Hingga berita ini diturunkan, pesawat hingga saat ini belum dievakuasi oleh tim ITS. (der)

Rencana Buang Lumpur Panas ke Ngoro, Mojokerto Belum Ditindaklanjuti

5/7/2006 12:03 WIB

Wibowo, Elshinta - Mojokerto, Rencana PT Lapindo Brantas Porong, Sidoarjo Jawa Timur yang akan membuang lumpur panas di Dusun Krikilan, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto Jatim hingga kini belum ditindaklanjuti.

Hal tersebut dikatakan Bupati Mojokerto, Achmady usai Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan agenda jawaban Bupati Mojokerto atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 11 Raperda tentang Desa dan Kelurahan di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Jatim siang ini, Rabu (5/7).

Achmady mengatakan, rencana PT Lapindo Brantas membuang lumpur panas di Dusun Krikilan, Desa Wates Negoro hingga kini belum ditindaklanjuti. Yang jelas, harapnya, pihak PT Lapindo Brantas dapat mengatasi semburan lumpur panas tersebut sehingga tidak jadi membuang ke Mojokerto.

"Rencana membuang lumpur belum ditindaklanjuti. Yang jelas mudah-mudahan disana bisa diatasi sehingga tidak usah membuang ke Mojokerto," jelas Achmady.

Sebelumnya, PT Lapindo Brantas pada 13 Juni lalu sempat melakukan survey ke kawasan Ngoro, Mojokerto Jatim untuk membuang lumpur panas di lokasi bekas galian pasir dan batu di Dusun Krikilan, Desa Wates Negoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto.

Ketika itu, Bupati Mojokerto telah memberikan sinyal, namun hingga kini PT Lapindo Brantas belum menindaklanjuti kembali. (der)

Lumpur Lapindo Merembet ke Jabon

05 Juli 2006, 14:17:12, Laporan Diyan Bagus Asmoro
ssnet| Lumpur Lapindo yang telah menggenangi 2 kecamatan di Sidoarjo, sekarang sudah merembet ke Kecamatan Jabon. WIN HENDARSO, Bupati Sidoarjo saat ditemui MARTHA reporter Suara Surabaya, Rabu (05/07) mengatakan luapan lumpur yang sudah menggenangi 2 kecamatan di Sidoarjo, sekarang semakin melebar ke Selatan arah Kecamatan Jabon.

SYAIFUL ILLAH Wakil Bupati Sidoarjo sudah mendekati warga Jabon supaya tanahnya bisa digunakan, untuk penampungan Pond 5. Menurut WIN, warga sudah setuju untuk diberikan ganti rugi. [Audio On Demand]

Untuk menampung luapan lumpur Lapindo, sudah dibangun settling pond 1, 2, 3, dan 4 di Selatan tol Surabaya Gempol. Pond A, B, C, C1, dan C2 juga sudah dibuat, sedangkan Pond D belum bisa direalisasikan, karena warga belum menyetujui ganti rugi, sedangkan Pond 1, 2, dan 3 sudah penuh terisi lumpur.

Seperti dilaporkan sebelumnya, luapan lumpur sudah menggenangi 726 sekolah, 17 sekolah, dan 15 pabrik, juga merusakkan 21 km jalan, 5500 saluran irigasi, dan 142 hektar sawah, di sekitar Siring, Jatirejo, Reno Kenongo, dan Kedung Bendo di Sidoarjo.

15 kebijakan win-saeful 2006-2011

Helmi-Sidoarjo. Penyampaian visi misi win-saeful agustus 2005, menyampaikan 15 kebijakan prioritas dalam pembanguna sidoarjo 2006-2011, sbb:
1. Program Pro Poor, mempertahankan dan meningkatkan program ini dengan memperhatikan alokasi anggaran (Non Profit Oriented) untuk upaya pengentasan kemiskinan.
2. Program Pemberdayaan Perempuan
3. Program Blok Grand, program untuk melanjutkan dan meningkatkan anggaran untuk program ini pada: bidang Pendidikan (blok Grand Pendidikan), pembangunan desa (Blok Grand Desa), Blok Grand Pondok Pesantren, dan memperluas ke Blok Grand TPQ/TPA dan Taman Kanak-Kanak
4. Memperhatikan sumber daya aparatur: bukan saja pada peningkatan kualitas, tetapi meningkatkan kesejahteraan para golongan pegawai bawah yaitu golongan I, II dengan cara mengupayakan perumahan murah kepada mereka dengan kerjasama DPD REI
5. Memerhatikan dan meningkatkan sumber daya masyarakat dengan menupayakan: program Pendidikan gratis dan program Kesehatan gratis (blok grand Kesehatan)
6. Sidoarjo adalah daerah yang dekat dengan laut (4-6)m, ini memberikan konsekuensi rawan banjir, kita akan mengupayakan agar Sidoarjo ke depan tetap menjadi daerah pemukiman yang nyaman.
7. Pembangunan Pertanian: Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, baik Sidoarjo timur maupun sidoarjo barat melalui bantuan kredit, bantuan pupuk, dll
8. PKL (pelaku Ekonomi Mikro)
a. Relokasi PKL, mencarikan lokasi yang tepat (sudah siap lokasi)
b. Tidak mengobrak-abrak
c. Merupakan aset dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah
d. Di alun2 lebih di tata, tidak di obrak-obrak
9. Ring road (Profit oriented)
a. Membantu penyelesaian tol waru khususnya pada prosesi (mengalokasikan dana) penyertaan modal
b. Sarana ini memberikan dampak Multiplier efek pada pertumbuhan ekonomin yang dapat memberikan pertambahan pendapatan daerah
10. PT Sidoarjo Membangun 2002 sekarang baru pada penyediaan tanah untuk proyek-proyek, ke depan bias kerjasama PT Lapindo Brantas untuk mengelola pertamabangan
11. Kawasan Industri
a. Tata ruang perlu penataan lebih baik
b. Ada sinergitas antara Industri dan perumahan
c. Jasa perdagangan
d. Tidak seperti Waru (tambak sawah) perumahan menjadi tidak nyaman
12. Pembagunan Lingkar timur dan Lingkar barat akan diselesaikan
a. Melanjutkan penyelesaian keduanya, aset dalam pertumbuhan ekonomi
b. Keramaian daerah dijalur-jalur potensial
13. Pembagunan Infra struktur seperti di wadung asri, tanggulangin untuk membantu pertumbuhan ekonomi
14. Peningkatan peran PDAM dan diarahkan pada peningkatkan pendapatan asli daerah
15. Pelayanan perijinan (ada alokasi dana), khususnya kepada investor, sehingga mampu mengubah lahan yang tidak produktif (tidur) menjadi lahan produktif tambahan Pendapatan daerah, mencari duit halal proporsional tidak high cost dan merugikan pelaku ekonomi

Lumpur Lapindo tidak bisa menjadi menjadi alasan !

Lumpur Lapindo dan Pembahasan RPJMD

Helmi-Sidoarjo. Kita memahami perhatian kita sekarang terfokus pada Lumpur serta berbagai dampak sosial dalam lumpur lapindo sidoarjo, namun tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membahas RPJMD. Karena bagaimanapun juga wajah Sidoarjo 5 tahun ke depan ditentukan di RPJMD ini. Mudah-mudahan, tidak mengalihkan perhatian pemerintah dan legislatif untuk tetap membahas secara komprehensif masalah perencanaan stretegis untuk masyarakat Sidoarjo lima tahun depan

Ada 2 aspek penting dalam RJMD yang telah diserahkan pemerintah ke dewan beberapa hari yang lalu. Pertama aspek hukum, berhubungan dengan kesesuaian denan peraturan perundang-undangan dan dari aspek substansi isi perencanaan RPJMD.

Aspek pertama masih dalam perdebatan panjang masalahnya, pemerintah telah mengeluarkan RPJPD (2006-2026), sementara RPJPD Propinsi Jawa Timur belum ada demikian juga RPJP nasional yang sampai sekarang masih dalam pembahasan di DPRRI. Padahal kedua dokumen perencanaan ini merupakan panduan dalam membuat RPJP dan sekaligus RPJMD di daerah. Ini sesuai yang ditegaskan dalam UU 25/2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasioanal. Ini akan menjadi kendala bagi pansus 1 (RPJMD) dan pansus 2 (RPJPD) untuk membahas dan memberikan keputusan final. Karena secara kelembagaan hal ini serius ketika ini disyahkan tetapi acuan hukumnya konsideran hukumnya nga jelas.

Masalah ke dua yang tidak kalah pentingnya adalah masalah substansi isi RPJMD untuk memberikan arah pembangunan 5 tahun ke depan bagi masyarakat Sidoarjo (2006-2010) pemerintah harus betul-betul serius karena ini menyangkut nasib 1,7 jiwa di Sidoarjo yang terus akan bertambah. Dengan prediksi pertumbuhan penduduk yang seperti sekarang 3,2% penduduk perkembangan Sidoarjo menjadi kompleks dengan beragam masalah-masalah sosial kependudukan yang serius jika tidak ditangani sedini mungkin. Masalah air bersih, sampah, banjir, lahan perumahan, fasilitas umum, listrik, masalah fasilitas pendidikan, pengangguran, pencemaran lingkungan, kemacetan, kemiskinan dll…ini akan mewarnai wajah sidoarjo ke depan.

Sementara ini isi RPJMD sekarang masih belum menggambarkan agenda-agenda permasalahan yang akan dihadapi ke depan dan bagaimana intervensi kebijakan pemerintah dalam permasalahan ini disetiap rentan waktu. Perlu keseriusan lebih dari pemerintah, kalau tidak ini juga kan menyulitkan bagi masyarkat yang telah memilih bupati demikian juga dewan akan mengalami kesulitan untuk melakukan evaluasi tahunan dalam LKPJ karena indikator keberasilan program pemerintah di setiap tahunnnya masih belum digambarkan secara jelas.

Kalau mengacu pada SE Mendagri No 050/2020/SJ tertanggal 11 agustus 2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen RPJP daerah dan RPJMD harus tetap di break down program-program besar yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di setiap tahunnya dengan berbagai indikator keberhasilan pembangunan. Dalam draft kita belum menemukan indikator ini, sehingga teman-teman dewan akan mengalami kesulitan untuk membahas dan memberikan penilaian akhir.

Mudah-mudahan masalah Lumpur lapindo tidak mengalihkan perhatian pemerintah dan legialatif untuk tetap membahas secara komprehensif masalah perencanaan stretegis ntuk masyarakat Sidoarjo ke depan.

Win-Saeful harus memenuhi janji kamanye Pilkadanya

Visi Misi Bupati dan RPJMD 2006-2010

Helmi-Sidoarjo.Pak Win/Saeful tidak boleh melupakan janji kampanyenya saat memberikan paparan visi misi di DPRD kab Sidoarjo dan disampaikan terbuka ke masyarakat dalam kampanye pilkada di berbagai tempat kabupaten Sidoarjo.

RPJMD harus bisa mengakomodasi janji-janji yang telah disampaikan pak win dan saeful saat kampanye sebelumnya. Janji-janji itu merupakan utang yang harus direalisasikan beliau berdua pasca kemenangan yang mereka peroleh sampai masa kerja 2005-2010. Sekarang sudah lewat hampir setahun (pelantikan awal November 2005). Saya ingin meningatkan mereka berdua kembali tentang janji-janji mereka yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Mereka berdua akan memprioritaskan 6 sektor yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah diantaranya pendidikan, tenaga kerja, perekonmian rakyat, pelayanan dan keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Break down masing-masing sektor sebagai berikut:
1. Bidang Pendidikan: penyelesaian gedung-gedung sekola yang tidak layak pakai untuk proses pembelajaran, penyediaan sarana buku-buku sekolah yang sering menjadi momok bagi orang tua siswa ketika musim PSB, peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraan guru, pendidikan gratis sampai SMPT.
2. Tenaga kerja: pemerintah memberikan pelayanan prima pada perijinan dengan mensyaratkan tenaga kerja lokal, menerapkan upah minimal, mengeliminasi tenaga kontrak, perusahaan diarahkan juga peduli pada masyarakat sekitarnya
3. Perekonomian masyarakat: memprioritaskan pengembangan UKM dengan pendekatan penyiapan dana pinjaman bagi mereka dengan proses yang mudah dan tidak memberatkan.
4. Pelayanan dan keamanan: Pelayanan kebutuhan masyarakat di loket-loket birokrasi pemerintahan hendaknya memenuhi standar pelayanan minimal dengan pendekatan restrukturisasi organisasi kalau perlu setahun sekali, khususnya lagi pada pelayanan perijinan kepada para pengusaha dan keamanan investasi mereka di daerah. Beliau betul-betul menginginkan agar ungkapan pemerintah daerah adalah pelayan masyarakat betul-betul bisa terealisasi di Sidoarjo.
5. Di Bidang Kesehatan: Disamping menerapkan program kesehatan gratis Sidoarjo juga harus bisa lebih awal menerapkan indikator Indonesia sehat 2010, harus dicapai paling tidak tahun 2008.
6. Lingkungan hidup: Besarnya industri di Sidoarjo juga memberikan dampak lingkungan yang serius. Pemerintah harus memberikan perhatian besar terhadap masalah pencemaran lingkungan ini.

Relief Well Mulai Digarap

03 Juli 2006, 19:50:14, Laporan Eddy Prasetyo
Didatangkan Dari Seram, Pernah Operasi di Bangladesh

ssnet| Persiapan pemasangan relief well rig sudah mulai dilakukan. Mulai Minggu (02/07) malam, dilakukan pemancangan pile (paku bumi) di Jl. Reno, persisnya sekitar 200 meter di depan pabrik PT Catur Putra Perkasa (CPS).

Pemancangan pile ini menurut FAIZ SHAHAB CEO PT Enegi Mega Persada dilakukan untuk memperkuat struktur tanah yang diatasnya akan dibangun rig ukuran besar. “Kita akan gunakan rig ukuran besar dari Century. Rig ini baru saja diberangkatkan dari Pulau Seram,” kata FAIZ.

Pada suarasurabaya.net, FAIZ menjelaskan rig ini adalah rig yang sama digunakan di Bangladesh Juli 2005 lalu. Blow out di Bangladesh, kata FAIZ kurang lebih sama penanganannya dengan kasus sumur Banjar Panji 1, yakni menggunakan relief well.

Diperkirakan mobilisasi rig ini ke Porong akan selesai 18 Juli, sehingga pada akhir bulan Juli diharapkan rig ini sudah berdiri. “Kita doakan saja supaya rig ini tidak dipakai. Maksudnya, mudah-mudahan kita bisa menanganinya tanpa perlu membuat sumur baru,” tukas FAIZ.

Sementara itu, di lokasi snubbing unit, aktivitas para kru terhambat oleh keluarnya kabut gas baru. Saat itu para kru tengah menjalankan sonar–temp–CCL log untuk membidik 13 poin (titik), kemudian menjalankan GR (Gamma-Ray) – CCL log dari kedalaman 1951 ft ke permukaan untuk membidik/melihat simpul-simpul target. Evakuasi terhadap kru pun dilakukan sampai kabut gas berhenti.

Para kru juga tengah menyiapkan penggantian blow out preventer (BOP) kapasitas 5000 psi menjadi 10000 psi. Penggantian ini, kata FAIZ sudah sesuai dengan skenario awal. BOP Banjar Panji 1 yang lama, kata dia, berkapasitas 10000 psi, diganti dengan yang berkapasitas 5000 psi. Namun untuk pengeboran dalam, tambah FAIZ, BOP akan diganti lagi menjadi 10000 psi.

Penggantian itu dilakukan, kata FAIZ untuk mengantisipasi formation pressure di bawah permukaan yang bisa mencapai 7000 psi.

Bupati Minta Bantuan Rp 103 M

Sabtu, 01 Juli 2006
MUSIBAH banjir lumpur tambang migas Lapindo Brantas Inc., mulai membebani keuangan Pemkab Sidoarjo. Kemarin, Bupati Win Hendrarso mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp 103 miliar ke menteri keuangan. "Surat permohonannya sudah kami kirimkan hari ini (kemarin, Red.)," kata Win, di pendapa Kabupaten Sidoarjo.

Dana tersebut, lanjut Win akan digunakan untuk merehabilitasi sektor-sektor yang terkena dampak langsung banjir lumpur. Ada 11 sektor, di antaranya, sektor bina marga, lingkungan hidup, cipta karya, pengairan, perikanan, dan pendidikan.

"Tapi, bukan berarti Lapindo boleh lepas tanggung jawab. Lapindo tetap harus bertanggung jawab," tegas Win.

Di bagian lain, anggota DPR RI Djoko Susilo yang tergabung dalam Kaukus Anggota DPR RI dari Dapil I Jatim, menyatakan akan membantu upaya Pemkab Sidoarjo itu.

"Saya juga anggota panggar (panitia anggaran). Nanti akan saya sampaikan dalam rapat panggar membahas ABT (Anggaran Biaya Tambahan), pertengahan Juli nanti," kata mantan wartawan Jawa Pos yang kini legislator dari PAN itu. (sat) Sabtu, 01 Juli 2006

Belasan Eskavator Diparkir Di Posko TNI

ssnet| 13 dari 23 eskavator untuk pengerjaan pembuatan tanggul pembendung lumpur Lapindo Brantas Inc mangkrak di posko TNI Kedungbendo.

SYAIFUL ILLAH yang juga koordinator posko satlak penanggulangan bencana lumpur Porong mengatakan, belasan eskavator ini awalnya akan dimanfaatkan untuk pembuatan kolam penampung lumpur (Pond) di Renokenongo, namun belakangan ada masalah terkait dengan tuntutan warga yang menolak untuk disewa dengan tarif panenan selama 2 tahun.

Warga, kata SYAIFUL ILLAH kepada RULLY, reporter Suara Surabaya, Minggu (02/07), meminta, kalau betul Lapindo akan membangun pond-pond dipersawahan milik mereka, maka persawahan itu harusnya dibeli. Hanya yang dijelaskan oleh SYAIFUL ILLAH, tarif yang diminta oleh warga untuk kompensasi terlalu mahal.

Warga meminta Rp 500.000.00 per meter, sedangkan Lapindo Brantas Inc mengaku tidak mampu membeli hingga harga Rp 500.000.00 per meternya.

SYAIFUL mengatakan, untuk NJOP kawasan persawahan di Desa Renokenongo yang rencananya akan dibangun pond D ini hanya kisaran Rp 60.000.00, karena itulah rencana membangun pond D di 2 Dusun di Desa Renokenongo, masing-masing di Dusun Wangkal dan Sengon inipun dibatalkan, dan belasan eskavator inipun ditarik ke posko TNI. [Audio On Demand]

SYAIFUL ILLAH mengatakan, selama ini Pemkab Sidoarjo dan Lapindo sudah mengupayakan pembangunan pond atau kolam penampung di beberapa desa, diantaranya di Renokenongo, Kedungbendo, Siring dan juga Jatirejo.

Untuk yang ada di Kedungbendo ataupun di Renokenongo ini, masing-masing disebut pond A, B, dan C, sementara yang ada di kelurahan Jatirejo dan Siring masing-masing disebut Pond 1,2 ,3, dan 4. Ini semua sudah selesai dikerjakan, hanya untuk pengembangan pond D masing-masing di 2 dusun yaitu Dusun Wangkal dan Dusun Sengon, Desa Renokenongo ini akhirnya dibatalkan.

Pembangunan Tanggul Dihentikan, Warga Gedang resah

ssnet| Warga Kelurahan Gedang, Porong, resah akibat dihentikannya pembangunan tanggul yang sejajar rel di Kelurahan Jatirejo.

SAMAD SATUMAN satu diantara warga RT 3 RW 10 saat ditemui RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (02/07), mengatakan, warga dikampungnya ini resah akibat pembuatan tanggul yang sejajar rel terhenti sejak kemarin dan berlanjut hari ini, mereka khawatir lumpur panas akan merambah kawasan kampung mereka dan meminta untuk dilanjutkan kembali pembuatan tanggul.

Selain pertimbangan lumpur akan masuk ke kampung mereka, di Kelurahan Gedang, dikhawatirkan kalau kemudian pembangunan tanggul ini tidak dilanjutkan akibat protes dan keberatan warga Jatirejo, maka kepentingan orang lebih banyak akan terganggu karena rel dimungkinkan akan terendam oleh lumpur, begitupun jalan raya Porong yang hanya beberapa meter di sebelah barat rel kereta api. [Audio On Demand]

Dari kira-kira tanggul sejajar yang harusnya dibangun 400 sampai 500 meter sekarang ini, yang belum terbangun menunggu persetujuan warga Jatirejo adalah 50m.

Seperti yang dilaporkan RULLY, warga Jatirejo meminta sebelum bendungan atau tanggul di sekitar pemukiman mereka dibangun, tanggul yang berada sejajar di rel kereta api tidak perlu dibangun terlebih dahulu. Ini supaya pemukiman warga lebih didahulukan dibanding fasilitas rel kereta api, yang menurut warga kelurahan Gedang harus diprioritaskan terlebih dahulu.

RULLY melaporkan, konsentrasi alat berat memang berada di tanggul-tanggul yang jebol milik persawahan di dekat perumahan warga. Sementara itu, aktivitas di proyek pembangunan tanggul sejajar rel ini hanya ada sesekali alat berat yang mulai membangun lagi, malah ada sebagian tumpukan sirtu yang dibawah oleh truk-truk ini menuju ke sisi sebelah timur, dimana disana ada perbaikan tanggul di dekat pemukiman warga Kelurahan Jatirejo.

Ada Skenario Buang Lumpur Lapindo Ke Laut

ssnet| Satlak penanggulangan bencana lumpur Porong siapkan skenario membuang lumpur panas ke laut di pesisir Sidoarjo.

"Skenario membuang lumpur panas ke laut di pesisir timur Sidoarjo, langkah terakhir kalau ternyata sampai pertengahan Agustus, lumpur tidak juga bisa dihentikan". Demikian SYAIFUL ILLAH Wakil Bupati Sidoarjo yang juga koordinator satlak penanggulangan bencana lumpur Porong.
Kata SYAIFUL kepada RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (02/06), kolam penampungan yang sudah disiapkan daya tampungnya sangat terbatas, diperkirakan akan penuh pada akhir Juli atau paling lama pada pertengahan Agustus.

SYAIFUL merinci, dari total 8 kolam penampungan di 4 desa, lumpur yang bisa ditampung kira-kira diatas 1 juta meter kubik, sedangkan semburan lumpur dari hari kehari makin besar, terakhir disebut-sebut mencapai 5000 meter kubik perhari, naik dari semburan awal 50.000 meter kubik perharinya. [Audio On Demand]

SYAIFUL mengatakan, untuk membuang lumpur ke laut bisa saja nantinya akan dibuang lebih dulu ke kali Porong, dan dari Kali Porong ini tentu nanti lumpur akan mengalir ke pesisir timur Sidoarjo.

Diakui tentu ini bukan masalah yang akan selesai dengan sendirinya, tentu akan mempengaruhi sektor yang lainnya, diantaranya tambak yang ribuan hektar di pesisir, karena itu nanti satlak akan upayakan treatment terlebih dahulu.

Kata SYAIFUL, sekali lagi ini upaya terakhir kalau snubbing unit juga relief well yang sekarang ini sedang diupayakan juga gagal dan lumpur terus tidak terkendali, hingga menggenangi rel dan jalan raya Porong pada pertengahan Agustus mendatang.

Di Jatirejo Pembangunan Tanggul Di Konsentrasikan Ke Persawahan

ssnet| Pembangunan tanggul di Kelurahan Jatirejo yang berbatasan sejajar dengan rel kereta api, kini di konsentrasikan ke persawahan yang berbatasan dengan pemukiman warga.

RULLY reporter Suara Surabaya, Minggu (02/06),melaporkan, di RT 6 RW 2 Kelurahan Jatirejo, ada pengerjaan melibatkan 1 unit ekscavator yang menutup dan meninggikan tanggul yang sempat jebol kemarin, dan mengakibatkan sejumlah RT di Kelurahan Jatirejo kembali terendam lumpur.

Akibatnya, ini menghambat upaya pembangunan tanggul yang sejajar dengan rel kereta api di Kelurahan Jatirejo. Warga meminta agar unit-unit ekscavator dan mobilisasi urukan sirtu ini, tidak lagi diarahkan ke perbatasan sejajar rel kereta api, tapi membangun atau meninggikan tanggul-tanggul yang berbatasan persawahan dengan pemukiman warga.

Di titik yang dijaga aparat TNI ini tidak nampak warga yang menunggui, karena warga juga sudah banyak mengungsi di Kelurahan Jatirejo. Sementara itu sebagian warga yang baru kemarin rumahnya terendam ada yang mulai mengemasi barang-barangnya, ini melanjutkan upaya mereka mengemasi barang-barang yang sudah dilakukan kemarin.

Untuk yang sejajar dengan rel kereta api, ada 1 dum truk tetapi diam saja tidak melakukan mobilisasi sirtu disana, sementara ada dum truk lainnya yang terjebak di lumpur sehingga tidak bisa melakukan mobilisasi sirtu juga.

Situasi di rel kereta api berbatasan dengan kelurahan Jatirejo ini mulai nampak tergenang, di kira-kira 2 sampai 3 meter di sisi sebelah timurnya, air yang sempat mengarah ke rel kereta api dari lumpur panas di sekitar lokasi eksplrasi Lapindo memang sudah sampai di sekitar rel kereta api, apalagi tanggul urukan sirtu tidak bisa tuntas. Kira-kira 100m dari 500m yang direncanakan baru terbangun.

Wabup Sidoarjo : Kompensasi Hanya Untuk Yang Kena Banjir Lumpur

Wabup Sidoarjo : Kompensasi Hanya Untuk Yang Kena Banjir Lumpur

ssnet| Pemberian kompensasi Rp300 ribu perjiwa perbulan hanya ditujukan untuk warga yang rumahnya terkena dampak langsung banjir lumpur. Warga yang rumahnya tidak terkena lumpur tidak mendapatkan uang kompensasi. Hal ini disampaikan SAIFUL ILAH Wakil Bupati pada suarasurabaya.net Jumat (30/06).

Ia menjelaskan, keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara PT Lapindo Brantas Inc, Pemkab Sidoarjo, dan Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Sidoarjo.

Meski kesepakatannya seperti itu, ratusan warga Desa Renokenongo, Porong, yang rumahnya tidak terkena banjir lumpur secara langsung tetap mendesak agar aparat desa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak PT Lapindo Brantas dan Dinkesos Kab. Sidoarjo.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemberian kompensasi ini sudah berlangsung Rabu (28/06) dan Kamis (29/6) kemarin. Dari data yang didapat di masing-masing desa, sebanyak 2.637 jiwa (755 KK) warga Kelurahan Siring, Porong, Sidoarjo telah menerima santunan dengan total senilai Rp791.100.000, Desa Renokenongo senilai Rp465.600.000 untuk 1.552 jiwa (372 KK), dan Desa Kedungbendo sebesar Rp 814.800.000 untuk 2.716 jiwa (633 KK).

MACHMUDATUL FAQIAH Lurah Renokenongo menuturkan dirinya telah melaporkan aspirasi warga dan akan menyampaikan ke pihak Dinkesos. Tentang keputusannya, akan diserahkan ke pusat. ”Selama ini saya hanya diminta mendata warga yang rumahnya terkena banjir lumpur secara langsung. Tetapi setelah ada protes dari warga begini, saya akan laporkan ke pusat,” ujarnya.

Skenario Terburuk, Semburan Lumpur Berhenti Oktober

Skenario Terburuk, Semburan Lumpur Berhenti Oktober

ssnet| Mundurnya batas waktu skenario terburuk penghentian sumber semburan lumpur di Porong dari hasil evaluasi tim penanganan banjir lumpur membuat Gubernur Jatim merevisi jadwal penanganan hingga awal Oktober 2006.

IMAM UTOMO Gubernur Jawa Timur yang ditemui suarasurabaya.net usai rapat koordinasi di Pendopo Kabupaten Sidoarjo mengatakan setelah menerima pemaparan tim penanggulangan lumpur bawah permukaan, dirinya bisa memahami pengunduran batas waktu tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya Gubernur Jatim mendeadline penghentian sumber semburan lumpur sampai September 2006.

Saat memaparkan kemajuan upaya tim pemaparan tim penanggulangan lumpur bawah permukaan, N.S TRIANA KARTOATMOJO Ketua Tim mengatakan pihaknya masih belum mengetahui bagaimana persisnya keberadaan mata bor (fish) di dalam tanah, apakah masih berada di tempatnya semula (400 meter di bawah permukaan) ataukah sudah jatuh ke dasar sumur (kedalaman 9 ribu feet).

Untuk itu dibuat 3 skenario menutup sumber aliran lumpur berdasarkan 2 asumsi keberadaan fish tersebut. Skenario pertama dengan asumsi fish jatuh ke dasar sumur. Penanganan untuk skenario ini relatif lebih mudah.

Tinggal dilakukan pengobaran menembus tiga lapis semen di atas fish kemudian dimasukkanlah lumpur berat dan semen untuk menutup sumur Banjar Panji 1. Jika skenario ini yang terpakai, diperkirakan selesai prosesnya pada 10 Juli 2006.

Skenario kedua dibuat dengan asumsi fish masih berada di tempatnya pada kedalaman 400 meter. Metodenya, dengan melakukan pengeboran miring (sidetracking) menuju dasar sumur. Lumpur berat dan semen dimasukkan lewat jalan tersebut. Kalau ini yang dilakukan, estimasi waktu bisa molor lagi sampai 2 Agustus 2006

Terakhir, dengan relief well yang asumsinya fish masih berada di tempatnya. Hanya saja pengisian lumpur berat dan semen dilakukan dengan melakukan pengeboran drilling di titik lain, persisnya di sekitar PT Catur Putra Perkasa (CPS) atau 500 meter dari pusat semburan lumpur. Jika skenario ini yang terpakai, diperkirakan proses akan selesai 7 Oktober 2006.

Karena skenario terburuk penanganan sumber semburan lumpur ini mencapai bulan Oktober yang nota bene mencapai bulan puasa, Gubernur juga menginstruksikan tim penanganan masalah sosial dan penanganan lumpur atas permukaan untuk menyiapkan segala kemungkinan yang terjadi.

Tujuh kolam penampungan yang ada sekarang diminta Gubernur untuk dioptimalkan. Terhitung sampai hari ini, dari rencana kapasitas kolam penampungan sebesar 1.025.000 meter kubik, baru terealisasi 933.600 meter kubik dan terisi lumpur 422.600 meter kubik.

Perkiraan tim, pada tanggal 29 Juli 2006, kapasitas lumpur yang tertampung akan mencapai 1.125.000 yang artinya melebihi kapasitas kolam penampung yang ada. Untuk itu diakui tim memang dibutuhkan kolam-kolam penampungan yang baru.

GEMPUR ADNAN Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran menjelaskan setidaknya dibutuhkan 20 hektar lagi lahan untuk kolam penampungan agar kapasitas lumpur tertampung dan pada saat yang sama melakukan treatment lumpur untuk dialirkan ke tempat pembuangan. Untuk mengetahui letak kolam penampungan dalam peta klik [Download File]

Untuk penanganan pengungsi, sejauh ini sudah disalurkan santunan senilai Rp1,256.700.000 pada 4.189 warga Kelurahan Siring dan Reno Kenongo. Sedangkan 1.898 pekerja di 15 perusahaan yang terkena dampak langsung banjir lumpur telah dialokasikan santunan masing-masing mendapat Rp700 ribu/bulan.

Tiga Skenario Membunuh Sumber Lumpur Lapindo

Tiga Skenario Membunuh Sumber Lumpur Lapindo

ssnet| Tiga skenario killing well (penutupan sumur) Banjar Panji 1 (BJP-1) disusun oleh tim penanggulangan banjir lumpur bawah permukaan. Tiga skenario itu berdasarkan pada 2 kemungkinan keberadaan mata bor (fish) yang tertinggal di dalam sumur BJP-1.

Prof. Dr. RUDY RUBIANDINI, RS Ketua Tim Investigasi Independen Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam pada suarasurabaya.net menjelaskan, dua asumsi keberadaan fish tersebut adalah : pertama, fish sudah jatuh ke dasar sumur di kedalaman lebih dari 9 ribu kaki.

Jatuhnya fish tersebut dimungkinkan karena tidak stabilnya dinding sumur di kedalaman 400 meter di bawah permukaan. Saat terjadi tendangan (kick) air formasi dari bawahnya, lapisan penyangga fish ikut tergerus dan mengakibatkan jatuhnya fish. Jika ini terjadi, eruption atau semburan lumpur terjadi di atas fish dan menggerus lapisan solid (padat) di atasnya.

Asumsi kedua, fish tersebut masih tersangkut di kedalam 400 meter di bawah tanah dan tertahan lapisan stabil. Kalau ini yang terjadi, kata RUDY, kemungkinan eruption berasal dari lapisan di bawah fish membawa campuran solid dan liquid sehingga keluar dalam bentuk lumpur.

Berangkat dari asumsi tersebut, ada 3 skenario yang disiapkan. Skenario pertama dengan asumsi fish jatuh ke dasar sumur, menggunakan snubbing unit di existing well (sumur BJP-1), untuk mendata telaah geologis. Setelah ditemukan, sumber aliran lumpur ditutup dengan lumpur berat dan terakhir dengan semen.

Skenario kedua dengan asumsi fish tersangkut di kedalaman 400 meter. Caranya, dengan re-entry intervention well. Sumur dibor pada casing yang telah ada, kemudian dilakukan pengeboran miring (side tracking), kemudian kembali ke sumur BJP-1. Cara ini dilakukan untuk membuka jalan lumpur berat dan semen masuk hingga ke dasar sumur guna menutup sumber semburan.

Skenario ketiga dengan asumsi fish masih tersangkut di kedalaman 400 meter. Metodenya, melakukan pengeboran pada lubang sumur baru. Cara inilah yang dikenal dengan nama relief well. Pemboran dilakukan miring (sidetracking) paralel dengan existing well (BJP-1), kemudian masuk ke bawah fish untuk membuka jalan memasukkan lumpur berat dan semen.

Tiga skenario itu, kata RUDY, membiarkan fish berada di dalam tertutup lumpur berat dan semen.

Berapa lama 3 skenario itu berjalan ? RUDY mengestimasikan, jika skenario pertama yang digunakan, proses tersebut hanya memakan waktu sampai dengan pertengahan Juli 2006. Jika skenario kedua yang dipakai diperkirakan akan selesai akhir Juli 2006. Sedangkan bila skenario ketiga yang digunakan, tempo pengerjaan bisa lebih lama, yakni 3 bulan atau hingga bulan Oktober 2006.